Tag: Bareskrim

  • Bareskrim Bongkar Penyelundupan 3,3 Kg Ekstasi Jaringan Hungaria-Tangerang

    Bareskrim Bongkar Penyelundupan 3,3 Kg Ekstasi Jaringan Hungaria-Tangerang

    Bareskrim Polri berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis MDMA atau ekstasi yang dikirim dari Hungaria. Dua pelaku, Agus Sopian dan Anas Abdul Malik, berhasil ditangkap.

    Kasus ini terungkap berkat informasi dari Bea Cukai terkait dugaan penyelundupan narkotika yang akan masuk ke Indonesia. Polisi kemudian memantau target operasi dari Kantor Pos Tangerang Selatan pada Rabu (11/2).

    "Tim mengecek paket tersebut dan ternyata benar adanya paket kotak yang berisikan kotak catur terbuat dari Polyvinyl Chloride (PVC) yang didalamnya berisikan ekstasi kristal," kata Dirtipidnarkoba Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso dalam keterangannya, Kamis (12/2/2026).

    Agus Sopian kemudian datang mengambil paket tersebut pada Kamis pagi. Setelah membayar pajak, paket narkotika itu langsung dibawa Agus ke rumahnya di kawasan Ciledug, Kota Tangerang.

    "Pukul 10.30 WIB, tim mengamankan satu orang yang mengambil paket tersebut. Selanjutnya barang bukti dibawa ke rumah orang tuanya," ujar Eko.

    Napi Lapas Tangerang Kendalikan Peredaran

    Sekitar pukul 15.58 WIB, Agus dihubungi oleh seseorang bernama Adnan Fadil melalui panggilan video. Belakangan diketahui Adnan Fadil merupakan narapidana di Lapas kelas 1A Tangerang Baru.

    "Adnan Fadil video call sambil memerintah agar paket tersebut diunboxing, dan diperintahkan agar diberikan paket tersebut kepada temannya," ucap Eko.

    Tak lama, Anas Abdul Malik menyambangi kediaman Agus untuk mengambil barang haram tersebut. Anas mengaku diperintahkan teman Adnan untuk mengambil paket tersebut.

    "Tim berkoordinasi dengan pihak Lapas Tangerang agar Adnan Fadil diamankan berserta alat komunikasinya untuk dilakukan pengembangan," katanya.

    Berikut rincian barang bukti yang berhasil disita:

    Jenis Narkotika Berat
    Ekstasi Kristal 3,3 kilogram

    Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut menyita 3,3 kilogram ekstasi kristal di dalam paket bentuk catur. Kini, polisi telah menahan kedua tersangka untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

  • Bareskrim Polri Tangkap WN Malaysia Bawa 99.600 Butir Happy Five di Dumai

    Bareskrim Polri Tangkap WN Malaysia Bawa 99.600 Butir Happy Five di Dumai

    Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil menangkap seorang warga negara Malaysia, Muhammad Syafiq (22), di Dumai, Riau. Penangkapan ini terkait kepemilikan 99.600 butir narkotika jenis happy five.

    Pengungkapan kasus berawal dari informasi mengenai peredaran narkoba di wilayah Dumai. Tim gabungan segera melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap jaringan tersebut.

    Tim yang dipimpin Kombes Handik Zusen dari Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri dan Satgas Narcotic Investigation Center (NIC) di bawah Kombes Kevin Leleury serta Kompol Tomy Haryono langsung bergerak. Mereka menelusuri jejak peredaran barang haram itu.

    Muhammad Syafiq Bin Mohd Suhaimi diamankan pada Kamis, 12 Februari 2026. Penangkapan dilakukan di sebuah kamar hotel yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Dumai Kota, Riau.

    "Pada Kamis, 12 Februari 2026 tim gabungan berhasil mengamankan seorang pria WNA asal Malaysia bernama Muhammad Syafiq Bin Mohd Suhaimi di kamar hotel yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Dumai Kota, Riau," kata Dirtipidnarkoba Bareskrim Brigjen Eko Hadi Santoso, Kamis (12/2/2026).

    Dari tangan Syafiq, polisi menemukan tiga koper berisi Happy Five. Total 99.600 butir narkotika itu dibungkus rapi menggunakan plastik wrap. Setiap bungkus berisi 1.200 butir.

