Tag: Bantuan Sosial

  • Cek Bansos Kemensos 2026: NIK KTP Penerima PKH, BPNT, PBI-JKN, dan Beras Cair

    Cek Bansos Kemensos 2026: NIK KTP Penerima PKH, BPNT, PBI-JKN, dan Beras Cair

    Minat masyarakat mengecek status penerima bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2026 kembali meningkat. Banyak warga ingin memastikan apakah NIK KTP mereka masih terdaftar.

    Kondisi ini wajar mengingat penyaluran bansos kini menggunakan basis data terbaru. Status penerima bantuan dapat berubah sewaktu-waktu.

    Pemerintah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama penyaluran. DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk meningkatkan akurasi penerima.

    DTSEN dikelola Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Data ini tersinkronisasi dengan data kependudukan berbasis KTP.

    Pembaruan status penerima bansos dapat terjadi setelah proses pemutakhiran data. Oleh karena itu, masyarakat disarankan aktif mengecek secara mandiri.

    Layanan resmi Kemensos dapat diakses, terutama karena sejumlah bansos reguler sudah disalurkan sejak awal 2026.

    Pemerintah kembali menggulirkan sejumlah bantuan sosial tahun ini. Program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

    Bansos Kemensos yang cair tahun 2026 meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bansos sembako, bantuan beras, serta PBI-JKN atau BPJS PBI.

    Masyarakat dapat mengecek terdaftar sebagai penerima melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau situs resmi cek.bansos.kemensos.go.id.

    Perkiraan Nominal Bantuan Sosial 2026

    Hingga kini, pemerintah belum mengumumkan perubahan nominal bantuan. Jika merujuk pada skema sebelumnya, berikut gambaran besaran bansos.

    Perkiraan besaran bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti yang dilansir dari Kompas antara lain:

    Jenis Bansos Besaran Bantuan
    BPNT Rp200.000 per bulan atau Rp600.000 per tiga bulan
    PKH (Ibu hamil) Rp3.000.000 per tahun
    PKH (Anak usia dini 0-6 tahun) Rp3.000.000 per tahun
    PKH (Anak SD/sederajat) Rp900.000 per tahun
    PKH (Anak SMP/sederajat) Rp1.500.000 per tahun
    PKH (Anak SMA/sederajat) Rp2.000.000 per tahun
    PKH (Penyandang disabilitas berat) Rp2.400.000 per tahun
    PKH (Lansia 70 tahun ke atas) Rp2.400.000 per tahun
    Bansos Beras 20 kg per KPM per bulan
    PBI-JKN/BPJS PBI Iuran Rp42.000 per orang per bulan (dibayar pemerintah)

    Penyaluran bantuan dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau kantor pos. Kebijakan ini bergantung pada daerah masing-masing.

    Cara Cek Status Penerima Bansos Online

    Pengecekan status penerima bansos dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel atau komputer. Berikut langkah-langkahnya:

    Melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos

    Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store. Buka aplikasi dan pilih menu Cek Bansos.

    Isi data wilayah sesuai KTP Anda. Masukkan nama lengkap penerima dan ketik kode captcha. Klik Cari Data.

    Jika terdaftar, sistem akan menampilkan jenis bantuan, status penerima, dan periode pencairan.

    Melalui Laman Resmi cek.bansos.kemensos.go.id

    Akses cek.bansos.kemensos.go.id. Pilih wilayah sesuai data KTP.

    Masukkan nama lengkap dan kode captcha yang tertera. Klik Cari Data.

    Hasil pencarian akan menampilkan jenis bansos yang diterima beserta jadwal penyalurannya.

    Jadwal Penyaluran dan Tindak Lanjut Masalah

    Pencairan bansos dilakukan secara bertahap setiap triwulan. Jadwal penyaluran dapat berbeda antarwilayah.

    Perbedaan ini tergantung kesiapan administrasi dan mekanisme penyaluran di daerah.

    Apabila bantuan belum muncul atau terdapat perbedaan data, masyarakat dapat menghubungi pendamping sosial, RT/RW, atau kelurahan setempat.

    Mereka akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai status bantuan.

    Penyaluran bansos Kemensos 2026 dilakukan bertahap dengan acuan data DTSEN. Masyarakat disarankan rutin melakukan cek bansos melalui aplikasi atau situs resmi.

    Tujuannya agar tidak tertinggal informasi pencairan bantuan yang menjadi haknya.

  • Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

    Mensos Gus Ipul Paparkan Pembaruan Data PBI-JK di DPR RI

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan pembaruan data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dalam Sarasehan Kesehatan Nasional di DPR RI. Penataan data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

    Gus Ipul menegaskan tugas Kementerian Sosial berkaitan langsung dengan amanat Pasal 34 UUD 1945. Pasal tersebut mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang diimplementasikan melalui berbagai program perlindungan dan jaminan sosial.

    "Kami diberi mandat oleh Presiden untuk melaksanakan Pasal 34 UUD 1945. Salah satu implementasinya adalah penyelenggaraan jaminan kesehatan sosial," ujar Gus Ipul, Kamis (12/2/2026).

    Presiden telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data ini dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan menjadi rujukan utama bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyalurkan berbagai intervensi sosial.

