Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo menyoroti aliran dana hibah Keraton Solo yang diduga masuk ke rekening pribadi Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII. LDA mendesak agar dana tersebut segera diaudit.
Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, mengungkapkan bahwa LDA sempat mengelola dana hibah Keraton Solo dari tahun 2007 hingga 2009. Setelah periode itu, dana hibah beralih ke PB XIII.
Gusti Moeng menjelaskan, selama LDA mengelola, dana hibah selalu diaudit oleh BPK. "Waktu itu saya anggota DPR, jadi yang mengelola adalah kantor Sasana Wilapa, itu bendahara. Itu selalu didatangi BPK untuk diaudit. Kalau enggak keliru, saya hanya pernah mendapat atau keraton mendapat sebelum kita diusir itu hanya tiga kali, tahun 2007 hingga 2009," katanya ditemui di Keraton Solo, Senin (9/2/2026).
Setelah tahun 2009, keraton dilanda gejolak internal. Hal ini menyebabkan LDA harus keluar dari Keraton Solo. "Setelah itu kan ada masalah. Ada masalah, ada rekonsiliasi, ada ini, akhirnya kita malah enggak terima," ungkapnya.
LDA kemudian melayangkan gugatan pada tahun 2011 dan memenangkan perkara tersebut. Dana hibah baru dicairkan pada tahun 2015. "Terus kita gugat di tahun 2011 itu dan menang, baru dicairkan di tahun 2015," ujar Gusti Moeng.
Pada tahun 2016, LDA diminta untuk mengajukan proposal lagi untuk kegiatan keraton. Anggaran dari DPRD Provinsi Jawa Tengah bertambah dari Rp 1,3 miliar menjadi Rp 1,4 miliar. Namun, dana tersebut tidak pernah diterima oleh LDA.
"Nah, waktu kita mengajukan dan digedok oleh DPRD provinsi itu dan diiyakan, malah tambah dari Rp 1,3 miliar jadi Rp 1,4 miliar. Tapi itu tidak pernah kami terima karena kita di tahun 2017 yang mestinya menerima itu sudah disuruh keluar," terang Gusti Moeng.
Menurut Gusti Moeng, informasi dari Pemprov Jawa Tengah menyebutkan bahwa dana hibah langsung disalurkan ke rekening pribadi Sinuhun PB XIII. "Jadi, setahu saya dari informasi yang saya dapat dari Pemprov bahwa itu langsung diberikan kepada Sinuhun, ke rekening pribadi Sinuhun 13," ungkapnya.
Dukungan Audit Dana Hibah
Penerimaan dana hibah ke rekening Sinuhun PB XIII ini terjadi sejak tahun 2017 hingga 2025. Oleh karena itu, Gusti Moeng menyatakan dukungan penuh terhadap audit dana hibah tersebut.
"Iya, pasti saya mendukung. Saya kebetulan juga pernah jadi DPR yang di mana di situ anggaran yang kami bahas. Nah, dan ini ada penyimpangan seperti itu, pastinya harus diaudit. (Penerimaan sejak kapan) 2017 sampai 2025," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa Keraton Solo menerima hibah dari berbagai sumber, termasuk dari APBN. Namun, dana hibah tersebut atas nama pribadi.
"Nah, selama ini menurut keterangan, penerimanya itu pribadi," kata Fadli dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR seperti dikutip detikTravel pada Kamis (22/1/2026).
Pemerintah berharap ada pertanggungjawaban terkait hibah yang diberikan. "Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN," sambungnya.
Penunjukan Penanggung Jawab Pemerintah
Untuk memastikan transparansi, pemerintah menunjuk KGPA Panembahan Agung Tedjowulan. Beliau bertugas sebagai Pelaksana Penanggung Jawab Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo atas nama pemerintah pusat. Peran ini bukan sebagai raja atau penentu keputusan internal keraton.
"Jadi tetap kalau keputusan itu adalah musyawarah di antara keluarga. Beliau termasuk yang salah satu yang senior dan juga kita anggap mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat," ucap Fadli.
Berikut adalah ringkasan aliran dana hibah yang disoroti LDA:
| Tahun | Penerima | Keterangan |
|---|---|---|
| 2007-2009 | LDA (Sasana Wilapa) | Diaudit BPK |
| 2010 | – | Gejolak internal keraton |
| 2011 | – | LDA gugat dan menang |
| 2015 | LDA | Dana gugatan dicairkan |
| 2016 | – | LDA ajukan proposal, anggaran naik jadi Rp 1,4 miliar |
| 2017-2025 | Sinuhun PB XIII | Diduga masuk rekening pribadi, belum diaudit |