    Petugas juga menyita barang bukti lain. Ini termasuk ponsel, paspor Syafiq, dan uang tunai sebesar Rp1.715.000 yang kuat dugaan terkait peredaran narkotika.

    Pengakuan Tersangka dan Aplikasi Zangi

    Berdasarkan hasil pemeriksaan, Syafiq mengaku ditawari pekerjaan sebagai kurir narkoba. Tawaran ini datang dari rekannya bernama Abu Faiz, yang juga merupakan warga Malaysia.

    "Setelah menerima tawaran tersebut, tersangka dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Abu Ubaida dan diminta untuk mengunduh aplikasi Zangi sebagai sarana komunikasi," jelas Eko.

    Aplikasi Zangi sendiri telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemutusan akses ini disebabkan layanan tersebut belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat).

    Pada Rabu, 11 Februari, Syafiq diperintahkan untuk mengambil tiga koper berisi narkoba. Namun, Brigjen Eko Hadi Santoso belum merinci tujuan peredaran barang haram tersebut.

    Dampak dan Pengembangan Kasus

    Dari pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyelamatkan potensi penyalahgunaan narkotika. Diperkirakan sekitar 19.920 ribu jiwa masyarakat terhindar dari bahaya narkoba.

    Syafiq saat ini ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Brigjen Eko Hadi Santoso memastikan pihak kepolisian akan terus melakukan pengembangan. Ini untuk mengungkap jaringan narkoba yang lebih luas.

    Kronologi Penangkapan

    Waktu Lokasi Detail Kejadian
    Kamis, 12 Februari 2026 Jalan Pangeran Diponegoro, Dumai Kota, Riau Penangkapan Muhammad Syafiq Bin Mohd Suhaimi di kamar hotel.
    Sebelumnya Dumai, Riau Tim gabungan mendapatkan informasi peredaran narkoba.
    Rabu, 11 Februari Belum diketahui Syafiq diperintahkan mengambil tiga koper narkoba.
  • Bareskrim Polri Tahan Dirut dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia Terkait Fraud

    Bareskrim Polri Tahan Dirut dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia Terkait Fraud

    Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri resmi menahan dua tersangka terkait kasus dugaan fraud di PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Kedua tersangka tersebut adalah TA, selaku Direktur Utama, dan RL, Komisaris PT DSI.

    Keduanya kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim Polri. Penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

    Brigjen Ade Safri Simanjuntak, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menjelaskan penahanan dilakukan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP. "Untuk kepentingan penyidikan berdasarkan Pasal 99 dan 100 KUHAP, penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri melakukan upaya paksa penahanan terhadap kedua tersangka TA dan ARL," kata Ade Safri kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).

    Sebelum ditahan, TA dan RL telah menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka pada Senin (9/2). Selama pemeriksaan, kedua petinggi PT DSI tersebut dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.

    Ade Safri mengungkapkan bahwa TA menghadapi 85 pertanyaan. Sementara itu, RL harus menjawab 138 pertanyaan dari penyidik. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya mengurai dugaan tindak pidana yang terjadi.

    Tiga Tersangka Kasus PT DSI

    Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan total tiga orang tersangka. Selain TA dan RL yang kini ditahan, tersangka ketiga adalah MY. Ia merupakan mantan Direktur PT DSI sekaligus pemegang saham.

    MY juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Mediffa Barokah Internasional dan PT Duo Properti Lestari. Namun, MY tidak memenuhi panggilan penyidik pada Senin (9/2) dengan alasan sakit.

    Berikut daftar tersangka dalam kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia:

    Nama Tersangka Jabatan/Peran
    TA Direktur Utama PT DSI & Pemegang Saham
    MY Eks Direktur PT DSI, Pemegang Saham PT DSI, Dirut PT Mediffa Barokah Internasional, dan PT Duo Properti Lestari
    RL Komisaris PT DSI & Pemegang Saham

    "MY tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari Senin, 9 Februari 2026 dengan alasan sakit," jelas Ade Safri.

    Dugaan Tindak Pidana

    Para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal terkait dugaan tindak pidana. Kasus ini mencakup penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan, hingga penipuan melalui media elektronik. Modus operandi diduga melibatkan pembuatan pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan tanpa didukung dokumen sah. Peristiwa ini diperkirakan terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2025.

    Penyidik juga menyangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Modus TPPU diduga dilakukan melalui penyaluran pendanaan dari masyarakat menggunakan proyek fiktif dari data atau informasi Borrower Eksisting.