    "Sejak itu seluruh intervensi sosial harus mengacu pada DTSEN. Data ini memang belum sempurna, tetapi terus diperbaiki melalui verifikasi, validasi, dan ground check," katanya.

    Dalam pelaksanaan PBI-JK, Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi data penerima berdasarkan DTSEN. Data yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk diteruskan kepada BPJS Kesehatan.

    Pembayaran iuran PBI-JK yang bersumber dari APBN dilakukan melalui Kementerian Kesehatan. Hal ini memastikan proses penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur.

    Cakupan dan Anggaran PBI-JK

    Saat ini, jumlah peserta PBI-JK yang dibiayai APBN tercatat sebanyak 96,8 juta jiwa. Nilai iuran mencapai lebih dari Rp4 triliun per bulan.

    Jika digabungkan dengan peserta yang dibiayai melalui APBD, total penerima pembiayaan jaminan kesehatan dari anggaran negara mencapai lebih dari 150 juta jiwa. Angka ini setara dengan sekitar 55 persen dari total penduduk Indonesia.

    "Artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia pembiayaan jaminan kesehatannya dibantu oleh uang negara, baik melalui APBN maupun APBD," ujarnya.

    Optimalisasi Data dan Penyesuaian Penerima

    Gus Ipul menjelaskan, dalam DTSEN penduduk dikelompokkan ke dalam desil 1 hingga desil 10 berdasarkan tingkat kesejahteraan. Program PBI-JK diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 sampai desil 5.

    Dari hasil pemadanan data, ditemukan sekitar 54 juta jiwa pada desil 1-5 yang sebelumnya belum menerima PBI-JK. Di sisi lain, lebih dari 15 juta jiwa pada desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima bantuan tersebut.

    Berikut adalah perbandingan data penerima PBI-JK sebelum dan sesudah penyesuaian DTSEN:

    Kategori Sebelum Penyesuaian (Juta Jiwa) Setelah Penyesuaian (Juta Jiwa)
    Belum Menerima PBI-JK (Desil 1-5) 54 Meningkat
    Menerima PBI-JK (Desil 6-10) >15 ~0.045

    "Sekarang inclusion error turun signifikan. Penerima dari desil 6-10 tinggal sekitar 45 ribu lebih, sementara penerima di desil 1 dan desil 2 meningkat setelah penyesuaian berbasis DTSEN," jelasnya.

    Selain itu, Mensos menyampaikan adanya mekanisme reaktivasi bagi peserta nonaktif. Kebijakan ini termasuk reaktivasi terhadap lebih dari 106 ribu peserta dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Langkah ini memastikan mereka tetap dapat mengakses layanan kesehatan, sembari proses verifikasi lanjutan dilakukan. Penetapan penerima manfaat dilakukan Kementerian Sosial berdasarkan DTSEN melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Data kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

  • Anggaran Rp 72 Miliar Bantuan Sapi Meugang Presiden Prabowo untuk Aceh Cair

    Anggaran Rp 72 Miliar Bantuan Sapi Meugang Presiden Prabowo untuk Aceh Cair

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh mengonfirmasi bahwa anggaran sebesar Rp 72 miliar untuk pengadaan sapi meugang dari Presiden Prabowo Subianto telah cair. Dana tersebut akan disalurkan kepada korban bencana di 19 daerah di Aceh.

    Pemerintah Aceh dan masyarakat menyampaikan apresiasi atas persetujuan permohonan tersebut. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak bencana, terutama menjelang bulan suci Ramadan.

    Bantuan senilai Rp 72,7 miliar itu disalurkan melalui mekanisme transfer dana dari Presiden via Sekretariat Presiden ke 19 kabupaten dan kota terdampak. Ketua Partai Gerindra Aceh itu meminta bupati dan wali kota segera menindaklanjuti bantuan tersebut.

    Pembelian sapi harus sesuai alokasi dana yang telah ditransfer ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing. Penyaluran bantuan ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadan 1447 Hijriah.

    "Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi meugang, dan dananya telah ditransfer kemarin. Kami pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo," kata Dek Fadh, Rabu (11/2/2026).

    Penerima Bantuan Jumlah Dana (Estimasi) Prioritas
    19 Kabupaten/Kota Terdampak Bencana di Aceh Rp 72,7 Miliar Warga terdampak bencana dan masyarakat di lokasi pengungsian

    Tanggung Jawab Kepala Daerah dan Pelaporan

    Para kepala daerah diwajibkan bertanggung jawab penuh terhadap distribusi bantuan. Penyaluran harus merata, tertib, dan tepat sasaran. Prioritas utama adalah warga terdampak bencana serta masyarakat di lokasi pengungsian.

    Setelah penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota wajib menyampaikan dokumentasi kegiatan. Laporan berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan harus dikirim kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh.

    "Usai penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan menyampaikan dokumentasi kegiatan berupa foto atau video serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden," jelas Dek Fadh.

    Pelaporan ini paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

  • Anggaran Sapi Meugang Rp 72 Miliar Cair, Korban Bencana Aceh Segera Terima Bantuan

    Anggaran Sapi Meugang Rp 72 Miliar Cair, Korban Bencana Aceh Segera Terima Bantuan

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, mengumumkan anggaran pembelian sapi meugang sebesar Rp 72 miliar dari Presiden Prabowo Subianto telah cair. Dana ini akan disalurkan kepada korban bencana di 19 daerah di Aceh.

