Tag: BPN

  • Pemblokiran Lahan Tol Gilimanuk-Mengwi Berakhir

    Pemblokiran Lahan Tol Gilimanuk-Mengwi Berakhir

    Masa pemblokiran lahan yang terdampak proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi telah berakhir pada Rabu, 25 Februari 2026. Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengumumkan bahwa masyarakat sudah dapat melakukan proses administrasi maupun transaksi jual beli tanah.

    Sebelumnya, lahan-lahan yang masuk dalam rencana pembangunan tol tersebut berstatus blokir karena adanya Penetapan Lokasi (Penlok) Proyek Strategis Nasional (PSN). Langkah ini diambil untuk mencegah peralihan kepemilikan lahan selama proses pengadaan tanah berlangsung.

    Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Jembrana, I Gde Witha Arsana menjelaskan, pembatasan transaksi dilakukan agar lahan tidak beralih ke pihak lain selama proses pengadaan tanah. Hal ini disampaikan saat ditemui di kantornya, Selasa (24/2/2026).

    Dengan berakhirnya masa berlaku Penlok, maka pembatasan terhadap bidang tanah di lokasi tersebut otomatis tidak berlaku lagi. Witha menegaskan, BPN siap melayani permohonan transaksi dari masyarakat tanpa halangan.

    Peraturan perundang-undangan membatasi perpanjangan Penlok hanya sebanyak satu kali. Karena perpanjangan sudah dilakukan sebelumnya, tidak ada lagi dasar hukum untuk memperpanjang masa berlaku Penlok saat ini.

    Witha menjelaskan, jika rencana pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi dilanjutkan di masa depan, pemerintah harus memulai proses dari awal. "Apabila masa berlaku berakhir, proses penetapan lokasi selanjutnya harus dilakukan kembali melalui mekanisme penetapan baru sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi diulang kembali proses dari awal," jelasnya.

    Kementerian ATR/BPN belum dapat melanjutkan tahapan pengadaan tanah karena proses eksekusi lahan memerlukan kesiapan perencanaan dan kepastian pendanaan proyek dari kementerian terkait. Meski demikian, ATR/BPN tetap berkoordinasi lintas sektor dan siap bergerak jika prasyarat terpenuhi.

    Witha menambahkan, jika tidak ada penetapan baru, pemanfaatan tanah akan kembali mengikuti ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Pihaknya tetap mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.