Tag: bali

  • Pembangunan Hotel di Cemagi Dihentikan Sementara, Ini Kata Pengelola

    Pembangunan Hotel di Cemagi Dihentikan Sementara, Ini Kata Pengelola

    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Badung menghentikan sementara pembangunan sebuah hotel di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi. Penghentian ini terkait dengan perizinan bangunan yang belum sepenuhnya rampung.

    PT Predmet, selaku pengelola proyek, mengklaim bahwa lokasi pembangunan hotel tersebut berada di zona pariwisata yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Badung.

    Menurut perwakilan PT Predmet, Andi Nahak, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar perizinan bangunan dapat segera diselesaikan. "Kami mohon kebijakan pimpinan karena untuk mengajukan ulang PBG sudah tidak mungkin dengan kondisi bangunan yang sudah hampir jadi ini," ujarnya, Senin (23/2/2026).

    Andi menjelaskan bahwa penambahan lantai, dari empat menjadi lima, menjadi penyebab utama ketidaksesuaian dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang telah terbit sebelumnya. Mengingat fisik bangunan telah mencapai 70 persen, pengelola diminta untuk segera mengurus Sertifikat Laik Fungsi (SLF) agar bangunan tersebut memiliki legalitas sesuai aturan yang berlaku. "Karena sudah terbangun, mau tidak mau sekarang masuknya ke SLF karena bangunan harus 100 persen dulu baru sertifikat itu bisa terbit," imbuhnya.

    Lebih lanjut, Andi mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan melakukan perubahan pada sejumlah dokumen, mulai dari PKKPR hingga UKL-UPL, agar status proyek menjadi Penanaman Modal Asing (PMA). Hotel ini sendiri diketahui dimiliki oleh tiga warga negara asing (WNA) asal Ukraina yang bekerja sama dengan pemilik lahan lokal. Andi juga memastikan bahwa proyek hotel tetap mengusung arsitektur lokal sesuai dengan peraturan daerah. "Pemerintah Badung itu sangat ketat, jadi di gambar sudah kami masukkan ornamen Bali supaya (dokumen) bisa di-ACC dan sesuai aturan yang bagus di sini," jelasnya.

    Fasilitas pendukung seperti kolam renang, restoran, dan lobi juga telah direncanakan secara lengkap. Andi juga membantah bahwa lokasi bangunan hotel berada di lahan hijau atau lahan sawah yang dilindungi, menegaskan bahwa proyek dibangun di kawasan zona pariwisata.

    Pengelola proyek menghargai inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh Pansus TRAP DPRD Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar proyek yang sempat terhenti ini dapat dilanjutkan hingga selesai. "Kami setuju sekali ada sidak begini supaya kalau ada yang salah bisa segera kita perbaiki bersama," pungkas Andi Nahak.

  • KEK Kura-Kura Bali Diduga Langgar Aturan, DPRD Bali Soroti Pemanfaatan Ruang

    KEK Kura-Kura Bali Diduga Langgar Aturan, DPRD Bali Soroti Pemanfaatan Ruang

    Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Bali di Pulau Serangan, Denpasar, menjadi sorotan DPRD Bali. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP), dewan menemukan sejumlah indikasi pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Bali Turtle Island Development (BTID) selaku pengelola.

    Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, mengungkapkan bahwa indikasi pelanggaran tersebut meliputi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap regulasi tata ruang dan kawasan. Selain itu, manfaat proyek bagi daerah dan masyarakat sekitar juga dinilai belum jelas.

    Supartha menegaskan, status KEK tidak bisa menjadi alasan untuk menabrak aturan. "Undang-undang hampir semua yang terkait itu ada di belakangnya. Itu tidak boleh ditabrak," ujarnya dalam RDP yang digelar di kantor DPRD Bali, Senin (23/2/2026).

    PT BTID melalui Head Legal, Yossy Sulistyorini, menanggapi tudingan tersebut. Yossy mengklaim bahwa penetapan Kura-Kura Bali sebagai KEK telah melalui proses panjang dan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. "Dalam pengembangan KEK Kura Kura Bali, kami senantiasa berupaya untuk mematuhi peraturan yang berlaku, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," katanya.

