Tag: bencana alam

  • Tabanan Minim Alat Deteksi Tsunami, Hanya Satu Unit Beroperasi

    Tabanan Minim Alat Deteksi Tsunami, Hanya Satu Unit Beroperasi

    Ketersediaan alat pendeteksi tsunami di Kabupaten Tabanan, Bali, sangat minim. Padahal, Tabanan memiliki bentang pantai cukup panjang di pesisir selatan Bali yang rawan bencana.

    Saat ini, hanya satu alat pendeteksi tsunami yang beroperasi di Tabanan. Alat tersebut terletak di Pantai Kedungu, Desa Belalang, Kecamatan Kediri, dan merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

    "Saat ini baru satu alat yang terpasang dan suaranya tidak cukup untuk menjangkau di wilayah barat, seperti Selemadeg Timur hingga (Selemadeg) Barat," ungkap Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tabanan, I Nyoman Sri Nadha Giri, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Sri Nadha Giri, Tabanan idealnya membutuhkan sekitar lima alat pendeteksi tsunami. Jumlah ini disesuaikan dengan panjang garis pantai di sisi selatan yang membentang dari Kecamatan Kediri hingga Selemadeg Barat.

    Sri Nadha Giri menekankan pentingnya upaya antisipasi bencana. Meski secara historis Tabanan belum pernah mengalami tsunami, wilayah ini tetap memiliki potensi bencana alam. Oleh karena itu, sistem peringatan dini sangat dibutuhkan.

    "Kalau bisa kami dibantu tambahan sekitar lima alat agar bisa dipasang di wilayah barat dan tengah," harap Sri Nadha.

    Tantangan Anggaran dan Kolaborasi

    Usulan penambahan alat pendeteksi tsunami telah disampaikan ke Pemprov Bali. Namun, tingginya anggaran menjadi kendala utama. Satu alat pendeteksi tsunami membutuhkan biaya sekitar Rp 400 juta hingga Rp 500 juta.

    Selain itu, alat tersebut tidak tersedia di Indonesia. BPBD Tabanan tidak memaksakan pengadaan secara mandiri karena dana tidak mencukupi. Kolaborasi lintas pemerintah dianggap perlu untuk pengadaan ini.

    Sambil menunggu realisasi usulan, BPBD Tabanan terus mengintensifkan sosialisasi dan simulasi penanganan bencana hingga ke tingkat desa. Ini merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko bencana.

    Lokasi Jumlah Alat Pendeteksi Tsunami Tersedia Jumlah Alat Pendeteksi Tsunami Ideal Keterangan
    Pantai Kedungu 1 – Bantuan Pemprov Bali
    Wilayah Barat dan Tengah Tabanan 0 5 Prioritas penambahan
  • Pemerintah Percepat Pemulihan Fasilitas Pendidikan Terdampak Siklon Senyar di Sumatera

    Pemerintah Percepat Pemulihan Fasilitas Pendidikan Terdampak Siklon Senyar di Sumatera

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan komitmen pemerintah. Ia menyatakan bahwa pemerintah terus mempercepat rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan di daerah terdampak banjir.

    Banjir ini adalah akibat dari Siklon Senyar yang melanda wilayah Sumatera. Langkah ini diambil untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat segera kembali normal di 52 kabupaten/kota terdampak. Wilayah tersebut meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

    Fasilitas pendidikan yang terdampak meliputi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren.

    Tito Karnavian menyatakan pentingnya penanganan sarana pendidikan yang terdampak bencana. "Hal yang penting sekali juga, adalah masalah sarana pendidikan. Kita tahu bahwa beberapa daerah juga sarana-prasarana pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, juga terdampak. Ada yang rusak, ada juga yang rusak berat, ada yang ringan," kata Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan pada Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).

    Sejak masa tanggap darurat, pemerintah mengerahkan 90.109 personel lintas kementerian/lembaga (K/L). Mereka berasal dari Kemendagri, Unhan Kemenhan, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Kementerian PU, Kemendiktisaintek, serta sekolah-sekolah kedinasan.

    Keterlibatan sekolah kedinasan dilakukan melalui kegiatan serupa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Ini bertujuan untuk mendukung upaya pemulihan di lapangan.

    "Ada sekolah-sekolah kedinasan yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan semacam KKN-lah gitu, Kuliah Kerja Nyata. Dari Unhan Kemenhan, kemudian juga dari IPDN Kemendagri, kemudian dari (STIS) Badan Pusat Statistik," ujarnya.

    Tito menekankan bahwa perbaikan fasilitas pendidikan menjadi kunci agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali optimal. Di Provinsi Sumatera Barat, layanan pendidikan telah berjalan secara fungsional. Ini seiring dengan percepatan perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang terdampak.

    Kondisi Pendidikan di Berbagai Wilayah

    Di Provinsi Sumatera Utara, masih terdapat sejumlah fasilitas pendidikan yang memerlukan perhatian lanjutan. Ini termasuk sekolah umum, fasilitas pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pondok pesantren, serta rumah ibadah yang turut terdampak.

