Tag: Bansos PBI

  • Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Kemensos Nonaktifkan 9.856 Peserta BPJS PBI di Mataram, Dinsos Buka Reaktivasi

    Sebanyak 9.856 kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kota Mataram dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kebijakan ini merupakan dampak dari penyesuaian aturan terkait kategori tingkat kesejahteraan (desil) masyarakat.

    Penonaktifan tersebut berdasarkan aturan Kemensos, di mana penerima bantuan hanya mereka yang berada di desil 1-5. Sedangkan masyarakat desil 6-10 tidak lagi menerima bantuan. Perubahan ini memengaruhi ribuan jiwa di Kota Mataram.

    Staf Penanganan Fakir Miskin Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Mataram, Muhamad Zubaidi, menjelaskan kebijakan ini. Hal itu disampaikan saat ditemui di ruangannya, Rabu (11/2/2026).

    “Sesuai aturan Kemensos, yang menerima bantuan hanya mereka yang ada di desil 1-5. Sedangkan desil 6-10 tidak,” kata Muhamad Zubaidi, Rabu (11/2/2026).

    Dari data aplikasi, 9.856 jiwa warga Mataram dinonaktifkan. Mereka tidak lagi menerima bantuan sosial maupun kesehatan dari pemerintah. Namun, status nonaktif tidak bersifat permanen.

    Mekanisme Reaktivasi Kepesertaan

    Warga yang merasa layak mendapatkan bantuan iuran, tapi kepesertaannya nonaktif, diminta segera melapor. Dinsos Mataram membuka jalur reaktivasi bagi mereka yang memenuhi syarat.

    “Kita tetap melakukan reaktivasi, sesuai SK Kemensos 03/HUK/2026 tanggal 22 Januari 2026, kita sudah berhasil melakukan reaktivasi sebanyak 2.051 per 11 Februari ini. Dengan total 159.683 jiwa yang aktif PBI, sementara 9.856 PBI JK dinonaktifkan,” terang Muhamad Zubaidi.

    Proses reaktivasi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pengajuan reaktivasi kepesertaan BPJS PBI.

    “Reaktivasi ini kita berikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dengan syarat harus melampirkan dua surat, antara lain surat keterangan sakit dari rumah sakit dan surat rekomendasi dari Dinas Sosial,” sambung Muhamad Zubaidi.

    Jika dalam proses reaktivasi didapatkan warga yang tidak sesuai syarat aturan Kemensos, maka warga tersebut tetap dinyatakan nonaktif sebagai penerima BPJS PBI.

    “Pada saat reaktivasi kita temukan ada yang layak dan tidak layak, hanya saja yang kita anggap masih layak ini (posisinya) dia tidak sakit, jadi tidak bisa kita reaktivasi, karena syarat tadi itu yang tidak memenuhi syarat,” terang Muhamad Zubaidi.

    Rincian Data Penerima Bantuan Mataram

    Data Dinsos Mataram mencatat total 144.521 keluarga atau 453.115 jiwa aktif menerima bantuan Kemensos. Rinciannya tersebar di berbagai desil kesejahteraan.

    Rincian keluarga penerima bantuan Kemensos di Mataram berdasarkan desil:

    Desil Jumlah Keluarga
    Desil 1 13.546
    Desil 2 13.100
    Desil 3 1.612
    Desil 4 12.055
    Desil 5 13.625

    “Total desil 6-10 ada 67.386 keluarga atau sekitar 217.105 individu,” tandas Muhamad Zubaidi.

    Penjelasan Tambahan dari Dinsos Mataram Sebelumnya

    Sebelumnya, Kemensos menghapus sekitar 1,8 juta warga penerima bantuan sosial (bansos) dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ribuan warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) termasuk yang terdampak pengurangan ini.

    “Ada sekitar 7.325 warga kami yang terpental dari Penerima Bantuan Iuran (PBI Jaminan Kesehatan),” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Lalu Samsul Adnan di Ampenan, Kota Mataram, sebelumnya.

    Pengurangan jumlah penerima bansos ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Kemensos Nomor 78 Tahun 2025. Menurut Samsul, ada beberapa faktor penyebab warga Mataram dihapus sebagai penerima Bansos PBI JK.

    Salah satunya, karena tidak lagi masuk dalam kategori Desil 1-4. Kebijakan ini menegaskan kembali kriteria desil sebagai penentu kelayakan penerima bantuan sosial.

    “Alasan dari Kemensos, mereka (warga yang terpental dari bansos PBI-JK) masuk kategori Desil 6 ke atas. Di mana Desil 1 dianggap sangat miskin, Desil 1 dianggap miskin, Desil 3 hampir miskin, Desil 4 rentan miskin, Desil 5 pas-pasan. Sementara Desil 6-8 dianggap mampu,” beber Lalu Samsul Adnan.

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, melalui Lalu Samsul Adnan, akan mengecek kondisi warga yang terhapus dari data DSEN Kemensos. Ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran.

    “Dari data Dinsos, warga yang masuk dalam Desil 1-5 biasanya penerima Bantuan Pangan Nontunai (BPNt). Sedangkan Desil 1-4 merupakan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH),” imbuhnya.