    Yossy menambahkan, KEK Kura Kura Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2023. Menurutnya, pemerintah tidak mungkin menetapkan suatu kawasan sebagai KEK tanpa kajian yang komprehensif. "Tidak mungkin pemerintah menetapkan kawasan ekonomi khusus tanpa proses kerja yang sangat panjang dan komprehensif untuk memastikan lokasi sudah sesuai dengan peraturan yang ada," jelasnya.

    Dalam RDP tersebut, BTID juga memberikan klarifikasi terkait proses tukar-menukar kawasan hutan. Mereka menjelaskan bahwa lahan yang disetujui adalah Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) seluas 62,14 hektare, dimana hanya 4 ha yang memiliki vegetasi mangrove, dan sisanya area berair.

    Selain isu tata ruang, Pansus TRAP juga menyoroti rencana pembangunan marina internasional oleh BTID. I Made Supartha mempertanyakan manfaat yang akan didapatkan masyarakat sekitar dari proyek tersebut. "Apa yang didapatkan masyarakat? Apa kompensasinya? Itu yang perlu dijelaskan," ujarnya.

    Supartha menekankan bahwa proyek ini tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan investasi, tetapi juga harus memberikan kontribusi nyata bagi daerah, termasuk penciptaan lapangan kerja dan dampak ekonomi. Ia mengingatkan, "Jangan sampai proyek besar berjalan, tapi manfaat langsung bagi masyarakat tidak jelas."

  • Perda Angkutan Pariwisata Bali Terhambat, Kemendagri Beri Catatan Kritis

    Perda Angkutan Pariwisata Bali Terhambat, Kemendagri Beri Catatan Kritis

    Dinas Perhubungan (Dishub) Bali mengungkapkan bahwa proses penerbitan nomor registrasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) Berbasis Aplikasi mengalami kendala di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Kemendagri memberikan beberapa catatan terhadap Perda ASKP tersebut. Menurut Kepala Dishub Bali I Kadek Mudarta, catatan tersebut meliputi penyesuaian judul dan substansi Perda agar mencakup angkutan sewa khusus berbasis aplikasi, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.

    Lebih lanjut, Mudarta menjelaskan bahwa Kemendagri menyoroti substansi yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan asas kepentingan umum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah terkait potensi perbedaan tarif bagi wisatawan domestik dan mancanegara.

    Selain itu, Kemendagri juga menilai bahwa pengaturan terkait tanggung jawab pemerintah daerah belum diatur secara tegas dalam Perda tersebut. Demikian pula, terdapat sorotan mengenai batasan perbedaan antara persyaratan dan kewajiban bagi perusahaan angkutan sewa, penyedia aplikasi, hingga pengemudi.

    "Persyaratan bagi pengemudi yang mewajibkan memiliki KTP berdomisili di Provinsi Bali berpotensi menimbulkan diskriminatif," ungkap Mudarta.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dijadwalkan untuk memberikan jawaban terhadap semua catatan dari Kemendagri pada Selasa (24/2/2026). Jawaban ini akan mencakup penjelasan terkait tarif dan ketentuan kartu identitas pengemudi yang tercantum dalam naskah Perda.

    Sebelumnya, pada Jumat (20/2), puluhan anggota Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB) telah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kantor Gubernur dan Kantor DPRD Bali. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya penerbitan nomor registrasi Perda ASKP.

    FPDPB memberikan tenggat waktu dua pekan kepada pemerintah daerah untuk memberikan kejelasan mengenai Raperda ASKP. Mereka mengancam akan melakukan aksi turun ke jalan dengan massa yang lebih besar jika tidak ada perkembangan signifikan dalam periode tersebut.

