Tag: BPS

  • Bisnis Gorengan di Bandung Capai Ratusan Miliar Rupiah Per Tahun

    Bisnis Gorengan di Bandung Capai Ratusan Miliar Rupiah Per Tahun

    Bandung menjadi kota dengan konsumsi gorengan yang signifikan, mencapai ratusan miliar rupiah per tahun. Kudapan wajib masyarakat Indonesia ini menunjukkan potensi ekonomi luar biasa, terutama di Kota Kembang.

    Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung mencatat, konsumsi gorengan pada tahun 2024 mencapai sekitar 404,69 juta potong. Angka ini menghasilkan perputaran uang yang fantastis setiap tahun.

    Jika satu potong gorengan dibanderol Rp1.000, perputaran uang bisa lebih dari Rp404 miliar per tahun. Apabila harga per potong mencapai Rp2.000, angkanya melonjak melebihi Rp808 miliar.

    Kepala BPS Kota Bandung, Samiran, menyampaikan bahwa data ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024. Informasi tersebut telah dipublikasikan di laman resmi BPS RI.

    "Data itu surveinya ke rumah tangga. Jadi, ini yang dikonsumsi oleh penduduk Kota Bandung," kata Samiran kepada detikJabar.

    Menurut Samiran, angka ini bahkan berpotensi lebih besar, menunjukkan potensi bisnis gorengan di Kota Bandung yang luar biasa.

    Perhitungan Konsumsi Gorengan

    Data BPS 2024 menunjukkan rata-rata penduduk Kota Bandung mengonsumsi 3,113 potong gorengan setiap minggu. Perhitungan ini melibatkan populasi Kota Bandung yang mencapai 2,59 juta jiwa.

    "Jika dalam setahun ada 52 minggu, maka 52 minggu x 3 potong = 156 potong gorengan yang dikonsumsi individu per tahun. Lalu, 156 potong gorengan x 2,59 juta warga (populasi Kota Bandung) = 404.040.000 potong gorengan yang dikonsumsi warga Bandung per tahun," ujar Samiran.

    "Jadi ada sekitar 404 juta potong gorengan setiap tahun. Jika dikalikan harga per potong, misalnya Rp1.000, perputaran uang sudah Rp404 miliaran. Atau, kalau dikalikan Rp2.000, sudah Rp808 miliaran," ungkap Samiran.

    Angka ini hanya berasal dari konsumsi warga Bandung. Samiran menjelaskan, data tersebut belum termasuk konsumsi wisatawan yang berkunjung.

    "Jadi, belum termasuk yang dikonsumsi oleh wisatawan," ujarnya.

    Jenis Gorengan Favorit dan Perbandingan Regional

    Jenis gorengan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Bandung meliputi tahu (gehu), tempe (goreng tempe), pisang (goreng pisang), dan bakwan (bala-bala). Ragam gorengan lainnya yang dijual di Bandung antara lain kroket, cireng, cipuk, dan ketan.

    Meskipun perputaran uangnya mencapai Rp404 miliar, Bandung berada di urutan ketiga dalam 11 kota dengan konsumsi gorengan tertinggi. Kota Serang dan Kota Yogyakarta menempati posisi pertama dan kedua.

    Konsumsi Gorengan Rata-rata per Minggu di Beberapa Kota (2024)
    Kota Jumlah Potong per Minggu
    Serang 4,414
    Yogyakarta 3,295
    Bandung 3,113

    Dampak Positif terhadap Perekonomian Lokal

    Samiran menegaskan, perputaran bisnis gorengan ini berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Konsumsi yang tinggi menjadi pendorong utama ekonomi.

    "Tentu saja itu berdampak. Sebab, ekonomi didorong oleh konsumsi," ujarnya.

    Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh penjual gorengan, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok. Pedagang bahan baku juga turut diuntungkan.

    "Pedagang bahan baku, seperti toge, tepung, hingga pisang untuk pisang goreng, juga ikut terdampak positif," pungkas Samiran.

  • Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Kemensos dan BPS Reaktivasi 106 Ribu PBI-JK Sakit Kronis

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan reaktivasi otomatis bagi lebih dari 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Mereka adalah pasien dengan penyakit katastropik atau kronis yang sebelumnya dinonaktifkan.

    Kebijakan ini memastikan akses layanan kesehatan tetap terjamin bagi penderita penyakit berat. Hal tersebut berlangsung di tengah proses pemutakhiran data nasional.

    Gus Ipul memastikan proses reaktivasi telah berlaku per hari ini. Keputusan ini merupakan langkah awal untuk memastikan tidak ada pasien yang kehilangan akses kesehatan.

    "Yang pertama ini sudah otomatis, jadi otomatis sudah direaktivasi. Jadi yang 106 ribu lebih itu sudah direaktivasi per hari ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/2/2026).

    Selanjutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan verifikasi dan validasi data. Proses ini melalui pengecekan langsung di lapangan atau ground check.

    Langkah ini menindaklanjuti pertemuan Kemensos, BPS, dan pimpinan DPR. Tujuannya adalah memastikan bantuan tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan.

    "Jadi saya dan Kepala BPS menindaklanjuti hasil pertemuan kemarin di DPR untuk melakukan ground check kepada 106 ribu Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan, khususnya kepada yang memiliki penyakit katastropik di mana memerlukan perawatan berkelanjutan, dan diharapkan ini nanti juga sekaligus merupakan dari proses untuk melakukan verifikasi dan validasi data," lanjut Gus Ipul.

    Target dan Proses Verifikasi

    Dalam pemutakhiran data, Kemensos mengerahkan sumber daya manusia (SDM) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Proses ini ditargetkan selesai dalam dua bulan ke depan.

    Ground check dilakukan untuk memastikan penerima manfaat berada pada Desil 1 hingga 5 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

    "Bagi yang memenuhi syarat tentu akan tetap mendapatkan bantuan, tapi yang tidak memenuhi syarat kita sarankan nanti untuk menjadi peserta mandiri. Kira-kira begitu, akan kita rekomendasikan untuk menjadi peserta mandiri," tambahnya.

    Berikut adalah tabel tahapan proses verifikasi data PBI-JK:

    Tahap Deskripsi Jadwal Pihak Terlibat
    Reaktivasi Otomatis bagi 106 ribu PBI-JK katastropik 10 Februari 2026 Kemensos
    Perencanaan Pelatihan Pelatihan petugas lapangan, koordinasi BPS daerah Februari 2026 BPS, Kemensos
    Ground Check Lapangan Pengecekan data di lapangan Minggu 1-2 Maret BPS, Pendamping PKH, Mitra Statistik, Pegawai BPS Daerah
    Pengecekan Anomali & Pengolahan Data Analisis data hasil ground check Akhir Maret BPS

    Peran BPS dalam Pemutakhiran Data

    Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan upaya kolaborasi ini merupakan tindak lanjut hasil pertemuan dengan DPR. Ini memastikan data penerima bantuan akurat.

    "Karena memang salah satu hasil kesimpulan dari rapat tersebut adalah bahwa Kemensos dan BPS itu harus segera melakukan pemutakhiran terhadap 106.153 orang yang dinonaktifkan tetapi punya penyakit katastropik. Tetapi tentu tugas BPS adalah melakukan pemutakhiran dan ground check," kata Amalia.

    BPS telah menyampaikan peta sebaran 106 ribu penerima tersebut. Kota Palembang menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbanyak.

    Proses ground check akan dilakukan secara bertahap. Hal ini diawali dengan pelatihan petugas lapangan. "Di bulan Februari ini, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Mensos, kami akan melakukan perencanaan pelatihan petugas, kemudian koordinasi dengan daerah terutama BPS daerah, dan tadi juga Pak Mensos menyampaikan bahwa untuk proses ground check lapangan akan dibantu juga oleh pendamping PKH dicampur dengan petugas mitra statistik dan juga pegawai BPS daerah," tambahnya.

    Setelah persiapan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, ground check dijadwalkan pada minggu pertama dan kedua Maret. Proses pengecekan anomali dan pengolahan data ditargetkan rampung pada akhir Maret.

    "Jadi ini adalah kolaborasi yang akan sangat baik untuk mempercepat proses ground check dan pemutakhiran dari 106 ribu orang itu," pungkasnya.

    Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kemensos Robben Rico, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wadji, serta pejabat terkait lainnya.

  • OJK dan BPS Gandeng LPS Gelar SNLIK 2026 di Bekasi

    OJK dan BPS Gandeng LPS Gelar SNLIK 2026 di Bekasi

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menggandeng Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Survei ini bertujuan mengukur tingkat pemahaman dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan di seluruh Indonesia.

    Kegiatan witnessing SNLIK dilaksanakan di Bekasi Timur pada Senin, 9 Februari 2026. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga terkait.

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu turut hadir dalam witnessing SNLIK. Beliau menekankan pentingnya survei ini bagi LPS.

    "SNLIK sangat penting bagi LPS dalam mendukung program inklusi keuangan," kata Anggito, Senin (9/2/2026).

    Lebih lanjut, Anggito menambahkan bahwa survei ini dapat meningkatkan rasio tabungan masyarakat. Selain itu, SNLIK juga memberikan perlindungan yang lebih tepat bagi nasabah perbankan dan asuransi.

    Survei ini menjadi landasan strategis untuk berbagai program di masa mendatang.

