Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan. Menurutnya, IKN adalah peluang emas untuk merancang ulang cara kerja negara, pengambilan keputusan birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto, dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026, mengingatkan pentingnya kekuatan fondasional bangsa. Beliau mengutip Thucydides: "The strong do what they can and the weak suffer what they must", yang berarti hanya bangsa yang kuat yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Birokrasi yang unggul menjadi salah satu syarat utama kelangsungan peradaban sebuah negara.
"Dalam konteks IKN, pesan tersebut menjadi sangat relevan. IKN bukan sekadar memindahkan pusat pemerintahan. IKN adalah kesempatan untuk merancang ulang cara negara bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat," kata Rini dalam keterangannya, Sabtu (14/2/2026).
Rini menyampaikan hal ini saat menjadi pembicara pada Kuliah Umum bagi ASN Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/2/2026). Ia menekankan bahwa IKN bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan, melainkan simbol cara baru negara bekerja. Kualitas birokrasi di IKN akan mencerminkan wajah peradaban baru Indonesia.
Rini menjelaskan bahwa IKN tidak hanya membangun birokrasi yang bekerja secara terpisah, tetapi juga membangun smart governance, yang memungkinkan negara untuk menjadi lebih lincah, terintegrasi, dan hadir.
"Melalui layanan berbagi pakai, baik shared office maupun shared system, kita mendorong efisiensi, kolaborasi, dan percepatan pengambilan keputusan. Dengan demikian, fasilitas pendukung terkelola bersama, sistem digital terintegrasi, dan pola kerja bergerak menuju agile government," ucap Rini.
Integrasi Kawasan dan Layanan Digital Terpadu
Rini menyoroti pengalaman negara lain yang menunjukkan bahwa integrasi kawasan dan layanan digital terpadu adalah kunci efektivitas pemerintahan.
"Di IKN, kita memiliki kesempatan untuk menerapkannya sejak awal, bukan sebagai perbaikan, tetapi sebagai desain dasar. Inilah fondasi smart governance di IKN: terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi hasil," jelasnya.
Berikut adalah tabel yang menggambarkan perbedaan antara birokrasi konvensional dan smart governance yang diusung di IKN:
| Aspek | Birokrasi Konvensional | Smart Governance IKN |
|---|---|---|
| Pola Kerja | Silo, Terpisah-pisah | Terintegrasi, Kolaboratif |
| Pengambilan Keputusan | Lambat, Hierarkis | Cepat, Partisipatif |
| Fokus | Prosedur | Hasil, Dampak |
| Teknologi | Terbatas, Manual | Terintegrasi, Digital |
| Responsivitas | Kurang Adaptif | Adaptif, Responsif |
ASN IKN: Birokrasi Digital Generasi Pertama
Ia menambahkan bahwa IKN lahir di tengah era disrupsi yang didorong oleh digitalisasi dan percepatan Artificial Intelligence (AI). Pelayanan publik dituntut semakin cepat, terintegrasi, dan responsif dalam kondisi ini.
"Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Oleh karena itu, IKN tidak bisa dibangun dengan cara berpikir birokrasi konvensional. ASN IKN harus menjadi birokrasi digital-native pertama di Indonesia, yang adaptif dan siap memimpin perubahan," ujarnya.
"Jika IKN lahir di era disrupsi, maka jawabannya jelas. IKN harus dimulai dari manusianya. Kota yang cerdas hanya bisa dibangun oleh aparatur yang terus belajar dan berkembang. Karena itu, kita perlu menetapkan standar kompetensi digital ASN IKN yang jelas dan terukur, disertai asesmen serta pemetaan yang terintegrasi dalam sistem nasional," pungkasnya.





