Tag: Berita Nasional

  • Evaluasi Sistem LPDP Pasca Polemik ‘Anak Jangan WNI’ Alumni di Inggris

    Evaluasi Sistem LPDP Pasca Polemik ‘Anak Jangan WNI’ Alumni di Inggris

    Sistem rekrutmen dan skema pengabdian beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menjadi sorotan tajam menyusul pernyataan kontroversial seorang alumni berinisial DS. Polemik ini bermula saat DS, yang kini menetap di Inggris, mengunggah konten media sosial mengenai paspor Inggris anaknya dengan narasi enggan menjadikan sang buah hati sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

    Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (Cerdas), Indra Charismiadji, menilai kasus ini mencerminkan lemahnya rasa tanggung jawab penerima beasiswa terhadap negara. Menurutnya, program LPDP selama ini terkesan hanya membagikan dana tanpa menciptakan ikatan emosional dan profesional yang kuat antara negara dan penerima beasiswa.

    Indra menyoroti proses seleksi yang dianggap kurang tajam dalam menjaring kandidat yang benar-benar memiliki visi membangun Tanah Air. Ia menyebut fenomena awardee yang enggan pulang sebenarnya telah terjadi selama puluhan tahun. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai di dalam negeri sering kali menjadi alasan utama para lulusan luar negeri memilih berkarier di negara lain dengan imbalan yang jauh lebih besar.

    Guna meminimalisir kejadian serupa, Indra menyarankan pemerintah untuk mengadopsi sistem beasiswa dari negara maju seperti Korea Selatan atau Malaysia. Di negara-negara tersebut, penerima beasiswa sudah memiliki kejelasan jalur karier dan posisi kerja yang akan ditempati setelah lulus. Dengan begitu, ilmu yang didapat di luar negeri dapat langsung diaplikasikan secara tepat guna.

    "Bandingkan dengan model beasiswa di luar negeri. Tidak pernah dilepas begitu saja. Dalam arti, karier mereka sudah dipikirkan. Kalau sekarang misalnya saya diberi LPDP, meski sudah tanda tangan kontrak akan kembali, tapi kalau melihat peluang di luar negeri lebih baik, maka dia bisa saja memilih tinggal di sana," ujar Indra pada Sabtu (21/2/2026).

    Klarifikasi Pihak LPDP Terkait Status DS

    Merespons kegaduhan yang terjadi, pihak LPDP menyatakan sangat menyayangkan sikap DS yang dianggap tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme. Kendati demikian, secara hukum, DS dinyatakan sudah tidak memiliki keterikatan lagi dengan LPDP karena telah menyelesaikan kewajiban pengabdiannya.

    Berdasarkan catatan lembaga, DS merampungkan studi S2 pada 31 Agustus 2017. Sesuai aturan, alumni wajib mengabdi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2n+1). Untuk DS yang menempuh studi dua tahun, total masa pengabdian yang diwajibkan adalah lima tahun, dan durasi tersebut telah terpenuhi.

    Meski perikatan hukum telah berakhir, LPDP tetap berupaya menjalin komunikasi dengan DS. Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan ini mengimbau agar para alumni lebih bijak dalam bermedia sosial dan selalu menjaga sensitivitas publik serta memahami esensi kewajiban kebangsaan bagi setiap penerima beasiswa negara.

  • MUI Terbitkan Panduan Penggunaan Toa Masjid dan Etika Membangunkan Sahur Ramadan 2026

    MUI Terbitkan Panduan Penggunaan Toa Masjid dan Etika Membangunkan Sahur Ramadan 2026

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi mengeluarkan imbauan terkait etika pelaksanaan tradisi membangunkan sahur pada Ramadan 1447 H. Penekanan utama diberikan pada penggunaan pengeras suara masjid atau mushola yang harus dilakukan secara proporsional demi menjaga ketenangan lingkungan dan menghormati kemajemukan masyarakat.

    Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menjelaskan bahwa meskipun tradisi membangunkan sahur diperbolehkan, pelaksanaannya wajib mengedepankan etika sosial. Ia menyarankan agar penggunaan toa dilakukan seperlunya saja, terutama pada waktu yang mendekati batas sahur, yakni sekitar pukul 03.30 WIB.

