Tag: Bapanas

  • Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Sapi Hidup di RPH Jatimulya Bekasi dan Dharma Jaya Cakung

    Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Sapi Hidup di RPH Jatimulya Bekasi dan Dharma Jaya Cakung

    Pemerintah menyoroti praktik penjualan sapi hidup yang melebihi harga acuan maksimal di tingkat Rumah Potong Hewan (RPH). Langkah pengawasan diperketat guna menjaga stabilitas harga daging sapi menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 2026.

    Temuan ini diungkap oleh Tim Saber Pelanggaran Harga dan Keamanan Pangan. Tim tersebut terdiri dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, POLRI, serta dinas perdagangan.

    Inspeksi mendadak (sidak) dilakukan di RPH Jatimulya Bekasi dan RPH Dharma Jaya Cakung pada Minggu, 8 Februari 2026. Sidak mengindikasikan adanya over faktur harga penjualan sapi hidup.

    Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) segera menggelar rapat stabilisasi. Pertemuan melibatkan para pimpinan perusahaan penggemukan sapi (feedloter) dan RPH.

    Dalam surat pemanggilan rapat, Ditjen PKH menyebut indikasi penjualan sapi hidup seharga Rp 56.500 per kilogram (kg). Harga tersebut berlaku untuk bobot hidup di tingkat RPH.

    Namun, penelusuran di lapangan menunjukkan bahwa harga Rp 56.500 per kg bobot hidup bukan berasal dari feedloter. Melainkan terjadi pada transaksi lanjutan di tingkat distributor.

    Dirjen PKH Kementan Agung Suganda menjelaskan, "Kami pada malam itu juga langsung melakukan penelusuran dan hari ini kami memastikan lagi bahwa ke-3 feedloter yang sapinya dijual di RPH Dharma Jaya di atas harga yang ditetapkan pemerintah ini ternyata di harga feedloter-nya sesuai dengan harga yang ditetapkan yaitu Rp55.000 per kilogram berat hidup bahkan ada salah satu feedloter itu menjualnya di RPH Rp 55.500," ungkap Dirjen PKH Kementan Agung Suganda, Senin (9/2/2026).

    Jika dari distributor diteruskan ke pihak berikutnya, Agung menegaskan harga di RPH harus tetap mengacu pada kesepakatan. Yakni Rp 56.000 per kilogram.

    Disiplin ini penting untuk menjaga harga daging di pasar tetap mengikuti ketentuan pemerintah. Ketentuan harga mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 12 Tahun 2024.

    "Harga daging sapi paha depan itu maksimal Rp 130.000 dan paha belakang maksimal Rp 140.000," jelasnya.

    Tanggapan Pengusaha dan RPH

    Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) Djoni Liano menyatakan kesiapan mengikuti kebijakan pemerintah.

    "Tadi arahan Pak Dirjen menyampaikan kepada kami dan kami atas nama asosiasi seluruh anggota sampai saat ini masih komit dan mengikuti surat Dijen dengan harga tersebut," ujar Djoni.

    Djoni akan mengomunikasikan kembali harga daging ke seluruh pelanggan dan distributor. Tujuannya agar tetap menjual dengan harga Rp 56.000.

    "Kalau customer distributor melanjutkan ke distributor lain, silakan tapi harganya tetap Rp 56.000," ujarnya.

    Direktur Bisnis Perumda Dharma Jaya Irwan Nusyirwan juga memperkuat pengawasan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan disiplin harga di area pemotongan.

    Koordinasi dengan asosiasi segera dilakukan untuk mempercepat implementasi harga tersebut. Bila ditemukan pelanggaran, pengelola RPH siap mengambil langkah tegas dan meminta dukungan aparat.

    Berikut adalah rincian harga acuan sapi dan daging berdasarkan ketentuan pemerintah:

    Tingkat Produk Harga Acuan Maksimal (per kg)
    Feedloter Sapi Hidup Rp 55.000 – Rp 55.500 (berat hidup)
    RPH Sapi Hidup Rp 56.000 (berat hidup)
    Pasar Daging Sapi Paha Depan Rp 130.000
    Pasar Daging Sapi Paha Belakang Rp 140.000

    "Kami menyampaikan bahwa meminta bantuan juga dari pihak kepolisian agar mendampingi kami apabila terjadi kami memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pemotong pemotong yang menjual di atas harga yang sudah ditetapkan," katanya.

