Di tengah harapan jutaan pengemudi ojek online (ojol) terkait kepastian Bonus Hari Raya (BHR) 2026, pelaku industri mulai memberikan tanggapan. Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) menyatakan kesiapan mengikuti aturan pemerintah, tetapi menekankan perlunya mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing perusahaan dalam kebijakan yang sedang dirancang.
Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, menyatakan bahwa industri siap menerapkan aturan BHR yang akan tertuang dalam Surat Edaran (SE). Meski begitu, ia berharap pemerintah bersedia membuka dialog seluas mungkin selama proses penyusunan kebijakan tersebut.
“Harapan kami dari Modantara untuk tahun ini pemerintah bisa lebih bijaksana dan juga membuka ruang dialog yang seluas-luasnya dalam menyusun kebijakan terkait dengan bonus hari raya untuk mitra pengemudi di sektor mobilitas dan pengantaran digital di Indonesia dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi perusahaan yang berbeda-beda,” kata Agung dalam konferensi pers yang diselenggarakan KADIN, Jumat (27/2/2026), dikutip dari Antara.
Agung menjelaskan bahwa BHR pada dasarnya bersifat sukarela dan dirancang oleh masing-masing aplikator. Karena itu, potensi perbedaan besaran BHR antar perusahaan bisa terjadi, disesuaikan dengan kondisi finansial dan kebijakan internal.
“Bonus Hari Raya ini sifatnya voluntary. Pemberian BHR atau program terkait adalah bagian dari itikad baik perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan mitranya,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memahami perbedaan kemampuan antar perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memberikan dukungan tambahan kepada mitra pengemudi menjelang Lebaran. Modantara juga menegaskan bahwa dukungan bagi kesejahteraan mitra tidak terbatas pada pemberian BHR saja.

