Tag: Budi Gunadi Sadikin

  • Kemenkes Reaktivasi Otomatis 120 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan di RSUP Kariadi Semarang

    Kemenkes Reaktivasi Otomatis 120 Ribu Peserta PBI BPJS Kesehatan di RSUP Kariadi Semarang

    Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengumumkan reaktivasi otomatis sekitar 110-120 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diberlakukan secara terpusat oleh pemerintah pusat.

    Reaktivasi otomatis ini memiliki masa berlaku selama tiga bulan. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan akses layanan kesehatan.

    Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa angka reaktivasi terakhir yang direkonsiliasi berkisar 110-120 ribu peserta. Pernyataan ini disampaikan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, Selasa (10/2/2026).

    Proses reaktivasi dilakukan secara terpusat selama tiga bulan. Masyarakat tidak perlu datang ke dinas sosial atau kantor BPJS Kesehatan untuk mengurusnya.

    Selama periode tersebut, data peserta akan diverifikasi ulang oleh Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan pemerintah daerah. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa penerima memang termasuk dalam kategori PBI.

    “Karena dalam 3 bulan ini akan benar-benar dicek oleh Dinsos, BPJS, dan Pemda, apakah yang bersangkutan benar-benar kategori PBI atau tidak. Karena PBI kita mau berikan ke masyarakat yang miskin dan ada kuotanya,” tutur Budi.

    Seluruh layanan kesehatan tetap dapat diakses bagi peserta yang direaktivasi. Terutama bagi penderita penyakit katastropik seperti yang membutuhkan cuci darah dan kemoterapi.

    “Semua masyarakat yang punya PBI kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama 3 bulan. Jadi nggak usah datang ke mana-mana akan otomatis aktif kembali,” terangnya.

    Layanan Kesehatan Tetap Terjamin dan Dibayar Pemerintah

    Biaya layanan kesehatan bagi peserta yang direaktivasi akan tetap dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Hal ini karena pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyetujui skema pembayaran tersebut.

    “Yang sudah telanjur dicabut atau dia mau berobat untuk yang penyakit katastropik tadi otomatis bisa dan aktif kembali PBI. Nanti akan dibayar oleh BPJS,” tegas Budi.

    Pemerintah juga menyepakati perubahan mekanisme pemberlakuan status PBI agar tidak terlalu mendadak. Sebelumnya, perubahan status langsung berlaku pada bulan berikutnya.

    Berikut adalah perbandingan mekanisme perubahan status PBI BPJS Kesehatan:

    Mekanisme Lama Mekanisme Baru
    Perubahan status berlaku langsung pada bulan berikutnya. Diberikan masa transisi hingga April.
    Minim waktu sosialisasi ke masyarakat. BPJS Kesehatan diberikan kesempatan satu bulan sesudahnya untuk berkomunikasi dan sosialisasi.

    Dengan mekanisme baru ini, BPJS Kesehatan diberikan waktu satu bulan untuk mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan status kepada masyarakat.

    “Jadi BPJS kita berikan kesempatan berlakunya 1 bulan sesudahnya. Jadi ada waktulah untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan dengan masyarakat yang berpindah dari PBI ke non-PBI,” kata Budi.