Tag: bencana

  • Pidie Jaya Tetapkan Transisi Pemulihan Pascabencana 90 Hari

    Pidie Jaya Tetapkan Transisi Pemulihan Pascabencana 90 Hari

    Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, resmi mengakhiri masa tanggap darurat bencana. Pemkab Pidie Jaya kini menetapkan masa transisi pemulihan pascabencana. Masa transisi ini berlangsung selama 90 hari ke depan.

    Keputusan ini diambil setelah serangkaian evaluasi menyeluruh. Kondisi di lapangan yang semakin kondusif menjadi dasar utama penetapan. Selain itu, kebutuhan dasar masyarakat terdampak juga telah terpenuhi secara memadai.

    Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi menyatakan periode transisi ini. "Kami menetapkan berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam hidrometeorologi dan memasuki masa transisi darurat ke pemulihan selama 90 hari, terhitung 12 Februari hingga 12 Mei 2026," kata Sibral Malasyi di Pidie Jaya, Kamis (12/2/2026).

    Sebelum penetapan masa transisi, Pemkab bersama unsur pimpinan daerah menggelar rapat evaluasi. Rapat ini membahas penanganan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Evaluasi dilakukan sejak perpanjangan kelima status tanggap darurat, periode 29 Januari hingga 11 Februari 2026.

    Evaluasi ini memastikan semua aspek penanganan telah dilaksanakan. Langkah ini juga memastikan kesiapan daerah memasuki tahapan pemulihan. Seluruh pemangku kepentingan terlibat aktif dalam proses ini.

    Fokus Masa Transisi

    Masa transisi ini diarahkan untuk menjembatani penanganan darurat. Tujuannya adalah menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus utama adalah percepatan pemulihan berbagai sektor di Pidie Jaya.

    "Fokus ke depan adalah percepatan pemulihan, baik infrastruktur, perumahan warga, fasilitas umum, maupun pemulihan sosial ekonomi masyarakat," ujar Sibral.

    Pemerintah daerah berkomitmen penuh melaksanakan proses masa transisi. Proses ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya membangun kembali daerah terdampak bencana.

    Berikut adalah beberapa aspek yang menjadi fokus utama dalam masa transisi:

    Aspek Pemulihan Prioritas
    Infrastruktur Perbaikan jalan, jembatan, dan sarana umum
    Perumahan Warga Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terdampak
    Fasilitas Umum Pemulihan sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah
    Sosial Ekonomi Pemberdayaan masyarakat dan pemulihan mata pencarian

    Sibral berharap masa transisi selama 90 hari ke depan berjalan lancar. Proses rehabilitasi diharapkan terarah dan pelayanan publik kembali normal. Aktivitas ekonomi masyarakat juga diharapkan pulih bertahap.

    "Penetapan status ini juga diharapkan memberi kepastian langkah penanganan pascabencana agar pemulihan Pidie Jaya berlangsung lebih cepat, terpadu, dan berkelanjutan," imbuhnya.

  • Pemulihan Listrik Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan

    Pemulihan Listrik Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan

    Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana di Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan pemulihan jaringan listrik di daerah terdampak bencana terus menunjukkan progres signifikan. Mayoritas wilayah telah kembali berfungsi normal.

    Ketersediaan listrik menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kecepatan pemulihan infrastruktur dan layanan dasar masyarakat pascabencana.

    "Untuk indikator pemulihan di antaranya adalah hal-hal yang sangat mendasar diperlukan, listrik, kemudian bahan bakar, baik BBM maupun gas, LPG, dan kemudian sarana komunikasi, internet," ujar Tito dalam keterangannya, Rabu (11/2/2026).

    Pernyataan ini disampaikan saat Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (11/2).

    Berdasarkan data pemantauan Satgas PRR per 8 Februari 2026, pemulihan infrastruktur ketenagalistrikan di tiga provinsi terdampak menunjukkan perkembangan positif. Di Provinsi Aceh, masih terdapat 13 desa yang belum teraliri listrik.

    Sementara itu, di Sumatera Utara (Sumut), tersisa 2 desa yang listriknya masih padam. Adapun di Sumatera Barat (Sumbar), aliran listrik telah kembali normal secara keseluruhan.

    "Kemudian kalau untuk BBM, SPBU maupun gas LPG, umumnya berhasil sudah bagus semua, lancar. Yang perlu dijaga konsistensinya. Demikian juga listrik sebagian besar [sudah pulih]. Saya ulangi, untuk di Sumatera Barat semuanya sudah 100 persen," jelas Tito.

    Satgas PRR terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Hal ini untuk memastikan seluruh wilayah terdampak segera pulih dan layanan listrik kembali normal sepenuhnya.