    "Di daerah padat dan banyak non-Muslim tentu diukur sebaiknya yang tidak mengganggu orang yang tidak berpuasa," ungkap Kiai Cholil. Ia menambahkan bahwa volume pengeras suara harus diatur sedemikian rupa agar semangat Ramadan tetap menghadirkan kedamaian bagi semua kalangan, terlepas dari latar belakang agama mereka.

    Selain perihal pengeras suara, MUI juga memberikan sorotan tajam terhadap fenomena kelompok pemuda yang membangunkan sahur dengan berkeliling kampung. Kiai Cholil menyayangkan jika kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang menyimpang dari nilai-nilai Islam, seperti adanya laki-laki yang berpenampilan menyerupai perempuan demi tujuan viral atau hiburan.

    "Hendaknya dilakukan sepantasnya. Tidak perlu sampai melanggar laki-laki bercorak perempuan, karena dalam Islam itu tidak diperbolehkan," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah tersebut.

    Ketetapan awal puasa sendiri telah diputuskan oleh pemerintah melalui Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar. Berdasarkan hasil hisab dan pantauan rukyat di 96 titik seluruh Indonesia, 1 Ramadan 1447 H jatuh pada hari Kamis, 19 Februari 2026. Pemerintah berharap seluruh umat Islam dapat menjalankan ibadah secara serentak dengan tetap menjaga bingkai persatuan di tengah perbedaan.

  • Ombudsman Selamatkan Uang Masyarakat Rp130,26 Miliar dari Maladministrasi Selama 2025

    Ombudsman Selamatkan Uang Masyarakat Rp130,26 Miliar dari Maladministrasi Selama 2025

    Lembaga Ombudsman RI mencatatkan keberhasilan dalam memulihkan hak finansial publik yang terdampak maladministrasi. Sepanjang tahun 2025, total nominal yang berhasil diselamatkan mencapai Rp130,26 miliar. Angka tersebut mencerminkan efektivitas kinerja lembaga, mengingat jumlahnya melampaui 60 persen dari total pagu anggaran yang diterima Ombudsman pada tahun yang sama, yakni sebesar Rp215 miliar.

    Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, menjelaskan bahwa penyelamatan dana ini merujuk pada kerugian nyata yang dialami masyarakat, bukan kerugian keuangan negara atau APBN. Salah satu contoh kasus yang mendominasi adalah sengketa sertifikat rumah KPR yang tertahan meskipun cicilan telah lunas. Najih menyebut terdapat lebih dari 800 kasus serupa yang berhasil divaluasi nilai kerugiannya.

    "Angka yang berhasil dihitung sepanjang tahun 2025 adalah sebesar Rp130,26 miliar. Jika dibandingkan dengan pagu anggaran yang diterima Ombudsman, maka di atas 60 persen anggaran negara telah mampu mengamankan kerugian masyarakat," ujar Najih dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

    Secara kumulatif dalam periode lima tahun (2021-2025), Ombudsman berhasil mengamankan potensi kerugian masyarakat hingga Rp1.603 triliun, khususnya pada sektor ekonomi dan perbankan. Namun, Najih memberi catatan bahwa angka fantastis ini baru mencakup sektor-sektor yang sudah memiliki metode penghitungan valuasi yang jelas.

    Hingga saat ini, Ombudsman mengakui masih menghadapi kendala dalam mengkuantifikasi kerugian di sektor pelayanan publik tertentu. Beberapa bidang seperti layanan kepolisian dalam penyelesaian laporan belum dapat divaluasi secara nominal karena ketiadaan metode penghitungan dampak kerugian yang memadai.

    "Contoh yang tidak mampu kita valuasi adalah kerugian masyarakat terkait tidak dipenuhinya layanan polisi di badan penyelesaian laporan. Kita belum memiliki metodenya. Berbeda dengan bidang perbankan, keuangan, maupun perekonomian yang sudah memiliki mekanisme hitung," tambah Najih.

    Terkait volume aduan, Ombudsman menerima total 23.596 laporan masyarakat sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.970 laporan berhasil diselesaikan. Secara terperinci, laporan yang masuk terdiri dari 9.607 konsultasi, 9.365 pengaduan reguler, 2.720 tembusan, 1.756 respon cepat, serta 148 investigasi yang dilakukan atas prakarsa sendiri oleh Ombudsman.