    Sementara itu, di Provinsi Aceh, dampak kerusakan fasilitas pendidikan tergolong cukup luas. Ini mencakup PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga madrasah dan pondok pesantren di sejumlah wilayah. Kondisi ini membutuhkan percepatan rehabilitasi lebih lanjut.

    "Kemudian untuk fasilitas pendidikan, kita lihat memang banyak yang cukup terdampak. Baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA, juga madrasah dan pondok pesantren di beberapa tempat," terangnya.

    Dukungan Kemendikdasmen

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan bahwa proses pendataan kerusakan sekolah terus dilakukan. Ini melalui rekonsiliasi data bersama Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi.

    Kemendikdasmen telah menyalurkan berbagai dukungan, antara lain school kit, ruang kelas darurat, buku pembelajaran, tunjangan khusus guru terdampak bencana, dukungan psikososial, revitalisasi sekolah terdampak, serta dana operasional pendidikan darurat.

    Berikut adalah rincian data kerusakan sekolah yang terdampak bencana:

    Tingkat Kerusakan Jumlah Sekolah
    Total Sekolah Terdampak 4.863
    Rusak Ringan 3.409
    Rusak Sedang 925
    Rusak Berat 437
    Harus Direlokasi 92

    "Total sekolah yang terdampak, 4.863. Sekolah rusak ringan 3.409, sekolah rusak sedang 925, sekolah rusak berat 437, dan sekolah yang harus direlokasi 92. Penilaian kerusakan sekolah terus berproses melalui rekon(siliasi) data dengan Dinas Pendidikan kabupaten/kota dan provinsi," pungkasnya.

    Pemulihan sektor pendidikan ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi kegiatan belajar mengajar. Selain itu, juga mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera.

  • Pembersihan Lumpur Kunci Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat

    Pembersihan Lumpur Kunci Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti pembersihan lumpur sebagai kunci utama pemulihan. Upaya ini dilakukan di wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

    Langkah tersebut sangat menentukan kecepatan masyarakat kembali menghuni rumah mereka. Akses jalan serta pergerakan aktivitas ekonomi juga sangat bergantung pada pembersihan lumpur ini.

    Tito menjelaskan, endapan lumpur tebal akibat banjir bandang menutupi sebagian besar kawasan terdampak. Khususnya terjadi di wilayah dataran rendah. Material tersebut merusak permukiman serta menutup jalan, pasar, dan fasilitas publik.

    Oleh karena itu, pembersihan lumpur menjadi prioritas utama dalam fase rehabilitasi. Hal ini penting untuk mengembalikan fungsi vital infrastruktur dan kehidupan masyarakat.

    "Di daerah lowland itu umumnya adalah banjir bandang, karena adanya tadi debit air yang sangat banyak, berikut material-materialnya yang bertumpuk dan kemudian lumpurnya juga selain merusak jembatan, jalan, juga kota, pemukiman, kampung, dan lain-lain," kata Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).

    Progres Pembersihan di Tiga Provinsi

    Pembersihan lumpur terus menunjukkan kemajuan signifikan di ketiga provinsi terdampak. Data dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) menunjukkan sebagian besar lokasi telah tuntas dibersihkan. Jumlah pengungsi juga terus menurun seiring progres ini.

    Berikut adalah data progres pembersihan lumpur di wilayah terdampak:

    Provinsi Total Lokasi Sasaran Lokasi Tuntas Dibersihkan Progres
    Aceh 263 156 Sedang Berlangsung
    Sumatera Barat 29 29 Tuntas
    Sumatera Utara 11 4 Sedang Berlangsung
    Total 303 189

    "Dari yang pertama kali pada saat bencana (sebanyak 2.178.269 per 2 Desember 2025), sekarang sudah 74.369, sebagian besar sudah kembali ke rumah masing-masing," ujar Tito.

    Pembersihan lumpur ini juga membuka kembali jalur distribusi bantuan. Selain itu, pasar dan warung dapat kembali aktif, serta layanan kesehatan dan pendidikan berjalan lebih normal.

    "Dengan fondasi itu, fase rehabilitasi di tiga provinsi terdampak kini bergerak lebih cepat menuju pemulihan yang berkelanjutan," tutupnya.

  • Ekspor Aceh Sumut Sumbar Menurun Drastis Imbas Banjir Longsor November 2025

    Ekspor Aceh Sumut Sumbar Menurun Drastis Imbas Banjir Longsor November 2025

    Kementerian Perdagangan (Kemendag) melaporkan penurunan signifikan pada realisasi ekspor dari Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Penurunan ini terjadi akibat bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada November 2025.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan, total ekspor Aceh sepanjang 2025 mencapai US$ 649,22 juta. Angka ini lebih rendah dibandingkan US$ 697,32 juta pada tahun sebelumnya.

    “Kinerja ekspor mengalami penurunan sebesar 6,90% yoy kalau dibandingkan dengan ekspor tahun 2024,” kata Budi Santoso dalam konferensi pers rehabilitasi pascabencana Sumatera di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Meskipun demikian, Budi Santoso, yang akrab disapa Busan, mencatat ekspor Aceh menunjukkan ketahanan pascabencana. Nilai ekspor pada November 2025 mencapai US$ 58,2 juta, tumbuh 20,16% dari Oktober 2025.

