Denpasar menghadapi tantangan besar dalam penanganan bencana. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali untuk tahun 2026 mengalami pemotongan signifikan. Alokasi dana yang disetujui hanya Rp24,8 miliar, jauh dari kebutuhan sebelumnya.
Jumlah ini turun Rp8,9 miliar dibandingkan anggaran bencana tahun 2025 yang mencapai Rp33,7 miliar. Penurunan ini memaksa BPBD Bali untuk memutar otak dalam menyiasati keterbatasan dana.
Kepala Pelaksana BPBD Bali, I Gede Agung Teja Budsana Yadnya, menjelaskan bahwa awalnya usulan anggaran bencana untuk tahun 2026 mencapai Rp35 miliar. Namun, kebijakan penyesuaian fiskal daerah berujung pada pengurangan anggaran.
“Memang terdapat selisih sekitar Rp11 miliar dari usulan Renstra (Rencana Strategis) yang awal kami ajukan. Namun, ini merupakan kebijakan yang harus kami sesuaikan,” terang Teja, Senin (9/1/2026).
Tidak Ada Program Prioritas Dihapus
Meskipun anggaran merosot tajam, Teja menegaskan bahwa tidak ada program prioritas penanggulangan bencana yang dihapus. Penyesuaian dilakukan melalui strategi yang lebih efisien.
“Tidak ada program yang kami hapus. Penyesuaian dilakukan melalui penurunan target kegiatan dan efisiensi anggaran di beberapa program,” ujar Kalaksa BPBD Bali yang belum lama menjabat itu.
Berikut adalah perbandingan anggaran bencana BPBD Bali:
| Tahun | Anggaran Disetujui | Perubahan |
|---|---|---|
| 2025 | Rp33,7 Miliar | – |
| 2026 | Rp24,8 Miliar | Menurun Rp8,9 Miliar |
Strategi Hadapi Keterbatasan Anggaran
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, BPBD Bali akan mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor. Langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan sumber daya yang ada.
“Kami akan memperkuat kerja sama dengan BPBD kabupaten/kota, sektor swasta, NGO, serta instansi pendukung lainnya,” katanya.
Upaya mitigasi memang berpotensi kurang optimal akibat anggaran terbatas. Namun, BPBD Bali tetap berupaya maksimal. “Untuk kegiatan mitigasi memang ada potensi kurang optimal karena anggaran terbatas, tetapi kami tetap berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada,” sambung dia.
Pendanaan Alternatif untuk Kedaruratan
Dalam penanganan kondisi darurat, BPBD Bali mengandalkan alternatif pendanaan lainnya. Ini memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga meski anggaran utama berkurang.
“Untuk kondisi darurat, kami masih bisa memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari APBN maupun Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN,” tandasnya.
