Tag: BBM Subsidi

  • Polrestabes Medan Tangkap 10 Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi, 3 Operator SPBU Diberi Sanksi Pertamina

    Polrestabes Medan Tangkap 10 Tersangka Penyalahgunaan BBM Subsidi, 3 Operator SPBU Diberi Sanksi Pertamina

    Polrestabes Medan berhasil membongkar praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tersebar di Kota Medan dan Deli Serdang. Pengungkapan ini melibatkan sanksi tegas dari Pertamina terhadap SPBU yang terbukti terlibat.

    Sebagai respons atas temuan tersebut, Pertamina memberlakukan sanksi penghentian sementara penyaluran BBM ke SPBU bersangkutan. Sebanyak tiga operator SPBU juga telah diamankan oleh pihak kepolisian.

    Sales Branch Manager Medan IV Fuel Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Hanif Rajasa, menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas SPBU yang terlibat dalam penyalahgunaan BBM subsidi. Sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran.

    "Terkait dengan 6 temuan tadi, terdapat tiga temuan yang memang penangkapannya berada di area SPBU. Ketiga temuan tersebut, kami akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu berupa pemberhentian penyaluran produk terkait selama 30 hari dan juga 14 hari sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU tersebut," kata Hanif, Kamis (12/2/2026).

    Hanif menambahkan bahwa BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Pertamina akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna mengawasi penyaluran BBM ini. Pihaknya berkomitmen untuk menindak oknum nakal yang terlibat.

    "Kami berkomitmen memastikan penyaluran BBM bersubsidi sesuai regulasi dan juga peraturan. Apabila dalam proses hukum ditemukan keterlibatan oknum, baik itu dari lembaga penyalur, termasuk adanya operator, pengawas, manajer, dan juga pemilik SPBU, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya.

    Pertamina telah menerapkan berbagai langkah agar BBM subsidi tepat sasaran, termasuk penggunaan barcode dan digitalisasi. Namun, Hanif mengakui masih ada oknum yang mencoba mengakali sistem.

    "Namun, patut kita cermati bahwa memang ada oknum-oknum yang melakukan tindakan seperti contohnya melakukan pengisian ke motor mereka dulu, dari motor dibuka tangkinya, diambil minyaknya kembali, dan lain sebagainya, ini masih terjadi. Tapi memang di SPBU Pertamina diwajibkan, jika ingin mendapatkan BBM bersubsidi, harus membawa barcode dan barcode yang tertera harus sesuai dengan nomor polisi kendaraan yang dibawa," jelas Hanif.

    Modus Operandi dan Penemuan Truk Transportir Palsu

    Terkait truk transportir berwarna putih biru yang turut diamankan, Hanif menjelaskan bahwa modus memodifikasi truk seperti ini sering terjadi. Perbedaan utama dengan transportir resmi terletak pada kelengkapan dokumen.

    "Beberapa kali ada temuan putih biru ini. Ini sebenarnya truk yang jika memang ada yang mau mengecat warnanya putih biru, diberikan nama PT, mungkin semua orang bisa melakukan itu, yang membedakan adalah surat jalannya. Jadi, yang berbeda (dengan transportir resmi) adalah tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen lengkapnya. Jika memang ini dari Pertamina dan memang adalah agen industri yang benar-benar valid dari Pertamina, pasti mereka dapat menunjukkan dokumen lengkap tersebut. Jika mereka tidak dapat menunjukkan dokumen lengkap, berarti hanya menyerupai dari mobil tangki Pertamina, tapi bukan dari Pertamina," pungkasnya.

    Berikut adalah rincian kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang berhasil diungkap:

    Jenis BBM Jumlah Disita
    Pertalite 256 liter
    Solar 14 ton

    Enam Kasus Penyalahgunaan Sejak Oktober 2025

    Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn Simanjuntak mengungkapkan, pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa 256 liter Pertalite dan 14 ton solar. Pengungkapan ini merupakan hasil dari enam kasus penyalahgunaan BBM subsidi yang terjadi sejak 9 Oktober 2025.

