Tag: bansos

  • Memahami Pentingnya Pengecekan Desil untuk Akses Bansos yang Tepat Sasaran

    Memahami Pentingnya Pengecekan Desil untuk Akses Bansos yang Tepat Sasaran

    Seringkali kita mendengar istilah 'desil' saat membicarakan bantuan sosial (bansos), namun tidak semua dari kita memahami betul apa maknanya dan mengapa ini sangat krusial. Di tengah beragamnya program bantuan dari pemerintah, kami melihat bahwa pemahaman tentang desil adalah kunci agar Anda atau kerabat Anda bisa mendapatkan haknya secara tepat sasaran. Informasi yang akurat mengenai status desil ini bisa menjadi penentu apakah seseorang layak menerima bansos atau tidak.

    Ketika berbicara tentang bansos, istilah 'desil' merujuk pada pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ini bukan sekadar angka biasa, melainkan cerminan posisi ekonomi sebuah keluarga dibandingkan dengan populasi lainnya. Pengelompokan ini disusun berdasarkan persentil, kemudian dibagi menjadi sepuluh desil, di mana desil 1 menunjukkan kelompok paling miskin dan desil 10 adalah yang paling mampu.

    Kami memahami bahwa sistem ini dirancang untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Tanpa pembagian desil, risiko salah sasaran akan sangat tinggi, sehingga justru merugikan masyarakat yang memang seharusnya menjadi prioritas.

    Diagram klasifikasi desil DTKS
    Diagram sederhana yang menjelaskan pengelompokan desil berdasarkan tingkat kesejahteraan.

    Pentingnya Desil untuk Penentuan Penerima Bantuan

    Desil ini menjadi acuan utama bagi berbagai program bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau Bantuan Langsung Tunai (BLT). Misalnya, untuk program PKH, kriteria penerima biasanya dibatasi pada desil 1 hingga desil 4. Ini adalah contoh bagaimana desil digunakan sebagai filter awal yang objektif.

    "Menurut standar umum Kementerian Sosial, rumah tangga yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 4 adalah prioritas utama untuk sebagian besar program bantuan sosial," tim redaksi kami menemukan dari berbagai referensi resmi.

    Bagaimana Cara Mengecek Status Desil Bansos Anda?

    Mengecek status desil tidak sesulit yang dibayangkan, meskipun memerlukan sedikit kejelian. Ada beberapa jalur yang bisa Anda tempuh untuk mengetahui posisi keluarga Anda dalam klasifikasi desil DTKS.

    1. Melalui Website Resmi Cek Bansos Kemensos

    Ini adalah cara paling mudah dan akurat. Kami sarankan Anda menggunakan jalur ini terlebih dahulu:

    1. Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id.
    2. Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai alamat KTP Anda.
    3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
    4. Ketikkan kode captcha yang muncul di layar.
    5. Klik tombol 'Cari Data'.

    Setelah itu, sistem akan menampilkan data nama Anda dan status kelayakan bansos. Di sana Anda juga bisa melihat apakah Anda terdaftar di DTKS dan, jika ya, bagaimana posisi desil Anda.

    Tampilan website cek bansos Kemensos
    Tampilan antarmuka website cekbansos.kemensos.go.id yang user-friendly.

    2. Menghubungi Dinas Sosial Setempat

    Jika Anda mengalami kesulitan mengakses website atau ingin mendapatkan informasi yang lebih detail, kami menyarankan untuk menghubungi Dinas Sosial di tingkat Kabupaten/Kota Anda. Petugas di sana dapat membantu Anda memeriksa data secara langsung dan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

    • Datang langsung ke kantor Dinas Sosial.
    • Siapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
    • Sampaikan maksud Anda untuk mengecek status desil DTKS.

    Penting diperhatikan, bahwa data DTKS ini bersifat dinamis. Artinya, status desil bisa saja berubah seiring waktu karena ada pembaruan data dan verifikasi oleh pemerintah daerah.

    Petugas Dinas Sosial membantu warga
    Petugas Dinas Sosial siap membantu masyarakat yang ingin mengecek status bansos.

    Mengapa Pengecekan Desil Penting Dilakukan Secara Berkala?

    Pengecekan desil secara berkala bukan hanya tentang mengetahui apakah Anda mendapatkan bansos. Lebih dari itu, ini adalah bentuk proaktif dalam memastikan data kesejahteraan sosial selalu mutakhir dan akurat. Jika ada perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi keluarga Anda, baik membaik maupun memburuk, status desil Anda juga berpotensi berubah.

    Tindakan Manfaat
    Cek Rutin via Website Kemensos Memastikan data terbaru dan kelayakan bansos.
    Lapor Perubahan Kondisi Ekonomi ke Dinsos Memperbarui status desil, menghindari bantuan salah sasaran.
    Membantu Tetangga/Kerabat Cek Desil Meningkatkan partisipasi sosial dan pemerataan informasi.

    Kami mendorong setiap keluarga untuk tidak sungkan dalam melakukan pengecekan ini. Transparansi data adalah kunci keberhasilan program bansos, dan setiap individu memiliki peran dalam menjaga integritas data tersebut.

    Bagaimana Jika Data Desil Tidak Sesuai Harapan?

    Apabila setelah pengecekan Anda merasa bahwa status desil atau kelayakan bansos tidak sesuai dengan kondisi riil keluarga, jangan langsung menyerah. Ada mekanisme sanggahan yang bisa Anda tempuh:

    1. Laporkan ke Desa/Kelurahan: Sampaikan keberatan Anda kepada aparat desa atau kelurahan setempat dengan membawa bukti-bukti pendukung (misalnya, surat keterangan tidak mampu, bukti pendapatan, dll.).
    2. Pengajuan Usulan Baru: Jika Anda belum terdaftar di DTKS, pemerintah daerah melalui musyawarah desa/kelurahan dapat mengusulkan nama Anda untuk masuk dalam DTKS.

