Tag: BPJS PBI JK

  • Dinkes Jateng Umumkan 1,6 Juta Peserta BPJS PBI-JK Dinonaktifkan Mulai 2026

    Dinkes Jateng Umumkan 1,6 Juta Peserta BPJS PBI-JK Dinonaktifkan Mulai 2026

    Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan penonaktifan 1,6 juta warga dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mulai tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jateng menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien terdampak keputusan ini.

    Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa total peserta PBI-JK di Jateng mencapai 14,2 juta. Penonaktifan ini berdampak pada pasien kronis seperti hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.

    Yunita menegaskan pelayanan kesehatan akan tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis. Pemerintah memprioritaskan hak masyarakat untuk layanan kesehatan, terlepas dari kendala administratif.

    "Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," kata Yunita, Selasa (10/2/2026).

    Ia mengimbau bupati dan wali kota memastikan Dinkes di wilayahnya berkoordinasi lintas sektor. Koordinasi melibatkan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

    "Koordinasi ini penting untuk memastikan jaminan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, serta penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi berlangsung," jelasnya.

    BPJS Diminta Jamin Pembiayaan

    Pemprov Jateng juga meminta BPJS Jateng mengimbau cabang BPJS agar menjamin pembiayaan layanan kesehatan. Hal ini dilakukan sembari menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI-JK.

    "Pengawasan dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif," jelasnya.

    Verifikasi Data Kemensos Jadi Dasar Penonaktifan

    Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VI, Yessi Kumalasari, membenarkan penonaktifan 1,6 juta peserta PBI-JK di Jateng. Tiga daerah terdampak tertinggi adalah Kabupaten Brebes, Kota Semarang, dan Kabupaten Pemalang.

    Daftar Wilayah Terdampak Penonaktifan BPJS PBI-JK Terbanyak di Jateng
    Kabupaten/Kota Jumlah Jiwa Terdampak
    Kabupaten Brebes 100.552
    Kota Semarang 98.545
    Kabupaten Pemalang 83.746

    Yessi menjelaskan, mutasi data PBI JKN dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Sosial (Kemensos). Peserta PBI-JK yang sebelumnya mendapat layanan meski masuk desil 6-10 kini dinonaktifkan.

    "Peserta yang masih dianggap layak untuk mendapatkan bantuan yaitu dari desil 1-5 dan secara berkala, nanti bertahap desil 6-10 akan dibersihkan," tuturnya.

    Opsi Bagi Peserta Terdampak

    BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan fasilitas kesehatan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan. Ada beberapa opsi bagi masyarakat terdampak.

    "Pertama kembali menjadi peserta PBI-JK, cukup koordinasi dengan Dinas Sosial, ada surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan, kemudian ada format dari Dinas Sosial yang harus diisi," terangnya.

    Proses verifikasi dan validasi di Pusdatin terkadang tidak cepat. Jika layanan tidak dapat ditunda, peserta dapat beralih menjadi peserta mandiri.

    "Apabila memang tidak memungkinkan menunda layanan, ada opsi kedua untuk diaktifkan kepesertaannya yaitu menjadi peserta mandiri," ucap Yessi.

    Pendaftaran bisa dilakukan di kantor BPJS Kesehatan atau via WhatsApp di nomor 08118-165-165 (24 jam).

    Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah Daerah

    Jika tidak mampu membayar iuran mandiri, di Jawa Tengah ada opsi pembiayaan dari anggaran pemerintah kabupaten/kota. Saat ini, 17 kabupaten/kota di Jateng berstatus non-cut off.

    "Artinya kalau sudah didaftarkan 1×24 jam melalui pemerintah daerah, bisa langsung aktif di kemudian hari haknya di kelas 3 dan itu bisa terus dimanfaatkan sampai proses verifikasi dan validasi berikutnya," jelas Yessi.

    Namun, 18 kabupaten/kota masih berstatus cut-off, sehingga pendaftaran baru aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. Hal ini tidak ideal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan segera.

    Hingga Selasa (9/2/2026), pukul 02.30 WIB, total usulan reaktivasi dari Dinas Sosial yang masuk ke BPJS Kesehatan mencapai 19 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 17 ribu jiwa berhasil direaktivasi.

    "Kami dari BPJS Kesehatan berupaya berkomitmen kalau sudah ada data feedback dari Pusdatin masuk ke BPJS Kesehatan, akan kita aktivasi 1×24 jam. Karena kita paham yang diaktivasi itu masyarakat yang butuh layanan," tambahnya.

  • Klaten Nonaktifkan 52.376 Peserta BPJS PBI JK, Ini Alasannya

    Klaten Nonaktifkan 52.376 Peserta BPJS PBI JK, Ini Alasannya

    Sebanyak 52.376 peserta BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) di Klaten dinonaktifkan. Pencoretan ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

    Penonaktifan tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Kebijakan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Februari 2026.

    "Penonaktifan PBI JK oleh Kementerian Sosial RI Berdasarkan SK Kemensos RI Nomor 3 / HUK / 2026 per tanggal 1 Pebruari 2026 sejumlah 52.376 orang," kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Pemkab Klaten, Puspo Enggar Hastuti, Senin (9/2/2026).

    Puspo menjelaskan, penonaktifan ini disebabkan adanya penyesuaian pengelompokan atau desil. Hal ini tertuang dalam surat resmi Kemensos.

    Penyesuaian kepesertaan PBI JK ini dijelaskan melalui surat Kementerian Sosial bernomor 478/1/DI.00/2/2026. Surat tertanggal 4 Februari 2026 tersebut menjelaskan perihal Penyesuaian Kepesertaan PBI JK Desil kesejahteraan.