    "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 dan/atau Pasal 486 dan/atau Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau Pasal 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 299 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," terang Ade Safri melalui keterangannya, Jumat (6/2/2026).

    Penyidikan kasus ini juga akan mendalami pasal-pasal terkait TPPU. "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," pungkas dia.

  • Bareskrim Polri Usut Manipulasi Harga, Saham PIPA Anjlok, Manajemen Rombak Total Strategi Bisnis di Jakarta

    Bareskrim Polri Usut Manipulasi Harga, Saham PIPA Anjlok, Manajemen Rombak Total Strategi Bisnis di Jakarta

    PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA) terseret dalam dugaan kasus manipulasi harga atau saham gorengan. Bareskrim Polri saat ini tengah mengusut kasus tersebut. Dampaknya, harga saham perseroan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bergejolak.

    Berdasarkan data perdagangan RTI Business, saham PIPA menguat 3,05% hari ini menjadi Rp 1345 per lembar. Namun, saham perseroan melemah sejak penetapan tersangka pada 4 Februari kemarin. Salah satu tersangka adalah mantan petinggi PIPA.

    Penetapan tersangka membawa dampak signifikan bagi pergerakan saham PIPA. Saham PIPA sempat merosot hingga auto reject bawah (ARB) sebesar 14,62%. Harga saham turun ke Rp 181 per lembar dari sebelumnya Rp 212 per lembar.

    Pelemahan ini berlanjut berturut-turut pada Kamis (5/2) dan Jumat (6/2). Masing-masing ARB sebesar 14,92% dan 14,94%. Koreksi dalam ini menjadi perhatian utama manajemen.

    “Ini adalah langkah pertama manajemen baru melakukan klarifikasi atas informasi-informasi yang beredar di masyarakat baru-baru ini. Dampaknya cukup masif, terutama kalau dilihat dari sisi harga saham PIPA terkoreksi dalam,” ungkap Direktur PIPA, Noprian Fadli, dalam konferensi pers di Aston Priority Simatupang, Jakarta, Senin (9/2/2026).

    Strategi Bisnis PIPA di Bawah Kendali Baru

    Meskipun demikian, Noprian menegaskan bahwa kasus ini tidak memengaruhi operasional perseroan. PIPA tetap melanjutkan strategi bisnisnya, termasuk akuisisi dan rebranding. Morris Capital Indonesia (MCI) kini menjadi pengendali saham PIPA.

    Hal ini sesuai dengan ketentuan Mandatory Tender Offer (MTO). Dengan pengendali baru, PIPA berencana merambah bisnis produksi minyak dan gas. Sektor tersebut mencakup trading, distribusi, transportasi, dan infrastruktur minyak dan gas.

    Rencana ini diharapkan mampu mendorong peningkatan pendapatan perseroan ke depan.

    “Penjelasan terkait dengan fasilitas produksi oil and gas itu memiliki karakter bisnis yang menghasilkan recurring revenue yang konsisten. Ini yang bagus sekali. Karena recurring artinya memiliki stability terhadap revenue ke depan. Stability recurring ini, revenue disertai juga dengan margin keuntungan yang tinggi,” jelas Noprian.

    Langkah-Langkah Manajemen PIPA Hadapi Kasus

    Manajemen PIPA juga akan melakukan serangkaian perubahan penting. Perubahan ini mencakup nama, logo, dan domisili perseroan. Langkah ini diambil menyusul kasus dugaan pidana pasar modal yang memberatkan PIPA.

    Noprian menambahkan, perubahan nama adalah satu dari lima langkah manajemen pasca dugaan kasus di Bareskrim. Empat langkah lainnya adalah:

    • Audiensi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI)
    • Pelaksanaan public expose rencana aksi korporasi
    • Penyelesaian laporan keuangan auditan (LKA) tahun 2025
    • Penunjukan profesi penunjang dalam rangka rencana aksi korporasi

    “Kita akan melakukan perubahan nama, logo, domisili, penambahan KBLI dan administrasi lainnya. Tentunya jika nanti diperlukan adanya RUPS kita akan lakukan,” pungkas Noprian.