    Proses verifikasi dan validasi akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan data yang diusulkan atau disanggah memang akurat. Kesabaran dan kelengkapan dokumen sangat penting dalam proses ini.

    Apa Peran Kita dalam Menjaga Akurasi Data Desil Bansos?

    Memahami cara cek desil bansos dan memanfaatkan fasilitas yang ada adalah langkah awal. Namun, peran kita tidak berhenti di situ. Kami percaya, sebagai bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab moral untuk melaporkan jika ada ketidaksesuaian data yang kita ketahui.

    Misalnya, jika ada tetangga yang sudah mampu namun masih menerima bansos, atau sebaliknya, ada keluarga sangat miskin yang luput dari daftar penerima. Informasi yang akurat dari masyarakat sangat membantu pemerintah dalam memurnikan data dan memastikan bansos benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.

    Mari Bersama Pastikan Bantuan Sosial Berkeadilan?

    Pengecekan desil bansos adalah gerbang awal untuk memastikan keadilan distribusi bantuan sosial. Kami berharap informasi ini bisa menjadi panduan komprehensif bagi Anda. Jangan ragu untuk memanfaatkan fitur pengecekan online dan berpartisipasi aktif dalam menjaga akurasi data. Karena pada akhirnya, sistem ini akan berfungsi optimal jika kita semua berkontribusi dan peduli.

  • Cek Bansos Kemensos 2026: NIK KTP Penerima PKH, BPNT, PBI-JKN, dan Beras Cair

    Cek Bansos Kemensos 2026: NIK KTP Penerima PKH, BPNT, PBI-JKN, dan Beras Cair

    Minat masyarakat mengecek status penerima bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 kembali meningkat. Banyak warga ingin memastikan apakah NIK KTP mereka masih terdaftar.

    Kondisi ini wajar mengingat penyaluran bansos kini menggunakan basis data terbaru. Status penerima bantuan dapat berubah sewaktu-waktu.

    Pemerintah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran. DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meningkatkan akurasi penerima.

    DTSEN dikelola Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini tersinkronisasi dengan data kependudukan berbasis KTP.

    Pembaruan status penerima bansos dapat terjadi setelah proses pemutakhiran data. Oleh karena itu, masyarakat disarankan aktif mengecek secara mandiri.

    Layanan resmi Kemensos dapat diakses, terutama karena sejumlah bansos reguler sudah disalurkan sejak awal 2026.

    Pemerintah kembali menggulirkan sejumlah bantuan sosial tahun ini. Program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

    Bansos Kemensos yang cair tahun 2026 meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako, bantuan beras, serta PBI-JKN atau BPJS PBI.

    Masyarakat dapat mengecek terdaftar sebagai penerima melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau situs resmi cek.bansos.kemensos.go.id.

    Perkiraan Nominal Bantuan Sosial 2026

    Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan perubahan nominal bantuan. Jika merujuk pada skema sebelumnya, berikut gambaran besaran bansos.

    Perkiraan besaran bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti yang dilansir dari Kompas antara lain:

    Jenis Bansos Besaran Bantuan
    BPNT Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tiga bulan
    PKH (Ibu hamil) Rp3.000.000 per tahun
    PKH (Anak usia dini 0-6 tahun) Rp3.000.000 per tahun
    PKH (Anak SD/sederajat) Rp900.000 per tahun
    PKH (Anak SMP/sederajat) Rp1.500.000 per tahun
    PKH (Anak SMA/sederajat) Rp2.000.000 per tahun
    PKH (Penyandang disabilitas berat) Rp2.400.000 per tahun
    PKH (Lansia 70 tahun ke atas) Rp2.400.000 per tahun
    Bansos Beras 20 kg per KPM per bulan
    PBI-JKN/BPJS PBI Iuran Rp42.000 per orang per bulan (dibayar pemerintah)

    Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau kantor pos. Kebijakan ini bergantung pada daerah masing-masing.

    Cara Cek Status Penerima Bansos Online

    Pengecekan status penerima bansos dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel atau komputer. Berikut langkah-langkahnya:

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan pilih menu Cek Bansos.

    Isi data wilayah sesuai KTP Anda. Masukkan nama lengkap penerima dan ketik kode captcha. Klik Cari Data.

    Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan, status penerima, dan periode pencairan.

    Melalui Laman Resmi cek.bansos.kemensos.go.id

    Akses cek.bansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah sesuai data KTP.

    Masukkan nama lengkap dan kode captcha yang tertera. Klik Cari Data.

    Hasil pencarian akan menampilkan jenis bansos yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

    Jadwal Penyaluran dan Tindak Lanjut Masalah

    Pencairan bansos dilakukan secara bertahap setiap triwulan. Jadwal penyaluran dapat berbeda antarwilayah.

    Perbedaan ini tergantung kesiapan administrasi dan mekanisme penyaluran di daerah.

    Apabila bantuan belum muncul atau terdapat perbedaan data, masyarakat dapat menghubungi pendamping sosial, RT/RW, atau kelurahan setempat.

    Mereka akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status bantuan.

    Penyaluran bansos Kemensos 2026 dilakukan bertahap dengan acuan data DTSEN. Masyarakat disarankan rutin melakukan cek bansos melalui aplikasi atau situs resmi.