    Pada Desember 2025, ekspor Aceh kembali naik menjadi US$ 59,69 juta, meningkat 2,42% dibandingkan bulan sebelumnya. Hal ini mengindikasikan pemulihan yang relatif cepat.

    “Ini dari November ke Desember memang mengalami penurunan sedikit. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun bencana alam ini dampak pada distribusi dan logistik di semua wilayah, secara agregat ekspor Aceh mampu pulih dengan relatif cepat,” ucapnya.

    Berbeda dengan Aceh, realisasi ekspor Sumatera Barat (Sumbar) pada 2025 tumbuh kuat. Ekspor naik dari US$ 2,18 miliar pada 2024 menjadi US$ 2,78 miliar pada 2025, atau tumbuh 27,64% secara tahunan.

    Namun, kinerja ekspor Sumbar pada November 2025 mengalami penurunan tajam. Ini menyoroti dampak besar bencana banjir dan longsor terhadap realisasi ekspor di wilayah tersebut.

    “Dibandingkan dengan Oktober, pada bulan November terjadi penurunan ekspor yang cukup tajam, yaitu minus 52,56%,” ucap Budi.

    Budi menambahkan, ekspor Sumbar menunjukkan pemulihan cepat pada bulan berikutnya. “Kemudian diikuti oleh pemulihan yang cukup cepat yaitu pada bulan Desember 2025 meningkat menjadi 174,15%,” katanya.

    “Perubahan ini menegaskan bahwa bencana alam menjadi faktor utama yang memperdalam pelemahan ekspor pada bulan November 2025, meskipun secara keseluruhan pulih ekspor Sumatera Barat tetap terjaga dengan surplus year-on-year 27,64%,” sambung Busan.

    Kinerja Ekspor Provinsi Sumatera Utara

    Provinsi Sumatera Utara (Sumut) juga mencatat pertumbuhan ekspor tahunan. Ekspor naik dari US$ 10,66 miliar pada 2024 menjadi US$ 12,56 miliar pada 2025, atau meningkat 17,84%.

    Namun, seperti dua provinsi lainnya, ekspor Sumut juga mengalami penurunan tajam pascabencana. Pada November 2025, nilai ekspor Sumut tercatat US$ 0,88 miliar.

    “Angka tersebut turun atau minus 25,89% dibandingkan dengan bulan Oktober tahun 2025,” terang Budi.

    Penurunan drastis ini berkorelasi dengan bencana alam yang melanda Sumatera pada akhir November. Bencana tersebut mengganggu kelancaran logistik, distribusi, dan aktivitas produksi.

    “Penurunan yang tajam pada bulan November 2025 berkorelasi dengan bencana alam yang melanda Sumatra pada akhir November yang berdampak pada kelancaran logistik, distribusi, dan aktifitas produksi,” kata Busan.

    Beruntung, kinerja ekspor Sumut langsung membaik pada bulan berikutnya. Ekspor mencapai US$ 1,05 miliar, meningkat 18,89%.

    “Namun demikian, secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 ekspornya meningkat 17,84% dibandingkan tahun 2024,” tegasnya.

    Rekapitulasi Data Ekspor Tiga Provinsi (2024-2025)

    Berikut adalah ringkasan kinerja ekspor dari tiga provinsi terdampak bencana, menunjukkan total nilai ekspor tahunan dan persentase perubahan year-on-year.

    Provinsi Ekspor 2024 (US$ Juta) Ekspor 2025 (US$ Juta) Perubahan yoy (%)
    Aceh 697,32 649,22 -6,90%
    Sumatera Barat 2.180,00 2.780,00 +27,64%
    Sumatera Utara 10.660,00 12.560,00 +17,84%
  • Bencana Longsor dan Banjir Bandang Terjang Cisarua KBB, Investigasi Alih Fungsi Lahan Dilakukan

    Bencana Longsor dan Banjir Bandang Terjang Cisarua KBB, Investigasi Alih Fungsi Lahan Dilakukan

    Bencana alam silih berganti melanda berbagai wilayah. Terbaru, longsor disertai banjir bandang menerjang Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat. Peristiwa ini menyebabkan kerusakan parah dan musnahnya permukiman warga.

    Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status darurat bencana. Investigasi penyebab longsor akan dilakukan, termasuk dugaan adanya alih fungsi lahan yang memicu bencana.

    Kerusakan fatal menimpa bangunan publik dan rumah penduduk. Tanah serta tempat tinggal warga musnah ditelan lumpur atau material longsor. Koordinat dan kontur tanah tidak lagi ada akibat likuifaksi.

    Kondisi ini membuat rekonstruksi di lokasi yang sama tidak memungkinkan. Relokasi ke tempat baru menjadi solusi, dengan bantuan Badan Bank Tanah (BBT).

    Kehadiran BBT sangat penting untuk mempercepat penanganan bencana. Khususnya dalam pengadaan tanah untuk program rekonstruksi. Ini juga menjadi solusi teknis optimal bagi tahapan rehabilitasi korban.