    "Alhamdulillah, Bapak Presiden telah menyetujui permohonan Pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh untuk bantuan daging sapi meugang, dan dananya telah ditransfer kemarin. Kami Pemerintah Aceh serta seluruh masyarakat Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo," kata Dek Fadh dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Bantuan tersebut disalurkan melalui mekanisme transfer dana dari Presiden melalui Sekretariat Presiden. Total dana sebesar Rp 72,7 miliar akan diberikan kepada 19 kabupaten dan kota terdampak.

    Bantuan sapi meugang ini bertujuan meringankan beban masyarakat. Terutama bagi mereka yang terdampak bencana, dan menjelang bulan suci Ramadan.

    Ketua Partai Gerindra Aceh itu meminta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti bantuan. Pembelian sapi harus sesuai alokasi dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) masing-masing.

    Kepala daerah juga diminta bertanggung jawab penuh terhadap distribusi bantuan. Penyaluran harus merata, tertib, dan tepat sasaran. Prioritas diberikan kepada warga terdampak bencana dan masyarakat di lokasi pengungsian.

    Penyaluran bantuan ditargetkan rampung paling lambat satu hari sebelum Ramadan 1447 Hijriah.

    "Usai penyaluran, pemerintah kabupaten dan kota diwajibkan menyampaikan dokumentasi kegiatan berupa foto atau video, serta laporan singkat realisasi bantuan kepada Biro Isra Sekretariat Daerah Aceh, paling lambat tiga hari setelah Ramadan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden," jelas Dek Fadh.

    Daftar Daerah Penerima Bantuan

    Berikut adalah 19 kabupaten dan kota yang akan menerima bantuan sapi meugang:

    No. Kabupaten/Kota Keterangan
    1 Lhokseumawe Terdampak bencana hidrometeorologi
    2 Aceh Tamiang Terdampak bencana hidrometeorologi
    3 Pidie Jaya Terdampak bencana hidrometeorologi
    4 Aceh Timur Terdampak bencana hidrometeorologi
    5 Bireuen Terdampak bencana hidrometeorologi
    6 Langsa Terdampak bencana hidrometeorologi
    7 Aceh Utara Terdampak bencana hidrometeorologi
    8 Aceh Barat Terdampak bencana hidrometeorologi
    9 Pidie Terdampak bencana hidrometeorologi
    10 Aceh Tengah Terdampak bencana hidrometeorologi
    11 Bener Meriah Terdampak bencana hidrometeorologi
    12 Gayo Lues Terdampak bencana hidrometeorologi
    13 Aceh Tenggara Terdampak bencana hidrometeorologi
    14 Aceh Singkil Terdampak bencana hidrometeorologi
    15 Subulussalam Terdampak bencana hidrometeorologi
    16 Aceh Besar Terdampak bencana hidrometeorologi
    17 Nagan Raya Terdampak bencana hidrometeorologi
    18 Aceh Selatan Terdampak bencana hidrometeorologi
    19 Simeulue Mengalami gempa bumi saat bencana hidrometeorologi

    Pemerintah Aceh berharap bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ini juga merupakan wujud kehadiran negara dalam membantu warga terdampak bencana. Khususnya dalam menyambut tradisi meugang dan bulan suci Ramadan.

    Sapi Meugang untuk Korban Bencana

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Permintaan ini terkait penyediaan sapi meugang untuk masyarakat korban bencana.

    Pemerintah Pusat disebut akan menyalurkan sapi kepada warga di 1.455 desa.

    Dek Fadh menjelaskan, pemerintah pusat akan mengirimkan uang seharga sapi ke kabupaten/kota terdampak bencana. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli sapi yang akan dibagikan ke masyarakat.

    Setiap desa disebut mendapatkan uang Rp 50 juta.

    "Kalau tidak salah saya per sapi Rp 50 juta dengan jumlah desa yang ditetapkan. Harga sapi di daerah kita tidak sampai Rp 50 juta mungkin mereka bisa beli 2 sapi," kata Dek Fadh kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/2).

  • MPR RI Kunjungi Aceh, Serahkan Bantuan Pascabencana dan Apresiasi Pemulihan

    MPR RI Kunjungi Aceh, Serahkan Bantuan Pascabencana dan Apresiasi Pemulihan

    Pimpinan MPR RI menyambangi Aceh guna meninjau langsung kondisi pemulihan pascabencana yang melanda Tanah Rencong pada akhir November 2025. Dalam kunjungan ini, MPR turut menyalurkan bantuan untuk delapan wilayah yang terdampak parah.

    Pertemuan antara pimpinan MPR dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah Dek Fadh, didampingi Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, berlangsung di Kantor Gubernur Aceh pada Selasa (10/2/2026).

    Setelah mendengarkan perkembangan terkini mengenai proses pemulihan, MPR secara simbolis menyerahkan 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket ibadah kepada delapan kepala daerah.

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung situasi di Aceh. Menurutnya, sudah ada kemajuan signifikan yang mulai dirasakan masyarakat.

    "Hari ini pimpinan MPR berkunjung ke Aceh ingin mengecek kondisi langsung Aceh. Tadi sudah disampaikan pak Wagub bahwa sudah ada kemajuan signifikan, kemudian kemajuan-kemajuan itu sudah mulai dirasakan," kata Ketua MPR RI Ahmad Muzani kepada wartawan.