  • Pemprov Bali Genjot Pengelolaan Sampah: Denpasar dan Badung Siapkan TPST

    Pemprov Bali Genjot Pengelolaan Sampah: Denpasar dan Badung Siapkan TPST

    Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya memaksimalkan pengelolaan sampah di wilayahnya. Sebagai tindak lanjut arahan Menteri Lingkungan Hidup (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Bali Wayan Koster memanggil Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa untuk rapat koordinasi pada Senin (23/2/2026).

    Fokus utama rapat tertutup yang berlangsung di Kantor Gubernur Bali ini adalah pemantauan kesiapan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di masing-masing wilayah.

    Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengungkapkan bahwa Kementerian LHK akan memantau secara berkala keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sampah. "Beliau harus melihat misalkan kayak kami rencana membangun dan membeli mesin (kapasitas) 500 ton di 3 TPST, kapan mesin pertamanya itu datang ya kami harus tunjukkan kerja mesinnya dan beliau akan cek itu," jelas Jaya Negara usai rapat.

    Pemkot Denpasar menargetkan persiapan mesin di setiap TPST rampung pada Juni mendatang. Jaya Negara juga menambahkan, pemanggilan ini dilakukan dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sampah dalam satu minggu ke depan.

    Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyatakan bahwa pertemuan ini juga membahas persiapan penanganan sampah di tingkat hulu, dengan optimalisasi pemilahan sampah.

    Baik Jaya Negara maupun Adi Arnawa enggan memberikan komentar terkait kepastian penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa Menteri LHK belum memberikan kepastian terkait permintaan penundaan penutupan TPA Suwung dari Februari menjadi November 2026 yang diajukan oleh Gubernur Bali.

  • Sopir di Klungkung Gelapkan Ban dan Velg Truk, Terancam 4 Tahun Penjara

    Sopir di Klungkung Gelapkan Ban dan Velg Truk, Terancam 4 Tahun Penjara

    Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klungkung menangkap WT (29), seorang sopir asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), atas dugaan penggelapan. WT diduga menggelapkan empat ban dan dua velg truk milik Putu Eka Deviari.

    Iptu I Dewa Nyoman Alit Purnawibawa, Kepala Seksi Hubungan Masyarakat (Kasi Humas) Polres Klungkung, menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan pada Sabtu (21/2/2026). "Saat ini, pelaku dan barang bukti sudah kami amankan di Polres Klungkung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," ujarnya, Senin (23/2/2026).

    Kasus ini bermula ketika WT, yang bekerja sebagai sopir, ditugaskan mengambil pasir ke Kecamatan Selat, Karangasem, pada Jumat (13/2/2026). Setelah berangkat sekitar pukul 20.00 Wita, WT tidak kunjung kembali ke gudang dan tidak dapat dihubungi.

    Pencarian dilakukan hingga truk milik Eka Deviari ditemukan terparkir di pinggir Jalan Bypass Ida Bagus Mantra, Desa Gunaksa, dengan kunci masih terpasang. Setelah diperiksa, diketahui empat ban dan dua velg asli truk telah diganti dengan yang tidak layak pakai. Eka Deviari melaporkan kejadian ini ke Polres Klungkung dengan perkiraan kerugian mencapai Rp 20 juta.

    Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Satreskrim Polres Klungkung melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi. Penyelidikan mengarah pada WT, yang berhasil ditangkap di Desa Rhee, Sumbawa, NTB.

    "Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah menukar lalu menjual empat ban dan dua velg truk tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya," kata Purnawibawa.

    WT kini dijerat dengan Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) dan terancam hukuman 4 tahun penjara.

  • Jadwal Imsakiyah Bali dan NTB, 23 Februari 2026: Dilengkapi Doa Berbuka Puasa

    Jadwal Imsakiyah Bali dan NTB, 23 Februari 2026: Dilengkapi Doa Berbuka Puasa

    Umat Islam di Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) menantikan momen Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa dilakukan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa.