    Durasi penanganan bencana harus sesuai standar International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) PBB. Siklus penanganan bencana terbagi menjadi tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi, preventif dan mitigasi, serta kesiapsiagaan.

    Penyebab dan Pencegahan Longsor

    Banjir dan tanah longsor terus terjadi di Indonesia. Curah hujan tinggi dan kerusakan lingkungan sangat rentan memicu longsor. Bencana ini seharusnya bisa diantisipasi untuk mencegah korban jiwa dan harta benda.

    Sistem peringatan dini dan personel khusus di lapangan sangat dibutuhkan. Mereka harus dilengkapi data spasial serta perangkat pendukung lainnya. Ini krusial untuk mitigasi longsor.

    Analisis tipologi permukiman penting untuk merancang mitigasi. Ini dilakukan berdasarkan lima kategori: konsistensi hirarki jalan, kondisi drainase, keteraturan kavling, kemantapan sempadan jalan, dan kemantapan sempadan bangunan.

    Penilaian dilakukan melalui observasi lapangan. Kemudian, delineasi batas-batas perubahan ciri keteraturan. Hasilnya menjadi dasar analisis risiko dan mitigasi bencana gerakan tanah.

    Kelemahan Aparatur Daerah dalam Mitigasi

    Sayangnya, aparatur daerah hingga tingkat desa/kelurahan dinilai kurang teliti dan analitis. Mereka kesulitan menemukan faktor krusial dari data spasial penyebab longsor. Banyak yang enggan melakukan inspeksi lapangan.

    Hal ini menyebabkan langkah mitigasi bencana longsor menjadi lemah. Longsor terjadi akibat gangguan stabilitas lereng tanah atau batuan. Gangguan ini disebabkan oleh faktor pengontrol dan pemicu.

    Faktor pengontrol adalah penyebab tidak langsung longsor. Faktor ini membuat lereng rentan bergerak. Terdiri dari faktor alam dan non-alam (mekanis).

    Faktor pengontrol alam meliputi kondisi geologis, kelerengan, dan vegetasi. Ini memicu kerentanan suatu wilayah terhadap longsor. Faktor pengontrol mekanis/teknis berupa pendekatan mekanis sebagai pengendali longsor.

    Contoh faktor mekanis adalah saluran drainase, bangunan penahan material longsor, penguat tebing, dan trap terasering. Karakteristik kekumuhan permukiman pemicu longsor perlu dihapus atau dikurangi. Metode yang bisa digunakan adalah land sharing dan land consolidation.

    Metode land sharing adalah penataan ulang di atas lahan dengan kepemilikan masyarakat tinggi. Land consolidation adalah penataan ulang di atas tanah yang telah dihuni.

    Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor

    Indonesia sebenarnya memiliki sistem peringatan dini longsor buatan dalam negeri. Namun, banyak pemerintah daerah kurang serius memasang peralatan ini. Padahal sistem dapat memantau pergerakan tanah.

    Sistem ini mampu memberi peringatan saat longsor akan terjadi. Ada dua peralatan yang teruji di lapangan: LIPI Wiseland dan The Greatest.

    LIPI Wiseland adalah sistem pemantau pergerakan tanah berbasis sensor nirkabel. Berfungsi memberikan peringatan dini longsor melalui pemantauan gerakan tanah. Alat ini dapat mendeteksi berbagai jenis longsoran seperti reruntuhan, luncuran, dan aliran.

    The Greatest berfungsi menurunkan muka air tanah dalam lereng. Perangkat buatan BRIN ini dirancang menggunakan wire ekstensi meter. Alat dapat membunyikan sirene saat longsor mulai terjadi, bahkan mendeteksi enam jam sebelumnya.

    Jeda waktu ini dapat digunakan masyarakat untuk evakuasi. Tabel berikut menunjukkan perbandingan kedua alat:

    Nama Alat Fungsi Utama Tipe Longsor Terdeteksi Waktu Deteksi Dini
    LIPI Wiseland Memantau pergerakan tanah, peringatan dini Reruntuhan, luncuran, aliran Mendahului kejadian
    The Greatest Menurunkan muka air tanah di lereng Pencegahan awal N/A

    Peningkatan Kompetensi Personel Mitigasi

    Mitigasi longsor membutuhkan personel khusus dari Tagana, petugas konservasi alam, dan LSM lingkungan. Program peningkatan kompetensi dan keterampilan bagi mereka sangat diperlukan. Ini agar mereka tangguh menghadapi bencana dan mampu melakukan mitigasi di lapangan, seperti pengamatan perbukitan rentan longsor.

    Pengetahuan pemantauan kestabilan lereng bermanfaat untuk konservasi alam dan kehutanan. Pemahaman proses runtuhnya dinding, analisis sudut lereng aman, penirisan air lereng, serta pemantauan visual dan mekanis sangat penting.

    Ketidakmampuan birokrasi daerah menemukan faktor penting dari data spasial melemahkan mitigasi bencana. Padahal data spasial dasar seperti land cover, DAS, kejadian banjir, curah hujan, dan peta rupa bumi sangat berguna.