    Status Pemulihan Listrik Wilayah Sumatera

    Berikut adalah ringkasan status pemulihan listrik per 8 Februari 2026:

    Provinsi Jumlah Desa Belum Pulih Listrik Keterangan
    Aceh 13 Masih ada desa yang belum teraliri listrik
    Sumatera Utara 2 Sisa desa dengan listrik padam
    Sumatera Barat 0 Listrik telah pulih 100%
  • Tanah Gerak di Kampung Sekip Semarang Meluas, Warga Hidup dalam Ketakutan

    Tanah Gerak di Kampung Sekip Semarang Meluas, Warga Hidup dalam Ketakutan

    Tanah gerak yang melanda Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang, terus berlanjut. Kondisi ini membuat warga setempat diliputi kekhawatiran setiap kali hujan turun.

    Dampak pergerakan tanah di kampung itu kini semakin meluas. Beberapa rumah yang sebelumnya masih berdiri kokoh kini terpaksa dirobohkan oleh pemiliknya. Warga bahu-membahu membongkar rumah dan balai RT.

    Material bangunan dipindahkan ke lokasi yang dianggap lebih aman. Jalur Jangli-Undip yang sebelumnya sudah putus kini ambles semakin lebar, menyisakan lubang besar di bawahnya.

    Tanah dan batu berserakan di sekitar lokasi. Sementara itu, bagian bawah cor beton tampak menggantung tanpa adanya penopang.

    "Kalau sudah mendung, bunyi geluduk kayak gini atine langsung ora tenang. Nggak bisa ngapa-ngapain kalau tanahnya gerak lagi, cuma pasrah," kata Sri Darningsih (58), salah satu warga terdampak, kepada detikJateng, Rabu (11/2/2026).

    Sri mengaku sudah mengungsi sejak Rabu (4/2) lalu di rumah kerabatnya di Mranggen, Kabupaten Demak. Namun, ia selalu pulang setiap siang untuk mengevakuasi barang dan mengawasi rumahnya.

    "Saya di Mranggen terus karena dampak dari tanah yang bergerak. Kita ketakutan, tanahnya semakin lebar, semakin dalam. Kita sudah tidak berani masuk rumah," kata Sri.

    Saat masuk ke rumah Sri, retakan sudah terlihat dari pelataran. Retakan terparah sekitar 20 sentimeter menganga di ruang tamunya yang gelap.

    "Paku-paku itu semua lepas dari kayunya, terpisah dan rumah juga sudah ndoyong. Jadi sama sekali tidak bisa ditempati. Mungkin hari ini dibongkar, untuk menyelamatkan materialnya," ujarnya.

    Sri telah mengevakuasi televisi, kompor, dan baju miliknya. Sementara rak-rak yang ada di dalam rumah sudah ia ikhlaskan.

    "Kita tidak punya barang berharga, yang penting kita ambil baju yang tiap hari dipakai karena kita membutuhkan. Paling nanti kita pakai terpal untuk menyelamatkan kursi atau lemari yang masih ada karena belum sempat keluarin," kata Sri.

    "Geraknya itu tiap malam 1 jam sekali bahkan kadang 15 menit sekali bunyi, semakin keras semakin nyata retaknya. Tanah itu selalu bunyi dug-dug-dug. Kayak air berjalan. Jadi kita takut," lanjutnya.

    Evakuasi Mandiri dan Pengungsian

    Warga terdampak lainnya, Slamet Riyadi (47), tengah merobohkan rumahnya. Ia mengamankan triplek, kayu, serta material yang masih bisa diselamatkan. Slamet telah mengungsi di musala setempat selama tiga hari ini.

    "Tadi malam itu Wi-Fi, listrik, PDAM itu semua terputus. Ada rasa goncangan-goncangan kayak rumah itu 'pletok-pletok'. Jelas toh tanah ini gerak," kata Slamet.

    "Saya perasaannya campur aduk. Kandang ini tadi malam ambruk. Saya sudah tiga malam tidur di musala. Sementara rata-rata yang roboh ngungsi di musala," sambungnya.

    Setiap awan mendung muncul, Slamet mengaku langsung waswas. Ia takut hujan lebat kembali mengguyur kawasan tersebut dan tanah kembali bergerak.

    "2 bulan yang lalu itu sudah kelihatan jalan putus. Terus berlanjut, sampai kayak gini. Kalau tidur di musala pun waswas, nggak bisa tidur," ungkapnya.

    Pada Senin (9/2/2026) lalu, rumah Slamet masih tampak utuh meski retakan terlihat di mana-mana. Kandang kambingnya yang sudah hampir roboh kondisinya kian mengenaskan.

    Kambing-kambing sudah tidak ada di kandangnya. Anaknya yang masih kecil tampak bermain dengan palu di sekitar reruntuhan rumah.