    Muzani menambahkan, kehadiran MPR juga untuk memberikan dukungan moril kepada warga Aceh yang menjadi korban bencana tiga bulan silam. Dalam pertemuan itu, MPR menerima laporan komprehensif terkait jumlah korban, pengungsi, serta pembangunan hunian sementara.

    Politikus Partai Gerindra tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Ia menyoroti partisipasi besar pemerintah pusat dalam upaya pemulihan Tanah Rencong.

    "Dari beberapa persoalan dan PR yang disampaikan wakil gubernur Aceh, Kepala Satgas menceritakan progres sebulan lebih setelah ditunjuk sebagai kepala satgas sudah ada kemajuan yang berarti," jelas Muzani.

    Data Dampak Bencana Aceh

    Wakil Gubernur Dek Fadh menjelaskan, bencana tersebut telah menelan 562 korban jiwa dan menyebabkan 29 orang dinyatakan hilang. Sementara itu, 69.222 warga masih berada di pengungsian hingga kini.

    Bencana yang melanda 18 kabupaten dan kota ini juga mengakibatkan kerusakan pada 227 ribu rumah. Rinciannya, 95.203 rumah rusak berat, 88.449 rusak sedang, dan 77.338 rusak ringan.

    "Infrastruktur terdampak 2.507 titik jalan, dan 599 titik jembatan," jelas Dek Fadh.

    Berikut adalah data sementara dampak bencana di Aceh:

    Kategori Jumlah
    Korban Meninggal 562 orang
    Korban Hilang 29 orang
    Pengungsi 69.222 orang
    Rumah Rusak Berat 95.203 unit
    Rumah Rusak Sedang 88.449 unit
    Rumah Rusak Ringan 77.338 unit
    Titik Jalan Terdampak 2.507 titik
    Titik Jembatan Terdampak 599 titik
    Desa Masih Padam Listrik 13 desa

    Meskipun demikian, Dek Fadh menyatakan bahwa 13 desa di Aceh yang masih mengalami pemadaman listrik telah mendapatkan pasokan genset dari Menteri ESDM.

    Pejabat Hadir dalam Kunjungan

    Kunjungan di Kantor Gubernur Aceh turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi. Wakil Ketua MPR RI yang hadir adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman.

    Turut hadir pula Mohamad Choerudin Amin, Sonny Tri Danaparamita, dan Anton Sukartono Suratto. Selain itu, Mendagri Tito Karnavian, Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, serta Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan beserta staf khusus juga menghadiri acara tersebut.

  • Kemensos Salurkan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Kriteria dan Cara Penerimaan

    Kemensos Salurkan BPNT Tahap 1 Februari 2026, Cek Kriteria dan Cara Penerimaan

    Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) RI akan kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Penyaluran ini dijadwalkan akan dimulai pada Februari 2026.

    Menteri Sosial (Mensos) RI Gus Ipul menyampaikan, dua bansos reguler akan disalurkan per Februari 2026. Dua bansos tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.

    "Yang bansos reguler ini akan kita mulai salurkan mungkin bulan Februari," ucap Gus Ipul.

    Masyarakat perlu memahami informasi penting terkait BPNT. Hal ini mengingat bansos akan kembali disalurkan tahun 2026 ini. Berikut panduan lengkapnya.

    BPNT sebagai bagian dari bansos reguler akan disalurkan pada Februari 2026. Namun, pemerintah belum memberikan detail tanggal atau waktu penyaluran spesifik.

    Mensos RI Gus Ipul memperkirakan, PKH dan BPNT akan disalurkan kepada sekitar 18 juta penerima manfaat. Penyaluran ini akan melalui dua mekanisme berbeda.

    Mekanisme tersebut adalah Himpunan Bank Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Ini sama dengan penyaluran tahun sebelumnya.

    "Selama ini penyaluran Bansos itu lewat dua jalur satu lewat Himbara, bank-bank milik pemerintah. Yang kedua lewat PT. Pos Indonesia," lanjut Mensos RI Gus Ipul.

    Calon penerima BPNT dapat melakukan pengecekan secara berkala. Ini untuk memastikan status penerimaan dan mendapatkan informasi terbaru waktu pencairan dana.

    Nominal Bantuan BPNT 2026

    Bansos PKH memiliki nominal yang berbeda-beda. Ini bergantung pada sejumlah komponen atau kategori tertentu. Setiap penerima PKH bisa menerima nominal berbeda.

    Berbeda dengan BPNT, nominal yang disalurkan sama. Setiap penerima manfaat BPNT atau bantuan sembako akan mendapatkan Rp 200 ribu per bulan.

    Kriteria Penerima BPNT 2026

    Tidak semua masyarakat berhak menerima BPNT. Hanya kalangan tertentu yang menjadi prioritas penerima bansos ini.

    Instagram @pusdatinkesos pada Senin (26/1/2026) lalu, mengumumkan perubahan kriteria. Perubahan ini berlaku per triwulan 1 tahun 2026.

    Kriteria penerima BPNT sebelumnya Desil 1-5. Namun, per tahun 2026 ini diubah menjadi Desil 1-4 saja.