    Detail Pelaksanaan SNLIK 2026

    Pengumpulan data SNLIK 2026 berlangsung mulai tanggal 4 hingga 18 Februari 2026. Sebanyak 75 ribu responden dilibatkan dalam survei berskala nasional ini.

    Responden yang menjadi sasaran berusia 15 hingga 79 tahun. Mereka tersebar di 514 kabupaten/kota dari 38 provinsi di Indonesia.

    Keterlibatan jumlah responden yang besar ini diharapkan dapat memetakan literasi dan inklusi keuangan secara lebih presisi.

    Lembaga Jabatan Nama
    LPS Ketua Dewan Komisioner Anggito Abimanyu
    OJK Pjs. Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Friderica Widyasari Dewi
    BPS RI Kepala Amalia Adininggar Widyasanti

    Pejabat Sementara (Pjs.) Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti juga hadir. Mereka turut menyaksikan proses pelaksanaan SNLIK 2026 di Bekasi Timur.

  • Indonesia Alami Deflasi 0,15 Persen di Januari 2026, Mendagri Tito Karnavian Sebut Ini Kabar Baik

    Indonesia Alami Deflasi 0,15 Persen di Januari 2026, Mendagri Tito Karnavian Sebut Ini Kabar Baik

    Indonesia mencatat deflasi bulanan sebesar 0,15% pada Januari 2026 dibandingkan Desember 2025. Data ini dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut deflasi ini terjadi karena transaksi masyarakat kembali normal. Hal ini terjadi setelah kenaikan harga yang pesat saat puncak liburan dan hari raya Desember 2025.

    Tito Karnavian menjelaskan, deflasi terjadi sebagai dampak dari normalisasi harga. Sebelumnya, harga melonjak karena momentum Natal dan Tahun Baru 2025.

    “Kita harus ingat di bulan Desember itu ada peristiwa Natal dan Tahun Baru. Ada pesta, ada mobilitas, masyarakat pindah pulang kampung, liburan, itu membuat harga-harga Desember naik. Tapi di bulan Januari, dia menjadi turun,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, Senin (9/2/2026).

    Menurutnya, terkendalinya gejolak harga barang dan jasa pasca liburan merupakan kabar baik. Tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan barang signifikan di tengah masyarakat.

    “Apakah ini berita bagus atau berita buruk? Good news. Berita bagus. Artinya apa? Barang dan jasa terkendali,” ungkap Tito.

    Penjelasan Inflasi Tahunan

    Tito Karnavian juga menanggapi kekhawatiran banyak pihak terkait data inflasi tahunan Januari 2026. Angka inflasi tahunan yang mencapai 3,55% sering disalahartikan sebagai kenaikan harga di bulan Januari.

    Padahal, data tersebut menunjukkan perbandingan harga antara Januari 2026 dengan Januari 2025. Secara riil, harga-harga di masyarakat mengalami penurunan pada Januari 2026 jika dilihat secara bulanan.

    “Jangan khawatir dengan angka 3,55% year on year. Karena menggambarkan kenaikan yang sebenarnya adalah M to M. Month to month. Desember ke Januari,” lanjut Tito.

    Penyumbang Deflasi Terbesar

    Kategori makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar. Kategori ini berkontribusi hingga 0,30% dari total deflasi bulanan 0,15%.

    “Kita melihat di sini angkanya, makanan, minuman, tembakau, atau yang disebutkan volatile item, barang yang bergejolak, karena tergantung supply demand pasar, itu mengalami deflasi minus 0,30%. Dan ini menjadi penyumbang tertinggi. Terjadinya penurunan inflasi dari bulan ke bulan,” papar Tito.

    “Jadi harga barang jasa itu turun, yaitu menyumbang minus 0,30%,” tambahnya menjelaskan.

    Kategori Penyumbang Inflasi Bulanan

    Meski secara keseluruhan deflasi, ada satu kategori yang mengalami kenaikan harga. Kategori perawatan pribadi dan jasa lainnya menyumbang inflasi sebesar 0,16% secara bulanan pada Januari 2026.

    Kenaikan ini didorong oleh harga perhiasan yang meningkat. Harga perhiasan naik karena dipicu gejolak harga emas global.

    “Terjadi kenaikan adalah pada perawatan pribadi dan jasa lainnya. Ini karena apa? Emas. Kenaikan harga emas. Semua terjadi karena harga dunia,” sebut Tito.

    Pergerakan Harga Emas Global

    Emas dipandang sebagai cadangan paling aman di tengah gejolak global. Baik bagi devisa negara maupun cadangan individu, emas menjadi pilihan investasi yang stabil.

    Kategori Barang/Jasa Andil Inflasi/Deflasi Bulanan (Januari 2026)
    Makanan, Minuman, Tembakau -0,30% (Deflasi)
    Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya +0,16% (Inflasi)
    Total Deflasi Bulanan -0,15%