    Rangkuman Pergerakan Saham PIPA dan Rencana Korporasi

    Berikut adalah rangkuman pergerakan saham PIPA dan rencana korporasi yang akan dilakukan:

    Deskripsi Detail
    Status Kasus Dugaan manipulasi harga saham oleh Bareskrim Polri
    Pergerakan Saham Menguat 3,05% (saat berita ditulis), sebelumnya ARB 14,62% hingga 14,94%
    Direktur PIPA Noprian Fadli
    Pengendali Baru Morris Capital Indonesia (MCI)
    Rencana Bisnis Baru Produksi, trading, distribusi, transportasi, infrastruktur minyak dan gas
    Perubahan Administratif Nama, logo, domisili, KBLI, dan administrasi lainnya
    Langkah Korporasi Lain Audiensi BEI, public expose, LKA 2025, penunjukan profesi penunjang
  • Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

    Bareskrim Periksa Tiga Tersangka Kasus Penipuan PT Dana Syariah Indonesia

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa tiga tersangka dugaan penipuan PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Salah satu tersangka menyatakan ingin mengembalikan dana untuk melepaskan status hukumnya.

    Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan kecurangan (fraud) gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI). Modus yang digunakan adalah membuat proyek fiktif dari data peminjam (borrower) yang sudah ada.

    Tiga tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini. Mereka adalah TA selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT DSI, MY Eks Direktur dan Pemegang Saham PT DSI, serta AR selaku Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI.

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, ketiganya ditetapkan tersangka sejak Kamis (5/2). Mereka dijerat berbagai pasal tindak pidana.

    Tindakan pidana tersebut meliputi penggelapan dalam jabatan, penggelapan, dan/atau penipuan. Termasuk juga penipuan melalui media elektronik, serta membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan.

    Kejahatan tersebut diduga terjadi sekitar periode 2018 hingga 2025. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap seluruh fakta.

    Berikut adalah pasal-pasal yang menjerat para tersangka:

    Undang-Undang Pasal Tindak Pidana
    UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) 488, 486, 492 Penggelapan dalam jabatan, penggelapan, penipuan
    UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan UU ITE) 45A Ayat (1) Jo Pasal 28 Ayat (1) Penipuan melalui media elektronik
    UU No. 45 Tahun 2023 (P2SK) 299 Pencatatan laporan palsu
    UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) 607 ayat (1) huruf a, b, c Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

    Selain itu, ketiganya juga disangkakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ini terkait penyaluran pendanaan masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia menggunakan proyek fiktif.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas Brigjen Ade Safri Simanjuntak.

    Ade Safri juga menegaskan, penyidik sedang mengoptimalkan penelusuran aset. Metode 'follow the money' digunakan untuk mengidentifikasi harta tersangka.

    “Tim penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri terus mengoptimalkan upaya aset tracing (penelusuran aset) terutama untuk mengikuti jejak uang (follow the money) hasil tindak pidana, mengidentifikasi lokasi harta yang disembunyikan, dan mengamankannya untuk pemulihan kerugian para korban,” pungkasnya.

    Pemeriksaan Tersangka dan Janji Pengembalian Dana

    Dittipideksus Bareskrim Polri memeriksa dua dari tiga tersangka kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) pada Senin (9/2/2026). Satu tersangka lainnya tidak hadir dengan alasan sakit.

    “Pemanggilan yang sudah dilayangkan oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri, terkait dengan petinggi PT DSI, tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (9/2/2026).

    Tersangka TA dan AR diperiksa hari itu. Sementara itu, MY mengonfirmasi ketidakhadiran melalui PH-nya dengan alasan sakit.

    “Satu tersangka atas nama TA yang kedua atas nama tersangka AR. Untuk tersangka M mengonfirmasi melalui PH-nya tidak dapat hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini dengan alasan sakit,” jelasnya.

    Ade Safri menjelaskan, pihaknya mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi. Polisi juga menyelidiki aliran dana dalam kasus ini.

    “Intinya terkait dugaan tindak pidana yang terjadi. Terkait dugaan tindak pidana yang terjadi,” jelasnya.

    “Semua, semua kita dalami. Semua kita dalami terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi,” tutupnya.

    Pengacara tersangka Taufiq Aljufri (TA), Pris Madani, menyatakan kliennya mengupayakan restorative justice. Kliennya berjanji mengembalikan seluruh dana investasi.

    “Hari ini proses pemeriksaan masih proses awal, belum masuk pada materi-materi yang bersifat pokok. Tapi kiranya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender,” ujar Pris kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/2/2026).