    Data tersebut dapat meminimalkan risiko bencana geologi. Data terkait peta rawan banjir dan longsor juga perlu terkonsolidasi dengan baik.

    Metode Pengamanan Sungai Darurat

    Untuk mengatasi kerawanan bangunan publik dekat sungai, dibutuhkan metode dan teknologi pengamanan sungai cepat. Terutama saat darurat jebolnya tanggul skala besar.

    Kasus jebolnya tanggul yang sering terjadi menuntut penanganan cepat. Dengan peralatan khusus dan material siap pakai yang mudah dirakit. Semua ini harus dirumuskan dalam manajemen mitigasi.

    Tujuannya adalah mempersingkat durasi penanganan dan mengurangi risiko bencana. Mekanisme cepat ditandai dengan kemampuan membuat konstruksi gabion atau bronjong yang tepat dan siap guna.

    Dalam kondisi darurat, dibutuhkan metode atau teknologi. Yakni yang bisa membuat bantalan gabion mudah diikatkan ke dasar sungai. Ini untuk mencegah penggerowongan konstruksi gedung secara cepat.

    Selain itu, untuk menghadapi banjir bandang akibat tanggul jebol, teknologi turap atau bulkhead fleksibel sangat diperlukan. Inovasi teknologi tepat guna dan material lokal untuk turap penting. Hal ini mampu membentuk dinding kokoh untuk sungai di sekitar bangunan publik.

  • Warga Jangli Tembalang Bongkar Rumah Mandiri Akibat Tanah Gerak Parah

    Warga Jangli Tembalang Bongkar Rumah Mandiri Akibat Tanah Gerak Parah

    Warga Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, bergotong royong membongkar rumah mereka secara mandiri. Langkah ini diambil setelah kondisi tanah gerak kian parah pasca hujan deras semalam.

    Pembongkaran ini bertujuan mengamankan material bangunan. Warga khawatir rumah mereka akan roboh sewaktu-waktu akibat pergeseran tanah.

    Pantauan di RT 07 RW 01 Kelurahan Jangli, terlihat warga bahu-membahu memindahkan material bangunan. Mereka membawa material ke lokasi yang dinilai lebih aman.

    Slamet Riyadi (47), salah satu warga setempat, turut serta mengamankan triplek dan kayu. Ia telah tinggal di kawasan ini sejak lahir.

    Rumah Slamet pada Senin (9/2) lalu masih utuh, meski retakan sudah terlihat di mana-mana. Kandang kambingnya yang nyaris roboh semakin memprihatinkan.

    Hujan deras mengguyur Semarang dari sore hingga pagi. Kondisi ini membuat rumah Slamet mengeluarkan bunyi 'pletok-pletok' dan keramik mumbul.

    "Dari sore sampai pagi semalam hujannya deras sekali. Tadi malam terasa goncangan, rumah bunyi 'pletok-pletok'. Keramik mumbul semua, plafon juga sudah rusak," kata Slamet saat ditemui di lokasi, Rabu (10/2/2026).

    Pembongkaran rumah dimulai pagi ini setelah BPBD menyarankan bangunan tersebut tidak layak huni. Slamet memilih membongkar untuk mencegah kerusakan lebih parah.

    "Dibongkar ini materialnya akan diamankan untuk membangun lagi. Kita antisipasi kalau ambruk pas hujan lagi terus rusak, tapi kalau ini tadi kerja bakti mandiri warga," ujarnya.

    Keluarga Slamet yang terdiri dari istri dan dua anak kini mengungsi. Mereka belum mendapat kepastian relokasi dari pemerintah.

    "Belum ada keputusan. Tadi Dinas Perkim (Perumahan dan Kawasan Permukiman) ke sini. Belum tahu relokasi nanti ke mana. (Ada rencana relokasi?) Kayaknya gitu," lanjutnya.

    Kambing-kambing milik Slamet, sekitar 20 ekor, berhasil dievakuasi ke kandang adiknya. Kandang ternak miliknya ambruk tadi malam.

    Setelah hujan deras, aliran listrik, air PDAM, dan jaringan internet di kampung sempat terputus. Tanah yang bergerak menyebabkan guncangan terasa.

    "Tadi malam itu Wi-Fi, listrik, PDAM itu semua terputus. Ada rasa goncangan-goncangan kayak rumah itu 'pletok-pletok'. Jelas toh tanah ini gerak," terangnya.

    Slamet merasakan perasaan campur aduk menghadapi bencana ini. Ia telah tidur di musala selama tiga malam terakhir.

    "Saya perasaannya campur aduk. Kandang ini tadi malam ambruk. Saya sudah tiga malam tidur di musala. Sementara rata-rata yang roboh ngungsi di musala," sambungnya.

    Kerugian dan Harapan Warga

    Sedikitnya empat rumah warga terdampak parah, dua di antaranya sudah roboh. Satu rumah lainnya juga akan dibongkar seperti milik Slamet.

    "Kerugian kalau ditotal mungkin sampai puluhan juta rupiah," ujar Slamet.