    "Dari sore sampai pagi semalam hujannya deras sekali. Tadi malam terasa goncangan, rumah bunyi 'pletok-pletok'. Keramik mumbul semua, plafon juga sudah rusak," urainya.

    "BPBD kemarin mengatakan sudah tidak layak ditempati. Dibongkar ini materialnya akan diamankan untuk membangun lagi. Kita antisipasi kalau ambruk pas hujan lagi terus rusak," lanjutnya.

    Slamet menyebut, sedikitnya empat rumah warga terdampak parah. Dua rumah sebelumnya roboh, dan satu rumah lainnya akan dibongkar seperti miliknya.

    "Kerugian kalau ditotal mungkin sampai puluhan juta rupiah," ujar Slamet.

    Sejarah dan Harapan Warga

    Slamet menjelaskan, rumah yang ditempatinya adalah semi permanen dan berdiri di atas tanah milik TNI AD. Namun, ia menekankan tanah itu bukan sengketa.

    "Iya ini tanah TNI AD. Nggak, dari dulu orang tua saya di sini, generasi kedua, terus saya generasi ketiga. Makanya kalau ada netizen bilang 'salahnya ditempati' itu karena nggak tahu ceritanya," ujarnya.

    Ia menceritakan, dulunya lahan itu merupakan lapangan tembak. Warga yang bertani diperbolehkan menempati tanah dengan menyetorkan hasil panen.

    "Jadi warga yang bertani diperbolehkan di sini. Tapi setiap panen memang ada setoran ke TNI AD. Keluarga saya sudah di sini sejak 1961. Ini warga KTP Semarang semua, dulunya cuma beberapa orang, sekarang ini saudara semua. Turun-temurun tinggal di sini," paparnya.

    Berikut ringkasan kondisi di Kampung Sekip:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang
    Dampak Rumah roboh, jalan ambles, retakan tanah meluas
    Kekhawatiran Hujan deras dan pergerakan tanah lanjutan
    Pengungsian Warga mengungsi ke kerabat atau musala setempat
    Kerugian Diperkirakan puluhan juta rupiah

    Hingga kini warga berharap adanya relokasi dari pemerintah. Warga juga mengharapkan bantuan material untuk membangun kembali rumah terdampak.

    "Kita cuma minta direlokasi, kalau bisa masih di tanah TNI AD aja yang aman, itu sudah cukup atau dicarikan solusi lain, wong kita lahir di sini, saya sudah 47 tahun di sini. Apalagi orang tua saya," harapnya.

  • Relawan Bantu Evakuasi Korban Tanah Bergerak di Tegal

    Relawan Bantu Evakuasi Korban Tanah Bergerak di Tegal

    Ratusan warga Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, harus mengungsi akibat bencana tanah bergerak. Sejumlah relawan bahu-membahu membantu mengevakuasi harta benda milik korban pada Selasa (10/2/2026).

    Proses evakuasi ini menyasar 596 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak. Mereka diwajibkan memindahkan barang-barang dari area rawan bencana demi keselamatan.

    Evakuasi di lokasi ini menghadapi berbagai kendala. Akses jalan yang rusak parah menjadi hambatan utama. Selain itu, keterbatasan jumlah kendaraan yang tersedia turut memperlambat proses.

    Pergerakan tanah di Desa Padasari masih terus terjadi. Kondisi ini membuat situasi di lapangan semakin rawan dan berbahaya bagi tim evakuasi maupun warga. Cuaca yang kurang mendukung juga menambah daftar tantangan.

    Berikut rincian kendala yang dihadapi dalam evakuasi tanah bergerak di Tegal:

    Kendala Deskripsi
    Akses Jalan Rusak parah, sulit dilalui kendaraan
    Kendaraan Keterbatasan jumlah unit evakuasi
    Pergerakan Tanah Masih aktif terjadi di lokasi
    Cuaca Kondisi yang kurang mendukung (hujan/angin)

    Meskipun demikian, semangat gotong royong relawan tetap membara. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk membantu warga terdampak.

  • MPR RI Komitmen Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

    MPR RI Komitmen Percepat Pemulihan Aceh Pascabencana Jadi Prioritas Nasional

    Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menegaskan komitmen negara dalam mempercepat pemulihan Aceh. Upaya ini menjadi prioritas nasional pascabencana yang melanda.

    Pembangunan kembali Aceh diartikan sebagai manifestasi solidaritas kebangsaan. Hal ini menempatkan Aceh sebagai pilar krusial bagi keutuhan Indonesia.

    "Apa yang terjadi di Aceh adalah peristiwa yang juga melukai hati kami semua. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Rabu (11/2/2026).

    "Sakit Aceh adalah sakit kita bersama, dan bencana Aceh adalah bencana kita semua," sambungnya.