    Tujuannya agar tidak tertinggal informasi pencairan bantuan yang menjadi haknya.

  • Pemerintah Tentukan Penerima Bansos Berdasarkan Desil, Simak Kategori dan Cara Ceknya

    Pemerintah Tentukan Penerima Bansos Berdasarkan Desil, Simak Kategori dan Cara Ceknya

    Tidak semua keluarga berhak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Penentuan penerima bansos didasarkan pada kelompok desil.

    Sistem ini merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuannya memastikan bantuan tepat sasaran.

    Simak informasi lengkap mengenai peluang menerima bantuan, jenis bansos, hingga waktu pencairannya.

    Kelompok desil menjadi dasar utama pemerintah dalam menentukan sasaran bantuan sosial. Sistem ini dipakai untuk memastikan bansos diterima keluarga membutuhkan.

    Desil adalah metode pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkat kesejahteraan ekonomi. Penjelasan ini berdasarkan Kompas.com.

    Pengelompokan dimulai dari kelompok termiskin hingga paling sejahtera. Desil bisa dipahami sebagai peringkat kondisi ekonomi rumah tangga.

    Data desil bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kementerian Sosial mengelola data ini. Integrasi data dilakukan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

    Data ini bersifat dinamis dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.

    Pembagian Kelompok Desil Masyarakat

    Sistem desil memungkinkan pemerintah memetakan kondisi sosial ekonomi warga. Pemetaan dilakukan secara lebih terukur.

    Berikut pembagian kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraan, melansir informasi dari laman Kompas:

    Desil Kategori Kesejahteraan
    Desil 1 10 persen masyarakat termiskin (miskin ekstrem)
    Desil 2 Masyarakat miskin
    Desil 3 Hampir miskin
    Desil 4 Rentan miskin
    Desil 5 Pas-pasan atau mendekati kelas menengah
    Desil 6–10 Kelompok menengah ke atas yang dinilai sudah mampu

    Sistem ini membantu pemerintah menyalurkan bantuan secara lebih adil. Juga bantuan lebih terukur.

    Pengaruh Desil terhadap Penerimaan Bansos

    Penetapan penerima bansos merujuk pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 79/HUK/2025. Kelompok desil menjadi indikator utama.

    Indikator ini untuk menentukan jenis bantuan yang dapat diterima. Masyarakat dengan desil di atas 5 umumnya tidak diprioritaskan.

    Mereka dianggap sudah mampu, meski tetap melalui proses verifikasi lapangan.

    Hak Penerima Bansos Berdasarkan Desil

    Gambaran penerimaan bantuan sosial berdasarkan kelompok desil antara lain:

    • Desil 1–4: Berhak menerima PKH
    • Desil 1–5: Berhak menerima BPNT atau Program Sembako
    • Desil 1–5: Berhak menerima PBI-JK (BPJS Kesehatan gratis)
    • Desil 1–5: Berpeluang menerima Program ATENSI sesuai hasil asesmen

    Kriteria yang Tidak Layak Menerima Bansos

    Seseorang bisa dinyatakan tidak layak menerima bansos. Hal ini terjadi meski berada di kelompok desil penerima.

    Beberapa kondisi menyebabkan seseorang tidak berhak menerima bantuan. Data identitas atau alamat tidak valid adalah salah satunya.

    Data tidak terverifikasi juga menjadi penyebab. Penerima telah meninggal dunia turut menyebabkan tidak layak.

    Berstatus ASN, TNI, Polri, pejabat negara, atau pegawai BUMN/BUMD juga tidak berhak. Anggota keluarga bekerja di sektor tersebut juga sama.

    Kebijakan ini diterapkan agar bansos benar-benar tepat sasaran.

    Fungsi Desil di Luar Program Bansos

    Data desil juga dimanfaatkan dalam sektor lain. Sektor pendidikan termasuk salah satunya.

    Di sejumlah daerah, calon peserta didik jalur afirmasi disyaratkan berasal dari keluarga desil 1–5. Ini berdasarkan data DTSEN.

    Tujuannya adalah memperluas akses pendidikan. Ini untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Cara Cek Desil Bansos Kemensos 2026

    Masyarakat dapat mengecek kelompok desil dan status bansos secara mandiri. Pengecekan bisa melalui aplikasi atau situs resmi Kemensos.

    Cara Cek Desil Lewat Aplikasi Cek Bansos

    Langkah-langkah pengecekan melalui aplikasi:

    1. Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store.
    2. Login menggunakan akun terdaftar atau lakukan pendaftaran.
    3. Lengkapi data NIK, KK, unggah foto KTP dan swafoto.
    4. Login kembali setelah akun aktif.
    5. Buka menu Profil untuk melihat informasi desil.

    Cara Cek Desil Melalui Situs Cek Bansos

    Alternatif lain melalui laman resmi:

    1. Akses cekbansos.kemensos.go.id.
    2. Pilih wilayah sesuai KTP.
    3. Masukkan nama lengkap dan kode captcha.
    4. Klik Cari Data.

    Sistem akan menampilkan status kepesertaan. Juga jenis bantuan dan periode pencairan.

    Pengusulan dan Perbaikan Data Desil

    Kemensos membuka ruang partisipasi masyarakat. Ini untuk memperbaiki data desil.

    Perbaikan jika data dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya. Pengusulan dapat dilakukan melalui dua cara.

    Jalur formal lewat desa/kelurahan atau dinas sosial adalah salah satunya. Jalur mandiri melalui aplikasi Cek Bansos juga bisa.

    Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos, Joko Widiarto, menegaskan pengusulan bansos dapat ditempuh melalui dua jalur tersebut.

