Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kesepakatan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan tata kelola pemerintahan di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, Pemprov DKI membuka akses audit seluas-luasnya bagi BPKP.
Akses audit ini mencakup seluruh lini Pemprov Jakarta, tanpa batasan apa pun.
Pramono menyampaikan apresiasi atas kerja sama tersebut. Hal ini merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala BPKP karena hari ini Pemerintah DKI Jakarta melakukan nota kesepahaman untuk pengawasan tentang penguatan tata kelola pemerintahan menuju Jakarta Kota Global dan Berbudaya," kata Pramono.
Pramono Anung menekankan tidak ada pembatasan bagi BPKP. BPKP dapat melakukan audit dan pendalaman di lingkungan Pemprov DKI.
Ia mempersilakan lembaga pengawasan internal pemerintah itu masuk ke seluruh sektor yang diperlukan.
"Kami mempersilakan BPKP untuk masuk ke Jakarta. Kami tidak memberikan hambatan atau batasan apa pun. Apa yang ingin diaudit, dilakukan audit, didalami, dilihat dan sebagainya, sepenuhnya kami persilakan," ujarnya.
Menurut Pramono, keterbukaan adalah bagian penting. Ini untuk membangun pemerintahan yang bersih, kredibel, dan akuntabel.
Pengawasan independen akan membantu perbaikan sistem sejak dini.
Komitmen Perbaikan Tata Kelola
Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyambut positif komitmen Pemprov DKI.
Pemprov DKI memberikan ruang luas untuk pengawasan. BPKP akan memfokuskan hasil pengawasan pada perbaikan tata kelola dan pencegahan penyimpangan.
"Hari ini kami menandatangani MoU tentang pengawasan BPKP di DKI. Pak Gubernur sudah sampaikan, beliau persilakan kami masuk ke mana saja tanpa halangan, tanpa batasan. Kesemuanya nanti akan menjadi perbaikan kalau kami temukan sesuatu," kata Yusuf.
BPKP menilai kolaborasi ini diharapkan membuat jalannya pemerintahan daerah lebih efektif.
Kerja sama ini juga diharapkan minim hambatan dan terhindar dari praktik kecurangan.
Pengawasan ini diarahkan untuk mendukung target Jakarta sebagai kota global dan berbudaya.
"Sehingga harapan Pak Gubernur untuk membangun Jakarta sebagai Kota Global dan Berbudaya mudah-mudahan bisa terwujud dengan lancar di masa pemerintahan beliau," imbuhnya.
Manfaat Kerja Sama Pengawasan
Kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan BPKP membawa sejumlah manfaat strategis. Ini terutama untuk peningkatan kualitas pemerintahan daerah.
Berikut adalah beberapa poin penting terkait manfaat kerja sama ini:
| Aspek | Manfaat Kerja Sama |
|---|---|
| Pencegahan Korupsi | Mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini, mengurangi risiko korupsi. |
| Efisiensi Anggaran | Memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukan, mencegah pemborosan. |
| Transparansi | Meningkatkan keterbukaan data dan proses pemerintahan kepada publik. |
| Akuntabilitas | Memperkuat tanggung jawab pemerintah terhadap setiap keputusan dan tindakan. |
| Peningkatan Kualitas Layanan | Menjamin program dan layanan publik berjalan efektif dan optimal. |
| Dukungan Visi Kota Global | Membantu tercapainya visi Jakarta sebagai kota global dan berbudaya melalui tata kelola yang baik. |
