Tag: BPK Jatim

  • BPK Jatim Dianggap Tak Bertaji Lindungi Cagar Budaya Eks Asrama VOC Gresik

    BPK Jatim Dianggap Tak Bertaji Lindungi Cagar Budaya Eks Asrama VOC Gresik

    Gresik – Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur menuai kritik pedas. Lembaga ini dinilai tidak memiliki nyali untuk melindungi bangunan cagar budaya. Hal ini terkait pembongkaran eks Asrama Pos Dagang VOC di Gresik.

    Pembongkaran itu dilakukan tanpa izin. Hingga kini, belum ada langkah tegas penegakan Undang-Undang Cagar Budaya. Kasus ini mencuat setelah bangunan bersejarah tersebut diratakan dengan tanah.

    Dalam penyelesaian kasus ini, BPK XI Jatim dua kali menghadiri audiensi bersama pemerintah daerah. Namun, kehadiran mereka tidak dibarengi sikap tegas terkait penegakan hukum. Sikap tersebut terlihat saat peninjauan lokasi.

    Mereka menilai persoalan penegakan hukum bukan kewenangannya. "Itu bukan wewenang saya untuk menjelaskan terkait penegakan Undang-Undang cagar budaya," ujar Pamong Budaya BPK XI Jatim, Riski Susantini, Rabu (11/2/2026).

    Riski menjelaskan, BPK XI Jatim hadir karena diundang dinas terkait. Audiensi tersebut difasilitasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik.

    Peran BPK XI Jatim dalam audiensi terbatas pada pembentukan tim kajian. Tim ini akan meninjau ulang bangunan eks Asrama VOC. "(Kehadiran kami) hanya untuk pembentukan tim kajian, bukan soal penegakan Undang-Undang cagar budaya," katanya.

    Tim kajian akan menelusuri bentuk, struktur, dan karakter asli bangunan. Hasilnya menjadi dasar rencana pembangunan ulang. Kajian ini acuan sebelum pemerintah mengambil keputusan. BPK XI Jatim juga hanya observasi kondisi bangunan.

    Dalam penjelasannya, Riski menyoroti pentingnya perawatan bangunan bersejarah. "Kondisi seperti ini seharusnya ada pemeliharaan. Sayang kalau bangunan bersejarah dibiarkan terbengkalai sehingga kerusakannya semakin parah," katanya.

    Tindakan dan Kewenangan BPK XI Jatim

    Hingga kini, BPK XI Jatim belum memberikan sikap resmi mengenai rencana pembangunan ulang. Lembaga tersebut masih menunggu hasil kajian. "Nanti dari hasil kajian akan dilihat semuanya, termasuk materialnya, apakah ada yang baru dan sebagainya," ucap Riski.

    Berikut adalah perbandingan peran dan tindakan BPK XI Jatim:

    Aspek Tindakan BPK XI Jatim Komentar/Tanggapan
    Penegakan Hukum Tidak ada tindakan tegas "Bukan wewenang saya untuk menjelaskan"
    Kehadiran Audiensi Diundang oleh Disparekrafbudpora Fokus pada pembentukan tim kajian
    Tim Kajian Menelusuri bentuk, struktur, karakter bangunan Dasar rencana pembangunan ulang
    Observasi Lokasi Meninjau bangunan hancur Menyoroti pentingnya pemeliharaan
    Sikap Resmi Pembangunan Menunggu hasil kajian Akan melihat hasil kajian secara menyeluruh

    Penegakan Undang-Undang perlindungan cagar budaya atas kasus pembongkaran eks Asrama VOC masih menggantung. Ketua BPK XI Jatim, Endah Budi Heryani, belum memberikan pernyataan resmi.

    Sementara itu, Pemkab Gresik telah menyepakati pembangunan ulang. Proyek ini akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Pos Properti. Pemkab Gresik masih menunggu sikap dan kewenangan BPK XI Jatim terkait langkah penegakan hukum pembongkaran tanpa izin tersebut.