    “Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya. Dari sisi beliau (TA),” tambahnya.

    Pris juga menambahkan, kliennya bersedia menambah Rp 10 miliar untuk lender. Jumlah tersebut sebagai bentuk iktikad baik.

    “Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar Rp 10 M (miliar) tadi kalau saya nggak salah, Pak. Rp 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk iktikad baik beliau,” tuturnya.

    Taufiq menyatakan kesiapan menjalani proses hukum dan memohon maaf. Ia berharap bisa menyelesaikan kasus melalui restorative justice.

    “Terus kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang tentu taat kepada hukum, proses dan mekanisme ini akan kita lalui, kita jalani. Dan kita juga berharap kepada para lender, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

    “Jadi kaitan dengan itu ya insyaallah kita mengarah ke sana (RJ). Tapi kalau tidak dikehendaki oleh lenders, ya itu lain persoalan. Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin, bahwa yang tadi kita sampaikan di awal,” bebernya.

  • Bareskrim Polri Pulangkan 249 WNI Korban Penipuan Judi Online di Kamboja

    Bareskrim Polri Pulangkan 249 WNI Korban Penipuan Judi Online di Kamboja

    Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri telah memulangkan 249 Warga Negara Indonesia bermasalah (WNIB).

    Para WNI ini teridentifikasi bekerja di perusahaan penipuan atau scam serta judi online yang beroperasi di Kamboja.

    Menurut Dittipid PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, para WNIB mendapatkan tawaran kerja melalui grup lowongan kerja di platform media sosial.

    "Para perekrut menggunakan modus menawarkan pekerjaan kepada para WNIB menjadi operator e-commerce, judi online, pelayan restoran, dan customer service di perusahaan Kamboja yang ditawarkan melalui grup lowongan kerja atau iklan lowongan kerja di media sosial FB dan Telegram," ujar Brigjen Nurul Azizah, Senin (9/2/2026).

    Sebagian besar dari 249 WNI yang dipulangkan itu direkrut oleh WNI lain yang sudah lebih dulu tinggal dan bekerja di Kamboja.

    "Berdasarkan Keterangan dari WNIB yang dipulangkan, bahwa sebagian besar dari mereka direkrut oleh orang perorangan WNI (warga negara Indonesia) yang sudah tinggal dan bekerja di Kamboja," ucapnya.

    Mereka diberi tiket keberangkatan langsung oleh perekrut.

    Para WNI terbang ke Kamboja melalui Singapura dan Thailand, menggunakan visa turis.

    Kondisi Kerja dan Gaji

    Setibanya di Kamboja, para WNIB langsung dibawa ke sebuah perusahaan scam online.

    Mereka dipekerjakan kurang lebih selama 14 hingga 18 jam sehari.

    Perusahaan menetapkan target-target pencapaian tertentu bagi para pekerja.

    Perusahaan menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi para pekerja.

    Namun, pekerja tidak diizinkan keluar dari gedung tempat mereka tinggal dan bekerja karena mendapat penjagaan ketat.

    Gaji yang dijanjikan berkisar Rp 6-8 juta per bulan untuk WNI yang telah bekerja antara 2 bulan hingga 1,5 tahun.

    Meskipun demikian, beberapa dari mereka belum menerima gaji.

    Pembayaran gaji dilakukan secara tunai oleh pihak perusahaan.

    Status Pemulangan WNI

    Saat ini, 249 WNI tersebut telah berhasil dipulangkan ke Indonesia dalam kondisi sehat.

    Tiga WNI menyatakan bersedia melaporkan kasus ini ke Polda Sumut sesuai alamat domisili mereka.

    Para WNIB tidak memiliki bukti pendukung seperti ponsel dan dokumen keberangkatan.

    Hal ini karena tidak ada HP dan dokumen-dokumen waktu keberangkatan yang mereka pegang.

    Berikut rincian WNIB yang dipulangkan berdasarkan lokasi penjemputan:

    Lokasi Penjemputan Jumlah WNIB Periode
    Myawaddy, Myanmar 91 November-Desember 2025
    Phnom Penh, Kamboja 36 Januari 2026

    Total 91 WNIB dari Myawaddy, Myanmar, dipulangkan pada November dan Desember 2025.

    Sedangkan 36 WNIB dari Phnom Penh, Kamboja, dipulangkan pada Januari 2026.