  • Warga Surabaya Kaget, Nama Hilang dari Daftar Penerima Bansos Akibat Perubahan Desil

    Warga Surabaya Kaget, Nama Hilang dari Daftar Penerima Bansos Akibat Perubahan Desil

    Warga Surabaya dihebohkan oleh perubahan status penerima bantuan sosial (bansos). Banyak nama tiba-tiba tak lagi terdaftar sebagai penerima. Pergeseran kategori desil dalam data kesejahteraan menjadi penyebab utama.

    Desil bansos merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sistem ini dibagi menjadi 10 kategori. Mulai dari desil 1 (sangat miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera).

    Pemerintah menggunakan sistem ini untuk menentukan siapa yang berhak menerima bansos. Masyarakat bisa mengecek status desil secara daring melalui ponsel.

    Seluruh penduduk Indonesia dikelompokkan dalam 10 tingkatan kesejahteraan. Ini disebut desil. Desil 1 adalah kelompok paling membutuhkan. Desil 10 merupakan kelompok paling sejahtera.

    Setiap desil mewakili 10% dari total populasi. Pengelompokan ini berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Data desil menjadi dasar pemerintah dalam menyalurkan berbagai program bantuan.

    Makna Desil 1-10 dalam Penyaluran Bansos

    Pemerintah membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok desil. Setiap kategori mencerminkan kondisi ekonomi berbeda. Ini menjadi dasar penentuan prioritas penerima bansos.

    Berikut penjelasan arti desil 1 hingga desil 10:

    • Desil 1: Sangat Miskin
      Masyarakat di posisi ekonomi paling dasar. Kelompok ini prioritas utama untuk semua jenis bansos. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian.
    • Desil 2: Miskin
      Memiliki pendapatan rendah. Sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti kenaikan harga sembako.
    • Desil 3: Hampir Miskin
      Kelompok yang tidak tergolong miskin ekstrem. Namun sangat rawan jatuh miskin jika terjadi PHK atau masalah ekonomi lain.
    • Desil 4: Rentan Miskin
      Kondisinya relatif stabil secara ekonomi. Masih layak menerima bantuan tertentu. Contohnya bantuan pendidikan atau kesehatan.
    • Desil 5: Pas-pasan
      Berada di ambang batas aman. Biasanya memiliki pekerjaan tetap. Penghasilannya pas-pasan untuk kebutuhan hidup. Berpeluang mendapat beberapa jenis bantuan.
    • Desil 6-10
      Dianggap cukup sejahtera. Aman dari risiko kemiskinan. Tidak masuk prioritas penerima bansos reguler.

    Program Bansos untuk Desil 1-5

    Pemerintah menetapkan batasan desil tertentu untuk setiap program bantuan sosial. Ini agar penyaluran bansos tepat sasaran. Umumnya, kelompok Desil 1 hingga Desil 5 menjadi prioritas utama penerima bansos.

    Program Bansos Target Desil
    PKH (Program Keluarga Harapan) Desil 1-4
    BPNT (Sembako) Desil 1-5
    PBI-JK (Kesehatan) Desil 1-5

    Cara Mudah Mengecek Status Desil Online

    Masyarakat kini tidak perlu datang ke kantor desa. Pengecekan status bantuan bisa dilakukan secara daring. Berikut cara mengecek desil dan penerima bansos:

    Melalui Website Resmi

    Kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah domisili sesuai KTP. Ketik nama lengkap sesuai KTP. Input kode captcha yang muncul di layar. Klik Cari Data. Hasilnya akan menunjukkan Anda terdaftar di bansos apa dan status Desil penerima.

    Melalui Aplikasi Cek Bansos

    Unduh aplikasi resmi Cek Bansos di Play Store atau App Store. Buat akun baru menggunakan NIK, nomor KK, serta unggah swafoto dengan KTP. Setelah verifikasi akun selesai, login. Masuk ke menu Profil. Di sana penerima bisa melihat kategori desil dan detail bantuan yang diterima.

    Solusi Jika Status Desil Tidak Sesuai

    Data desil bersifat dinamis. Data dapat diperbarui secara berkala. Biasanya sebelum tanggal 26 setiap bulan. Jika merasa kategori desil tidak sesuai kondisi ekonomi, penerima bisa melakukan langkah berikut:

    • Lakukan sanggahan mandiri melalui fitur "Usul-Sanggah" di aplikasi Cek Bansos.
    • Lapor ke operator desa. Hubungi petugas SIKS-NG di desa/kelurahan. Lakukan pemutakhiran data DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional).

    Perubahan kategori desil dapat mempengaruhi pencairan bantuan sosial. Masyarakat disarankan rutin mengecek status desil. Pastikan data kependudukan di Dukcapil tetap aktif dan sinkron agar tidak kehilangan hak bantuan.

  • Menteri Sosial Tekankan Pembaruan Data PBI-JK di Jakarta

    Menteri Sosial Tekankan Pembaruan Data PBI-JK di Jakarta

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan komitmen pemerintah dalam memutakhirkan data penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK).

    Pembaruan data ini bertujuan agar penyaluran bantuan dapat lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

    Pemerintah juga membuka berbagai jalur untuk masyarakat berpartisipasi, termasuk usul, sanggah, dan reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan.

    Gus Ipul mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembaruan data PBI-JK.

