Tag: BPK

  • Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa BPK Terkait Korupsi Kuota Haji di Jakarta

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa BPK Terkait Korupsi Kuota Haji di Jakarta

    Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024.

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut fokus pada penghitungan kerugian negara. Proses ini merupakan bagian dari upaya finalisasi perhitungan.

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap Yaqut terkait penghitungan kerugian keuangan negara. Auditor BPK telah berkoordinasi dengan penyidik KPK dalam proses ini.

    "Jadi pemeriksaan terhadap tersangka sodara YCQ itu berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan sudah dikoordinasikan juga dengan rekan-rekan penyidik KPK," kata Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung KPK, Kamis (12/2/2026).

    Budi menambahkan, pemeriksaan saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan di BPK. Ini merupakan prosedur yang dimungkinkan.

    "Jadi memang dalam pemeriksaan seorang saksi untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara dimungkinkan untuk dilakukan di BPK," lanjutnya.

    Pemeriksaan oleh BPK juga mencakup Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) lainnya. Sejumlah PIHK tersebut telah diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

    "Ini juga kami lakukan untuk pemeriksaan terhadap PIHK-PIHK lainnya. BPK juga sebelumnya melakukan pemeriksaan kepada sejumlah PIHK pendalaman soal penghitungan kerugian keuangan negara," ujarnya.

    Finalisasi Perhitungan Kerugian Negara

    Budi Prasetyo menyampaikan, pemeriksaan Yaqut oleh BPK adalah bagian dari proses finalisasi. Ini untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji.

    "Nah kami meyakini juga ini bagian dari proses finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara kuota haji ini. Jadi kita sama-sama tunggu nanti hasil akhir dari BPK dalam penghitungan KN ini," imbuhnya.

    Sebelumnya, Yaqut diperiksa BPK terkait kasus korupsi kuota haji. Pemeriksaan ini dilaksanakan di kantor BPK, Jakarta.

    Klarifikasi Kuasa Hukum

    Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa pemanggilan hari ini adalah respons atas surat yang mereka sampaikan sebelumnya. Pihak Yaqut ingin klarifikasi langsung.

    "Pemanggilan yang dilakukan hari ini sebagai respons atas surat yang telah kami sampaikan sebelumnya," ujar Mellisa dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (11/2).

    Melissa menyatakan bahwa mereka mengajukan permohonan agar klarifikasi dilakukan langsung oleh BPK RI. Ini demi menjaga independensi dan kejelasan posisi pemeriksaan.

    "Demi menjaga independensi dan kejelasan posisi pemeriksaan BPK, kami mengajukan permohonan secara resmi agar proses klarifikasi dilakukan langsung melalui pemanggilan BPK RI, sebagaimana juga diberlakukan terhadap pihak-pihak lainnya," sambungnya.

    Berikut rincian proses pemeriksaan yang dilakukan:

    Aspek Pemeriksaan Keterangan
    Lokasi Pemeriksaan Kantor BPK
    Tujuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
    Pihak yang Memeriksa Auditor BPK
    Keterlibatan KPK Koordinasi dengan penyidik
    Tindakan Yaqut Memberikan keterangan tambahan, klarifikasi, dan konfrontasi

    Mellisa menjelaskan bahwa Yaqut memberikan keterangan tambahan kepada auditor BPK. Ini termasuk menyampaikan klarifikasi dan konfrontasi atas pemeriksaan sebelumnya.

    "Pemanggilan hari ini menjadi penting karena memberikan ruang bagi kami untuk menyampaikan penjelasan tambahan, klarifikasi, serta konfrontasi atas materi pemeriksaan sebelumnya secara langsung kepada tim pemeriksa BPK RI," kata dia.

    Ia berharap seluruh keterangan yang disampaikan dapat memberikan informasi yang diperlukan. Keterangan ini akan membantu proses penghitungan kerugian negara atas kebijakan kuota haji 2024.

    Mellisa juga memastikan bahwa Yaqut tetap kooperatif dalam seluruh proses pemeriksaan.

  • Pemkot Mataram Percepat Penataan Ratusan Aset Daerah

    Pemkot Mataram Percepat Penataan Ratusan Aset Daerah

    Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tengah gencar menata aset daerah, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Langkah ini diambil menyusul instruksi langsung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menertibkan seluruh aset.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menjelaskan penataan aset dilakukan bertahap. Penertiban kendaraan dinas sebagai aset bergerak telah rampung, disusul pembenahan lahan yang belum bersertifikat.

    Alwan Basri memastikan semua aset sedang dalam proses perapian. Ini meliputi kendaraan roda dua dan sertifikasi tanah aset.

    "Semua sedang kami rapikan, semua aset. Aset bergerak dan aset tidak bergerak kami rapikan. Kendaraan roda dua kami tertibkan. Kemudian sertifikat tanah aset sudah kita lakukan dengan BPN, ini bagian dari itu," kata Alwan, Senin (9/2/2026).

    Kendala Sertifikasi Ratusan Lahan

    Hingga kini, ratusan lahan milik Pemkot Mataram masih belum bersertifikat. Kendala utama adalah kelengkapan dokumen, khususnya untuk aset pengadaan lama.

    "Ada, masih banyak. Ini kan pengadaan lama, jadi berkasnya harus lengkap, harus clean and clear baru kami bisa mensertifikat di BPN," ujarnya.

    Ratusan lahan tersebut mencakup aset pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan infrastruktur kota seperti jalan. Aset hibah dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB juga masih dalam proses administrasi.

    Distribusi Kembali Kendaraan Dinas

    Sebelumnya, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram telah menarik ratusan kendaraan dinas. Penarikan dilakukan terhadap kendaraan yang tidak sesuai peruntukan.

    Menurut catatan BKD, sekitar 320 unit kendaraan dinas ditarik dari berbagai OPD.

    "Kendaraan yang kita tarik sebanyak 20 unit, dengan rincian 147 unit yang masih bagus, 149 unit masih baik, dan 24 unit randis dalam kondisi rusak," kata Kepala BKD Mataram, Muhamad Ramayoga, saat dikonfirmasi sebelumnya.

    Dari total yang ditarik, 113 unit telah didistribusikan kembali. Kendaraan tersebut dialokasikan ke OPD yang membutuhkan operasional lapangan.

    "Sementara masih ada permintaan 171 unit, tapi di satu sisi ada beberapa OPD nggak mau menerima motor. Mereka mau kondisinya baru. Apakah ada kondisi seperti pengadaan, itu tergantung TAPD," jelasnya.

    Data Penarikan dan Distribusi Kendaraan Dinas

    Berikut rincian data penarikan dan distribusi kendaraan dinas oleh BKD Kota Mataram:

    Kategori Jumlah Unit
    Total Kendaraan Ditarik 320
    Kondisi Bagus 147
    Kondisi Baik 149
    Kondisi Rusak 24
    Didistribusikan Kembali 113
    Permintaan Belum Terpenuhi 171

    Tanpa Target Waktu

    Pemkot Mataram tidak menetapkan target waktu penyelesaian sertifikasi aset. Pemerintah daerah akan menyesuaikan dengan kemampuan administrasi yang ada.