    Penegasan Muzani disampaikan dalam pertemuan silaturahmi Pimpinan MPR RI. Agenda tersebut terkait penyerahan bantuan korban bencana di Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, Selasa (10/2).

    Muzani menjelaskan kunjungan ini merupakan tindak lanjut komunikasi intensif. Komunikasi itu terjalin antara Pimpinan MPR RI dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Pertemuan membahas berbagai persoalan mendasar akibat bencana besar. Bencana tersebut melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) pada akhir November 2025.

    Muzani menyebut Muzakir menggambarkan kondisi saat ini sebagai 'tsunami kedua'. Dampak sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang harus ditangani sangat besar.

    Salah satu usulan penting dari Pemprov Aceh adalah pembentukan badan rekonstruksi dan rehabilitasi khusus. Badan ini akan mempercepat pemulihan pascabencana, seperti pascatsunami sebelumnya.

    Muzani mengungkapkan seluruh pokok pikiran dan aspirasi Pemprov Aceh telah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Presiden.

    "Komitmen DPR RI dan pemerintah pusat sudah sangat jelas. Kami akan terus mengawalnya melalui fraksi dan komisi terkait, sesuai tugas dan fungsi masing-masing," ujar Muzani.

    Pimpinan MPR RI juga menerima paparan dari Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah. Selain itu, laporan dari Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Penanganan Bencana Muhammad Tito Karnavian terkait perkembangan di lapangan.

    Muzani mengapresiasi kerja keras TNI, Polri, BNPB, dan seluruh jajaran pemerintah. Menurutnya, upaya tersebut sangat penting dalam penanganan bencana.

    "Kami bangga atas kerja keras seluruh aparat dan pemerintah. Hingga saat ini hampir 99% listrik di Aceh telah kembali menyala, dan akses jalan serta jembatan yang sempat terputus terus dipulihkan," kata Muzani.

    Layanan Kesehatan dan Arahan Presiden

    Di bidang kesehatan, pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) memastikan pelayanan rumah sakit dan puskesmas tetap berjalan. Hal ini demi masyarakat terdampak.

    Seluruh langkah tersebut dilakukan atas arahan langsung Prabowo. Presiden bertekad membangun kembali Aceh secara menyeluruh, bahkan lebih baik dari kondisi sebelum bencana.

    Prioritas Meugang dan Bantuan Kemanusiaan

    Meski terbatas, Pemprov Aceh memprioritaskan pemenuhan pangan untuk tradisi Meugang. Ini agar masyarakat tetap bersukacita menyambut Ramadan.

    Tradisi Meugang telah mengakar kuat di Aceh selama ratusan tahun. Pimpinan MPR RI mendukung penuh dan memastikan kebutuhan pangan terpenuhi.

    "Kami berdiskusi mengenai prioritas bantuan yang dapat diberikan, apakah dalam bentuk kebutuhan pangan Meugang atau kebutuhan ibadah seperti sajadah, sarung, mukena, kerudung, pakaian, hingga Al-Qur'an. Dengan keterbatasan yang ada, Pemerintah Provinsi Aceh memutuskan untuk memprioritaskan pelaksanaan Meugang terlebih dahulu," tutur Muzani.

    Muzani mencatat sejumlah persoalan lain yang akan diperjuangkan. Ini termasuk pelonggaran pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui sistem barcode. Hal ini untuk mendukung operasional alat berat.

    Selain itu, masalah keterbatasan ternak akibat bencana serta keberlanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga Aceh juga menjadi perhatian.

    Rincian Bantuan dan Kabupaten Terdampak

    Sebagai bentuk kepedulian konkret, Pimpinan MPR menyerahkan bantuan kemanusiaan. Bantuan berupa 15.000 paket sembako dan 15.000 paket ibadah.

    Bantuan tersebut disalurkan kepada delapan kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh.

    Distribusi Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh
    Jenis Bantuan Jumlah Paket Kabupaten Terdampak
    Sembako 15.000 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah
    Ibadah (Al-Qur'an, Perlengkapan Salat) 15.000 Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah

    "Kami ingin memastikan masyarakat Aceh tidak merasa sendirian. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota akan terus bergandengan tangan," kata Muzani.

    "Kami optimistis Aceh akan bangkit dan menjadi lebih baik," imbuhnya.

    Kunjungan Pimpinan MPR RI

    Pimpinan MPR RI tiba di Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda pada Selasa (10/2) pagi. Kedatangan sekitar pukul 09.11 waktu setempat menggunakan pesawat TNI AU.

    Mereka disambut dengan tarian tradisional Tari Ranup Lampuan oleh Sanggar Wareh Budaya. Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan bersama para ulama Aceh di Pondok Pesantren Mahyal Ulum Sibireh, Aceh Besar.