    "Kemensos RI terus melakukan berbagai upaya agar Bansos tepat sasaran. Selain terus melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama Pemerintah Daerah dan Pilar-pilar Sosial, Kemensos saat ini juga semakin mempertajam sasaran penerima bansos.Penerima Program Sembako (BPNT) yang semula berada pada Desil 1-5 diubah menjadi Desil 1-4. Penerima Program Sembako yang berada di Desil 5 dialihkan ke Desil 1-4 seusai hasil usulan masyarakat," tulis @pustatinkesos dalam unggahan tersebut.

    Penentuan penerima manfaat didasarkan pada DTSEN. Seluruh penduduk diperingkatkan menurut tingkat kesejahteraannya dari desil 1 sampai desil 10.

    Desil 1 merupakan 10% kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling bawah. Penentuan sasaran diprioritaskan dari urutan desil yang paling bawah.

    Kategori Desil dan Tingkat Kesejahteraan

    Desil Tingkat Kesejahteraan
    Desil 1 10% kelompok penduduk paling bawah
    Desil 2 10% kelompok penduduk di atas Desil 1
    Desil 3 10% kelompok penduduk di atas Desil 2
    Desil 4 10% kelompok penduduk di atas Desil 3
    Desil 5 10% kelompok penduduk di atas Desil 4
    … …
    Desil 10 10% kelompok penduduk paling mampu

    Cara Cek Penerima BPNT 2026

    Untuk memastikan status penerima BPNT, masyarakat dapat melakukan pengecekan mandiri. Langkahnya melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos.

    Cukup masukkan nama penerima manfaat dan wilayahnya secara lengkap. Maka Anda dapat mengetahui status kepesertaan BPNT.

    Langkah Pengecekan Status Penerima BPNT:

    • Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/.
    • Lengkapi kolom Wilayah PM dan Nama PM sesuai data Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    • Isi kolom Kode Huruf yang tertera di layar.
    • Pilih opsi Cari Data.

    Hasil pencarian akan otomatis ditampilkan. Jika Anda bukan penerima BPNT, akan muncul notifikasi "Tidak Terdapat Peserta / PM."

    Apabila Anda termasuk penerima, hasil pencarian akan menampilkan nama, umur, dan jenis sembako yang diterima. Penyaluran BPNT tahap 1 2026 dijadwalkan cair Februari 2026.

  • Andre Rosiade Salurkan 500 Paket Sembako di Padang Sarai Rayakan HUT Gerindra

    Andre Rosiade Salurkan 500 Paket Sembako di Padang Sarai Rayakan HUT Gerindra

    Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, bersosialisasi dengan warga RW 10 Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Sumatera Barat. Kegiatan ini dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Partai Gerindra.

    Dalam kesempatan tersebut, Andre menyalurkan 500 paket sembako. Penyaluran ini sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kerja nyata kepada masyarakat.

    Didampingi Anggota DPRD Kota Padang dari Fraksi Gerindra, Delma Putra, dan tokoh masyarakat setempat, acara berlangsung di Gedung Balai Pertemuan Silih Berganti. Ratusan warga hadir dalam suasana hangat dan kekeluargaan.

    Andre menegaskan HUT Gerindra bukan sekadar perayaan seremonial. Ini adalah momentum memperkuat kedekatan dengan rakyat melalui tindakan nyata.

    Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti kerja yang manfaatnya bisa langsung dirasakan, bukan hanya janji-janji.

    "Rakyat tidak butuh omon-omon, rakyat butuh kerja nyata. Apa yang kami lakukan untuk Sumbar selama ini adalah bentuk tanggung jawab dan pengabdian. Tidak semua harus diumumkan atau dipamerkan, karena yang terpenting manfaatnya sampai ke masyarakat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selain sembako, Andre juga memberikan bantuan untuk majelis taklim dan pembangunan masjid. Ada pula dana penunjang kegiatan kemasyarakatan.

    Ia juga memaparkan sejumlah program dan proyek besar yang diperjuangkan untuk Sumatera Barat.

    Program Pembangunan Infrastruktur di Sumatera Barat

    Salah satu proyek adalah pembangunan Flyover Sitinjau Lauik senilai Rp 2,8 triliun. Proyek ini ditargetkan rampung setelah pembebasan lahan selesai. Andre menekankan proyek ini bertujuan meningkatkan keselamatan dan kelancaran transportasi.

    Selain itu, ia menyampaikan rencana pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Proyek senilai sekitar Rp 25 triliun ini akan dimulai pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, proyek ini akan memberi dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan konektivitas daerah.

    Andre juga menyinggung pembangunan Pasar Raya Fase VII di Kota Padang. Ini sebagai contoh kerja nyata yang bisa langsung dirasakan masyarakat.

    Ia mengajak warga cermat menilai pemimpin dengan melihat rekam jejak dan manfaat yang telah dihasilkan.

    "Bantuan yang datang jauh hari sebelum pemilu adalah bentuk kepedulian. Tapi kalau datang mendekati pemilu, itu sering kali hanya untuk membeli suara. Setelah itu masyarakat dilupakan. Jangan sampai hal seperti itu terulang," sambungnya.