    Berikut jadwal imsakiyah untuk wilayah Bali dan NTB pada Senin, 23 Februari 2026, atau 5 Ramadan 1447 Hijriah:

    Kabupaten/Kota Magrib (Wita) Isya (Wita)
    Kabupaten Bima 18.31 19.41
    Kabupaten Dompu 18.32 19.42
    Kabupaten Lombok Barat 18.41 19.52
    Kabupaten Lombok Tengah 18.41 19.51
    Kabupaten Lombok Timur 18.40 19.50
    Kabupaten Lombok Utara 18.41 19.51
    Kabupaten Sumbawa 18.36 19.46
    Kabupaten Sumbawa Barat 18.39 19.49
    Kota Bima 18.31 19.41
    Kota Mataram 18.41 19.52

    Doa Berbuka Puasa

    Selain sebagai waktu untuk menghilangkan dahaga dan lapar, saat berbuka puasa juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Umat Islam dianjurkan memperbanyak doa saat berbuka.

    Ustaz Adi Hidayat dalam video yang diunggah di kanal YouTube resminya, menjelaskan dua doa yang dapat diamalkan saat berbuka puasa. Pertama:

    Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru, insyaallah. Artinya: "Rasa dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah dan atas kehendak Allah pahala telah ditetapkan. Insyaallah." (HR Abu Daud)

    Kedua:

    Allaahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birahmatika yaa arhamar-roohimiina. Artinya: "Ya Allah karena-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa), dengan rahmat-Mu, Ya Allah yang Tuhan Maha Pengasih." (HR Bukhari dan Muslim)

    Menurut Ustaz Adi Hidayat, doa Dzahabazh zhoma'u dapat dibaca sebagai pembuka, kemudian diikuti dengan doa Allahumma laka shumtu.

    Rasulullah SAW, seperti dilansir dari laman Almanhaj, biasanya membaca doa Dzahabazh zhoma'u setelah membatalkan puasanya. Hal ini sesuai dengan makna doa tersebut yang menyatakan hilangnya dahaga dan basahnya urat-urat.

  • Pohon Tumbang Timpa Truk di Karangasem, Lalu Lintas Sempat Macet

    Pohon Tumbang Timpa Truk di Karangasem, Lalu Lintas Sempat Macet

    Sebuah pohon tumbang menimpa sebuah truk di Jalur Amlapura-Denpasar, tepatnya di Desa Bugbug, Karangasem, pada Senin (23/2/2026). Insiden ini sempat menyebabkan kemacetan lalu lintas.

    Menurut Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Karangasem, Ida Bagus Ketut Arimbawa, pohon yang tumbang memiliki panjang sekitar 20 meter dengan diameter 30 sentimeter. Pohon tersebut menimpa bagian atap truk yang melintas.

    “Yang tertimpa hanya bagian atap, untuk sopir kondisinya baik-baik saja tidak mengalami luka,” jelas Arimbawa pada Senin (23/2/2026).

    Akibat kejadian ini, dahan dan batang pohon menutup seluruh badan jalan, menghambat kendaraan roda empat. Meskipun sepeda motor masih bisa melintas di sisi jalan, antrean kendaraan mengular hingga sekitar 2 kilometer dari kedua arah.

    Petugas BPBD Karangasem bersama personel Satlantas Polres Karangasem segera tiba di lokasi untuk melakukan penanganan. Pohon yang tumbang berhasil dievakuasi dalam beberapa menit, dan arus lalu lintas berangsur normal kembali.

    Arimbawa mengimbau pengendara untuk tetap berhati-hati meski arus lalu lintas sudah kembali lancar. “Untuk saat ini, arus lalu lintas sudah kembali lancar seperti biasa. Namun pengendara tetap kami imbau untuk berhati-hati,” ujarnya.

    Selain kejadian ini, pohon kelapa setinggi 20 meter juga tumbang dan menimpa rumah I Komang Latra di Desa Bhuana Giri, Desa Bebandem, Karangasem. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan pada bagian atap rumah, dengan kerugian diperkirakan mencapai Rp 10 juta.

