Tag: BNN

  • Respons Cepat 24 Jam, BNN Luncurkan Call Center 184 sebagai Layanan Prioritas

    Respons Cepat 24 Jam, BNN Luncurkan Call Center 184 sebagai Layanan Prioritas

    Badan Narkotika Nasional (BNN) RI resmi memperkenalkan layanan Call Center 184 sebagai pusat aduan masyarakat yang beroperasi penuh selama 24 jam. Peresmian fasilitas ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto di kantor BNN, Jakarta Timur, pada Kamis (19/2/2026).

    Kehadiran saluran telepon khusus ini menjadi strategi utama BNN dalam mempercepat respons negara terhadap laporan publik. Komjen Suyudi menegaskan bahwa peluncuran ini bukan sekadar pembaruan fasilitas fisik, melainkan bagian dari transformasi digital strategis untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara responsif.

    "Negara tidak boleh tidur dalam melayani masyarakatnya. Saya menekankan agar pelayanan BNN Call Center 184 ini dapat beroperasi secara optimal dan terus kita update pelayanannya dari waktu ke waktu," ujar Suyudi dalam sambutannya.

    Guna menjamin kualitas layanan, BNN fokus pada peningkatan kapasitas para operator sebagai garda terdepan. Suyudi mewajibkan seluruh petugas pusat panggilan tersebut untuk menguasai materi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) secara komprehensif agar informasi yang diberikan kepada penelepon selalu akurat.

    Aspek kepuasan publik menjadi poin krusial dalam operasional harian Call Center 184. Komjen Suyudi menginstruksikan para petugas agar selalu sigap dalam menangani setiap laporan. Ia tidak menginginkan adanya warga yang merasa kecewa karena mendapatkan respons yang tidak memadai atau informasi yang keliru saat menghubungi nomor darurat tersebut.

  • BNN Waspadai Tren Penyalahgunaan Whip Pink sebagai Narkotika Jenis Baru

    BNN Waspadai Tren Penyalahgunaan Whip Pink sebagai Narkotika Jenis Baru

    Badan Narkotika Nasional (BNN) kini memperketat pengawasan terhadap peredaran Whip Pink atau gas nitrous oxide (N2O) yang kian marak disalahgunakan. Zat yang secara regulasi ditujukan untuk keperluan medis dan industri pangan ini mulai dikategorikan sebagai sarana peredaran narkotika jenis baru karena efek memabukkan yang ditimbulkannya.

    Kepala BNN Suyudi Ario Seto mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tren penggunaan zat ini di kalangan remaja. Berdasarkan temuan di lapangan, Whip Pink dijual secara bebas di sejumlah tempat hiburan malam. Bahkan, ditemukan skema penjualan paket hiburan yang secara khusus menyertakan zat uap tersebut sebagai salah satu item untuk memicu sensasi 'fly' atau euforia sesaat bagi pengunjung.

    Penyalahgunaan gas ini untuk tujuan rekreasional membawa risiko kesehatan yang sangat serius. Suyudi memperingatkan adanya dampak neurologis fatal yang mengancam para pengguna. Selain menciptakan fantasi euforia, penggunaan N2O yang tidak terkendali dapat berujung pada kerusakan saraf permanen hingga risiko kematian.

    Kondisi ini mendorong BNN untuk segera melakukan langkah preventif bersama pemangku kepentingan terkait. Suyudi mendesak perumusan regulasi yang lebih ketat agar peredaran Whip Pink memiliki payung hukum yang jelas, terutama dalam menindak penyimpangan fungsi zat tersebut di lapangan.

    "Pemerintah bertekad memberantas generasi mendatang dari cengkeraman narkoba, terlebih dari bentuk narkoba baru yang berbentuk uap," tegas Suyudi. Ia menekankan pentingnya intervensi cepat agar generasi muda tidak terjebak dalam kecanduan zat uap yang ia istilahkan dapat membuat pengguna berperilaku seperti 'zombie'.

