Tag: BPKH

  • Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Saleh Partaonan Daulay Usul Batasi Kewenangan Dewas BPKH di Senayan

    Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hanya berfokus pada fungsi pengawasan. Saleh menilai bahwa sejumlah kewenangan Dewas saat ini berpotensi memperlambat pengambilan keputusan penting terkait keuangan haji.

    Usulan tersebut disampaikan Saleh dalam rapat dengar pendapat (RDP) Baleg DPR bersama Kementerian Haji dan Umrah, BPKH, serta Dewas BPKH, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/2/2026). Ia menyoroti adanya tugas Dewas yang bukan sekadar pengawasan, melainkan sudah masuk ke ranah operasional.

    Saleh menemukan bahwa beberapa tugas Dewas cenderung bersifat eksekutif alih-alih pengawasan. Hal ini menimbulkan potensi tumpang tindih peran dan memperlambat proses kerja BPKH.

    "Kelihatannya memang dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kepala Dewas itu kelihatannya memang ada beberapa aspek dari tugas-tugas Dewas itu yang sifatnya bukan pengawasan, tapi lebih pada sifatnya eksekutif," kata Saleh.

    Dia mencontohkan kewenangan Dewas dalam memberikan persetujuan atas rencana strategis (renstra), rencana kerja dan anggaran, hingga penempatan investasi. Menurutnya, hal tersebut terlalu luas dan berisiko menghambat kinerja BPKH.

    "Saya setuju kalau dari sisi jumlah keanggotaan Dewas mungkin boleh ditambah, tapi kewenangannya ditertibkan," ujarnya.

    Penertiban kewenangan ini menjadi krusial agar tidak ada tumpang tindih pengawasan antara Dewas, DPR, dan Kementerian Haji. Saleh berpendapat bahwa beberapa persetujuan yang diambil Dewas seharusnya menjadi domain lembaga lain.

    "Salah satu di antaranya itu tadi, mereka jangan ikut masuk lagi pada unsur-unsur yang menyentuh wilayah eksekutif pengelolaan keuangan ini. Contoh, kewenangan persetujuan atas Renstra Ranker anggaran, itu mereka nggak perlu ikut," sambungnya.

    Politikus PAN ini menekankan pentingnya hal tersebut untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan dana haji. Terutama karena DPR juga memiliki fungsi pengawasan terhadap Renstra dan Ranker BPKH.

    "Bukankah Renstra dan Ranker itu setiap waktu sudah disampaikan juga ke DPR gitu? Kalau semua kewenangan ini diambil oleh Dewas, DPR itu nggak perlu ngapa-ngapain itu. Kita dipilih oleh rakyat ini, dan uang yang kita awasi itu uang rakyat, jemaah lagi. Ya karena itu, ini menurut saya jangan masuk di situ. Kurangi," katanya.

    Selain itu, Saleh juga menyoroti peran Dewas dalam persetujuan penempatan investasi. Menurutnya, Dewas sebaiknya fokus pada pengawasan, bukan penentuan keputusan investasi.

    "(Kemudian) persetujuan penempatan investasi, ya jangan ikut di situ juga. Bapak ngawasi aja benar nggak investasinya. Ada kongkalikong nggak. Betul nggak itu akan aman di sana, itu bisa. Tapi kalau Bapak menentukan ini boleh, nggak boleh, ini boleh, nggak boleh, itu. Apa itu? Kalau gitu ya badan penyelenggara ini nggak perlu kita dudukkan di situ, Bapak aja yang duduk sendiri," sambungnya.

    Berikut perbandingan kewenangan Dewas BPKH berdasarkan usulan Saleh Daulay:

    Kewenangan Saat Ini Usulan Kewenangan Saleh Daulay Keterangan
    Persetujuan Renstra Fungsi Pengawasan Menghindari tumpang tindih dengan DPR
    Persetujuan Rencana Kerja & Anggaran Fungsi Pengawasan Fokus pada kepatuhan, bukan penentuan
    Persetujuan Penempatan Investasi Fungsi Pengawasan Mengawasi integritas dan keamanan investasi
    Jumlah Keanggotaan Dewas Boleh Ditambah Tetap dengan kewenangan yang ditertibkan

    Penguatan BPKH dan Perubahan Jabatan

    Lebih lanjut, Saleh juga menilai kewenangan BPKH perlu diperkuat. Ia menyebut posisi badan pelaksana saat ini terkesan kurang berdaya atau tidak punya kewenangan dalam struktur yang ada.

    "Ada beberapa unsur yang saya kira perlu diperkuat di mereka ini. Ya kan, yaitu bagaimana mereka bisa melakukan investasi yang lebih menguntungkan kepada jemaah, tetapi dengan catatan dengan penuh kehati-hatian," ujarnya.