  • Bulog Akan Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden Prabowo, Bapanas Dilebur

    Bulog Akan Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden Prabowo, Bapanas Dilebur

    Perum Bulog dikabarkan akan melepaskan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertransformasi menjadi badan khusus. Nantinya, Bulog akan langsung berada di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa rencana strategis ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Transformasi menjadi badan khusus akan memperluas wewenang Bulog secara signifikan. Ahmad menjelaskan, Bulog berpotensi mengendalikan langsung distribusi dan harga sembilan bahan pokok (sembako).

    Kontrol ini tidak terbatas pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup komoditas esensial lainnya seperti telur, minyak goreng, gula, hingga susu dan kedelai.

    “Jadi Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya,” ujar Ahmad saat bicara dalam acara Panen Fest 2026, di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Selama ini, peran Bulog sebagai BUMN lebih terfokus pada menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras serta jagung.

    Bulog Mirip Era Orde Baru

    Konsep perubahan status Bulog menjadi badan khusus telah mendapatkan persetujuan dan sedang dibahas di Komisi IV DPR. Presiden Prabowo Subianto juga mendukung penuh gagasan ini.

    Rencananya, Bulog akan diperbesar wewenangnya, menyerupai Badan Urusan Logistik (Bulog) di era Orde Baru.

    “Diharapkan Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dulu zamannya Bulog-nya Pak Bustanil Arifin,” tegas Ahmad.

    Ahmad menargetkan pengkajian status Bulog sebagai badan khusus dapat diselesaikan tahun 2026. Ia berharap wacana ini bisa segera terwujud.

    “Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud,” katanya.

    Peleburan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Bulog

    Sebagai bagian dari langkah Bulog menjadi badan khusus, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilebur ke dalam struktur Bulog. Ahmad sempat menjelaskan hal ini sebelumnya.

    Pembahasan peleburan kedua lembaga tersebut telah dilakukan secara internal oleh Komisi IV DPR. Skemanya, dua kedeputian Bapanas akan bergabung ke struktur baru Bulog.

    Deputi yang tersisa akan ditempatkan di Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Jadi konsepnya, rencana dari Bapanas ada dua kedeputian yang akan bergabung ke Bulog. Nanti yang satu deputi lagi bergeser ke Kementan, kembali ke Kementan,” kata Ahmad saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

    Skema Perubahan Status Kelembagaan

    Setelah berubah status menjadi badan, Bulog akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini juga telah dicapai oleh Komisi IV DPR RI.

    Ahmad menerangkan, perubahan status kelembagaan ini akan melalui revisi Undang-Undang Pangan. Proses revisi tersebut kini sedang digodok oleh Komisi IV DPR.

    “Yang mana lembaga beralihnya Bulog nanti jadi lembaga itu adalah kewenangan dari Komisi VI DPR RI, dalam ini yang merancang undang-undangnya. Nanti masuk dalam perubahan undang-undang pangan. Nah sekarang dalam proses penggodokan,” jelas Ahmad.

    Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dengan Bulog sebagai motor utama.

    Perbandingan Peran Bulog: Dulu dan Sekarang

    Perubahan status Bulog dari BUMN menjadi badan khusus mencerminkan perluasan peran yang signifikan, terutama dalam mengendalikan berbagai komoditas pangan.

    Aspek Bulog sebagai BUMN (sebelumnya) Bulog sebagai Badan Khusus (rencana)
    Status Badan Usaha Milik Negara Badan Khusus
    Pertanggungjawaban Kementerian BUMN Langsung kepada Presiden
    Fokus Komoditas Beras dan Jagung Sembilan bahan pokok (beras, jagung, minyak, gula, telur, susu, kedelai, dll.)
    Wewenang Menjaga ketersediaan dan harga Mengelola dan mengendalikan distribusi serta harga
    Lembaga Terkait Terpisah dari Bapanas Bapanas akan dilebur ke Bulog