    "Dikarenakan Desil 0 serta desil 6-10 sudah digantikan oleh kepesertaan PBI JK masyarakat desil 1-5 dengan kuota masing-masing kabupaten/kota hasil pemeringkatan data kesejahteraan," terang Puspo.

    Hal ini berarti ada perubahan kategori penerima bantuan. Masyarakat yang sebelumnya masuk desil 0 dan 6-10 kini digantikan oleh desil 1-5.

    Meskipun kepesertaan telah dinonaktifkan, masyarakat yang membutuhkan tetap bisa melakukan aktivasi ulang. Proses reaktivasi dapat dilakukan di Dinas Sosial dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

    Syarat dan Prosedur Reaktivasi

    Reaktivasi difokuskan bagi masyarakat dengan kategori penyakit kronis dan darurat. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

    "Kategorinya penyakit kronis l dan katastropik atau kondisi darurat medis yang membahayakan keselamatan jiwa. Selama kategori masyarakat miskin atau rentan miskin," lanjut Puspo.

    Masyarakat yang ingin melakukan reaktivasi harus memenuhi beberapa persyaratan. Dokumen-dokumen ini penting untuk diverifikasi.

    "Dengan syarat-syarat pertama, membawa surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa, surat keterangan kontrol atau surat keterangan dari Faskes, fotokopi KK," imbuhnya.

    Berikut adalah beberapa persyaratan reaktivasi PBI JK di Klaten:

    Persyaratan Keterangan
    Surat Keterangan Tidak Mampu Dari pemerintah desa
    Surat Keterangan Kontrol/Faskes Untuk penyakit kronis atau kondisi darurat
    Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Sebagai identitas keluarga

    Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Pemkab Klaten, Sri Purwanto, menyatakan MPP telah melayani reaktivasi. Pelayanan dimulai sejak Senin pekan lalu.

    "Setiap hari kita batasi 200 orang, itu saja warga ambil nomor hari ini untuk antrean besok. Pokoknya kita layani 200 itu sampai selesai," papar Sri Purwanto, Senin (9/2/2026).

    Purwanto menegaskan, prioritas diberikan kepada penderita penyakit kronis dan kondisi darurat. Masyarakat diimbau untuk melengkapi semua syarat.

    "Syarat-syarat dilengkapi dan untuk sabar karena secara online, apalagi kita juga melayani layanan lainnya," jelas Sri Purwanto.

    Jadwal Layanan Reaktivasi PBI JK Klaten

    Masyarakat dapat melakukan reaktivasi sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lokasi dan jam operasional perlu diperhatikan.

    Lokasi Hari Waktu
    MPP (Mall Pelayanan Publik) Selasa dan Kamis 08.00 – 15.00 WIB
    Kantor DISSOSP3APPKB Senin dan Rabu 08.00 – 15.00 WIB
    Kantor DISSOSP3APPKB Jumat 08.00 – 11.00 WIB
  • BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    BPJS Kesehatan Bandung Aktifkan Kembali 8.394 Peserta PBI JK Setelah Pemutakhiran Data

    Lini masa diwarnai kabar penonaktifan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). BPJS Kesehatan mengklarifikasi bahwa penonaktifan ini bagian dari pemutakhiran data berkala.

    Hingga 7 Februari 2026, Kementerian Sosial (Kemensos) RI mencatat 8.394 peserta PBI JK yang sempat dinonaktifkan telah diaktifkan kembali. Masyarakat perlu memahami cara cek status dan langkah aktivasi ulang jika BPJS PBI JK terdampak.

    BPJS Kesehatan PBI JK adalah program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. Iuran ditanggung pemerintah pusat atau daerah, sehingga peserta tidak perlu membayar biaya bulanan. Peserta PBI JK otomatis mendapatkan fasilitas rawat inap kelas 3.

    Berbeda dengan peserta Non-PBI yang membayar iuran mandiri atau melalui potongan gaji. Mereka dapat memilih kelas perawatan sesuai kemampuan, mulai kelas 1 hingga kelas 2. Program ini memastikan akses layanan kesehatan bagi kelompok rentan.

    Alasan Penonaktifan BPJS PBI JK

    BPJS Kesehatan menyatakan penonaktifan kepesertaan PBI JK bukan acak. Proses ini terjadi karena pemutakhiran dan penyesuaian data peserta secara berkala. Hal ini untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjelaskan, kebijakan penonaktifan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026. Regulasi ini berlaku mulai 1 Februari 2026.

    Pencabutan status dilakukan agar kuota kepesertaan dapat digantikan peserta baru sesuai data Kemensos. Rizzky memastikan jumlah total peserta PBI JK tetap sama dengan bulan sebelumnya.

    “Jadi, secara jumlah total peserta PBI JK sama dengan jumlah peserta PBI JK pada bulan sebelumnya. Pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran,” ungkap Rizzky, Selasa (10/2/2026).

    Ia menambahkan, peserta BPJS PBI JK yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika memenuhi kriteria.

    Metode Cek Status Kepesertaan BPJS PBI JK

    Peserta dapat mengecek status kepesertaan melalui beberapa layanan resmi. Ini termasuk Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), BPJS Kesehatan Care Center 165, aplikasi Mobile JKN, atau kunjungan langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat.

    Cek Status Via Aplikasi Mobile JKN

    Berikut langkah-langkah untuk mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN:

    1. Unduh dan buka aplikasi Mobile JKN di Play Store atau App Store.
    2. Login menggunakan NIK dan kata sandi yang sudah terdaftar.
    3. Periksa bagian atas profil peserta pada halaman utama.
    4. Jika status aktif, akan muncul keterangan