    Kehadiran Pimpinan MPR RI di Tanah Rencong merupakan langkah persaudaraan. Ini untuk menjemput harapan yang sempat terpuruk akibat bencana.

    Komitmen negara ini menjadi simbol bahwa semangat kebangsaan tetap menjaga nyala api kebangkitan Aceh. Meskipun bencana melukai raga, namun harapan tetap ada.

    Daftar Peserta Kunjungan

    Kunjungan ini turut dihadiri oleh para Wakil Ketua MPR. Mereka adalah Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) Taruna Ikrar juga turut hadir.

    Hadir pula perwakilan Fraksi Gerindra MPR RI Khalid, Sugiat Santoso, dan M Husni. Dari Fraksi PDIP MPR RI Sonny Tri Danaparamita, Fraksi Demokrat MPR RI H Anton Sukartono, serta Sekretariat Fraksi PAN MPR RI Muhammad Hoerudin A.

    Turut serta Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Paul Liyanto. Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo juga mendampingi.

  • Aceh Usul Iuran BPJS 500 Ribu Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Aceh Usul Iuran BPJS 500 Ribu Warga Ditanggung APBN Pasca Bencana

    Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah Dek Fadh mengusulkan agar iuran BPJS Kesehatan bagi 500 ribu warga Aceh ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebelumnya, iuran ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) via program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

    Usulan tersebut disampaikan Dek Fadh dalam pertemuan dengan pimpinan MPR di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (10/2/2026). Ia menekankan urgensi pengalihan pembiayaan ini mengingat status Aceh sebagai daerah bencana.

    Dek Fadh menjelaskan bahwa daerah bencana secara aturan diperbolehkan mengajukan agar BPJS ditanggung oleh dana APBN. Selama ini, 500 ribu jiwa ditanggung APBA, sementara sisanya sudah ditanggung APBN.

    Ia menyerahkan surat usulan tersebut kepada pemerintah pusat melalui Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dan Ketua MPR Ahmad Muzani.

    “Kami telah mengusulkan agar ini cepat disetujui karena mengingat mereka yang 500 ribu orang kalau berobat harus menggunakan dana. Tidak layak di daerah bencana mereka harus mencari uang untuk berobat,” jelas Dek Fadh, Selasa (10/2/2026).

    Dana APBA yang sebelumnya dialokasikan untuk iuran kesehatan kini diharapkan dapat difokuskan pada penanganan bencana. Dek Fadh berharap beban iuran ini beralih ke APBN.

    Surat Permohonan Gubernur Aceh

    Dalam paparannya, Dek Fadh juga menunjukkan surat yang ditandatangani Gubernur Muzakir Manaf pada Rabu, 28 Januari lalu. Surat perihal 'Permohonan Kuota Tambahan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan' itu ditujukan kepada Menteri Sosial.

    Surat tersebut menguraikan bahwa Aceh menerapkan Universal Health Coverage (UHC) dalam pembiayaan JKA. Metode ini memastikan seluruh penduduk Aceh menerima bantuan iuran kesehatan.

    Jika UHC tidak terpenuhi, akses kesehatan bagi penduduk Aceh akan terganggu. Pembiayaan iuran kesehatan bersumber dari APBA dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Kementerian Sosial RI melalui JKN menanggung iuran masyarakat dalam desil 1 hingga desil 5. Namun, cakupan ini terbatas oleh kuota tertentu.

    Berikut adalah rincian data pembiayaan BPJS Kesehatan berdasarkan data dalam OTSEN:

    Kategori Jumlah Jiwa Keterangan
    Penduduk Aceh dalam desil 1 s.d 5 (OTSEN) 3.601.228 Melalui anggaran PBI JK
    Pembiayaan BPJS Kesehatan yang mencakup 2.841.187 Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 292/HUK/2025 tanggal 24 Desember 2025

    “Berkenaan hal tersebut di atas, dalam rangka mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, kami mohon kiranya Bapak Menteri berkenan memberikan pembiayaan PBI JK dalam desil 1 s.d 5 ditanggung seluruhnya oleh Kementerian Sosial RI selama 5 (lima) tahun ke depan,” bunyi surat tersebut.

    Kunjungan Pimpinan MPR ke Aceh

    Pimpinan MPR mengunjungi Aceh pada Selasa (10/2/2026) dalam agenda kerja. Turut hadir Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR RI.

    Wakil Ketua MPR RI yang hadir antara lain Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, Eddy Soeparno, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan AM Akbar Supratman. Pimpinan dari semua fraksi juga turut hadir dalam kunjungan tersebut.

    Mereka adalah Sonny Tri Danaparamita, Ferdiansyah, Robert Rouw, Chusnunia, dan Anton Sukartono Suratto. Hadir pula Mendagri Tito Karnavian dan perwakilan DPD Dedi Iskandar Batubara.

