Tag: BPR Cirebon

  • Warga Cirebon Datangi Kantor Perumda BPR Bank Cirebon Usai Izin Dicabut OJK

    Warga Cirebon Datangi Kantor Perumda BPR Bank Cirebon Usai Izin Dicabut OJK

    Sejumlah warga mendatangi kantor Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon. Mereka mengaku resah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin bank tersebut. Kedatangan nasabah ini untuk memastikan nasib dana simpanan mereka.

    Sejak Selasa (10/6), nasabah mulai berdatangan. Mereka mencari kejelasan mengenai tabungan dan deposito setelah informasi pencabutan izin bank tersebar luas. Kekhawatiran muncul terutama bagi mereka yang menabung untuk kebutuhan mendesak.

    Reni, salah satu nasabah, mengungkapkan kekagetannya atas kabar pencabutan izin tersebut. Ia datang untuk menanyakan kejelasan tabungannya yang sebagian besar dialokasikan untuk biaya sekolah anak.

    "(Setelah mendapat informasi) kita kaget. Karena kita sebagai nasabah kan," kata Reni di Kota Cirebon. Ia menambahkan, "Saya mau minta kejelasan. Uangnya kapan bisa dicairkan. Karena uang itu untuk anak sekolah. Umumnya ibu-ibu di sini nabung itu untuk anak sekolah."

    Iyus, nasabah lain, juga mendatangi bank untuk menanyakan deposito miliknya. Ia terkejut dengan kondisi bank setelah izin usahanya dicabut OJK.

    "Saya deposito di sini. Saya ngambilnya per bulan. Cuma nggak tahu ini kondisinya sekarang seperti ini," kata dia.

    Pemerintah Kota Serahkan Penanganan ke LPS

    Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyatakan bahwa penanganan persoalan Perumda BPR Bank Cirebon kini sepenuhnya menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Pemerintah daerah menyerahkan proses tersebut kepada lembaga berwenang dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang.

    "Penanganan sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah Kota Cirebon mengimbau kepada masyarakat, insya allah ini akan terselesaikan dengan baik melalui LPS," kata dia.

    Kronologi Pencabutan Izin Usaha Bank

    OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026. Pencabutan ini menyusul ditemukannya persoalan serius pada tata kelola dan manajemen risiko bank.

    Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menjelaskan bahwa OJK menemukan persoalan serius pada tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan bank. "Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," kata Agus, Senin (9/2/2026).

    OJK telah melakukan pembinaan dan pengawasan intensif, termasuk pemberian sanksi administratif dan pengawalan rencana penyehatan. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan memadai.

    Pada 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP). Status ini kemudian berubah menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 1 Agustus 2025.

    "Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah," terang Agus.

    "Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata dia.

    Berdasarkan keputusan LPS yang tidak melakukan penyelamatan, OJK menindaklanjuti dengan mencabut izin usaha bank. "Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon," kata dia.

    Berikut adalah garis waktu status Perumda BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Bank Keterangan
    02 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) Ditetapkan oleh OJK
    01 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Perubahan status oleh OJK
    09 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha Berdasarkan keputusan OJK

    OJK mengimbau nasabah agar tetap tenang karena simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. "Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Agus.

  • OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    OJK Cirebon Cabut Izin Usaha Perumda BPR Bank Cirebon

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026.

    Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah ditemukannya permasalahan serius. Masalah tersebut terkait tata kelola dan integritas pengelolaan bank.

    Permasalahan itu mencakup tindakan yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Selain itu, ada juga penerapan manajemen risiko yang tidak memadai, serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

    “Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank,” kata Agus, Senin (9/2/2026).

    Agus menjelaskan, OJK telah menjalankan kewenangan pembinaan dan pengawasan secara optimal sejak awal masalah teridentifikasi. Ini termasuk peningkatan intensitas pengawasan dan pemberian sanksi administratif.

    OJK juga memberikan perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen hingga pengawalan rencana penyehatan juga telah dilakukan.

    “Namun hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan yang memadai,” kata dia.

    Kronologi Pengawasan dan Resolusi Bank

    Pada tanggal 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon sebagai BPR dalam status pengawasan BPR Dalam Penyehatan (BDP). Hal ini karena rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen.

    Selain itu, Tingkat Kesehatan (TKS) bank tersebut dengan predikat Tidak Sehat. Berikut adalah kronologi status pengawasan BPR Bank Cirebon:

    Tanggal Status Pengawasan Keterangan
    2 Agustus 2024 BPR Dalam Penyehatan (BDP) KPMM < 12%, TKS Tidak Sehat
    1 Agustus 2025 BPR Dalam Resolusi (BDR) Gagal penyehatan permodalan
    3 Februari 2026 Keputusan LPS LPS tidak menyelamatkan bank
    9 Februari 2026 Pencabutan Izin Usaha OJK mencabut izin usaha bank

    Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR).

    Pertimbangan OJK adalah telah memberikan waktu yang cukup bagi pengurus dan pemegang saham. Waktu tersebut untuk melakukan upaya penyehatan, khususnya mengatasi masalah permodalan.

    Aturan ini sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Peraturan tersebut tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

    “Namun demikian, pengurus dan pemegang saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” kata dia.

    Peran LPS dan Penjaminan Dana Nasabah

    Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor S-R3/ADK3/2026 tanggal 3 Februari 2026, LPS tidak melakukan penyelamatan.

    LPS kemudian meminta OJK mencabut izin usaha bank tersebut. “Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon,” kata dia.

    Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan proses likuidasi. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004.

    UU tersebut tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Perubahan ini terkait Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    Agus menegaskan, semua kebijakan dan langkah pengawasan OJK berlandaskan integritas dan profesionalisme. Juga berdasarkan independensi dan akuntabilitas.

    OJK memastikan setiap tindakan dilakukan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan aturan perundang-undangan. “OJK secara konsisten menjaga agar industri jasa keuangan tetap sehat, stabil, terpercaya, serta memberikan perlindungan optimal bagi nasabah dan masyarakat,” ujarnya.

    OJK juga mengimbau nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang. Dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucap Agus.

    detikJabar telah berupaya meminta konfirmasi kepada pihak Perumda BPR Bank Cirebon. Namun, hingga kini belum ada jawaban yang diterima.