    Berikut estimasi kerugian dan jumlah warga terdampak di Kelurahan Jangli:

    Dampak Jumlah
    Rumah Terdampak Parah 4 unit
    Rumah Roboh 2 unit
    Kepala Keluarga Terdampak 63 KK
    Jiwa Terdampak 300 jiwa

    Ketua RT 7 RW 1 Kampung Sikep, Joko Sukaryono, menyampaikan total warga terdampak mencapai 63 kepala keluarga atau 300 jiwa. Namun, baru tiga keluarga yang mengungsi.

    "Yang ngungsi ada tiga KK. Ada yang di musala, ada juga yang ke rumah saudara. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa," katanya.

    Sebagian besar warga masih dihantui rasa was-was, termasuk mereka yang mengungsi di musala. Warga berharap pemerintah segera memberikan kepastian relokasi.

    "Harapan warga jelas, ingin direlokasi ke tempat yang aman. Ekonomi warga di sini menengah ke bawah, jadi kami berharap ada solusi yang bijak dari pemerintah," pungkasnya.

  • Tanah Gerak Tegal Rusak Ratusan Rumah, Kemendikbudristek Prioritaskan Penanganan Sekolah Terdampak

    Tanah Gerak Tegal Rusak Ratusan Rumah, Kemendikbudristek Prioritaskan Penanganan Sekolah Terdampak

    Bencana tanah gerak melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Dampak kejadian ini menyebabkan 464 unit hunian rusak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Menanggapi kondisi ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI mengusulkan agar siswa dari sekolah terdampak dapat digabung ke sekolah lain.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa tim sedang melakukan mitigasi di lokasi. Koordinasi intensif juga dilakukan bersama BNPB dan pihak terkait lainnya untuk penanganan bencana ini.

    Abdul Mu'ti menjelaskan, jika hasil mitigasi menunjukkan adanya sekolah yang terdampak, maka perbaikan akan diprioritaskan. Dana program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 akan dialokasikan untuk pembangunan kembali fasilitas pendidikan tersebut.

    "Kami juga akan prioritaskan untuk dapat dibangun dengan dana revitalisasi tahun 2026. (Untuk sekolah darurat) Nanti kami lihat karena kan masih dalam proses pendataan," terang Abdul Mu'ti.

    Saat ini, proses penanganan masih dalam masa tanggap darurat. Kementerian akan menunggu pendataan lebih lanjut terkait kebutuhan sekolah darurat. Alternatif lain adalah mengatur siswa untuk mengikuti pelajaran di sekolah yang tidak terdampak.

    "Nanti kita lihat kebutuhannya dan kalau memang diperlukan sekolah darurat atau mungkin tenda-tenda belajar atau mungkin belum diperlukan itu tapi bisa diatur dengan sekolah lain misalnya dengan sistem shift yang sebagian masuk pagi dan siang," papar Abdul Mu'ti.

    Sistem ini telah diterapkan di beberapa wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Beberapa sekolah di sana harus masuk siang karena berbagi shift dengan sekolah yang terdampak bencana. Hal serupa akan disesuaikan dengan hasil pemetaan tim di Tegal.

    " Seperti yang sekarang ada di Aceh, Sumbar dan Sumut ada sekolah yang memang harus masuk siang karena sif dengan sekolah yang terdampak. Nanti kita lihat hasil pemetaan yang dilakukan tim di Tegal," pungkas Abdul Mu'ti.

    Dampak Kerusakan dan Pengungsian di Padasari

    Sebanyak 464 rumah dilaporkan rusak akibat tanah gerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara. Peristiwa ini memaksa 2.460 warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.

    Kepala Desa Padasari, Mashuri, menyebutkan pergerakan tanah masih terasa sejak Senin, 2 Februari lalu. Suara retakan bangunan menjadi indikasi kuat adanya aktivitas tanah gerak di wilayah tersebut.

    "Dengan intensitas hujan dan kondisi labil, pemantauan lapangan serta evakuasi warga terus dilakukan sebagai langkah antisipasi kejadian susulan," kata Mashuri saat dihubungi, Senin (9/2).

    Data dari posko bencana menunjukkan skala kerusakan yang signifikan. Total 464 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 205 rusak berat, 174 rusak sedang, dan 85 rusak ringan.

    Selain hunian, fasilitas umum dan infrastruktur juga ikut terdampak. Data desa mencatat kerusakan pada 21 fasilitas sosial, 7 unit tempat peribadatan, 7 unit fasilitas pendidikan, dan 1 unit fasilitas pemerintahan.

    Berikut adalah rincian kerusakan akibat tanah gerak di Desa Padasari:

    Kategori Kerusakan Jumlah Unit
    Rumah Rusak Berat 205
    Rumah Rusak Sedang 174
    Rumah Rusak Ringan 85
    Fasilitas Sosial 21
    Fasilitas Peribadatan 7
    Fasilitas Pendidikan 7
    Fasilitas Pemerintahan 1
    Total Warga Mengungsi 2.460
  • Mendagri Tito Karnavian Sebut 11 Daerah di Sumatra Masih Perlu Atensi Pasca Bencana Hidrometeorologi

    Mendagri Tito Karnavian Sebut 11 Daerah di Sumatra Masih Perlu Atensi Pasca Bencana Hidrometeorologi

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 52 kabupaten/kota di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh terdampak bencana hidrometeorologi. Dari jumlah tersebut, 11 daerah masih membutuhkan perhatian serius untuk rehabilitasi dan rekonstruksi.

