Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk melakukan riset bersama, terutama terkait pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam bidang keagamaan dan penanganan bencana.
Kolaborasi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap penggunaan AI seperti ChatGPT dan Gemini oleh masyarakat, termasuk pelajar, untuk mencari jawaban atas persoalan hukum agama tanpa sumber yang jelas.
Kondisi ini berpotensi menimbulkan misinformasi agama di masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi (KPK) MUI mengadakan audiensi dengan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora (OR IPSH) BRIN di Jakarta, Senin (23/02).
Anggota KPK MUI, Irfana Steviano, menekankan pentingnya intervensi lembaga resmi seperti MUI dalam pengembangan AI untuk memastikan informasi yang disampaikan memiliki rujukan yang jelas.
Irfana mengusulkan perlunya kurikulum masyarakat dan panduan etika digital (Adab Digital).
Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Pendidikan, Armai Arief, menyatakan bahwa MUI siap mengerahkan 76 pakar untuk mendukung riset dan inovasi BRIN.
Selain isu AI, audiensi ini juga membahas peran ulama dalam penanganan pascabencana. Ketua KPK MUI, Kartini, menyoroti masalah pendidikan di daerah terdampak bencana.
Kartini menjelaskan, pendidikan seringkali terabaikan saat fokus utama adalah bantuan logistik. Ia mengusulkan proyek percontohan pendidikan digital berbasis AI di daerah bencana.
Wakil Ketua KPK MUI, Maila Dinia Husni Rahiem, menyampaikan data bahwa masyarakat lebih mempercayai nasihat spiritual dari ulama dibandingkan konselor psikologis dalam penyembuhan trauma pascabencana.
“Ulama adalah trusted messenger yang kuat, namun banyak yang masih “buta data”. Inilah mengapa kolaborasi dengan BRIN menjadi krusial, agar pengetahuan ilmiah dapat disampaikan melalui bahasa ulama yang lebih didengar umat,” ungkap Maila.
Maila menambahkan, KPK MUI siap berkolaborasi dalam riset, pengembangan kurikulum pendidikan darurat, dan implementasi kebijakan.
Kepala Pusat Riset Kependudukan BRIN, Ali Yansyah Abdurrahim, menyambut baik kolaborasi ini sebagai langkah awal sinergi yang lebih luas.
Kepala Pusat Riset Politik BRIN, Athiqah Nur Alami, dan Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan (PRAK) BRIN, Aji Sofanudin, menambahkan bahwa kolaborasi akan diperluas ke riset tata kelola haji dan umrah, serta dinamika sosial-politik.
Kepala Pusat Riset Pendidikan BRIN, Trina Fizzanty, mengusulkan pertukaran data teknis untuk pengembangan AI di sektor pendidikan.
Kedua pihak juga akan mengkaji kembali Nota Kesepahaman (MOU) untuk dijadikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih operasional.