  • Masjid Istiqlal Siapkan 10.000 Porsi Buka Puasa Gratis Setiap Hari Selama Ramadan 1447 H

    Masjid Istiqlal Siapkan 10.000 Porsi Buka Puasa Gratis Setiap Hari Selama Ramadan 1447 H

    Masjid Istiqlal kembali menjadi pusat perhatian umat Muslim pada Ramadan 1447 Hijriah dengan menyediakan konsumsi berbuka puasa dalam skala besar. Panitia menyiapkan sedikitnya 4.000 hingga 5.000 porsi nasi boks pada hari kerja, sementara pada akhir pekan kuota ditingkatkan hingga mencapai 10.000 porsi per hari.

    Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menyatakan bahwa program rutin tahunan ini bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Jemaah yang datang tidak hanya berasal dari wilayah Jakarta, tetapi juga banyak yang melakukan perjalanan dari luar kota hingga luar Pulau Jawa untuk merasakan atmosfer berbuka di masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut.

    Selain penyediaan makanan, pengelola Istiqlal menekankan komitmennya terhadap aksesibilitas dengan menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Jemaah berkebutuhan khusus dapat memanfaatkan fasilitas lift, toilet khusus, serta area yang telah diatur sedemikian rupa untuk kenyamanan ibadah maupun saat sahur bersama.

    Sisi edukatif juga tetap dipertahankan selama bulan suci. Istiqlal menyelenggarakan program khataman Al-Quran sepanjang hari serta berbagai kursus bahasa asing secara cuma-cuma, mulai dari bahasa Inggris, Arab, Mandarin, hingga Prancis dan bahasa Indonesia bagi penutur asing.

    Prosedur dan Panduan bagi Jemaah

    Masyarakat yang berencana berbuka puasa di Istiqlal tidak perlu melakukan pendaftaran daring. Pembagian takjil dan nasi boks dilakukan secara langsung menjelang waktu Magrib melalui antrean yang dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Jemaah disarankan telah tiba di lokasi selepas salat Ashar guna memastikan ketersediaan tempat.

    Demi kelancaran dan kenyamanan bersama, pengunjung sangat dianjurkan menggunakan moda transportasi umum guna meminimalkan kepadatan lalu lintas di area pusat kota. Pengelola juga mengimbau jemaah untuk mengenakan pakaian yang sopan, membawa alat salat pribadi, serta konsisten menjaga kebersihan di seluruh area masjid.

    Kegiatan sosial ini sejalan dengan prinsip solidaritas dalam ajaran Islam. Merujuk pada literatur Fiqh Puasa karya Wahbah az-Zuhaili, tradisi memberi makan orang yang berpuasa merupakan bentuk amalan sosial yang krusial untuk mempererat empati dan persaudaraan antarsesama.

  • Awal Ramadan 1447 H Berpotensi Berbeda, Simak Jadwal Imsakiyah dan Niat Puasa 2026

    Awal Ramadan 1447 H Berpotensi Berbeda, Simak Jadwal Imsakiyah dan Niat Puasa 2026

    Awal bulan suci Ramadan 1447 H atau tahun 2026 diprediksi akan dimulai pada waktu yang berbeda antara pemerintah dan organisasi Muhammadiyah. Berdasarkan ketetapan pemerintah, 1 Ramadan 1447 H resmi dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026. Sementara itu, Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa sehari lebih awal, yakni pada Rabu, 18 Februari 2026.

    Perbedaan dimulainya awal puasa ini membuat akses terhadap jadwal imsakiyah menjadi krusial bagi umat Muslim di Indonesia. Jadwal tersebut berfungsi sebagai panduan harian untuk memulai puasa pada waktu Subuh dan mengakhirinya saat Magrib. Kementerian Agama (Kemenag) pun telah menyiapkan data jadwal imsakiyah 2026 secara lengkap yang mencakup seluruh kabupaten dan kota di tanah air.

    Masyarakat dapat memantau waktu imsak dan berbuka puasa melalui perangkat digital seperti ponsel atau laptop dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

    1. Kunjungi laman resmi Bimas Islam Kemenag di https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah.
    2. Tentukan Provinsi serta Kota atau Kabupaten yang relevan pada menu yang tersedia.
    3. Pilih tahun kalender “1447 H / 2026 M”.
    4. Klik ikon cari untuk memunculkan jadwal lengkap yang bisa dilihat langsung maupun diunduh untuk keperluan cetak.