    Keterangan ini disampaikan Tito saat konferensi pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatra, di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

    Evaluasi Kondisi Daerah Terdampak Bencana

    Tito menjelaskan bahwa dari total 75 kabupaten/kota di ketiga provinsi itu, 52 di antaranya terdampak bencana. Sebanyak 37 kabupaten/kota sudah kembali normal, 4 mendekati normal, dan 11 memerlukan atensi khusus.

    "11 perlu atensi khusus," kata Tito dalam paparannya.

    Daerah dataran tinggi umumnya mengalami longsor tebing atau bukit, menutup ruas jalan dan jembatan. Sementara itu, wilayah dataran rendah menghadapi banjir bandang akibat debit air dan material kayu yang menumpuk.

    Daftar 11 Kabupaten/Kota Membutuhkan Atensi Khusus

    Berikut adalah rincian 11 kabupaten/kota yang masih membutuhkan perhatian khusus pascabencana di Sumatra:

    Provinsi Kabupaten/Kota
    Sumatera Barat Padang Pariaman
    Sumatera Barat Agam
    Sumatera Utara Tapanuli Utara
    Sumatera Utara Tapanuli Tengah
    Aceh Pidie Jaya
    Aceh Aceh Tamiang
    Aceh Aceh Utara
    Aceh Aceh Tengah
    Aceh Aceh Timur
    Aceh Bireun
    Aceh Gayo Lues

    Tito menjelaskan, beberapa wilayah di dataran tinggi yang terdampak longsor antara lain Gayo, Benermeriah, dan Aceh Tengah di Aceh. Di Sumatra Utara, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah juga mengalami dampak serupa.

    Sementara itu, di Sumatra Barat, dataran tinggi seperti Agam, Tanah Datar, dan Padang Pariaman juga terdampak. "Itu umumnya yang terdampak adalah longsor, tebing, bukit, gunung, yang kemudian menutup atau bahkan menghilangkan ruas jalan berikut jembatan," jelasnya.

    Untuk wilayah dataran rendah, seperti Aceh Tamiang di Aceh, Tapanuli Tengah di Sumatra Utara, serta Agam dan Padang Pariaman di Sumatra Barat, terdampak banjir bandang.

    "Karena adanya debit air yang sangat banyak berikut material-materialnya kayu itu yang bertumpuk dan kemudian lumpurnya selain merusak jalan jembatan juga kota pemukiman kampung dan lain-lain. Polanya hampir sama seperti itu," ucapnya.

    Prioritas Penanganan dan Bantuan Korban

    Persoalan utama yang perlu diselesaikan adalah normalisasi sungai dan distribusi logistik. "Sungai-sungai yang terkena sedimen ada yang tertutup kayu ada yang sampai ke muara endapannya yang menyebabkan terjadinya pendangkalan. Ini juga harus dilakukan pengerukan agar alirannya bisa normal kembali. Kalau tidak hujan sedikit cepat banjir," imbuhnya.

    Pemerintah berupaya agar pengungsi tidak terlalu lama tinggal di tenda-tenda darurat. Bantuan diberikan kepada korban bencana sesuai tingkat kerusakan rumah.

    Untuk rumah rusak ringan, bantuan uang tunai Rp 15 juta. Rusak sedang menerima Rp 30 juta. Sementara rumah rusak berat atau hilang, disiapkan hunian sementara (huntara) atau bantuan Rp 1,8 juta selama 3 bulan untuk sewa rumah keluarga/lainnya.

  • Pemerintah Kabupaten Sukabumi Bangun Kampung Mubarokah untuk Korban Pergerakan Tanah Gempol

    Pemerintah Kabupaten Sukabumi Bangun Kampung Mubarokah untuk Korban Pergerakan Tanah Gempol

    Penantian panjang 101 Kepala Keluarga (KK) korban pergerakan tanah di Kampung Gempol, Kabupaten Sukabumi, akhirnya terjawab. Suara retakan tanah yang menghantui malam warga kini berganti harapan baru. Persiapan lahan relokasi telah dimulai.

    Pemerintah Kabupaten Sukabumi memastikan pembangunan hunian tetap (Huntap) segera terwujud. Kawasan baru ini diberi nama "Kampung Mubarokah".

    Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, telah melakukan sosialisasi penanggulangan bencana. Menurut Sendi, relokasi adalah langkah mutlak demi keselamatan warga.

    "Kami memaparkan perencanaan relokasi warga Kampung Gempol, mulai dari tahapan pelaksanaan hingga dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan hunian yang aman dan layak," ujar Sendi, Rabu (11/2/2026).

    Sendi juga meninjau lokasi lahan di kawasan Pasir Goong. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan aksesibilitas dan keamanan area relokasi. "Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan rencana relokasi berjalan sesuai perencanaan," tambahnya.