    "Kita minta masyarakat ikut melakukan koreksi, usul, sanggah, kritik, saran. Yang kedua, bagi penerima manfaat yang dinonaktifkan, silakan reaktivasi. Banyak jalur yang bisa digunakan untuk itu, dan ini menjadi bagian dari verifikasi dan validasi kita. Saya mengundang masyarakat semua untuk bisa ikut aktif melakukan reaktivasi," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Penegasan ini disampaikan dalam acara "Hot Room" bertema "BPJS PBI: Layanan Tetap Jalan, Bagaimana Ke Depan?" pada Rabu (11/2) malam.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh Hotman Paris, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, BPJS Watch Timboel Siregar, dan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni.

    Mensos mengakui bahwa persoalan data masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

    Ia menekankan bahwa kunci perbaikan terletak pada keterbukaan dan pemutakhiran data secara berkala.

    Reaktivasi dan Jaminan Layanan Kesehatan

    Pada tahun 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan 13 juta penerima manfaat PBI-JK karena dianggap tidak memenuhi kriteria.

    Dari jumlah tersebut, 87 ribu orang telah melakukan reaktivasi dengan melampirkan bukti pendukung yang diperlukan.

    Gus Ipul menjelaskan, jangka waktu tiga bulan yang disepakati bersama DPR digunakan untuk proses pengecekan lapangan (ground check) dan reaktivasi.

    Langkah ini memastikan pasien penyakit katastropik atau kronis seperti gagal ginjal dan jantung koroner tetap mendapatkan layanan PBI-JK.

    "Masyarakat tidak perlu khawatir, PBI tidak akan dihentikan dan tidak akan ada pengurangan (kuota). Yang ada adalah penyesuaian data dengan hasil ground check antara Pemerintah Daerah dengan DTSEN," ujar Gus Ipul.

    Saluran Partisipasi Masyarakat

    Kemensos membuka partisipasi masyarakat melalui aplikasi Cek Bansos yang dilengkapi fitur usul dan sanggah.

    Selain itu, tersedia layanan call center 021-171 yang beroperasi 24 jam untuk menampung keluhan.

    "Pertama kita buka yang namanya aplikasi cek bansos. Di situ ada fitur usul sanggah. Boleh usul, boleh sanggah sambil melampirkan bukti-bukti foto aset misalnya. Kita juga siapkan call center. 021-171 yang beroperasi selama 24 jam untuk menampung keluhan, usulan, sanggahan dari masyarakat," tuturnya.

    Usulan dan sanggahan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kemensos bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

    Verifikasi akan dilakukan melalui ground check dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian terkait lainnya.

    Transformasi Data Nasional

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi data berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

    Regulasi ini mengamanatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola BPS bersama kementerian terkait.

    "Hasil dari pembaruan data ini diberikan kepada BPS untuk diproses dan digunakan untuk mengukur penerima manfaat atau peserta BPJS Kesehatan," ujar Gus Ipul.

    Pemerintah daerah bersama Kemensos akan mengecek melalui DTSEN, khususnya untuk Desil 1-5, untuk diajukan dan ditetapkan sebagai penerima manfaat setiap bulannya.

    Setelah itu, data diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk proses selanjutnya.

    Mengatasi Kesalahan Data

    Gus Ipul menegaskan bahwa bantuan PBI tidak dihapus, melainkan dialihkan agar lebih tepat sasaran.

    Pembaruan data dilakukan untuk mengatasi dugaan inclusion error (penerima yang seharusnya tidak berhak) dan exclusion error (yang berhak namun tidak menerima).

    Kategori Kesalahan Data PBI-JK Jumlah Individu Status
    Exclusion Error (Belum menerima bantuan) 54 juta warga Data belum tersinkronisasi
    Inclusion Error (Terlanjur menerima bantuan) 15 juta warga Terindikasi mampu, data belum diperbarui
    Dinonaktifkan pada 2025 13 juta penerima manfaat Tidak memenuhi kriteria
    Reaktivasi setelah dinonaktifkan 87 ribu orang Melampirkan bukti pendukung

    Di awal tahun 2026, sekitar 54 juta warga belum menerima bantuan karena data belum tersinkronisasi atau mengalami exclusion error.

    Sementara itu, 15 juta warga tergolong mampu masih menerima bantuan akibat data yang belum diperbarui atau disebut inclusion error.

    Kemensos bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terus melakukan validasi dan verifikasi berkelanjutan.

    Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data agar masyarakat yang berhak segera masuk dalam daftar penerima bantuan.

  • BPS Catat Ketimpangan RI Membaik, Gini Ratio Turun Jadi 0,363 per September 2025

    BPS Catat Ketimpangan RI Membaik, Gini Ratio Turun Jadi 0,363 per September 2025

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan di Indonesia terus menunjukkan perbaikan signifikan. Gini Ratio tercatat turun menjadi 0,363 per September 2025, berkurang 0,012 poin dibandingkan periode sebelumnya, Maret 2025.

    Perbaikan ini mencerminkan dampak positif dari kebijakan perlindungan sosial yang diterapkan pemerintah secara konsisten. Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kunci dalam menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.

    Efektivitas kebijakan perlindungan sosial ini ditopang oleh sistem penyaluran yang andal dan terintegrasi. Sepanjang 2025, Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) sebesar Rp15,1 triliun.

    Bantuan ini menjangkau lebih dari 7,45 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM tersebar di 123 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia melalui skema Program Sembako dan PKH.

    Penyaluran bansos dilakukan secara periodik sesuai ketentuan pemerintah. Proses pendataan dan pemutakhiran data penerima manfaat juga dilakukan secara reguler melalui mekanisme terintegrasi. Hal ini guna memastikan akurasi data serta ketepatan sasaran.

    Akselerasi Ekosistem Penyaluran Bansos

    Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan, menyatakan perseroan terus mengakselerasi ekosistem penyaluran bantuan sosial. Upaya ini bertujuan memastikan bantuan diterima secara tepat sasaran.

