Tag: Bank Tanah

  • Pemerintah Ambil Alih 27.000 Hektare Lahan Terlantar di Jakarta

    Pemerintah Ambil Alih 27.000 Hektare Lahan Terlantar di Jakarta

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil alih sekitar 27.000 hektare lahan terlantar sejak 2020. Lahan-lahan tersebut tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya, baik berstatus Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB).

    Pengambilan alih ini merupakan langkah pemerintah dalam menertibkan tanah yang tidak produktif. Lahan tersebut akan didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.

    Menteri ATR/BPN Nusron mengungkapkan bahwa tanah yang dibiarkan terlantar selama dua tahun akan dievaluasi. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.

    Beleid baru ini mempercepat proses penertiban tanah terlantar menjadi 100 hari. Sebelumnya, proses ini membutuhkan waktu 585 hari sesuai PP 20 Tahun 2019.

    "Hanya ini mempercepat proses. Kalau dalam PP sebelumnya itu prosesnya membutuhkan, Dulu kan PP-nya namanya PP 20 tahun 2019 itu prosesnya butuh waktu 585 hari. Sekarang dalam PP 48 tahun 2025 itu prosesnya kita bersingkat hanya dalam waktu 100 hari," ujar Nusron di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Lahan Terlantar Diserahkan ke Bank Tanah

    Nusron menjelaskan, puluhan ribu hektare lahan terlantar telah diambil alih pemerintah. Sekitar 27.000 hektare lahan terlantar tersebut kemudian dilimpahkan ke Bank Tanah.

    Lahan-lahan ini tersebar di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Proses ini bertujuan untuk memastikan pemanfaatan tanah yang lebih optimal.

    "Jumlahnya yang terlantar sudah kita serahkan, ada sekitar sudah 27 ribu hektar. Ada di kabupaten di luar Jawa, ada di Jawa," tambah Nusron.

    Distribusi Kembali untuk Masyarakat

    Tanah yang diserahkan ke Bank Tanah akan didistribusikan kembali. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang serius ingin bekerja dan memanfaatkan lahan tersebut.

    Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi lahan tidur. Tujuannya adalah mendorong produktivitas dan pemerataan kepemilikan tanah.

    Data Penertiban Lahan Terlantar (2020-Saat Ini)
    Status Lahan Luas (Hektare) Tujuan Penertiban
    Hak Guna Usaha (HGU) 27.000 Didistribusikan ke Bank Tanah
    Hak Guna Bangunan (HGB) Termasuk dalam total Didistribusikan ke Bank Tanah

    "Kalau sampai waktu tertentu tidak dimanfaatkan dan tidak didayagunakan, maka tanah tersebut berpotensi bisa diambil alih oleh negara. Untuk apa? Untuk negara diserahkan lagi kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan, yang dengan semangat mendayagunakan. Wong dia ini sudah punya, dikasih negara kesempatan untuk mendayagunakan, kenapa dibiarkan gitu loh," jelas Nusron.