Sejumlah warga mendatangi kantor Perumda BPR Bank Cirebon di Kota Cirebon. Mereka mengaku resah setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin bank tersebut. Kedatangan nasabah ini untuk memastikan nasib dana simpanan mereka.
Sejak Selasa (10/6), nasabah mulai berdatangan. Mereka mencari kejelasan mengenai tabungan dan deposito setelah informasi pencabutan izin bank tersebar luas. Kekhawatiran muncul terutama bagi mereka yang menabung untuk kebutuhan mendesak.
Reni, salah satu nasabah, mengungkapkan kekagetannya atas kabar pencabutan izin tersebut. Ia datang untuk menanyakan kejelasan tabungannya yang sebagian besar dialokasikan untuk biaya sekolah anak.
"(Setelah mendapat informasi) kita kaget. Karena kita sebagai nasabah kan," kata Reni di Kota Cirebon. Ia menambahkan, "Saya mau minta kejelasan. Uangnya kapan bisa dicairkan. Karena uang itu untuk anak sekolah. Umumnya ibu-ibu di sini nabung itu untuk anak sekolah."
Iyus, nasabah lain, juga mendatangi bank untuk menanyakan deposito miliknya. Ia terkejut dengan kondisi bank setelah izin usahanya dicabut OJK.
"Saya deposito di sini. Saya ngambilnya per bulan. Cuma nggak tahu ini kondisinya sekarang seperti ini," kata dia.
Pemerintah Kota Serahkan Penanganan ke LPS
Pj Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Sumanto, menyatakan bahwa penanganan persoalan Perumda BPR Bank Cirebon kini sepenuhnya menjadi kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Pemerintah daerah menyerahkan proses tersebut kepada lembaga berwenang dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang.
"Penanganan sepenuhnya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah Kota Cirebon mengimbau kepada masyarakat, insya allah ini akan terselesaikan dengan baik melalui LPS," kata dia.
Kronologi Pencabutan Izin Usaha Bank
OJK mencabut izin usaha Perumda BPR Bank Cirebon berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-12/D.03/2026 tanggal 9 Februari 2026. Pencabutan ini menyusul ditemukannya persoalan serius pada tata kelola dan manajemen risiko bank.
Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menjelaskan bahwa OJK menemukan persoalan serius pada tata kelola, manajemen risiko, serta kepatuhan bank. "Sehingga hal itu berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha bank," kata Agus, Senin (9/2/2026).
OJK telah melakukan pembinaan dan pengawasan intensif, termasuk pemberian sanksi administratif dan pengawalan rencana penyehatan. Namun, hingga batas waktu yang ditetapkan, kondisi BPR tidak menunjukkan perbaikan memadai.
Pada 2 Agustus 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon berstatus BPR Dalam Penyehatan (BDP). Status ini kemudian berubah menjadi BPR Dalam Resolusi (BDR) pada 1 Agustus 2025.
"Pada tanggal 1 Agustus 2025, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Cirebon dalam status pengawasan BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah," terang Agus.
"Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham Perumda BPR Bank Cirebon tidak dapat melakukan penyehatan BPR," kata dia.
Berdasarkan keputusan LPS yang tidak melakukan penyelamatan, OJK menindaklanjuti dengan mencabut izin usaha bank. "Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 POJK Nomor 28 Tahun 2023, OJK melakukan pencabutan izin usaha (CIU) Perumda BPR Bank Cirebon," kata dia.
Berikut adalah garis waktu status Perumda BPR Bank Cirebon:
| Tanggal | Status Bank | Keterangan |
|---|---|---|
| 02 Agustus 2024 | BPR Dalam Penyehatan (BDP) | Ditetapkan oleh OJK |
| 01 Agustus 2025 | BPR Dalam Resolusi (BDR) | Perubahan status oleh OJK |
| 09 Februari 2026 | Pencabutan Izin Usaha | Berdasarkan keputusan OJK |
OJK mengimbau nasabah agar tetap tenang karena simpanan masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai ketentuan yang berlaku. "Nasabah Perumda BPR Bank Cirebon agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Agus.