  • Jadwal Imsakiyah Bali Hari Ini: Waktu Buka Puasa dan Doa Ramadan 2026

    Jadwal Imsakiyah Bali Hari Ini: Waktu Buka Puasa dan Doa Ramadan 2026

    Umat Muslim di Bali menyambut Ramadan sebagai bulan penuh berkah. Setiap hari, ibadah puasa dijalankan mulai dari terbit fajar hingga datangnya Magrib, dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa.

    Berikut adalah jadwal waktu berbuka puasa untuk wilayah Bali pada Senin, 23 Februari 2026 atau 5 Ramadan 1447 H:

    Wilayah Magrib (Wita) Isya (Wita)
    Kota Denpasar 18.45 19.55
    Kabupaten Badung 18.45 19.55
    Kabupaten Bangli 18.44 19.54
    Kabupaten Buleleng 18.45 19.55
    Kabupaten Gianyar 18.45 19.55
    Kabupaten Jembrana 18.47 19.58
    Kabupaten Karangasem 18.43 19.54
    Kabupaten Klungkung 18.44 19.54
    Kabupaten Tabanan 18.45 19.55

    Selain menjadi momen untuk mengakhiri puasa, waktu berbuka juga merupakan saat mustajab untuk berdoa. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa saat berbuka.

    Ustaz Adi Hidayat, dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube resminya, menjelaskan dua doa yang dapat diamalkan saat berbuka puasa. Menurutnya, kedua doa ini dapat digabungkan.

    Doa pertama:

    ذَهَبَ الظَّمَـأُ، وابْــتَلَّتِ العُرُوقُ، وثَــبَتَ الأَجْرُ إِن شَاءَ اللهُ

    Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruqu wa tsabatal ajru, insyaallah

    Artinya: "Rasa dahaga telah hilang, kerongkongan telah basah dan atas kehendak Allah pahala telah ditetapkan. Insyaallah." (HR Abu Daud)

    Doa kedua:

    اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

    Allaahumma lakasumtu wabika aamantu wa'alaa rizqika afthortu birahmatika yaa arhamar-roohimiina.

    Artinya: "Ya Allah karena-Mu aku berpuasa, dengan-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah dan dengan rezeki-Mu aku berbuka (puasa), dengan rahmat-Mu, Ya Allah yang Tuhan Maha Pengasih." (HR Bukhari dan Muslim)

    Seperti dilansir dari laman Almanhaj, Rasulullah SAW biasanya melafalkan doa Dzahabazh zhoma'u setelah membatalkan puasanya. Hal ini selaras dengan makna doa tersebut, yang menjelaskan tentang hilangnya dahaga.

  • Hujan Deras Sebabkan Bencana di Selemadeg Tabanan: Jembatan Jebol, Longsor Tutup Jalan

    Hujan Deras Sebabkan Bencana di Selemadeg Tabanan: Jembatan Jebol, Longsor Tutup Jalan

    Sejumlah bencana melanda Kecamatan Selemadeg, Tabanan, akibat hujan deras yang mengguyur sejak Minggu (22/2/2026). Dampaknya, jembatan alternatif di Desa Antap ambrol dan tidak bisa dilalui, serta longsor menutup jalur Bajera-Wanagiri di Banjar Dinas Kikian, Desa Pupuan Sawah.

    Perbekel Desa Antap, I Ketut Wastika, menjelaskan bahwa kerusakan jembatan sepanjang sekitar 30 meter itu diketahui pada Senin pagi (23/2/2026) akibat luapan Sungai Yeh Otan. "Sudah kami laporkan ke pihak Camat agar bisa diteruskan ke dinas terkait supaya segera mendapat perbaikan. Karena jembatan tersebut sangat vital bagi masyarakat atau pengendara," tegas Wastika.

    Menurut Wastika, kerusakan ini bukan yang pertama kali terjadi. Sebelumnya, jembatan ini pernah putus total dan mengalami kerusakan dengan lubang menganga. Kerusakan kali ini terjadi di titik yang sama dengan kejadian sebelumnya.