  • Polri Kendala Deteksi Vape Etomidate Akibat Ketiadaan Test Kit

    Polri Kendala Deteksi Vape Etomidate Akibat Ketiadaan Test Kit

    Kepolisian Republik Indonesia menghadapi hambatan besar dalam memberantas penyalahgunaan zat anestesi etomidate yang dicampur ke dalam cairan rokok elektrik atau vape. Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain Harahap, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum tersedia alat uji cepat (test kit) untuk mendeteksi zat tersebut di dalam tubuh manusia.

    Ketiadaan fasilitas pengujian ini membuat aparat penegak hukum hanya bisa memproses hukum terduga pelaku yang tertangkap tangan memiliki barang bukti fisik. Tanpa bukti cairan di tangan, polisi tidak dapat melakukan penelusuran atau tracing terhadap pengguna melalui tes urin.

    "Penindakan sampai hari ini masih tetap berlanjut. Namun masih ada satu persoalan di situ, belum ada lembaga yang mengeluarkan test kit-nya," ujar Zulkarnain dalam diskusi di gedung BNN RI, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2026). Ia menambahkan bahwa tanpa adanya hasil tes urin yang valid, penindakan hukum terhadap mereka yang sudah mengonsumsi zat tersebut tidak dapat dilakukan.

    Guna mengatasi celah regulasi ini, Polri telah bersurat kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permohonan tersebut bertujuan untuk mempermudah perizinan impor bahan baku serta proses produksi alat tes etomidate di dalam negeri oleh lembaga penelitian atau pihak terkait.

    Di saat yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Suyudi Ario Seto menyoroti tren penggunaan vape yang meningkat tajam di tanah air. Merujuk pada data Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021, jumlah pengguna rokok elektrik di Indonesia melonjak hingga 10 kali lipat dalam satu dekade terakhir.

    Data statistik menunjukkan pergeseran angka yang signifikan sebagai berikut:

    Tahun Survei Prevalensi Pengguna Jumlah Estimasi
    2011 0,3 Persen –
    2021 3 Persen 6,6 Juta Orang

    Kenaikan ini menjadi perhatian serius lantaran prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok usia produktif, yakni remaja antara 15 hingga 19 tahun. Suyudi menegaskan bahwa situasi ini semakin diperparah dengan temuan Riset Kesehatan Dasar yang mengonfirmasi peningkatan konsumsi di kalangan generasi muda tersebut.

  • Bahaya ‘Whip Pink’ Mengintai Remaja, BNN Desak Regulasi Ketat Gas N2O

    Bahaya ‘Whip Pink’ Mengintai Remaja, BNN Desak Regulasi Ketat Gas N2O

    Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti tren mengkhawatirkan penyalahgunaan gas dinitrogen oksida (N2O) atau yang populer disebut 'Whip Pink' di kalangan generasi muda. Zat yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan medis sebagai anestesi maupun bahan tambahan pangan ini, kini justru beredar luas di tempat-tempat hiburan tanpa pengawasan yang memadai.

    Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, mengungkapkan kekhawatirannya atas temuan paket penjualan Whip Pink yang dijajakan secara bebas sebagai fasilitas rekreasi di lokasi hiburan. Praktik ini dinilai sangat berisiko karena penggunaan N2O di luar prosedur medis bertujuan untuk mengejar efek euforia atau sensasi 'fly' sesaat.

    "Bahkan yang lebih memprihatinkannya, Whip Pink ini dijual bebas di dalam tempat-tempat hiburan. Ada yang sistem paket, jadi masuk, dikasih whipping. Itu gila, sampai seperti itu," ujar Suyudi dalam pembukaan diskusi terfokus (FGD) terkait regulasi rokok elektronik dan pembatasan N2O di Gedung BNN RI, Jakarta Timur, Rabu (18/2/2026).

