Tag: Bank Bermasalah

  • OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.

    Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah ditemukannya permasalahan serius. Masalah tersebut terkait tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

    Permasalahan itu mencakup tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ada juga penerapan manajemen risiko yang tidak memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    “Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

    Agus menjelaskan, OJK telah menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal sejak awal masalah teridentifikasi. Ini termasuk peningkatan intensitas pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

    OJK juga memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen hingga pengawalan rencana penyehatan juga telah dilakukan.

    “Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai,” kata dia.

    Kronologi Pengawasan dan Resolusi Bank

    Pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

    Selain itu, Tingkat Kesehatan (TKS) bank tersebut dengan predikat Tidak Sehat. Berikut adalah kronologi status pengawasan BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Pengawasan Keterangan
    2 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) KPMM < 12%, TKS Tidak Sehat
    1 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Gagal penyehatan permodalan
    3 Februari 2026 Keputusan LPS LPS tidak menyelamatkan bank
    9 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha OJK mencabut izin usaha bank

    Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR).

    Pertimbangan OJK adalah telah memberikan waktu yang cukup bagi pengurus dan pemegang saham. Waktu tersebut untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya mengatasi masalah permodalan.

    Aturan ini sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Peraturan tersebut tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

    “Namun demikian, pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” kata dia.

    Peran LPS dan Penjaminan Dana Nasabah

    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, LPS tidak melakukan penyelamatan.

    LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. “Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon,” kata dia.

    Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004.

    UU tersebut tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Agus menegaskan, semua kebijakan dan langkah pengawasan OJK berlandaskan integritas dan profesionalisme. Juga berdasarkan independensi dan akuntabilitas.

    OJK memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan aturan perundang-undangan. “OJK secara konsisten menjaga agar industri jasa keuangan tetap sehat, stabil, terpercaya, serta memberikan perlindungan optimal bagi nasabah dan masyarakat,” ujarnya.

    OJK juga mengimbau nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Agus.

    detikJabar telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Perumda BPR Bank Cirebon. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang diterima.