    Puasa Ramadan sendiri merupakan rukun Islam yang mewajibkan umat Muslim menahan lapar, haus, serta hawa nafsu sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Sebagai bagian dari kesiapan ibadah, pembacaan niat sebelum fajar menjadi rukun penting agar puasa diterima oleh Allah SWT.

    Adapun lafal niat puasa Ramadan adalah: Nawaitu shauma ghadin ‘an ada’i fardhi syahri ramadana hadzihis sanati lillahi ta‘ala. Artinya, “Aku berniat puasa esok hari demi menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah ta’ala.” Dengan memadukan kesiapan spiritual dan panduan waktu yang tepat melalui jadwal resmi, umat Muslim diharapkan dapat menjalankan ibadah secara lebih teratur.

  • Evaluasi Distribusi Makan Bergizi Gratis Usai Penolakan di PAUD Kuala Karya

    Evaluasi Distribusi Makan Bergizi Gratis Usai Penolakan di PAUD Kuala Karya

    Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Supadio melakukan evaluasi total terhadap sistem operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Langkah ini diambil menyusul viralnya video penolakan paket makanan oleh pihak sekolah dan wali murid akibat keterlambatan distribusi.

    Insiden tersebut terjadi di PAUD Kuala Karya, Desa Kuala 2, Kecamatan Sungai Raya pada pekan lalu. Pihak sekolah memutuskan untuk tidak menerima pengiriman karena paket makanan baru tiba pukul 11.00 WIB, sementara aktivitas belajar mengajar di jenjang PAUD telah berakhir pada pukul 09.30 WIB. Faktor keterlambatan yang berulang menjadi alasan utama pihak sekolah dan wali murid mengambil tindakan tegas tersebut.

    Menanggapi situasi ini, Kepala SPPG Lanud Supadio SPO 2, Fani Noviyanti, secara resmi menyampaikan permohonan maaf kepada pihak sekolah serta para wali murid yang terdampak ketidaknyamanan tersebut. Fani menegaskan bahwa seluruh proses, mulai dari produksi hingga pengiriman, merupakan tanggung jawab penuh unit yang dipimpinnya.

    "Pertama-tama, saya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan distribusi yang terjadi dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pihak sekolah dan wali murid," ujar Fani dalam pernyataan resminya pada Jumat (20/2/2026).

    Pihak SPPG kini tengah mendalami akar permasalahan guna memastikan efisiensi waktu pengiriman di masa mendatang. Proses peninjauan mencakup tahapan seleksi bahan baku, prosedur pengolahan di dapur, hingga manajemen armada distribusi.

    "Saat ini kami telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pemilihan bahan, pengolahan, hingga sistem distribusi guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali," tegas Fani. Melalui pembenahan sistemik ini, diharapkan program pemenuhan gizi anak sekolah dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal kegiatan belajar masing-masing institusi pendidikan.

  • Data Kemendikdasmen: Program Makan Bergizi Gratis Kurangi Gangguan Belajar di Indonesia Timur Hingga 14 Persen

    Data Kemendikdasmen: Program Makan Bergizi Gratis Kurangi Gangguan Belajar di Indonesia Timur Hingga 14 Persen

    Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran siswa di sekolah. Berdasarkan evaluasi terbaru dari Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), inisiatif ini efektif menekan gangguan konsentrasi murid yang dipicu oleh rasa lapar.

    Data yang dihimpun melalui kerangka Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH) menunjukkan bahwa sekolah pelaksana program MBG mencatatkan penurunan gangguan belajar sebesar 2,37 poin persentase lebih tinggi dibandingkan sekolah non-penerima. Temuan ini didapat dari survei nasional yang melibatkan 1.203.309 responden murid sepanjang periode Mei hingga Desember 2025.