    Selain itu, Saleh mengusulkan adanya penguatan struktur organisasi. Ia mengusulkan Kepala BPKH diubah menjadi Direktur Utama untuk meningkatkan citra dan wibawa lembaga.

    "Kalau ketemu orang, 'Apa jabatan Bapak?' 'Saya Kepala Badan ini'. Nggak keren, ya kan? Ketemu dengan Dirut BUMN, 'Bapak pangkatnya apa?' 'Aku Dirut', ya kan? 'Kamu apa?' 'Aku cuman Badan, Pak, ya, Kepala Badan'. Ya nggak? Beda ya kan? Betul kan? Image-nya itu lho," ujarnya.

    Menurutnya, perubahan jabatan menjadi Direktur Utama akan memberikan kesan lebih dihormati. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPKH sebagai pengelola dana haji yang mencapai Rp 180 triliun.

    "Kita ganti namanya jadi Dirut. Direktur Utama atau apa yang sejenis lebih keren dari situ. Supaya punya wibawa datang ke DPR kita bisa marah-marahin sedap juga. Ini kalau yang dimarahi cuman Kepala Badan begitu bagaimana. Ah cuman Kepala Badan aja nggak berani dia katanya kan. Tapi kalau Dirut, wah Dirut lho ini ah kan keren, Rp 180 triliun," tuturnya.

  • Wamen Dahnil Usulkan Penguatan Hierarki Kemenag dan BPKH di DPR

    Wamen Dahnil Usulkan Penguatan Hierarki Kemenag dan BPKH di DPR

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengusulkan penguatan hubungan hierarkis antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan ini disampaikan dalam konteks revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dahnil menjelaskan bahwa BPKH wajib melapor kepada Menteri Haji dalam konteks mandat pengelolaan haji. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/2/2026).

    Dahnil menguraikan bahwa Menteri Haji merupakan pemberi mandat, sementara BPKH adalah pelaksana mandat. Oleh karena itu, BPKH memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada menteri.

    “Jadi pada prinsipnya, kalau tidak ada mandat undang-undang, menteri itu bisa menitipkan uang kelola haji itu ke fund manager mana pun. Kalau tidak ada mandat undang-undang harus titipnya ke BPKH, maka kami sebagai pemegang mandat itu, pemegang uang ini, itu bisa milih fund manager mana yang kompeten, yang bagus, yang memberikan kebermanfaatan, yang memberikan keuntungan buat jemaah,” kata Dahnil, Jumat (12/2/2026).

    Ia menambahkan, karena regulasi mengatur pengelolaan dana haji wajib melalui BPKH, pilihan tersebut menjadi tunggal. Kondisi ini menuntut pengelolaan dana harus benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi jemaah.

    “Tapi karena ada mandat undang-undang menyatakan pengelolaan keuangan harus ke BPKH, maka pilihannya dalam hal ini jemaah dan penerima mandat keuangan haji, dalam hal ini Menteri Haji, nggak punya pilihan, harus ke BPKH. Uangnya harus dikelola oleh BPKH,” ujarnya.

    Tanggung Jawab BPKH kepada Menteri Haji

    Dahnil menginginkan BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Haji dan Umrah, seperti pengaturan dalam undang-undang sebelumnya. Ini berarti pembinaan dan koordinasi penuh dilakukan melalui menteri sebagai pemegang mandat.

    “Maka menteri itu adalah pemberi mandat, pengelola keuangan adalah pelaksana mandat atau bertanggung jawab penuh terhadap menteri dalam konteks ini. Menteri bertanggung jawab penuh terhadap auditor dana tersebut,” ujarnya.

    “Usulan perubahan norma yang ingin kami sampaikan dalam konteks hierarkis kelembagaan itu, BPKH bertanggung jawab seperti undang-undang sebelumnya terhadap Presiden melalui Menteri, artinya pembinaan penuh dan koordinasi sepenuhnya, dan kita bicara berbagai kebijakan pengelolaan keuangan, BPKH itu wajib menyampaikannya pada pemegang mandat,” sambung Dahnil.

    Selain itu, ia meminta BPKH menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Setiap kebijakan strategis terkait pengelolaan keuangan haji harus dikomunikasikan kepada menteri.

    Peran dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Haji
    Entitas Peran Utama Tanggung Jawab
    Menteri Haji dan Umrah Pemberi Mandat Bertanggung jawab penuh kepada auditor dana
    BPKH Pelaksana Mandat Bertanggung jawab penuh kepada Menteri Haji dan Umrah

    “BPKH wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala, itu tadi yang saya jelaskan sejak awal, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” tuturnya.