  • Bareskrim Polri Tetapkan Dirut PT DSI Jadi Tersangka Dugaan Fraud

    Bareskrim Polri Tetapkan Dirut PT DSI Jadi Tersangka Dugaan Fraud

    Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menetapkan Taufiq Aljufri (TA) sebagai tersangka.

    TA merupakan Direktur Utama PT DSI sekaligus pemegang saham perusahaan tersebut. Penetapan tersangka ini terkait dugaan fraud PT DSI.

    Pengacara TA, Pris Madani, menyatakan kliennya tengah mengupayakan restorative justice. Upaya tersebut juga disertai pengembalian seluruh dana investasi.

    “Hari ini proses pemeriksaan masih proses awal, belum masuk pada materi-materi yang bersifat pokok. Tapi kiranya perlu saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa secara prinsip, dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender,” ujar Pris kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (9/2/2026).

    Pris menambahkan bahwa TA bersedia mengembalikan 100% dana. Hal itu berdasarkan perhitungan sementara yang telah dilakukan oleh pihaknya.

    “Kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya. Dari sisi beliau (TA),” tambahnya.

    Selain pengembalian 100% dana, klien Pris Madani juga bersedia menambah Rp 10 miliar. Dana tambahan tersebut akan diberikan kepada para lender.

    “Bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar Rp 10 M (miliar) tadi kalau saya nggak salah, Pak. Rp 10 M atau kurang lebih segitu. Jadi itu bagian dari bentuk iktikad baik beliau,” tuturnya.

    Taufiq Aljufri menyatakan kesiapannya menjalani proses hukum yang berlaku. Ia juga menyampaikan permohonan maaf terkait kasus tersebut.

    “Terus kemudian yang kedua, sebagai warga negara yang tentu taat kepada hukum, proses dan mekanisme ini akan kita lalui, kita jalani. Dan kita juga berharap kepada para lender, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, atas nama Pak Taufik dan keluarga, kami memohon maaf lahir dan batin,” tuturnya.

    TA berharap proses hukum dapat mengarah pada restorative justice. Hal ini sejalan dengan upayanya mengembalikan dana investasi dan menambah sejumlah uang.

    “Jadi kaitan dengan itu ya insyaallah kita mengarah ke sana (RJ). Tapi kalau tidak dikehendaki oleh lenders, ya itu lain persoalan. Tapi kita akan berupaya semaksimal mungkin, bahwa yang tadi kita sampaikan di awal,” bebernya.

    Daftar Tersangka dan Pasal yang Disangkakan

    Selain TA, Bareskrim Polri juga menetapkan dua tersangka lainnya. Mereka adalah MY dan AR.

    MY merupakan eks Direktur PT DSI dan pemegang saham PT DSI. Ia juga menjabat Dirut PT Mediffa Barokah Internasional serta PT Duo Properti Lestari.

    Sementara AR adalah Komisaris dan Pemegang Saham PT DSI. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (5/2).

    Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, ketiganya dijerat dengan berbagai pasal.

    Pasal-pasal tersebut meliputi tindak pidana penggelapan dalam jabatan, penggelapan, dan penipuan. Termasuk juga penipuan melalui media elektronik.

    Mereka juga disangkakan dengan tindak pidana membuat pencatatan laporan palsu dalam pembukuan atau laporan keuangan. Hal itu terjadi sekitar periode 2018-2025.

    Pasal dan Undang-Undang yang Disangkakan
    Undang-Undang Pasal
    UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP 488 dan/atau 486 dan/atau 492, 607 ayat (1) huruf a, b, dan c
    UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1)
    UU Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan 299

    Selain itu, ketiganya disangkakan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). TPPU ini terkait penyaluran pendanaan dari masyarakat oleh PT Dana Syariah Indonesia.

    Penyaluran dana tersebut menggunakan proyek fiktif. Proyek fiktif tersebut berasal dari data atau informasi borrower eksisting.

    “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” jelas dia.

    Modus Operandi PT DSI

    Bareskrim Polri terus mengusut indikasi kecurangan (fraud) dalam kasus ini. Dugaan gagal bayar platform investasi PT Dana Syariah Indonesia (DSI) sedang menjadi fokus.

    Salah satu modus yang digunakan PT DSI adalah membuat proyek fiktif. Proyek tersebut berasal dari data peminjam (borrower) yang sudah ada sebelumnya.