    "Kami akan terus mendukung implementasi program-program pemerintah, khususnya yang terkait langsung dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat luas, guna memberikan nilai tambah bagi penguatan ekonomi kerakyatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Untuk memastikan efektivitas penyaluran bantuan sosial, Bank Mandiri memperkuat koordinasi dengan kementerian dan pemangku kepentingan terkait. Ini meliputi proses pendataan, pemutakhiran data, hingga distribusi kepada keluarga penerima manfaat.

    "Melalui koordinasi yang erat dengan kementerian dan pemangku kepentingan, Bank Mandiri memastikan setiap tahapan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, mulai dari validasi data hingga distribusi di lapangan, sehingga bantuan dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu," tambahnya.

    Dampak Positif Penyaluran Bansos

    Penyaluran bansos yang tepat sasaran ini merupakan bagian dari peran Bank Mandiri. Emiten berkode BMRI ini menjaga daya beli masyarakat rentan, memperkuat stabilitas konsumsi rumah tangga, serta mendukung akselerasi ekonomi nasional berbasis kerakyatan.

    Program Bansos Jumlah Dana Disalurkan (2025) Jumlah KPM Penerima
    Program Sembako & PKH Rp 15,1 Triliun > 7,45 Juta KPM

    Dukungan Terhadap Program Graduasi Penerima Bansos

    Selain terlibat aktif dalam penyaluran bansos, Bank Mandiri juga mendukung program pemerintah yang mendorong penerima bansos untuk graduasi. Targetnya, lebih dari 300.000 orang dapat keluar dari daftar penerima bansos pada akhir 2026.

    Program tersebut mendorong para penerima bansos merintis usaha kecil. Tujuannya agar mereka mampu memperoleh penghasilan yang lebih berkelanjutan.

    Pada Triwulan IV 2025, Bank Mandiri telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini ditujukan kepada penerima bansos yang memulai usaha kecil. Sosialisasi meliputi pemberian materi motivasi, pengelolaan keuangan, serta penguatan kemampuan pemasaran.

    "Dukungan terhadap program prioritas pemerintah merupakan komitmen berkelanjutan Bank Mandiri sebagai mitra strategis pemerintah melalui sinergi yang terintegrasi, akselerasi yang bertumbuh, serta penguatan ekosistem BUMN, guna menghadirkan keunggulan berkelanjutan dan memperluas dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," pungkas Riduan.

  • Pemerintah Mulai Salurkan Bansos Reguler dan Adaptif pada Kuartal I 2026

    Pemerintah Mulai Salurkan Bansos Reguler dan Adaptif pada Kuartal I 2026

    Pemerintah Indonesia akan memulai distribusi bantuan sosial (bansos) pada kuartal I-2026. Penyaluran bansos ini di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos).

    Bantuan tersebut mencakup dua kategori utama, yakni bansos reguler dan bansos adaptif untuk penanganan bencana. Targetnya adalah 18 juta keluarga.

    Bansos reguler meliputi bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan menjangkau 18 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Anggaran yang disiapkan untuk bansos reguler mencapai Rp 17,5 triliun.

    "Bansos bantuan sembako dan program keluarga harapan yang menyasar 18 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp 17,5 triliun," ujar Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Penyaluran Bansos Bencana

    Selain bansos reguler, pemerintah juga mengalokasikan bantuan untuk korban bencana. Dana ini ditujukan bagi daerah yang terkena musibah, termasuk Sumatera dan wilayah lainnya.

    Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk bansos bencana adalah sekitar Rp 2,3 triliun.

    Realisasi Anggaran dan Mekanisme Penyaluran

    Total anggaran bansos yang dikelola Kemensos untuk asistensi rehabilitasi sosial adalah Rp 20 triliun. Hingga saat ini, sekitar Rp 17 triliun telah disalurkan.

    "Sampai hari ini sudah kita salurkan lebih dari Rp 17 triliun sisanya akan menyusul untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Artinya ini insyaallah sampai lebaran dan kami akan salurkan pada triwulan kedua nanti di bulan April, Mei, dan Juni," jelas Mensos.

    Penyaluran bansos Kemensos akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Data penerima bansos bersifat dinamis.

    Data tersebut berpedoman pada data tunggal yang diperbarui oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini memungkinkan adanya perubahan penerima setiap periode.

    Daftar Anggaran Bansos Kemensos

    Jenis Bansos Anggaran (Triliun Rupiah)
    Bansos Reguler (Sembako & PKH) 17.5
    Bansos Bencana 2.3
    Asistensi Rehabilitasi Sosial (Total) 20

    "Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapat, di triwulan kedua dapat, mungkin di triwulan tiga tidak dapat. Atau sebaliknya, ada yang belum pernah mendapatkan, nah sekarang kemudian mendapatkan bantuan sosial," terang Mensos.

  • Cek Daftar Penerima BPNT 2026 Terbaru, Besaran dan Syarat Kemensos

    Cek Daftar Penerima BPNT 2026 Terbaru, Besaran dan Syarat Kemensos

    Kabar mengenai bantuan sosial (bansos) menjadi topik yang paling dinanti masyarakat Indonesia, terutama menjelang tahun 2026. Salah satu yang paling ditunggu adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    Bantuan ini sering disebut sebagai bantuan sembako. Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), BPNT bukan sekadar angka saldo, tetapi juga penopang kebutuhan hidup di tengah gejolak ekonomi.

    BPNT adalah bantuan sosial pemerintah berupa uang elektronik. Dana ini khusus digunakan untuk berbelanja bahan makanan pokok.