    Efektivitas program terasa jauh lebih kuat di wilayah Indonesia Timur. Di kawasan tersebut, angka penurunan gangguan belajar akibat lapar mencapai selisih 14,85 poin persentase lebih besar dibandingkan sekolah yang belum mengimplementasikan MBG. Data ini menegaskan peran vital pemberian asupan gizi dalam menghapus kesenjangan akses pendidikan dan menciptakan kesetaraan fokus belajar bagi anak-anak di wilayah terpencil.

    Cakupan Wilayah Penurunan Gangguan Belajar (Poin Persentase)
    Skala Nasional (Rata-rata) 2,37% lebih baik dari sekolah non-MBG
    Indonesia Timur 14,85% lebih baik dari sekolah non-MBG

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa program ini merupakan strategi jangka panjang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemenuhan gizi adalah investasi untuk membentuk generasi emas 2045 yang tangguh secara fisik dan mental.

    "Kita sedang menyiapkan generasi 2045, yakni mereka yang hari ini masih berada di bangku PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan yang masih dalam kandungan, agar tumbuh sehat, cerdas, dan kuat," ujar Abdul Mu'ti dalam pernyataannya.

    Kepala Pusat Penguatan Karakter, Rusprita Putri Utami, menjelaskan bahwa evaluasi ini menggunakan metode systematic sampling untuk memastikan akurasi data. Sekolah pelaksana dipilih secara acak namun dipadankan dengan sekolah kontrol yang memiliki karakteristik serupa, mulai dari jenjang pendidikan hingga jumlah murid.

    Di tingkat satuan pendidikan, perubahan positif turut dilaporkan oleh para pendidik. Kepala SD Negeri 24 Rufei Kota Sorong, Sientje Martentji Ajomi, mengamati bahwa para siswa kini jauh lebih aktif dan bersemangat. Anak-anak dinilai lebih fokus saat menerima pelajaran dan menunjukkan keceriaan sepanjang hari di sekolah.

    Selain aspek nutrisi, program MBG juga membawa misi edukasi karakter. Implementasinya didukung dengan Buku Pedoman Pendidikan Karakter dan Modul Edukasi Gizi guna membiasakan pola hidup bersih, seperti budaya Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Pemerintah memandang pemenuhan gizi di sekolah bukan sekadar mengatasi lapar, melainkan fondasi utama pembangunan kualitas hidup anak bangsa.

  • Masjid Negara IKN Gelar Tarawih Perdana, Kapasitas Tahap Awal Capai 29 Ribu Jemaah

    Masjid Negara IKN Gelar Tarawih Perdana, Kapasitas Tahap Awal Capai 29 Ribu Jemaah

    Pelaksanaan salat tarawih perdana sukses digelar di Masjid Negara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada awal Ramadan 2026. Masjid yang menjadi ikon religi baru di ibu kota tersebut mulai difungsikan untuk ibadah umum setelah melalui tahap persiapan intensif.

    Visual dari ruang utama masjid menunjukkan antusiasme jemaah yang mengisi shaf laki-laki di sisi kanan dan jemaah perempuan di sisi kiri di belakang imam. Interior masjid menonjolkan nuansa elegan dengan perpaduan warna cokelat dan emas, lengkap dengan kaligrafi bertuliskan Allah dan Muhammad yang menghiasi area imam.

    Kesiapan rumah ibadah ini sebelumnya telah dipastikan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi'i saat melakukan peninjauan langsung. "Peninjauan ini kami lakukan untuk memastikan kesiapan masjid, khususnya menjelang rencana pelaksanaan salat tarawih pada awal Ramadan di kawasan IKN," jelas Wamenag.

    Agenda Ramadan di lokasi ini juga akan dihadiri oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar yang dijadwalkan menunaikan salat tarawih sekaligus memberikan tausiyah pada 2 Ramadan 1447 H.

    Secara teknis, Masjid Negara IKN dirancang untuk menampung jemaah dalam skala besar. Efry Biaktama Meliala dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Kalimantan Timur menjelaskan bahwa kapasitas saat ini mencapai 29.000 orang pada tahap awal. Namun, pengembangan ke depan diproyeksikan mampu menampung hingga 60.000 jemaah.

    Selain bangunan utama masjid, terdapat fasilitas pendukung berupa Plaza Ramadan yang berada di kawasan sekitar. Area ini difungsikan untuk menunjang aktivitas masyarakat selama bulan suci, sekaligus menjadi pusat interaksi sosial dan ekonomi bagi penghuni serta pengunjung di kawasan IKN.

