Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mengumumkan penonaktifan 1,6 juta warga dari kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mulai tahun 2026. Pemerintah Provinsi Jateng menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien terdampak keputusan ini.
Kepala Dinkes Jateng, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan bahwa total peserta PBI-JK di Jateng mencapai 14,2 juta. Penonaktifan ini berdampak pada pasien kronis seperti hemodialisa, kemoterapi, dan thalasemia yang membutuhkan perawatan berkelanjutan.
Yunita menegaskan pelayanan kesehatan akan tetap berjalan, terutama bagi pasien penyakit kronis. Pemerintah memprioritaskan hak masyarakat untuk layanan kesehatan, terlepas dari kendala administratif.
"Pemprov Jawa Tengah memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Tidak boleh ada penolakan pasien, terutama bagi mereka yang sedang menjalani terapi rutin dan berisiko tinggi jika pengobatan terhenti," kata Yunita, Selasa (10/2/2026).
Ia mengimbau bupati dan wali kota memastikan Dinkes di wilayahnya berkoordinasi lintas sektor. Koordinasi melibatkan Dinas Sosial, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
"Koordinasi ini penting untuk memastikan jaminan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi pasien hemodialisa, thalasemia, kemoterapi, serta penyakit kronis lainnya tetap terpenuhi selama proses penanganan administrasi berlangsung," jelasnya.
BPJS Diminta Jamin Pembiayaan
Pemprov Jateng juga meminta BPJS Jateng mengimbau cabang BPJS agar menjamin pembiayaan layanan kesehatan. Hal ini dilakukan sembari menunggu proses reaktivasi kepesertaan PBI-JK.
"Pengawasan dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar tidak ada masyarakat yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan administratif," jelasnya.
Verifikasi Data Kemensos Jadi Dasar Penonaktifan
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah VI, Yessi Kumalasari, membenarkan penonaktifan 1,6 juta peserta PBI-JK di Jateng. Tiga daerah terdampak tertinggi adalah Kabupaten Brebes, Kota Semarang, dan Kabupaten Pemalang.
| Kabupaten/Kota | Jumlah Jiwa Terdampak |
|---|---|
| Kabupaten Brebes | 100.552 |
| Kota Semarang | 98.545 |
| Kabupaten Pemalang | 83.746 |
Yessi menjelaskan, mutasi data PBI JKN dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Sosial (Kemensos). Peserta PBI-JK yang sebelumnya mendapat layanan meski masuk desil 6-10 kini dinonaktifkan.
"Peserta yang masih dianggap layak untuk mendapatkan bantuan yaitu dari desil 1-5 dan secara berkala, nanti bertahap desil 6-10 akan dibersihkan," tuturnya.
Opsi Bagi Peserta Terdampak
BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan fasilitas kesehatan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan. Ada beberapa opsi bagi masyarakat terdampak.
"Pertama kembali menjadi peserta PBI-JK, cukup koordinasi dengan Dinas Sosial, ada surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan, kemudian ada format dari Dinas Sosial yang harus diisi," terangnya.
Proses verifikasi dan validasi di Pusdatin terkadang tidak cepat. Jika layanan tidak dapat ditunda, peserta dapat beralih menjadi peserta mandiri.
"Apabila memang tidak memungkinkan menunda layanan, ada opsi kedua untuk diaktifkan kepesertaannya yaitu menjadi peserta mandiri," ucap Yessi.
Pendaftaran bisa dilakukan di kantor BPJS Kesehatan atau via WhatsApp di nomor 08118-165-165 (24 jam).
Dukungan Pembiayaan dari Pemerintah Daerah
Jika tidak mampu membayar iuran mandiri, di Jawa Tengah ada opsi pembiayaan dari anggaran pemerintah kabupaten/kota. Saat ini, 17 kabupaten/kota di Jateng berstatus non-cut off.
"Artinya kalau sudah didaftarkan 1×24 jam melalui pemerintah daerah, bisa langsung aktif di kemudian hari haknya di kelas 3 dan itu bisa terus dimanfaatkan sampai proses verifikasi dan validasi berikutnya," jelas Yessi.
Namun, 18 kabupaten/kota masih berstatus cut-off, sehingga pendaftaran baru aktif pada tanggal 1 bulan berikutnya. Hal ini tidak ideal bagi masyarakat yang membutuhkan layanan segera.
Hingga Selasa (9/2/2026), pukul 02.30 WIB, total usulan reaktivasi dari Dinas Sosial yang masuk ke BPJS Kesehatan mencapai 19 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, 17 ribu jiwa berhasil direaktivasi.
"Kami dari BPJS Kesehatan berupaya berkomitmen kalau sudah ada data feedback dari Pusdatin masuk ke BPJS Kesehatan, akan kita aktivasi 1×24 jam. Karena kita paham yang diaktivasi itu masyarakat yang butuh layanan," tambahnya.


