Keberhasilan reformasi birokrasi diukur dari efektivitas anggaran dan kualitas pelayanan publik. Layanan cepat, transparan, dan mudah diakses dinilai menjadi wujud nyata hadirnya negara.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan hal itu. Ia mengatakan, diperlukan komitmen dan kolaborasi semua pemangku kepentingan.
Keterlibatan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat penting. Hal ini disampaikan Rini dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).
"Bapak Presiden juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat," ujar Rini, Senin (9/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rini saat menjadi pembicara. Ia berbicara di Seminar Nasional dan Rakernas Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Universitas Sebelas Maret (UNS).
Menurutnya, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda administratif. Reformasi birokrasi adalah fondasi kekuatan bangsa.
Tujuannya memastikan Indonesia mampu berdiri tegak, berdaulat, berkelanjutan, dan menentukan masa depannya. Peran akademisi dan IAPA sangat strategis.
Akademisi sebagai knowledge community tidak hanya memproduksi gagasan. Mereka juga mendorong praktik reformasi di berbagai sektor pemerintahan.
Keterlibatan aktif akademisi memberi masukan berbasis riset. Mereka juga mengawal kebijakan publik serta membangun ruang kolaborasi.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat ini penting. Ini prasyarat agar crowdsourced governance dalam reformasi birokrasi dapat berjalan efektif.
Rini berharap IAPA terus memperkuat perannya. IAPA diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan ilmu administrasi publik.
Selain itu, IAPA berperan dalam pengawalan reformasi birokrasi di Indonesia.
Akademisi dapat berkontribusi langsung sebagai knowledge producer. Mereka menghasilkan riset berbasis bukti untuk perumusan kebijakan dan inovasi reformasi birokrasi.
Kemudian sebagai policy think tank, memberikan analisis kritis dan rekomendasi kebijakan. Juga policy brief yang objektif dan independen.
Berikut peran strategis akademisi dalam reformasi birokrasi:
| Peran | Kontribusi |
|---|---|
| Knowledge Producer | Menghasilkan riset berbasis bukti untuk kebijakan dan inovasi |
| Policy Think Tank | Memberikan analisis kritis, rekomendasi kebijakan, dan policy brief |
| Human Capital Builder | Mencetak aparatur dan pemimpin masa depan yang adaptif dan berintegritas |
| Innovation & Pilot Lab | Menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik |
| Social Control & Public Discourse | Mendorong budaya kritis, transparansi, dan akuntabilitas |
Rini menambahkan, akademisi dapat menjadi human capital builder. Mereka mencetak aparatur dan pemimpin masa depan adaptif dan berintegritas.
Akademisi juga berperan sebagai innovation and pilot lab. Mereka menjadi ruang uji coba inovasi tata kelola dan digitalisasi layanan publik.
Melalui fungsi social control dan public discourse, mereka mendorong budaya kritis. Ini termasuk transparansi dan akuntabilitas.
"Masa depan tata kelola ditentukan oleh kemampuan membangun kolaborasi lintas sektor dalam ekosistem yang terbuka, terhubung, dan saling menguatkan. Melibatkan pemerintah, swasta, media, komunitas, dan akademisi. Karena itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada penguatan ekosistem kolaboratif sebagai fondasi utama penciptaan nilai publik dan keberlanjutan pembangunan," ucap Rini.
Tantangan Administrasi Publik Masa Kini
Ketua Umum IAPA, Dr. Khairul Muluk, mengatakan tuntutan masyarakat terhadap administrasi publik terus meningkat. Tuntutan ini bahkan melebihi kemampuan administrasi publik itu sendiri.
Ada tantangan terhadap administrasi publik. Ini seperti perubahan dunia yang cepat dan disrupsi di mana-mana.
Kepercayaan publik juga naik dan turun dengan cepat. Tantangan administrasi publik saat ini tidak lagi bersifat teknis semata.
Banyak hal yang dihadapi, seperti kompleksitas kebijakan lintas sektor. Ini juga termasuk koordinasi pusat dan daerah.
Tuntutan masyarakat tidak hanya ingin dilayani. Masyarakat juga ingin didengar bahkan ingin dilibatkan.
Negara tidak bisa berjalan sendirian. Negara memerlukan banyak aktor dan sektor yang akan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat.
Yang tersulit dalam reformasi birokrasi bukan hanya struktur atau perilaku. Yang tersulit adalah budaya.
Budaya reformasi birokrasi akan semakin kuat. Ini jika ekosistem budaya kita lebih kuat.
"IAPA tetap ingin menjadi mitra berfikir pemerintah, menjadi jembatan antara kampus dengan birokrasi. Kampus tidak bisa berdiri sendiri kemudian birokrasi saling melengkapi dengan kampus, dan semoga kami bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara," kata Dr. Khairul Muluk.