    Komitmen Bupati Sukabumi

    Langkah teknis Disperkim sejalan dengan instruksi Bupati Sukabumi, Asep Japar. Asjap, sapaan akrabnya, menegaskan komitmennya menyediakan tempat tinggal layak. Terutama bagi warga yang selama ini bertahan di pengungsian.

    "Insya Allah dalam waktu dekat, kami akan segera membangun dan merelokasi rumah tinggal yang terdampak bencana. Dalam waktu dekat akan dibangun di Desa Cidadap, Kampung Gempol, Kecamatan Simpenan, sekitar 100 rumah," jelas Asjap.

    Bupati juga menyematkan doa khusus dalam penamaan kawasan relokasi tersebut. Ia berharap nama "Kampung Mubarokah" menjadi doa. Agar kehidupan warga di tempat baru dilimpahi keberkahan dan jauh dari was-was bencana.

    "Insya Allah nanti akan kita bangun, bikin kampung baru yaitu 'Kampung Mubarokah'," tuturnya.

    Berikut adalah rincian rencana relokasi:

    Lokasi Nama Baru Jumlah Rumah Tujuan
    Kampung Gempol, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan Kampung Mubarokah ± 100 KK Hunian aman dan layak

    Dengan turunnya alat berat untuk perataan tanah dan kepastian anggaran pembangunan, babak baru kehidupan warga Kampung Gempol kini dimulai. Mereka meninggalkan jejak ketakutan di zona merah, menuju hunian yang lebih aman.

  • Mendagri Portugal Mengundurkan Diri Pasca Kritikan Penanganan Banjir Badai

    Mendagri Portugal Mengundurkan Diri Pasca Kritikan Penanganan Banjir Badai

    Menteri Dalam Negeri Portugal, Maria Lucia Amaral, telah mengumumkan pengunduran dirinya. Keputusan ini diambil setelah Amaral menghadapi kritikan tajam terkait penanganan banjir yang melanda negara tersebut.

    Banjir yang disebabkan oleh badai parah telah melanda Portugal dalam beberapa minggu terakhir. Kondisi ini memicu ketidakpuasan publik dan politisi.

    Kantor Kepresidenan Portugal mengumumkan langsung pengunduran diri Amaral. Pengumuman ini disampaikan pada Rabu (11/2/2026), seperti dilansir AFP via detikNews.

    Dalam keterangan resmi pemerintah, Amaral "merasa bahwa ia tidak memiliki kondisi pribadi dan politik yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya". Ia mundur dari jabatannya di tengah tekanan yang semakin meningkat.

    Jabatan Menteri Dalam Negeri yang ditinggalkan Amaral akan diisi sementara oleh Perdana Menteri Luis Montenegro. Montenegro berasal dari kubu tengah-kanan.

    Pemerintahan Montenegro sendiri tidak luput dari kritik. Penanganan terhadap banjir dan angin kencang selama dua pekan terakhir dianggap kurang memadai.

    Bencana ini telah menyebabkan tujuh orang tewas. Kerugian ekonomi diperkirakan menembus empat miliar euro, atau sekitar 4,7 miliar dolar AS.

    “Pengunduran diri menteri dalam negeri adalah bukti bahwa pemerintah telah gagal dalam menanggapi keadaan darurat ini,” kata Jose Luis Carneiro, Sekretaris Jenderal Partai Sosialis, kepada pers Portugal setelah pengumuman.

    Dampak Cuaca Ekstrem dan Badai Beruntun

    Portugal sedang mengalami periode cuaca ekstrem yang semakin panjang dan intens. Fenomena ini, termasuk hujan deras dan gelombang panas, telah lama dikaitkan oleh para ilmuwan dengan pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia.

    Al Jazeera melaporkan, Portugal masih berjuang menghadapi dampak Badai Kristin. Badai ini menyebabkan puluhan ribu warga kehilangan listrik.

    Tak lama kemudian, Badai Leonardo menerjang pada awal pekan ini. Satu orang meninggal dunia selama Badai Leonardo di Portugal, dan sebanyak 1.100 orang dievakuasi di seluruh negeri.

    Institut Meteorologi Nasional Portugal (IPMA) menetapkan seluruh garis pantai dalam status siaga oranye. Ini akibat gelombang tinggi yang mencapai 13 meter.

    Delapan dari 18 distrik daratan utama, terutama di tengah dan selatan, juga kini berstatus siaga. Kondisi ini menunjukkan tingkat keseriusan ancaman.

    “Semua daerah aliran sungai berada di bawah tekanan berat, terutama Sungai Tagus di Lisbon dan Sungai Sado di selatan,” kata juru bicara Otoritas Perlindungan Sipil Nasional kepada AFP.

    Rincian Dampak Badai di Portugal

    Aspek Detail
    Korban Tewas 7 orang
    Kerugian Ekonomi 4 miliar euro (sekitar 4,7 miliar dolar AS)
    Warga Dievakuasi 1.100 orang (Badai Leonardo)
    Status Siaga Pantai Oranye (gelombang hingga 13 meter)
    Distrik Siaga Daratan 8 dari 18 distrik (terutama tengah dan selatan)
    Sungai Kritis Tagus (Lisbon), Sado (selatan)