Tag: Berita Viral

  • WNA Ngamuk Saat Tadarus di Gili Trawangan, PBNU Dorong Regulasi Pengeras Suara

    WNA Ngamuk Saat Tadarus di Gili Trawangan, PBNU Dorong Regulasi Pengeras Suara

    Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespons insiden seorang warga negara asing (WNA) yang mengamuk saat kegiatan tadarus Al-Qur'an di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara. Organisasi Islam tersebut mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun regulasi teknis mengenai penggunaan pengeras suara di tempat ibadah guna menjaga harmoni sosial.

    Sekjen PBNU Amin Said menyarankan agar kepala daerah menerbitkan aturan setingkat Peraturan Bupati guna menata aktivitas keagamaan. Menurutnya, penggunaan pengeras suara luar sebaiknya diprioritaskan untuk azan yang memiliki jangkauan luas, sementara aktivitas seperti tadarusan cukup menggunakan pengeras suara dalam masjid atau musala.

    "Kepala daerah berwenang membuat regulasi seperti itu, tentu dengan memperhatikan masukan dari ormas keagamaan dan tokoh agama setempat," ujar Amin Said pada Sabtu (21/2/2026).

    Senada dengan Sekjen, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menekankan pentingnya adab dalam beribadah. Meski tadarus merupakan syiar yang baik, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitar, terutama saat waktu istirahat malam.

    Gus Fahrur menyarankan penggunaan speaker luar dibatasi hanya hingga pukul 22.00 WITA. Ia menegaskan bahwa prinsip utama ibadah tidak boleh merugikan orang lain. "Membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang sangat mulia, namun jika dilakukan dengan cara yang mengganggu ketenangan masyarakat, hukumnya bisa berubah menjadi makruh atau bahkan haram," tegasnya.

    Kronologi Aksi Perusakan di Musala

    Kegaduhan ini bermula dari beredarnya video yang memperlihatkan seorang perempuan bule mendatangi salah satu musala di Gili Trawangan pada malam pertama Ramadan. WNA tersebut memprotes suara tadarusan yang dianggap mengganggu ketenangannya.

    Kepala Dusun Gili Trawangan, Muhammad Husni, mengonfirmasi bahwa perempuan tersebut tidak hanya berteriak, tetapi juga melakukan tindakan anarkis. Ia masuk ke dalam area musala dan merusak perangkat mikrofon yang tengah digunakan warga untuk mengaji. Tindakan tersebut memicu ketegangan di lokasi sebelum akhirnya dilaporkan kepada pihak berwenang.

  • Kemenag Ingatkan Aturan Speaker Masjid Usai Insiden WNA Ngamuk di Gili Trawangan

    Kemenag Ingatkan Aturan Speaker Masjid Usai Insiden WNA Ngamuk di Gili Trawangan

    Kementerian Agama (Kemenag) memberikan respons tegas terkait insiden seorang warga negara asing (WNA) yang melakukan aksi protes terhadap suara tadarus di Dusun Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Melalui Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik, Thobib Al Asyhar, Kemenag mengingatkan bahwa pedoman penggunaan pengeras suara di tempat ibadah telah diatur secara jelas.

    Thobib Al Asyhar menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022. Regulasi ini dirancang untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan di tengah masyarakat, khususnya saat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan.

    Berdasarkan aturan tersebut, terdapat pembagian fungsi yang spesifik antara pengeras suara dalam dan luar. Pengeras suara luar hanya diperuntukkan bagi azan sebagai penanda waktu salat. Sementara itu, untuk aktivitas seperti Salat Tarawih, kajian Ramadan, hingga tadarus Al-Qur'an, pihak masjid dan musala diinstruksikan untuk menggunakan pengeras suara dalam.

    "Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan baik dalam pelaksanaan Salat Tarawih, ceramah/kajian Ramadan, dan tadarrus Al-Qur'an menggunakan Pengeras Suara Dalam," demikian kutipan poin utama dalam SE tersebut yang disampaikan Thobib pada Sabtu (21/2/2026).

    Instruksi ini kembali ditekankan menyusul kejadian pada Kamis (19/2), di mana seorang perempuan WNA terekam kamera berteriak di depan sebuah musala di Gili Trawangan. Kepala Dusun setempat, Muhammad Husni, mengonfirmasi bahwa WNA tersebut merasa terganggu dengan volume suara tadarus.

