Tag: Bangli

  • Pemkab Bangli Gandeng Kejaksaan Negeri untuk Pendampingan Hukum Tata Kelola

    Pemkab Bangli Gandeng Kejaksaan Negeri untuk Pendampingan Hukum Tata Kelola

    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli telah menjalin perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli. Kerja sama ini diharapkan dapat memastikan pendampingan hukum berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

    Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, menjelaskan bahwa lingkup kesepakatan ini sangat luas. Ini mencakup pendampingan hukum (legal assistance), yang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan masalah hukum.

    Selain pendampingan hukum, perjanjian ini juga membahas penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Kejari Bangli akan memberikan pendapat hukum (legal opinion) dan berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam sengketa antar instansi.

    Kerja sama ini diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bangli. Pendampingan dan pertimbangan hukum dari Kejari Bangli bertujuan mencegah potensi kerugian negara.

    “Ruang lingkup kesepakatan ini mencakup pendampingan hukum (legal assistance),” kata Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta dalam keterangannya kepada detikBali, Senin (9/2/2026).

    Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dalam perjanjian kerja sama antara Pemkab dan Kejari Bangli:

    Aspek Kerja Sama Keterangan
    Pendampingan Hukum Legal assistance untuk tata kelola pemerintahan
    Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
    Pemberian Pendapat Legal opinion
    Peran Fasilitator Mediator dalam sengketa antar instansi
    Penyelamatan Aset Kekayaan dan aset negara/daerah

    Kerja sama ini bukan hanya untuk pendampingan. Pemkab Bangli juga melihat potensi penyelamatan aset daerah. Ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan.

    “Selain itu juga dengan adanya nota kesepakatan kejaksaan dapat membantu penyelamatan kekayaan dan aset negara atau daerah,” kata Sedana Arta.

    Komitmen Kejaksaan dalam Pencegahan Risiko

    Kepala Kejari Bangli, Yetty Herawati, menegaskan bahwa setiap pelaksanaan tugas dan pembangunan daerah selalu memiliki risiko. Oleh karena itu, komitmen kejaksaan sangat penting dalam memberikan masukan objektif.

    Langkah ini diambil untuk mencegah risiko hukum yang mungkin timbul. Kejari Bangli bertindak profesional sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

    “Kami bertindak profesional sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN),” kata Yetty.

    Menurut Yetty, efektivitas penanganan masalah hukum di Kabupaten Bangli sangat dibutuhkan. Penanganan hukum yang efektif dapat mengurangi potensi kerugian negara dan mengoptimalkan aset daerah. Hal ini krusial untuk pencapaian pembangunan yang lebih baik.

    “Sehingga potensi kerugian negara dapat diminimalisir dan optimalisasi aset daerah dapat tercapai dengan lebih baik,” katanya.