    Penerima dapat membeli beras, telur, dan protein lain di e-warong atau agen resmi. Berbeda dengan uang tunai, saldo BPNT tidak dapat diambil secara bebas.

    Skema penyaluran periode Januari-Maret 2026 dilakukan untuk tiga bulan sekaligus. Besaran bantuan adalah Rp 200.000 per bulan. Jadi, total yang diterima KPM mencapai Rp 600.000.

    Tujuan penyaluran ini untuk memastikan ketahanan pangan keluarga prasejahtera pada kuartal pertama 2026.

    Kriteria Penerima BPNT 2026

    Pemerintah semakin memperketat akurasi data penerima agar bantuan tidak salah sasaran. Kriteria utama penerima BPNT tahun 2026 adalah sebagai berikut:

    Kriteria Keterangan
    Terdaftar di DTKS Masyarakat wajib terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kemensos.
    Masuk Desil Rendah Fokus bantuan diberikan kepada masyarakat desil 1 hingga 4.
    Bukan ASN/TNI/Polri Penerima bukan anggota atau keluarga aparat negara/pegawai pemerintahan.

    Kriteria ini bertujuan menjamin bantuan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan.

    Cara Cek Penerima BPNT 2026

    Kementerian Sosial menyediakan dua cara resmi yang praktis untuk memeriksa daftar penerima BPNT 2026. Proses ini dapat dilakukan dari rumah hanya dengan modal smartphone dan KTP.

    1. Melalui Situs Web Resmi

    Cara ini sangat cocok bagi Anda yang tidak ingin menginstal aplikasi tambahan di ponsel. Berikut langkah-langkahnya:

    Buka browser (Chrome/Safari) dan kunjungi https://cekbansos.kemensos.go.id/

    Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan sesuai KTP Anda.

    Ketik nama lengkap Penerima Manfaat (pastikan ejaannya persis seperti di KTP).

    Masukkan huruf kode (captcha) yang muncul. Jika sulit terbaca, klik ikon "refresh".

    Klik tombol "Cari Data".

    Sistem akan mencari nama Anda. Jika terdaftar, akan muncul tabel berisi status "YA" pada kolom BPNT, lengkap dengan periode distribusinya.

    2. Melalui Aplikasi "Cek Bansos"

    Aplikasi ini sangat berguna bagi Anda yang ingin memantau bantuan secara berkala. Ikuti langkah-langkah berikut:

    Unduh aplikasi "Cek Bansos" resmi dari Kemensos di Google Play Store atau App Store.

    Buat akun baru menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK).

    Anda akan diminta mengunggah foto KTP dan swafoto memegang KTP untuk keamanan.

    Tunggu verifikasi, akun biasanya akan aktif dalam 1-3 hari kerja.

    Setelah login, pilih menu "Cek Bansos" dan masukkan data diri.

    Mengecek status BPNT 2026 kini jauh lebih mudah berkat transparansi digital dari Kemensos. Pastikan Anda hanya menggunakan kanal resmi yaitu situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi seluler resmi untuk menghindari kebocoran data pribadi.

    Dengan informasi yang tepat, Anda bisa mengakses hak Anda dengan aman dan nyaman.

  • Kemensos Salurkan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Kriteria dan Cara Penerimaan

    Kemensos Salurkan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Kriteria dan Cara Penerimaan

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyaluran ini dijadwalkan akan dimulai pada Februari 2026.

    Menteri Sosial (Mensos) RI Gus Ipul menyampaikan, dua bansos reguler akan disalurkan per Februari 2026. Dua bansos tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.

    "Yang bansos reguler ini akan kita mulai salurkan mungkin bulan Februari," ucap Gus Ipul.

    Masyarakat perlu memahami informasi penting terkait BPNT. Hal ini mengingat bansos akan kembali disalurkan tahun 2026 ini. Berikut panduan lengkapnya.

    BPNT sebagai bagian dari bansos reguler akan disalurkan pada Februari 2026. Namun, pemerintah belum memberikan detail tanggal atau waktu penyaluran spesifik.

    Mensos RI Gus Ipul memperkirakan, PKH dan BPNT akan disalurkan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat. Penyaluran ini akan melalui dua mekanisme berbeda.

    Mekanisme tersebut adalah Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Ini sama dengan penyaluran tahun sebelumnya.

    "Selama ini penyaluran Bansos itu lewat dua jalur satu lewat Himbara, bank-bank milik pemerintah. Yang kedua lewat PT. Pos Indonesia," lanjut Mensos RI Gus Ipul.

    Calon penerima BPNT dapat melakukan pengecekan secara berkala. Ini untuk memastikan status penerimaan dan mendapatkan informasi terbaru waktu pencairan dana.

    Nominal Bantuan BPNT 2026

    Bansos PKH memiliki nominal yang berbeda-beda. Ini bergantung pada sejumlah komponen atau kategori tertentu. Setiap penerima PKH bisa menerima nominal berbeda.

    Berbeda dengan BPNT, nominal yang disalurkan sama. Setiap penerima manfaat BPNT atau bantuan sembako akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan.

    Kriteria Penerima BPNT 2026

    Tidak semua masyarakat berhak menerima BPNT. Hanya kalangan tertentu yang menjadi prioritas penerima bansos ini.

    Instagram @pusdatinkesos pada Senin (26/1/2026) lalu, mengumumkan perubahan kriteria. Perubahan ini berlaku per triwulan 1 tahun 2026.

    Kriteria penerima BPNT sebelumnya Desil 1-5. Namun, per tahun 2026 ini diubah menjadi Desil 1-4 saja.