  • Menteri Agama Pimpin Tausyiah, Ribuan Jemaah Padati Salat Tarawih Perdana di Masjid Istiqlal

    Menteri Agama Pimpin Tausyiah, Ribuan Jemaah Padati Salat Tarawih Perdana di Masjid Istiqlal

    Ribuan umat Muslim memadati Masjid Istiqlal untuk melaksanakan salat Tarawih perdana pada bulan Ramadan 1447 H, Rabu (18/2/2026) malam. Antusiasme masyarakat terlihat sejak sore hari, di mana area masjid mulai dipenuhi jemaah yang hendak menunaikan salat Magrib berjamaah sebelum berlanjut ke rangkaian ibadah malam.

    Ibadah salat Tarawih di masjid nasional ini dimulai pada pukul 20.34 WIB. Sebelum rangkaian salat dimulai, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan tausyiah di hadapan jemaah. Kehadiran Menag sekaligus membuka secara resmi rangkaian kegiatan ibadah Ramadan di Masjid Istiqlal tahun ini.

    Berdasarkan informasi teknis dari situs resmi Masjid Istiqlal, pelaksanaan salat Tarawih malam ini terdiri dari 20 rakaat yang ditutup dengan 3 rakaat salat Witir. Skema pengimaman dibagi menjadi dua sesi, di mana imam pertama memimpin salat Isya hingga 8 rakaat tarawih awal, sementara imam kedua melanjutkan 12 rakaat tarawih sisa beserta salat Witir.

    Pengaturan saf diatur secara teratur untuk menjaga ketertiban, dengan jemaah laki-laki ditempatkan di sisi utara dan jemaah perempuan di sisi selatan. Meski datang dengan latar belakang berbeda-beda, para jemaah tampak mengikuti seluruh rangkaian prosesi, mulai dari mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an hingga tausyiah, dengan suasana yang tenang dan kondusif.

  • Bantah Isu Penelantaran, Warga Lombok Tengah Klarifikasi Status Mantan Istri Asal Malaysia

    Bantah Isu Penelantaran, Warga Lombok Tengah Klarifikasi Status Mantan Istri Asal Malaysia

    Kabar mengenai dugaan penelantaran terhadap Norida Akmal Ayob (45), seorang Warga Negara (WN) Malaysia, oleh mantan suaminya di Lombok Tengah memicu klarifikasi langsung dari pihak terkait. Badi, mantan suami Norida yang merupakan penduduk Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, secara tegas menepis narasi yang beredar di media sosial tersebut.

    Badi menegaskan bahwa selama 18 tahun masa pernikahan mereka sejak 2005 hingga bercerai pada 2024, dirinya selalu menjalankan kewajiban memberi nafkah. Bahkan, tanggung jawab tersebut diklaim tetap ia tunaikan selama satu tahun delapan bulan pasca-perceraian, selama Norida masih menetap di lingkungan tersebut.

    Klaim mengenai status Norida sebagai tukang sapu serta isu penelantaran belasan tahun disebut Badi sebagai informasi bohong. Menurut penjelasannya, keberadaan Norida di Bumi Gora merupakan hasil kesepakatan bersama untuk membina rumah tangga secara sah dan didukung dengan pemenuhan dokumen kependudukan.

    Guna memastikan legalitas tinggal di Indonesia bersama dua buah hati mereka, Badi mengaku telah memfasilitasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Norida di Kecamatan Jonggat. Langkah ini diambil agar Norida memiliki status kewarganegaraan yang sah setelah menetap di Indonesia.

    "Saya bikinkan KTP supaya dia jadi warga Indonesia. Tapi sudah berarti jadi warga negara Indonesia yang sah waktu dapat KTP," ungkap Badi saat memberikan keterangan pada Rabu (18/2/2026).

    Meskipun ikatan pernikahan yang bermula sejak 2005 itu harus berakhir secara resmi pada tahun 2024, Badi menyatakan bahwa proses perpisahan berlangsung secara kooperatif. Ia kembali menegaskan bahwa segala tudingan miring yang muncul di ruang publik tidak sesuai dengan realitas kehidupan rumah tangga yang mereka jalani selama hampir dua dekade tersebut.