    Jembatan tersebut, lanjut Wastika, merupakan jalur alternatif penting yang menghubungkan dua banjar, bahkan dua kecamatan. Jembatan ini sering digunakan masyarakat dan pengendara umum, terutama saat terjadi kemacetan di jalur Denpasar-Gilimanuk.

    Sebagai langkah pencegahan, pihak desa telah memasang rambu dan penghalang di kedua ujung jembatan untuk mencegah pengendara melintas.

    Selain jembatan jebol, longsor juga terjadi di Banjar Dinas Kikian, Desa Pupuan Sawah. Tanah kebun warga longsor akibat hujan deras dan menutup seluruh badan jalan jurusan Bajera-Wanagiri.

    Kawil Banjar Dinas Kikian, I Wayan Juliadi, mengungkapkan bahwa peristiwa longsor diperkirakan terjadi pada Senin dini hari. Laporan dari warga diterima sekitar pukul 06.00 Wita.

    Juliadi menambahkan, material longsor sempat melumpuhkan jalur Bajera-Wanagiri. Meskipun demikian, warga membuat jalur darurat sehingga kendaraan roda dua masih bisa melintas. "Jadi ada tanah kebun milik warga longsor dan menutup seluruh jalan. Kurang lebih tingginya 2,5 meter," kata Juliadi.

    Warga bersama camat, perbekel, Babinkamtibmas, dan Babinsa bergotong royong membersihkan material longsor secara manual. Setelah kurang lebih 2,5 jam, jalan tersebut kembali dapat dilalui.

    Meskipun jalan sudah bisa dilalui, Juliadi mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati karena potensi longsor susulan masih tinggi, terutama dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. "Kami sudah mengimbau bagi masyarakat agar tetap berhati-hati. Lebih baik jangan keluar jika tidak ada urusan mendesak ketika cuaca ekstrem," pungkasnya.

  • Perda Angkutan Pariwisata Bali Mandek, DPRD Panggil Kemendagri

    Perda Angkutan Pariwisata Bali Mandek, DPRD Panggil Kemendagri

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali berencana memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menanyakan perihal Peraturan Daerah (Perda) Angkutan Sewa Khusus Pariwisata (ASKP) yang belum juga mendapatkan nomor registrasi. Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan oleh Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali (FPDPB).

    Sebelumnya, FPDPB mendatangi Kantor Gubernur Bali dan DPRD Bali pada Jumat, 20 Februari 2026, untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait lambatnya penerbitan nomor registrasi Perda ASKP.

    Menurut Koordinator Perda ASKP DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, pihaknya akan mencari tahu penyebab keterlambatan proses harmonisasi perda tersebut di Kemendagri. "Mungkin di Kemendagri memerlukan waktu atau ada hal-hal yang memang perlu pembenahan, perbaikan, atau pengurangan, itu kami akan tanyakan langsung," jelas Suyasa, Senin (23/2/2026).

    Suyasa menjelaskan bahwa durasi harmonisasi perda di Kemendagri bervariasi, tergantung pada situasi dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan Kemendagri. Ia memperkirakan prosesnya bisa memakan waktu sekitar satu hingga dua bulan.

    Meski demikian, Suyasa tetap optimistis bahwa Perda ASKP akan segera mendapatkan nomor registrasi dari Kemendagri. Ia juga menyambut baik aksi dan desakan dari FPDPB, yang menurutnya merupakan bagian dari pengawalan terhadap kinerja legislatif.

    "Bahwa itu aspirasi mereka memang harus kita tampung dan kita perjuangkan, dan itu bukti DPRD sudah bekerja dengan maksimal dan baik," kata politikus dari Partai Gerindra tersebut.

    Ketua FPDPB I Made Darmayasa sebelumnya menyatakan bahwa kedatangan mereka ke Kantor Gubernur dan DPRD Bali bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut perda tersebut. "Kami datang ke kantor gubernur yang pertama tadi, dan kantor DPR. Jadi tujuannya kita ingin meminta audensi terkait dengan Raperda ASKP. Karena Raperda hari ini masih lambat, belum ada respons," ujarnya.