    Menurut keterangan Husni, WNA tersebut tidak hanya meluapkan amarah, tetapi juga sempat masuk ke area ibadah dan melakukan perusakan terhadap mikrofon yang tengah digunakan warga. Kemenag berharap dengan kepatuhan masyarakat terhadap SE Nomor 05 Tahun 2022, gesekan serupa tidak kembali terulang dan ketertiban bersama tetap terjaga.

  • Bantah Isu Penelantaran, Pria di Lombok Tengah Buka Suara Soal Mantan Istri WN Malaysia

    Bantah Isu Penelantaran, Pria di Lombok Tengah Buka Suara Soal Mantan Istri WN Malaysia

    Seorang warga Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, bernama Badi secara tegas menepis kabar yang menyebut dirinya telah menelantarkan mantan istrinya yang merupakan warga negara Malaysia, Norida Akmal Ayob (45). Isu penelantaran yang diklaim terjadi selama 18 tahun masa pernikahan tersebut disebut Badi sebagai informasi yang tidak benar.

    Badi menegaskan bahwa selama berumah tangga sejak tahun 2005 hingga resmi bercerai pada 2024, dirinya selalu menjalankan kewajiban memberi nafkah. Bahkan, tanggung jawab tersebut tetap ia jalankan selama Norida masih berada di Indonesia pascaperceraian yang terjadi sekitar satu tahun delapan bulan lalu.

    "Selama saya nikah 18 tahun itu nggak pernah saya telantarkan. Jadi, apa pun itu, masalah kabar telantarkan selama 18 tahun, itu bohong," ujar Badi saat memberikan klarifikasi pada Rabu (18/2/2026).

    Terkait status kependudukan Norida, Badi menjelaskan bahwa keputusan mantan istrinya untuk menetap di Lombok diambil atas kesepakatan bersama. Guna melegalkan keberadaan Norida di Bumi Gora, Badi mengaku telah mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Jonggat agar Norida sah menjadi warga negara Indonesia dan bisa mendampingi dirinya serta kedua anak mereka.

    Mengenai kabar yang menyebut Norida bekerja sebagai petugas kebersihan atau tukang sapu, Badi juga memberikan bantahan serupa. Ia menekankan bahwa proses perceraian mereka pada tahun 2024 dilakukan secara baik-baik tanpa ada konflik yang berarti. Badi menggaransi bahwa Norida masuk ke Indonesia melalui jalur sah dan tinggal bersama keluarga dengan dukungan nafkah yang layak selama belasan tahun tersebut.

  • Wacana Parkir Langganan Masuk Tagihan STNK di Makassar, Begini Fakta dan Skema Biayanya

    Wacana Parkir Langganan Masuk Tagihan STNK di Makassar, Begini Fakta dan Skema Biayanya

    Rencana integrasi biaya parkir ke dalam pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Sulawesi Selatan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kebijakan ini merupakan wacana yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar melalui PD Parkir Makassar Raya, dengan target implementasi penuh pada tahun 2027.

    Plt Dirut PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menjelaskan bahwa skema ini dirancang untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Dalam rancangannya, pemilik sepeda motor akan dikenakan tarif parkir tahunan sebesar Rp365.000, sementara untuk mobil dipatok Rp730.000 per tahun. Angka tersebut didasarkan pada perhitungan tarif harian flat, yakni Rp1.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk mobil.

    Melalui sistem prabayar setahun sekali ini, warga tidak perlu lagi membayar parkir secara eceran di setiap lokasi yang dikunjungi. Adi Rasyid Ali mengklaim metode ini jauh lebih hemat dibandingkan sistem konvensional. "Memang rencana kami untuk pengelolaan parkir dalam satu tahun dibayar satu kali. Maksud saya orang tidak perlu lagi singgah sini bayar, singgah sana bayar lagi, akan lebih mahal," ungkapnya.

    Selain efisiensi bagi warga, kebijakan ini diproyeksikan mampu menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pihak PD Parkir Makassar optimis pendapatan bersih bisa melonjak signifikan dari Rp2 miliar menjadi Rp200 miliar, bahkan berpotensi menyentuh angka Rp300 miliar per tahun.

    Program ini juga direncanakan akan menyerap sekitar 3.000 juru parkir (jukir) di Makassar untuk menjadi pegawai resmi. Para jukir tersebut nantinya akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berkisar di angka Rp3 juta per bulan.