    Kepala BPOM Taruna Ikrar, Badan Sosialisasi Abraham Liyanto, Plt Sekjen MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi Heri Herawan, dan sejumlah staf khusus juga ikut mendampingi.

  • Polres Tegal Evakuasi Warga Terdampak Tanah Bergerak di Padasari

    Polres Tegal Evakuasi Warga Terdampak Tanah Bergerak di Padasari

    TEGAL – Polres Tegal mengerahkan Siaga Bhayangkara Regu 3 untuk penanganan dan pengamanan warga terdampak bencana tanah bergerak. Kejadian tersebut berlangsung di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara.

    Berbagai kegiatan kepolisian dilakukan untuk memastikan keselamatan warga. Operasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo.

    Kegiatan dipimpin oleh Padal I Iptu Chrisna Adi Winata dan Padal II Ipda Bambang Sutrisno pada Senin (9/2/2026) pukul 09.00 WIB. Tujuannya adalah menciptakan kamtibmas yang kondusif di wilayah terdampak.

    Polisi menyelenggarakan kegiatan ini di Ponpes Al-Adalah dan Posko Pengungsian Gedung Majelis Dzikir An-Nadoriyah. Mereka juga berpatroli di lingkungan rumah warga terdampak.

    Personel kepolisian mengevakuasi harta benda warga di sekitar Ponpes Al-Adalah. Mereka juga membantu warga menuju lokasi pengungsian menggunakan kendaraan dinas roda dua jenis trail.

    Selain itu, personel Polres Tegal melaksanakan patroli dialogis dan memberikan imbauan kepada masyarakat. Warga diminta segera mengungsi dari wilayah rawan tanah bergerak.

    Polisi juga membenahi sarana dan prasarana di posko pengungsian. Mereka memasang pallet sebagai tempat istirahat pengungsi untuk menunjang kenyamanan.

    Komitmen Polri dalam Penanganan Bencana

    Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo menyatakan Polri hadir secara aktif dalam setiap penanganan bencana alam. Hal ini merupakan bagian dari tugas kemanusiaan dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Polri hadir secara aktif di tengah masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan bencana alam. Keselamatan warga adalah prioritas utama, dan kami memastikan seluruh personel bergerak cepat, humanis, serta bersinergi dengan pihak terkait,” kata Bayu, Selasa (10/2/2026).

    Detail Operasi Tanggap Bencana Polres Tegal

    Kegiatan Utama Lokasi Tujuan
    Evakuasi Harta Benda Sekitar Ponpes Al-Adalah Mengamankan properti warga
    Bantuan Pengungsian Desa Padasari Memfasilitasi warga ke lokasi aman
    Patroli Dialogis Wilayah terdampak Memberikan imbauan keselamatan
    Pembenahan Posko Ponpes Al-Adalah, Majelis Dzikir An-Nadoriyah Meningkatkan kenyamanan pengungsi

    Bayu menambahkan, Polres Tegal akan terus memantau dan mengamankan wilayah terdampak. Langkah ini untuk mengantisipasi potensi bencana susulan.

    Pihaknya berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas di lapangan, dan segera mengungsi apabila berada di zona rawan demi keselamatan bersama,” ungkapnya.

  • Tanah Gerak Parah di Jangli Semarang, 15 Rumah Terdampak 4 Roboh

    Tanah Gerak Parah di Jangli Semarang, 15 Rumah Terdampak 4 Roboh

    Tanah gerak yang melanda Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, semakin memburuk. Bencana ini telah menimbulkan dampak signifikan bagi warga sekitar.

    Sebanyak 15 rumah warga dilaporkan terdampak parah. Empat dari belasan rumah tersebut bahkan telah roboh.

    Kondisi ini memaksa warga mengungsi. Mereka saat ini menempati Musala Al Amin sebagai tempat pengungsian sementara.

    Tidak hanya rumah, jalur Jangli-Undip juga mengalami kerusakan serius. Retakan pada badan jalan kian melebar.

    Kondisi ini membuat pengendara motor tidak dapat melintas. Warga harus menghentikan pengendara yang nekat melintas demi keselamatan bersama.

    Berikut rincian dampak tanah gerak di Kelurahan Jangli:

    Dampak Jumlah/Keterangan
    Rumah Terdampak 15 unit
    Rumah Roboh 4 unit
    Lokasi Pengungsian Musala Al Amin
    Jalur Terdampak Jangli-Undip
    Kondisi Jalan Retakan melebar, tidak bisa dilalui motor

    Pemerintah setempat diharapkan segera mengambil langkah. Penanganan darurat dan jangka panjang perlu dilakukan untuk mengatasi bencana ini.