    Dukungan dan Apresiasi Masyarakat

    Anggota DPRD Kota Padang, Delma Putra, menilai Andre Rosiade konsisten hadir bersama masyarakat. Ia kerap turun langsung saat masyarakat menghadapi bencana maupun persoalan pelayanan publik.

    "Pak Andre hadir bukan hanya saat pemilihan, tapi saat masyarakat membutuhkan. Itu yang kami jadikan teladan sebagai wakil rakyat. Semoga beliau selalu diberi kesehatan untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumbar," terangnya.

    Sementara itu, Ketua RW 10 Padang Sarai Irwan Saputra mengapresiasi kehadiran Andre. Ia menilai kunjungan ini sebagai perhatian besar bagi warga, terutama di tengah kondisi ekonomi menantang.

    "Alhamdulillah RW 10 Padang Sarai dikunjungi langsung oleh Bapak Andre Rosiade. Kami sangat bersyukur dan berharap bantuan sembako ini benar-benar bermanfaat bagi warga. Semoga silaturahmi ini terus berlanjut dan perhatian untuk Padang Sarai semakin besar," ungkapnya.

    Irwan juga mengapresiasi peran wakil rakyat dari Fraksi Gerindra. Mereka aktif menyalurkan aspirasi dan program pembangunan ke Padang Sarai, termasuk Gedung Balai Pertemuan Silih Berganti.

    Daftar Bantuan dan Proyek Andre Rosiade di Sumatera Barat

    Jenis Bantuan/Proyek Nilai/Keterangan Manfaat Utama
    500 Paket Sembako Bantuan langsung Kebutuhan pokok masyarakat
    Bantuan Majelis Taklim Dana Mendukung kegiatan keagamaan
    Bantuan Pembangunan Masjid Dana Fasilitas ibadah
    Dana Kegiatan Kemasyarakatan Dana Pengembangan komunitas
    Flyover Sitinjau Lauik Rp 2,8 Triliun Peningkatan keselamatan dan kelancaran transportasi
    Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi Rp 25 Triliun Pertumbuhan ekonomi dan konektivitas daerah
    Pembangunan Pasar Raya Fase VII Padang Contoh kerja nyata Peningkatan ekonomi lokal

    Acara silaturahmi ditutup dengan pembagian 500 paket sembako kepada warga melalui pengurus RW dan tokoh masyarakat. Dilanjutkan dengan dialog singkat menampung aspirasi warga. Momentum HUT Gerindra ini menjadi ajang mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat Padang Sarai.

  • Jadwal Pencairan Dana PIP 2026 dan Nominal Bantuan Pendidikan

    Jadwal Pencairan Dana PIP 2026 dan Nominal Bantuan Pendidikan

    Program Indonesia Pintar (PIP) kembali hadir sebagai harapan bagi siswa kurang mampu di seluruh Indonesia. Bantuan sosial pendidikan ini bertujuan memperluas akses pendidikan. Dana PIP membantu berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari perlengkapan hingga biaya transportasi dan dukungan pembelajaran.

    Program ini mencakup siswa dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, dan sederajat. Penyaluran dana PIP dilakukan secara bertahap dalam tiga periode setiap tahun. Mekanisme pengaturan waktu pencairan berdasarkan proses pendataan dan usulan yang masuk.

    Pencairan dana PIP tahun 2026 dibagi menjadi tiga termin. Proses penyaluran disesuaikan dengan kesiapan data penerima dan status aktivasi rekening di tiap daerah.

    Merujuk Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 02/SE/2026, pencairan tahap awal dijadwalkan mulai bergulir sejak awal Februari dan berangsur hingga penghujung Maret 2026.

    Siswa yang telah menyelesaikan aktivasi rekening dan datanya valid dalam sistem Sipintar diprioritaskan. Untuk kawasan Jawa dan Sumatera, proses pencairan direncanakan berlangsung pada 3 hingga 10 Februari 2026.

    Selanjutnya, wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Bali masuk jadwal penyaluran pada 11 sampai 20 Februari 2026. Daerah di Indonesia Timur seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, dijadwalkan menerima pencairan 21 Februari hingga 5 Maret 2026.

    Berikut adalah rincian jadwal pencairan PIP berdasarkan terminnya:

    Termin Periode Pencairan Prioritas Penerima
    Termin 1 Februari – April Pemegang KIP terdaftar & data tervalidasi
    Termin 2 Mei – September Diusulkan dinas pendidikan / SK nominasi
    Termin 3 Oktober – Desember Peserta didik belum menerima pada dua tahap sebelumnya

    Nominal Bantuan PIP 2026

    Besaran nominal bantuan PIP tetap sama setiap tahunnya, sesuai dengan jenjang pendidikan. Dana ini disalurkan langsung ke rekening bank siswa penerima. Bank penyalur resmi yang ditetapkan pemerintah adalah BRI dan BNI.

    Bantuan diberikan dalam bentuk dana tahunan yang dikirim sekaligus. Bukan secara rutin setiap bulan seperti beberapa jenis bantuan sosial lainnya.

    Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berikut adalah besaran nominal pencairan dana PIP:

    Jenjang Pendidikan Nominal Bantuan (Per Tahun)
    SD/MI/Paket A Rp450.000
    SMP/MTs/Paket B Rp750.000
    SMA/SMK/MA/Paket C Rp1.000.000

    Cara Cek Status Penerima PIP 2026

    Ada dua cara mudah untuk mengecek status penerima dana PIP tahun 2026.