    Secara teknis, N2O umum digunakan dalam industri kuliner untuk meracik kopi atau makanan. Namun, jika dihirup secara ilegal untuk tujuan rekreasional, zat ini dapat memicu dampak neurologis yang fatal. Suyudi menegaskan bahwa efek sampingnya tidak sebatas memberikan sensasi tawa atau fantasi, melainkan dapat merusak kesehatan saraf hingga menyebabkan kematian.

    Merespons fenomena tersebut, BNN mendesak adanya langkah kolaboratif dari seluruh elemen pemerintah untuk segera merumuskan regulasi yang ketat. Payung hukum yang jelas diperlukan untuk membatasi distribusi Whip Pink agar tidak keluar dari peruntukan aslinya serta memberikan dasar penindakan bagi pelanggar di lapangan.

    Eks Kapolda Banten tersebut menekankan pentingnya proteksi terhadap generasi mendatang dari ancaman narkoba yang berkamuflase dalam bentuk uap. Menurutnya, pengendalian ini adalah bagian dari upaya menjaga peradaban bangsa agar tidak melahirkan generasi yang kehilangan kesadaran akibat ketergantungan zat berbahaya.

  • Waspada Kandungan Narkotika dalam Liquid Vape, BNN Desak Regulasi Ketat

    Waspada Kandungan Narkotika dalam Liquid Vape, BNN Desak Regulasi Ketat

    Badan Narkotika Nasional (BNN) RI mengeluarkan peringatan keras terkait keamanan penggunaan rokok elektrik atau vape di Indonesia. Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengungkapkan adanya temuan zat berbahaya, termasuk narkotika golongan 1 dan 2, yang disusupkan ke dalam cairan atau liquid vape yang beredar di masyarakat.

    Berdasarkan hasil uji Laboratorium Narkotika BNN terhadap 341 sampel liquid, petugas menemukan fakta yang mengkhawatirkan. Sebanyak 11 sampel terdeteksi mengandung ganja sintetis (kanabinoid), satu sampel positif mengandung sabu atau metamfetamin, dan 23 sampel lainnya berisi zat etomidate. Penemuan ini diperkuat dengan pengungkapan laboratorium ilegal (clandestine laboratory) di sebuah apartemen di Jakarta yang memproduksi liquid etomidate untuk cartridge vape.

    Suyudi menegaskan bahwa cairan-cairan tersebut dirancang untuk merusak sistem saraf pusat. Ia juga membantah anggapan bahwa vape merupakan metode alternatif untuk berhenti merokok. "Klaim tersebut hanyalah ilusi yang tidak terbukti secara ilmiah. Sebaliknya, vape justru menjadi pintu masuk baru bagi ketergantungan zat adiktif lainnya," ujar Suyudi dalam Focus Group Discussion di Jakarta Timur baru-baru ini.

    Data Global Adult Tobacco Survey (GATS) 2021 menunjukkan lonjakan signifikan jumlah pengguna rokok elektrik di tanah air. Dalam satu dekade (2011-2021), prevalensi pengguna vape naik hingga 10 kali lipat, dari 0,3 persen menjadi 3 persen. Saat ini, tercatat sekitar 6,6 juta penduduk usia 15 tahun ke atas telah mengonsumsi produk tersebut.

    Kekhawatiran semakin mendalam karena pertumbuhan tertinggi terjadi pada segmen remaja usia 15-19 tahun. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 2024 bahkan telah mengategorikan fenomena ini sebagai pandemi perilaku yang mengancam kesehatan masyarakat secara global. Selain risiko narkotika, liquid vape pada umumnya mengandung zat berisiko tinggi bagi paru-paru seperti nikotin, propilen glikol, gliserin, dan perasa kimia.

    Melihat kondisi yang kian mendesak, BNN mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan regulasi yang lebih tegas. Suyudi mencontohkan langkah Singapura yang telah melarang total penggunaan vape. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi pasar bagi produk-produk yang telah dilarang di negara tetangga demi melindungi generasi muda dari ancaman zat adiktif.