    "Kemensos RI terus melakukan berbagai upaya agar Bansos tepat sasaran. Selain terus melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Pemerintah Daerah dan Pilar-pilar Sosial, Kemensos saat ini juga semakin mempertajam sasaran penerima bansos.Penerima Program Sembako (BPNT) yang semula berada pada Desil 1-5 diubah menjadi Desil 1-4. Penerima Program Sembako yang berada di Desil 5 dialihkan ke Desil 1-4 seusai hasil usulan masyarakat," tulis @pustatinkesos dalam unggahan tersebut.

    Penentuan penerima manfaat didasarkan pada DTSEN. Seluruh penduduk diperingkatkan menurut tingkat kesejahteraannya dari desil 1 sampai desil 10.

    Desil 1 merupakan 10% kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling bawah. Penentuan sasaran diprioritaskan dari urutan desil yang paling bawah.

    Kategori Desil dan Tingkat Kesejahteraan

    Desil Tingkat Kesejahteraan
    Desil 1 10% kelompok penduduk paling bawah
    Desil 2 10% kelompok penduduk di atas Desil 1
    Desil 3 10% kelompok penduduk di atas Desil 2
    Desil 4 10% kelompok penduduk di atas Desil 3
    Desil 5 10% kelompok penduduk di atas Desil 4
    … …
    Desil 10 10% kelompok penduduk paling mampu

    Cara Cek Penerima BPNT 2026

    Untuk memastikan status penerima BPNT, masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri. Langkahnya melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.

    Cukup masukkan nama penerima manfaat dan wilayahnya secara lengkap. Maka Anda dapat mengetahui status kepesertaan BPNT.

    Langkah Pengecekan Status Penerima BPNT:

    • Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/.
    • Lengkapi kolom Wilayah PM dan Nama PM sesuai data Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    • Isi kolom Kode Huruf yang tertera di layar.
    • Pilih opsi Cari Data.

    Hasil pencarian akan otomatis ditampilkan. Jika Anda bukan penerima BPNT, akan muncul notifikasi "Tidak Terdapat Peserta / PM."

    Apabila Anda termasuk penerima, hasil pencarian akan menampilkan nama, umur, dan jenis sembako yang diterima. Penyaluran BPNT tahap 1 2026 dijadwalkan cair Februari 2026.

  • DIY Nonaktifkan 159.707 Peserta PBI JKN, Begini Cara Reaktivasinya

    DIY Nonaktifkan 159.707 Peserta PBI JKN, Begini Cara Reaktivasinya

    Sebanyak 159.707 Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dinonaktifkan. Dinas Sosial (Dinsos) DIY menjelaskan proses reaktivasi bagi peserta yang dinonaktifkan tersebut.

    Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintarsih, menyebutkan Kabupaten Gunungkidul menjadi wilayah dengan jumlah peserta nonaktif terbanyak. Total 56.087 peserta di Gunungkidul terdampak penonaktifan ini.

    Disusul oleh Kabupaten Sleman dengan 34.143 peserta, Kabupaten Bantul 31.965 peserta, Kota Yogyakarta 22.304 peserta, dan Kabupaten Kulon Progo 15.208 peserta.

    PBI JK hanya diberikan kepada warga yang masuk Desil 1 sampai Desil 5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika tidak masuk dalam kelompok tersebut, status kepesertaan akan otomatis dinonaktifkan.

    Namun, peserta PBI JK yang termasuk dalam kategori warga desil 1 hingga desil 5 dapat diaktifkan kembali. Proses reaktivasi ini bisa diajukan ke Dinas Sosial kabupaten/kota masing-masing.

    Dokumen yang perlu disiapkan untuk reaktivasi meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

    “PBI JK ini hanya diberikan kepada warga yang masuk Desil 1 sampai Desil 5 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jika tidak masuk dalam kelompok itu, otomatis dinonaktifkan,” kata Endang, Senin (9/2/2026).

    “Nanti bisa mengajukan reaktivasi ke Dinas Sosial kabupaten/kota masing-masing. Dokumen yang perlu disiapkan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),” jelasnya.

    “Sepanjang melakukan reaktivasi dan memang benar sesuai dia masuk desil 1 sampai 5 pasti bisa diaktifkan kembali,” ujarnya.

    Alasan Penonaktifan PBI JKN

    Penonaktifan sejumlah peserta PBI JK bertujuan meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, hal ini dilakukan agar program lebih tepat sasaran.

    Pemerintah berupaya melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Purbaya juga menegaskan bahwa uang yang dikeluarkan pemerintah untuk program tersebut tidak berkurang.

    Purbaya meminta pemutakhiran data agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

    “Jangan sampai yang sakit, tiba-tiba begitu mau cuci darah, tiba-tiba nggak berhak, kan itu kayaknya kita konyol, padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya, pemerintah rugi dalam hal ini,” kata Purbaya kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dalam rapat konsultasi pimpinan Komisi DPR RI, Senin (9/2).

    “Kalau itu membuat uang yang saya keluarkan untuk Anda lebih kecil, saya mendukung ribut dikit nggak apa, tetapi ini kan sama, uang yang dikeluarkan sama, ribut lagi. Saya rugi banyak pak, ke depan tolong dibetulin,” tegas Purbaya.

    Jumlah Peserta PBI JKN Dinonaktifkan per Kabupaten/Kota DIY

    Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Nonaktif
    Gunungkidul 56.087
    Sleman 34.143
    Bantul 31.965
    Kota Yogyakarta 22.304
    Kulon Progo 15.208
    Total 159.707