    Tahapan Implementasi dan Aspek Legalitas

    Penerapan kebijakan ini tidak dilakukan secara instan karena membutuhkan koordinasi lintas instansi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan pihak Kepolisian. Saat ini, pihak terkait sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) sebagai payung hukum.

    Sesuai peta jalan yang disusun, program parkir langganan akan mulai diperkenalkan pada tahun 2026 sebagai tahap awal sebelum resmi terintegrasi sepenuhnya dengan pembayaran STNK pada 2027. Meski demikian, rencana ini masih menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait beban biaya yang harus dibayarkan sekaligus di muka saat masa perpanjangan pajak kendaraan.

  • Pedagang Dawet di Mojokerto Teror Medsos Usai Bantu Siswi Menyeberang

    Pedagang Dawet di Mojokerto Teror Medsos Usai Bantu Siswi Menyeberang

    Slamet Riyadi (61), penjual dawet di Lapangan Desa Jetis, Mojokerto, mengalami guncangan hebat. Niat tulusnya membantu siswi menyeberang jalan berujung teror di media sosial.

    Ia difitnah melecehkan siswi tersebut, bahkan sejumlah warganet mengancam akan membunuhnya.

    Kamis (5/2/2026) malam menjadi awal teror bagi pria yang tidak memiliki smartphone itu. Ia mengetahui kabar dirinya viral dari cucunya, Danik (24).

    Melalui ponsel sang cucu, Slamet melihat wajahnya viral dengan narasi yang menyudutkan. Trauma yang dialami Slamet begitu hebat.

    Danik menceritakan bagaimana kakeknya pulang lebih awal pada Kamis itu dengan kondisi tidak stabil. Tubuh pria tua itu sampai gemetar hebat.

    “Waktu itu kakek siang sudah pulang, tangannya gemetar, bawa gelas sampai jatuh dan pecah dua. Beliau diam, tidak mau cerita khawatir istrinya kaget karena sakit stroke ringan dan punya sesak napas. Sampai tiga hari tidak jualan karena takut dibunuh,” jelas Danik kepada detikJatim, Selasa (9/2/2026).

    Tuduhan Palsu dan Ancaman Pembunuhan

    Selama lima tahun berjualan, Slamet dikenal peduli dengan anak sekolah. Lapaknya di pinggir jalan raya yang ramai kendaraan besar.

    Ia sering menyeberangkan siswa-siswi SDN setempat demi keselamatan mereka. Namun, tindakan tulus itu disalahartikan.

    Dia difitnah dan diviralkan melalui video tuduhan yang disebar akun bernama Knayas Umak. Akibatnya, Slamet menjadi viral.

    Danik mengungkapkan, teror di media sosial membuat kakeknya ketakutan. Slamet bahkan sampai tidak berani berjualan selama tiga hari.

    “Tidak jualan selama tiga hari karena komentar-komentar di Facebook mau membunuh kakek saya. Kemarin baru (berani) jualan lagi,” ujar Danik.

    Klarifikasi Memulihkan Nama Baik

    Tak ingin nama baik kakeknya hancur, Danik dan empat anak Slamet bergerak cepat. Kamis malam itu, mereka mendatangi rumah orang tua siswi bersangkutan di Kecamatan Jetis.

    Di hadapan ketua RT, kebenaran akhirnya terungkap. Slamet sama sekali tidak melakukan pelecehan seperti yang dituduhkan.

    Keesokan harinya, Jumat (6/2) pagi, ibu dari siswi itu mendatangi lapak Slamet untuk menyampaikan maaf secara langsung.

    “Saat mereka klarifikasi juga ada ibu yang biasa jualan kue di sini. Ibu ini siap menjadi saksi kalau kakek saya memang sering dan tulus menyeberangkan anak-anak pulang sekolah, tidak punya niat apa-apa,” tandas Danik.

    Dampak Media Sosial dalam Kasus Slamet

    Aspek Keterangan
    Pemicu Viral Video berisi tuduhan pelecehan
    Penyebar Akun media sosial 'Knayas Umak'
    Dampak Psikologis Trauma, gemetar, ketakutan
    Dampak Ekonomi Libur berjualan 3 hari
    Pihak yang Terlibat Slamet Riyadi, siswi, Danik (cucu), ibu siswi, Ketua RT, pedagang kue
    Resolusi Klarifikasi dan permintaan maaf