    Melalui Portal Resmi SiPintar

    Cara paling cepat adalah mengecek lewat website resmi SiPintar (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar). Portal ini dikelola oleh Kemendikbudristek.

    Langkahnya, buka pip.kemdikbud.go.id, lalu pilih menu "Cari Penerima PIP". Isi kolom yang tersedia dengan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Setelah itu, klik "Cari".

    Sistem akan menampilkan status apakah siswa terdaftar sebagai penerima, nominal bantuan, dan informasi pencairan bila datanya valid.

    Melalui Sekolah

    Jika pengecekan mandiri lewat situs tidak menunjukkan hasil, wali murid atau siswa dapat menanyakan langsung kepada pihak sekolah. Operator sekolah memiliki akses ke SIPINTAR Enterprise atau sistem pendataan internal. Mereka bisa melihat daftar siswa penerima secara kolektif.

    Cara Melakukan Pencairan Dana di Bank

    Sebelum datang ke bank, beberapa dokumen perlu disiapkan. Dokumen tersebut antara lain buku tabungan atau rekening Simpanan Pelajar (SimPel) atas nama penerima. Siapkan juga kartu pelajar atau identitas siswa, Kartu Keluarga (KK), serta kartu identitas orang tua atau wali jika diperlukan.

    Surat kuasa juga diperlukan jika pencairan dilakukan oleh orang lain dengan alasan tertentu.

    Penarikan Dana Melalui Teller Bank

    Jika rekening belum memiliki ATM atau siswa belum berusia cukup untuk menarik tunai sendiri, datanglah ke kantor cabang bank penyalur pada jam operasional. Ambil nomor antrean dan isi formulir penarikan dana yang disediakan. Serahkan buku tabungan serta dokumen yang diperlukan kepada teller.

    Teller akan memverifikasi data dan memproses permintaan penarikan. Dana akan diserahkan secara tunai saat semua data dan persyaratan lengkap.

    Penarikan Dana Melalui Mesin ATM

    Bagi penerima PIP yang sudah memiliki kartu ATM dari bank penyalur (BRI atau BNI), berikut langkah umum untuk penarikan tunai. Masukkan kartu ATM ke mesin ATM bank penyalur. Ketikkan PIN dengan benar. Pilih menu "Tarik Tunai" atau menu serupa. Masukkan jumlah dana yang ingin ditarik sesuai saldo. Ambil uang tunai dan kartu ATM setelah transaksi selesai.

  • Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Kemensos Reaktivasi Otomatis BPJS Kesehatan 106 Ribu Penderita Penyakit Katastropik

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) bagi 106 ribu pengidap penyakit katastropik atau kronis.

    Proses reaktivasi otomatis ini telah resmi berjalan per hari ini, Selasa (10/2/2026), di Gedung Kemensos RI, Jakarta Pusat.

    Gus Ipul menjelaskan, aktivasi bantuan ini akan berlaku selama tiga bulan ke depan. Setelah periode tersebut, Kemensos akan melakukan pengecekan ulang terhadap kelayakan para penerima.

    "Yang pertama ini sudah otomatis aktif, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini ya," kata Gus Ipul, Selasa (10/2/2026).

    Bagi peserta yang memenuhi syarat, bantuan akan terus dilanjutkan. Namun, bagi yang tidak memenuhi syarat, Kemensos akan menyarankan untuk beralih menjadi peserta mandiri.

    "Selama 3 bulan ke depan, nanti hasilnya kita lihat apakah memenuhi syarat ya. Bagi yang memenuhi syarat ya tentu akan mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri," ujarnya.

    Metode Pengecekan Kelayakan Bersama BPS

    Kemensos akan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan pengecekan ulang. Metode-metode khusus telah disiapkan untuk memastikan data penerima.

    Pengecekan ini bertujuan untuk memverifikasi apakah penerima manfaat berada di desil 1 sampai 5 (kelompok ekonomi terbawah) atau di atasnya, yaitu desil 6 sampai 10.

    "Untuk itulah ground check ini memastikan apakah para penerima manfaat ini berada di desil 1 sampai 5 atau di atasnya, desil 6 sampai 10. Ini yang memang akan dipastikan lewat metode-metode yang sudah disiapkan," kata Gus Ipul.

    Kebijakan untuk Layanan Kesehatan Berkelanjutan

    Sebelumnya, Gus Ipul telah membuka opsi reaktivasi otomatis ini bagi sekitar 100 ribu peserta BPJS PBI nonaktif penderita penyakit kronis. Kebijakan ini diambil untuk memastikan layanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi serius tidak terhenti.

    Informasi tersebut disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2). Reaktivasi otomatis ini menargetkan peserta PBI nonaktif dengan penyakit kronis dan katastropik.

    Penyakit-penyakit yang menjadi fokus meliputi jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Kebijakan ini adalah langkah proaktif Kemensos dalam menjamin akses kesehatan bagi kelompok rentan.

    "Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi untuk reaktivasi otomatis kepada 100.000 PBI non-aktif yang menderita sakit kronis dan katastropik," kata Gus Ipul.

