Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya ketidaktepatan data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Sebanyak 1.824 orang berkategori kaya masih menerima PBI JK.
Hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR. Pertemuan tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
"Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada," kata Budi, Rabu (11/2/2026).
Adanya orang kaya yang masuk PBI JK berdampak pada kuota bantuan. Kuota PBI JK sekitar 96,8 juta, namun sebagian terisi oleh mereka yang mampu.
"Akibatnya ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya, sekitar 96,8 juta," sambungnya.
Pemerintah memutuskan untuk merekonsiliasi data dalam tiga bulan ke depan. Proses ini menyasar 11 juta data peserta yang berubah status dari PBI menjadi non-PBI.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa rekonsiliasi akan melibatkan sejumlah lembaga. Di antaranya BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah.
"Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI, supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana, karena pasti ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI," ujarnya.
Penataan data ini tidak akan mengganggu layanan pasien. Terutama bagi mereka yang menderita penyakit katastropik atau kondisi kritis.
Tujuan utama rekonsiliasi adalah memastikan bantuan tepat sasaran. Ini memungkinkan posisi PBI JK diisi oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Berikut rincian jumlah peserta yang disorot oleh Kementerian Kesehatan:
| Kategori | Jumlah Peserta | Keterangan |
|---|---|---|
| PBI JK Desil 10 | 1.824 | Kategori orang kaya yang masih menerima bantuan |
| Berpindah Status | 11 juta | Dari PBI menjadi non-PBI |
| Total Kuota PBI JK | 96,8 juta | Estimasi jumlah kuota keseluruhan |
Proses ini akan ditinjau dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda. Mereka akan mengedukasi peserta desil 10 untuk membayar iuran BPJS secara mandiri.
"Tapi dalam 3 bulan ini akan di-review dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa, 'Hei, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo bayarlah BPJS.' Kan Rp 42.000 ya. Masa nggak bisa bayar Rp 42.000 orang desil 10?'," ungkapnya.
Penataan ini dilakukan agar kursi kepesertaan PBI JK dapat diisi oleh mereka yang lebih berhak. Dengan begitu, bantuan pemerintah akan lebih efektif dan merata.
"Supaya apa? Supaya porsinya dia bisa diisi oleh teman-teman yang benar-benar tidak mampu," tuturnya.