    "Secara keseluruhan, barang bukti BBM yang berhasil disita dan ditangkap, Pertalite ada 256 liter dan solar ada 14 ton," kata Calvijn saat konferensi pers.

    Kasus-kasus tersebut terjadi di tiga SPBU, yakni di SPBU Jalan Medan-Batang Kuis Kecamatan Percut Sei Tuan, SPBU Jalan Mabar Kecamatan Medan Perjuangan, dan SPBU Simpang Pos Jalan Jamin Ginting.

    Selain itu, tiga kendaraan pengangkut BBM bersubsidi juga turut diamankan. Kendaraan tersebut meliputi mobil tangki transportir berwarna biru putih, mobil truk fuso, dan mobil modifikasi jenis Espass.

    Sepuluh Tersangka Diamankan, Tiga Operator SPBU Termasuk

    Dalam enam pengungkapan kasus ini, total 10 orang berhasil diamankan petugas kepolisian. Tiga di antaranya adalah operator SPBU.

    "Tersangka secara keseluruhan ada 10 tersangka. Dari 10 tersangka ini, setidaknya ada 3 operator SPBU yang sudah ditangkap. Tiga operator SPBU tersebut adalah di SPBU Batang Kuis, SPBU di Medan Perjuangan, dan SPBU di Jalan Jamin Ginting," jelasnya.

    Kesepuluh tersangka yang diamankan adalah SY (43), MHN (56), M (47), AH (18), S (41), AP (45), RAMC (22), AAS (22), SH (46), dan RUS (43).

  • Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wagub Aceh Fadhlullah Minta Barcode BBM Subsidi Ditiadakan Selama Ramadan Hingga Idul Fitri 2026

    Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), mengusulkan peniadaan sistem barcode untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Permintaan ini berlaku selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Dek Fadh telah berkoordinasi dengan Direktur Utama Pertamina.

    Permintaan tersebut disampaikan dalam paparan di hadapan pimpinan MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Syiah Kuala, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026).

    Dek Fadh menjelaskan bahwa sistem barcode BBM subsidi saat ini memicu antrean panjang. Antrean kendaraan, termasuk alat berat, dilaporkan mencapai 3-4 kilometer. Kondisi ini menyulitkan operasional dan aktivitas masyarakat.

    "Yang terakhir selama masa transisi pemulihan, kebijakan yang kami harapkan karena ini menjelang bulan suci Ramadan Pak, dan kemarin saya juga telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina agar peniadaan barcode selama menjelang bulan Ramadan sampai hari raya Idul Fitri nanti Pak," kata Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    "Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antreannya Pak," ujarnya sambil menunjukkan foto antrean.

    Provinsi Aceh masih dalam proses transisi pemulihan pascabencana. Empat kabupaten bahkan masih dalam status tanggap darurat. Keempat kabupaten tersebut adalah Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, serta Aceh Tengah-Bener Meriah.

    "Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami Pak masih dalam tanggap darurat yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah-Bener Meriah ini masih tanggap darurat Pak. Jadi harapan kami pertama adalah barcode," tambahnya.

    Daftar Pimpinan MPR dan Pejabat yang Hadir

    Kunjungan pimpinan MPR ke Aceh pada Selasa (10/2) dihadiri sejumlah tokoh penting. Berikut adalah daftar pimpinan dan pejabat yang turut hadir dalam pertemuan tersebut:

    Jabatan Nama
    Ketua MPR RI Ahmad Muzani
    Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto
    Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana
    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno
    Wakil Ketua MPR RI Edhi Baskoro Yudhoyono
    Wakil Ketua MPR RI A. M. Akbar Supratman
    Anggota Fraksi Sonny Tri Danaparamita
    Anggota Fraksi Ferdiansyah
    Anggota Fraksi Robert Rouw
    Anggota Fraksi Chusnunia
    Anggota Fraksi Anton Sukartono Suratto
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
    Kelompok DPD Dedi Iskandar Batubara
    Kepala BPOM Taruna Ikrar
    Badan Sosialisasi Abraham Liyanto
    Plt Sekjen MPR Siti Fauziah
    Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan

    Sejumlah staf khusus juga turut hadir dalam pertemuan penting tersebut.