    Berikut adalah ringkasan penting mengenai reaktivasi BPJS Kesehatan PBI oleh Kemensos:

    Aspek Detail
    Jumlah Penerima 106 ribu pengidap penyakit katastropik/kronis
    Jenis Penyakit Jantung, kanker, stroke, gagal ginjal
    Durasi Bantuan 3 bulan, kemudian evaluasi
    Lembaga Pengecek Kemensos bersama BPS
    Tujuan Pengecekan Memastikan kelayakan (desil 1-5)
  • Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Rp 345 Juta untuk Ahli Waris Prajurit Marinir Gugur Cisarua

    Mensos Gus Ipul Salurkan Santunan Rp 345 Juta untuk Ahli Waris Prajurit Marinir Gugur Cisarua

    Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyerahkan santunan total Rp 345 juta kepada ahli waris 23 Prajurit Korps Marinir TNI AL. Para prajurit tersebut gugur akibat bencana tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

    Penyerahan santunan dilakukan bersama Kepala Staf Korps Marinir (Kas Komar), Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan. Acara berlangsung di Markas Komando Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan.

    "Ini bagian skema nasional dari bantuan pemerintah kepada keluarga-keluarga yang terdampak karena tugas ataupun juga karena terkena bencana. Memang ada santunan yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari tali asih untuk saling menguatkan. Jadi ini untuk seluruh korban yang terdampak daripada bencana itu," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Santunan sebesar Rp 15 juta diberikan untuk setiap korban. Gus Ipul menegaskan bantuan ini merupakan program bantuan sosial adaptif pemerintah.

    Setelah santunan, Kementerian Sosial (Kemensos) akan menindaklanjuti dengan program pemberdayaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Program ditentukan melalui asesmen kebutuhan.

    Asesmen mencakup dukungan usaha hingga pelatihan keterampilan. Ini untuk membantu keluarga korban membangun kembali kehidupan mereka.

    "Jadi setelah kita beri santunan bagi yang meninggal, kemudian keluarganya ada program pemberdayaan," jelas Gus Ipul.

    Kemensos akan bekerja sama dengan Korps Marinir. Ini untuk menentukan bentuk dukungan lanjutan paling dibutuhkan keluarga korban.

    Seluruh ahli waris akan menjalani asesmen secepatnya. Asesmen dilakukan setelah masa berkabung selesai agar intervensi cepat dan tepat sasaran.

    Dari 23 prajurit yang gugur, tujuh ahli waris hadir langsung. Sementara ahli waris lainnya berada di sejumlah daerah dan akan tetap menerima hak santunan penuh.

    "Secara keseluruhan nanti kita titipkan sama Dankormar untuk bisa disalurkan secara langsung," jelas Gus Ipul.

    Dukungan dan Apresiasi

    Gus Ipul mendoakan dan meyakini para prajurit Marinir gugur dalam keadaan syahid.

    "Saya meyakini seluruh korban yang meninggal dunia adalah syahid, (dan) pejuang-pejuang kedaulatan yang insya Allah seluruh dosanya diampuni oleh Allah, amalnya diterima, dan tentu bagi yang beragama Islam bersama Rasulullah SAW di surganya Allah SWT," kata Gus Ipul.

    Mayor Jenderal TNI (Mar) Suherlan menyampaikan apresiasi kepada Kemensos. Apresiasi atas santunan yang diberikan kepada prajurit yang gugur.

    "Kehadiran Bapak di tengah-tengah kami hari ini bukan sekedar kunjungan kerja biasa, melainkan bentuk nyata kepenuhian bagi para pejuang kedaulatan Republik Indonesia. Kami beserta seluruh jajaran Korps Marinir menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri atas perhatian yang telah diberikan kepada para ahli waris prajurit yang telah gugur," tuturnya.

    Kronologi dan Santunan Sipil

    Sebelumnya, 23 Prajurit Jalasena dari Korps Marinir gugur dalam bencana tanah longsor. Peristiwa terjadi saat Latihan Pratugas Satgas Pamtas RI-PNG di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1).

    Selain militer, Kemensos juga menyalurkan santunan kepada 23 korban sipil. Penyerahan dilakukan Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, pada Jumat (6/2).

    Masing-masing ahli waris sipil menerima santunan sebesar Rp 15 juta. Santunan untuk korban lain masih dalam proses pendataan dan kemungkinan akan bertambah.

    Kemensos akan terus memantau perkembangan di lapangan.

    Rincian Santunan Korban Longsor Cisarua

    Jenis Korban Jumlah Korban Besar Santunan per Korban Total Santunan
    Prajurit Korps Marinir 23 Rp 15.000.000 Rp 345.000.000
    Korban Sipil 23 Rp 15.000.000 Rp 345.000.000

    Acara penyerahan santunan dihadiri sejumlah pejabat. Turut hadir Ir Kormar Brigjen TNI (Mar) Ahmad Fajar dan Kapok Sahli Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Sandy Muchjidin.

    Pejabat lain termasuk Asrena Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Umar Faruq, Asintel Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Nanang Saefulloh, Asops Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Sugianto, Aspers Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Ludi Prasetyo, Aslog Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Efhardian, dan Aster Pangkormar Brigjen TNI (Mar) Jasiman Purba.

    Dari Kemensos, hadir Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Agus Zainal Arifin. Kemudian Kepala Biro Humas Kemensos, Devi Deliani dan Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, Masriani Mansyur.