  • 13 Desa di Aceh Masih Gelap Akibat Bencana, PLN Andalkan Genset Bantuan ESDM

    13 Desa di Aceh Masih Gelap Akibat Bencana, PLN Andalkan Genset Bantuan ESDM

    Tiga belas desa di Aceh masih mengalami pemadaman listrik total pascabencana yang melanda akhir November 2025. Untuk sementara, pasokan listrik di wilayah tersebut mengandalkan genset bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

    General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, mengonfirmasi bahwa 13 desa belum teraliri listrik. Informasi ini berdasarkan update status pada Senin (9/2/2026) pukul 14.30 WIB.

    Sebaran desa yang masih terdampak pemadaman meliputi delapan desa di Aceh Tengah. Masing-masing satu desa lainnya berada di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat, dan Aceh Tamiang.

    PLN terus berupaya memperbaiki jaringan listrik yang rusak. Eddi menegaskan bahwa ke-13 desa tersebut tetap mendapatkan pasokan energi listrik melalui genset darurat.

    "Meskipun jaringan distribusi belum pulih total akibat kendala akses, kehadiran genset darurat di desa-desa tersebut menjadi solusi agar aktivitas masyarakat tidak terhenti," jelas Eddi, Senin (9/2/2026).

    Tantangan Pemulihan Listrik Pascabencana

    Pasca bencana, 6.487 desa atau sekitar 99,8 persen telah kembali menikmati aliran listrik. Tantangan utama dalam pemulihan pasokan listrik adalah kerusakan infrastruktur jalan darat yang terputus total.

    Kerusakan ini menyulitkan akses menuju lokasi-lokasi terisolir yang membutuhkan perbaikan. PLN mencatat 171 titik longsor menutup akses dan 14 jembatan rusak akibat bencana.

    Kondisi ini menghambat mobilisasi alat berat dan material kelistrikan. Proses pemulihan jaringan permanen pun membutuhkan waktu lebih.

    Koordinasi Pemulihan Akses dan Jaringan

    PLN berkomitmen untuk memulihkan jaringan permanen secepat mungkin. Namun, Eddi Saputra menjelaskan bahwa keselamatan petugas dan kemampuan akses alat berat sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan.

    Koordinasi intensif dilakukan dengan TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Upaya pembukaan akses jalan di lapangan terus berjalan.

    Selama proses ini, PLN memastikan warga di 13 desa tetap teraliri listrik. Hal ini melalui genset cadangan yang telah disiagakan bersama Kementerian ESDM.

    "Petugas kami di lapangan terus bersiaga di titik terdekat dengan lokasi longsor. Begitu akses memungkinkan untuk dilewati, tim teknis kami akan langsung masuk untuk melakukan perbaikan tiang dan kabel yang roboh akibat bencana," lanjut Eddi.

    Rincian Desa Terdampak Listrik Padam di Aceh

    Kabupaten Jumlah Desa Terdampak Solusi Sementara
    Aceh Tengah 8 Genset Bantuan ESDM
    Aceh Timur 1 Genset Bantuan ESDM
    Aceh Utara 1 Genset Bantuan ESDM
    Bireuen 1 Genset Bantuan ESDM
    Aceh Barat 1 Genset Bantuan ESDM
    Aceh Tamiang 1 Genset Bantuan ESDM
    Total 13
  • Bencana Tanah Bergerak Terjang Desa Padasari Tegal, Ratusan Rumah Rusak Ribuan Warga Mengungsi

    Bencana Tanah Bergerak Terjang Desa Padasari Tegal, Ratusan Rumah Rusak Ribuan Warga Mengungsi

    Desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dilanda bencana tanah bergerak pada Jumat (6/2). Peristiwa ini menyebabkan ratusan rumah rusak dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan pergerakan tanah susulan.

    Pemerintah Kabupaten Tegal telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Tanah Bergerak Desa Padasari. Status ini berlaku sejak 3 hingga 16 Februari 2026. Data ini disampaikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui laman resminya.

    Hingga Senin (9/2), warga masih berada di lokasi pengungsian. Mereka khawatir akan adanya pergerakan tanah lanjutan. Kerusakan tidak hanya menimpa rumah warga, tetapi juga fasilitas umum.

    Sekolah, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, serta akses jalan dan jembatan penghubung juga turut rusak. Penanganan serius sangat diperlukan untuk mengatasi dampak bencana ini. Lantas, apa penyebab tanah bergerak dan bagaimana mengenali tanda-tandanya?

    Fenomena tanah bergerak sering kali disalahartikan sebagai tanah longsor. Meskipun keduanya melibatkan pergerakan massa tanah, secara ilmiah terdapat perbedaan mendasar.

