Tag: Backlog Perumahan

  • Jawa Tengah Turunkan Backlog Rumah 274.514 Unit Sepanjang 2025

    Jawa Tengah Turunkan Backlog Rumah 274.514 Unit Sepanjang 2025

    Angka kebutuhan rumah atau backlog di Provinsi Jawa Tengah berhasil berkurang sebanyak 274.514 unit selama tahun 2025. Penurunan signifikan ini merupakan buah dari kolaborasi erat antara pemerintah daerah, asosiasi perumahan, serta para pengembang properti.

    Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pada awal 2025, total backlog perumahan di wilayahnya mencapai 1.332.968 unit. Berkat upaya sepanjang tahun tersebut, angka ini kini tersisa sekitar 1.058.454 unit. Data ini disampaikan Luthfi saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Rabu (11/2).

    Luthfi menekankan pentingnya percepatan penuntasan backlog sebagai bagian integral dari upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah juga aktif menjalankan berbagai program. Program tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), rehabilitasi, hingga pembangunan rumah khusus bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

    “Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Gubernur juga mendesak asosiasi perumahan dan pengembang untuk memperkuat pasokan rumah. Ketersediaan rumah harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Upaya ini juga diharapkan dapat mendukung program 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” katanya.

    Tantangan dan Koordinasi Pembangunan

    Meskipun demikian, Luthfi memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya memperhatikan ketersediaan lahan dan aturan tata ruang dalam setiap pembangunan perumahan. Ia secara tegas melarang alih fungsi lahan sawah dilindungi (LSD) menjadi area permukiman. Koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota juga dianggap krusial, mengingat kewenangan tata ruang berada di masing-masing daerah.

    Berikut adalah data backlog perumahan di Jawa Tengah:

    Tahun Awal Backlog (Unit) Unit Tertangani (Unit) Sisa Backlog (Unit)
    2025 1.332.968 274.514 1.058.454

    Dukungan REI Jateng dan Program Pemerintah

    Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, menyoroti peran penting dukungan Pemprov Jawa Tengah dalam mendorong pemenuhan kebutuhan hunian layak. Ia menginformasikan bahwa REI Jateng rutin melakukan evaluasi triwulanan bersama Gubernur Ahmad Luthfi terkait percepatan program 3 juta rumah.

    “Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” katanya.

    Hermawan juga berpandangan positif terhadap keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, kementerian ini sangat membantu pencapaian target, terutama setelah adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).