    Mengutip penjelasan Gutama Rymo dan Kisworo dalam 'Perencanaan Dinding Gravitasi Dengan Program Geo 5', tanah bergerak adalah perpindahan massa tanah. Perpindahan ini bisa secara vertikal, horizontal, atau miring.

    Longsor atau landslide merupakan bagian dari tanah bergerak. Umumnya, longsor terjadi secara cepat dengan volume material yang besar. Tanah bergerak terjadi saat massa tanah kehilangan kestabilan.

    Pergerakan ini berlangsung perlahan karena gaya pendorong yang lebih besar dari gaya penahannya. Bencana ini dapat merusak bangunan, jalan, hingga fasilitas umum.

    Faktor Pemicu Tanah Bergerak

    Berdasarkan penelitian 'Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017' oleh Yongki Kurniawan, beberapa faktor utama menyebabkan tanah bergerak:

    Curah Hujan Tinggi

    Curah hujan menjadi faktor utama pemicu tanah bergerak. Hujan dengan intensitas tinggi atau hujan ringan yang berlangsung lama dapat meningkatkan massa tanah. Kondisi ini sekaligus melemahkan kekuatan tanah.

    Air hujan dapat meresap melalui retakan tanah. Akibatnya, tekanan air bertambah dan memicu pergerakan tanah. Wilayah dengan curah hujan tinggi memiliki potensi tanah bergerak lebih besar.

    Kemiringan Lereng

    Semakin curam lereng, semakin besar gaya gravitasi yang mendorong tanah bergerak. Fenomena ini terjadi ketika kekuatan tanah pada lereng melemah. Tanah akan bergeser di atas lapisan kedap air yang licin.

    Potensi tanah bergerak tidak hanya ditentukan oleh kemiringan lereng. Faktor lain seperti kondisi tanah, batuan, vegetasi, dan penggunaan lahan juga turut memengaruhi.

    Jenis Tanah

    Jenis tanah memengaruhi kekuatan tanah terhadap pergerakan massa tanah. Hal ini berdasarkan sifat fisik dan kimianya. Tanah bertekstur pasir dan lempung tebal mudah lembek saat basah dan retak saat kering.

    Kondisi ini menjadikannya rentan terhadap pergerakan. Air yang meresap ke dalam tanah pasir dapat menyebabkan kondisi tanah tidak stabil.

    Penggunaan Lahan

    Penggunaan lahan juga menjadi penyebab pergerakan tanah. Aktivitas ini mengubah tutupan vegetasi dan kondisi permukaan tanah. Lahan dengan vegetasi minim, seperti permukiman dan sawah, lebih rentan.

    Kurangnya akar tanaman yang mengikat tanah menjadi penyebabnya. Vegetasi yang tinggi dapat mengurangi erosi dan menjaga stabilitas tanah. Pengolahan lahan yang tidak baik meningkatkan risiko pergerakan tanah.

    Kondisi Geologi

    Kondisi geologi memengaruhi pergerakan tanah. Ini melalui struktur batuan dan komposisi mineralnya. Batuan berbutir halus, misalnya, cenderung lebih mudah mengalami gerakan tanah.

    Perbedaan batuan, seperti batuan vulkanik, sedimen, dan aluvial, memiliki tingkat kerentanan berbeda terhadap gerakan tanah.

    Tabel Faktor dan Dampak Tanah Bergerak

    Faktor Pemicu Potensi Dampak Contoh Gejala
    Curah Hujan Tinggi Peningkatan massa tanah, pelemahan struktur tanah Tanah menjadi jenuh, retakan muncul
    Kemiringan Lereng Gaya gravitasi pendorong lebih kuat Pergeseran tanah di atas lapisan licin
    Jenis Tanah Rentan Tanah mudah lembek atau retak Tanah pasir/lempung tebal
    Penggunaan Lahan Berkurangnya daya ikat akar, erosi Permukiman, sawah, lahan kosong tanpa vegetasi
    Kondisi Geologi Struktur batuan lemah, komposisi mineral rentan Batuan berbutir halus, jenis batuan tertentu

    Tanda-tanda Potensi Tanah Bergerak

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan beberapa tanda yang bisa dikenali sebelum terjadinya tanah bergerak. Kewaspadaan dapat ditingkatkan dengan mengenali tanda-tanda ini.

    • Munculnya retakan-retakan di daerah lereng yang sejajar dengan arah tebing.
    • Pergerakan tanah biasanya terjadi setelah hujan lebat.
    • Muncul mata air baru secara tiba-tiba di area lereng.
    • Lereng tebing mulai rapuh dan kerikil mulai berjatuhan.

    Mengenali penyebab dan tanda-tanda tanah bergerak sangat penting. Ini dapat meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi bencana di sekitar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca.