Tag: Bulog

  • Bulog Aceh Serap 6,5 Ribu Ton Gabah Petani Meski Diterpa Bencana

    Bulog Aceh Serap 6,5 Ribu Ton Gabah Petani Meski Diterpa Bencana

    Banda Aceh – Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh berhasil menyerap 6,5 ribu ton gabah kering panen (GKP) dari petani di Tanah Rencong sejak Januari lalu. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog untuk memupuk stok pangan, meskipun beberapa wilayah sentra produksi sempat terdampak bencana alam.

    Pemimpin Perum Bulog Kanwil Aceh, Ihsan, menjelaskan bahwa GKP yang diserap tersebut setara dengan 3,3 ribu ton beras. Penyerapan dilakukan selama musim panen di berbagai kabupaten sentra produksi di Aceh.

    Penyerapan gabah ini memiliki tujuan ganda. Pertama, menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani. Kedua, mendukung target penyerapan gabah nasional sebesar 4 juta ton yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

    "Penyerapan gabah dilakukan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, sehingga petani mendapatkan kepastian harga dan terlindungi dari fluktuasi harga saat panen," kata Ihsan dalam keterangannya, Selasa (10/2/2026).

    Ketahanan Pangan Aceh di Tengah Bencana

    Ihsan menambahkan, meskipun sejumlah wilayah sentra produksi di Aceh terdampak bencana, Bulog tetap berupaya maksimal untuk memupuk stok. Ini sangat penting demi ketahanan pangan di wilayah tersebut.

    Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa stok pangan aman saat Aceh dilanda banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025. "Hal ini terbukti saat bencana kemarin stok beras kita sangat aman. Sehingga kami mengimbau kepada seluruh penggilingan padi ayo bersama sama kita wujudkan swasembada pangan nasional khususnya untuk wilayah Aceh," jelasnya.

    Peran Strategis Cadangan Beras Pemerintah

    Selain stabilisasi harga, penyerapan gabah juga bertujuan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). CBP ini nantinya akan digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis.

    Kebutuhan tersebut meliputi stabilisasi harga beras, penyaluran bantuan sosial, serta penanganan bencana alam. Berikut adalah penggunaan strategis CBP:

    Tujuan Penggunaan CBP Deskripsi
    Stabilisasi Harga Mengatur harga beras di pasar agar tidak terjadi fluktuasi ekstrem.
    Bantuan Sosial Menyalurkan beras kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program bansos.
    Penanganan Bencana Memastikan ketersediaan beras untuk korban bencana alam.

    Komitmen Bulog Terhadap Petani

    Bulog Kanwil Aceh menegaskan bahwa penyerapan gabah akan terus dilakukan secara berkelanjutan selama masa panen berlangsung. Petani dan kelompok tani diharapkan dapat memanfaatkan program ini.

    Mereka dapat menjual gabahnya melalui mitra maupun gudang Bulog yang telah ditetapkan. "Penyerapan gabah ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian target penyerapan gabah pemerintah sebesar 4 juta ton secara nasional," lanjut Ihsan.

  • Bulog Bangun Gudang Logistik di Kampung Haji Arab Saudi, Pasok Beras untuk Jemaah

    Bulog Bangun Gudang Logistik di Kampung Haji Arab Saudi, Pasok Beras untuk Jemaah

    Perum Bulog sedang mematangkan rencana pembangunan gudang logistik di kawasan Kampung Haji, Arab Saudi. Gudang ini akan menampung pasokan beras nasional serta komoditas pangan lain untuk kebutuhan jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi. Fasilitas ini tidak hanya menampung beras, tetapi juga daging dan ikan.

    Pemerintah berharap kebutuhan pangan jemaah haji Indonesia dapat dipenuhi dari dalam negeri. Selama ini, jemaah haji Indonesia mengonsumsi beras dari Vietnam dan Thailand.

    “Kami sudah koordinasi dengan pak Menteri Haji, kami mohon diberikan ruang di kampung haji, kalau nanti diizinkan kami minta ruang untuk bisa bangun gudang Bulog. Nah sehingga nanti beras-beras kita ataupun daging-daging kita, ikan-ikan kita, bisa kita simpan di gudang Bulog yang di kampung haji,” kata Ahmad Rizal Ramdhani di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).

    Pada tahap awal, Rizal menargetkan pembangunan gudang berkapasitas 1.000 ton. Jika memungkinkan, Bulog berencana menambah jumlah gudang dengan kapasitas serupa di kemudian hari.

    “Ya minimal yang satu gudangnya 1.000 ton lah. Nanti bertahap kalau memang nanti masih dibutuhkan kita bangun lagi yang 1.000 ton lagi,” tambah dia.

    Berikut adalah rencana target kapasitas gudang Bulog:

    Tahap Kapasitas (Ton) Status
    Pertama 1.000 Target Pembangunan
    Berikutnya 1.000 Rencana Penambahan

    Persiapan Survei dan Ekspor Beras

    Perwakilan Bulog akan segera berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan survei. Kunjungan ini dijadwalkan pada Rabu lusa, sekaligus mengecek kesiapan dapur-dapur yang akan melayani jemaah haji Indonesia.

    Indonesia berencana mengekspor beras pulen premium dengan kadar pecahan 5% dan kadar air 14% sebanyak 2.280 ton. Bulog bahkan menyiapkan 3.000 ton untuk antisipasi.

    “Sesuai dengan permintaan adalah 2.280 ton, namun kami siapkan 3.000 ton. Supaya apa? Antisipasi kalau ada keperluan tambahan maupun nanti kalau memang ada orang-orang saudi yang membutuhkan,” jelas Rizal.

    Rencananya, ekspor beras ini akan dimulai pada pekan ketiga Februari 2026. Langkah ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pangan bagi jemaah haji Indonesia.

  • Bulog Akan Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden Prabowo, Bapanas Dilebur

    Bulog Akan Jadi Badan Khusus di Bawah Presiden Prabowo, Bapanas Dilebur

    Perum Bulog dikabarkan akan melepaskan statusnya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bertransformasi menjadi badan khusus. Nantinya, Bulog akan langsung berada di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa rencana strategis ini masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Transformasi menjadi badan khusus akan memperluas wewenang Bulog secara signifikan. Ahmad menjelaskan, Bulog berpotensi mengendalikan langsung distribusi dan harga sembilan bahan pokok (sembako).

    Kontrol ini tidak terbatas pada beras dan jagung, tetapi juga mencakup komoditas esensial lainnya seperti telur, minyak goreng, gula, hingga susu dan kedelai.

    “Jadi Bulog ke depan bisa mengelola dan mengendalikan sembilan bahan pokok. Bukan hanya beras dan jagung, tapi nanti ada minyak, gula, telur, sampai dengan susu, bahkan kedelai dan lain sebagainya,” ujar Ahmad saat bicara dalam acara Panen Fest 2026, di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Selama ini, peran Bulog sebagai BUMN lebih terfokus pada menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras serta jagung.

    Bulog Mirip Era Orde Baru

    Konsep perubahan status Bulog menjadi badan khusus telah mendapatkan persetujuan dan sedang dibahas di Komisi IV DPR. Presiden Prabowo Subianto juga mendukung penuh gagasan ini.

    Rencananya, Bulog akan diperbesar wewenangnya, menyerupai Badan Urusan Logistik (Bulog) di era Orde Baru.

    “Diharapkan Bulog ke depan menjadi lebih besar. Diharapkannya seperti dulu zamannya Bulog-nya Pak Bustanil Arifin,” tegas Ahmad.

    Ahmad menargetkan pengkajian status Bulog sebagai badan khusus dapat diselesaikan tahun 2026. Ia berharap wacana ini bisa segera terwujud.

    “Mudah-mudahan di tahun 2026 ini bisa terwujud,” katanya.

    Peleburan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Bulog

    Sebagai bagian dari langkah Bulog menjadi badan khusus, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan dilebur ke dalam struktur Bulog. Ahmad sempat menjelaskan hal ini sebelumnya.

    Pembahasan peleburan kedua lembaga tersebut telah dilakukan secara internal oleh Komisi IV DPR. Skemanya, dua kedeputian Bapanas akan bergabung ke struktur baru Bulog.

    Deputi yang tersisa akan ditempatkan di Kementerian Pertanian (Kementan).

    “Jadi konsepnya, rencana dari Bapanas ada dua kedeputian yang akan bergabung ke Bulog. Nanti yang satu deputi lagi bergeser ke Kementan, kembali ke Kementan,” kata Ahmad saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (21/1/2026).

    Skema Perubahan Status Kelembagaan

    Setelah berubah status menjadi badan, Bulog akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Kesepakatan ini juga telah dicapai oleh Komisi IV DPR RI.

    Ahmad menerangkan, perubahan status kelembagaan ini akan melalui revisi Undang-Undang Pangan. Proses revisi tersebut kini sedang digodok oleh Komisi IV DPR.

    “Yang mana lembaga beralihnya Bulog nanti jadi lembaga itu adalah kewenangan dari Komisi VI DPR RI, dalam ini yang merancang undang-undangnya. Nanti masuk dalam perubahan undang-undang pangan. Nah sekarang dalam proses penggodokan,” jelas Ahmad.

    Transformasi ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional dengan Bulog sebagai motor utama.

    Perbandingan Peran Bulog: Dulu dan Sekarang

    Perubahan status Bulog dari BUMN menjadi badan khusus mencerminkan perluasan peran yang signifikan, terutama dalam mengendalikan berbagai komoditas pangan.

    Aspek Bulog sebagai BUMN (sebelumnya) Bulog sebagai Badan Khusus (rencana)
    Status Badan Usaha Milik Negara Badan Khusus
    Pertanggungjawaban Kementerian BUMN Langsung kepada Presiden
    Fokus Komoditas Beras dan Jagung Sembilan bahan pokok (beras, jagung, minyak, gula, telur, susu, kedelai, dll.)
    Wewenang Menjaga ketersediaan dan harga Mengelola dan mengendalikan distribusi serta harga
    Lembaga Terkait Terpisah dari Bapanas Bapanas akan dilebur ke Bulog
  • Pemerintah Tambah KPM Bantuan Pangan Jadi 33,2 Juta Orang, Bulog Salurkan 664,8 Ribu Ton Beras dan 132,9 Ribu Kiloliter Minyak Goreng

    Pemerintah Tambah KPM Bantuan Pangan Jadi 33,2 Juta Orang, Bulog Salurkan 664,8 Ribu Ton Beras dan 132,9 Ribu Kiloliter Minyak Goreng

    Pemerintah meningkatkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan pangan menjadi 33,2 juta orang. Penyaluran bantuan ini akan dilakukan oleh Perum Bulog.

    Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bantuan pangan beras dan minyak goreng disalurkan untuk periode Februari dan Maret 2026.

    Setiap penerima akan mendapatkan 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng per bulan. Jadi, untuk dua bulan, total 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng.

    Dengan penambahan penerima, total beras yang disalurkan sekitar 664,8 ribu ton. Minyak goreng yang disalurkan mencapai 132,9 ribu kiloliter.

    "Jadi kalau dari sebelumnya 18 juta, sekarang 30 juta (penerima). (Beras yang disalurkan) Ya tinggal dikalikan, 20 kg x 30 juta (penerima), sekitar 600 ribu ton," kata Ahmad Rizal Ramdhani di Panen Festival 2026, Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

    Proses penyaluran bantuan akan dimulai pada pertengahan Maret 2026. Penyaluran ini mencakup alokasi untuk Februari dan Maret sekaligus.

    Setiap penerima akan langsung menerima beras sebanyak 20 kg dan minyak goreng 4 liter.

    "Kita sedang siapkan, harus disiapkan karungnya dulu baru. Estimasi kami (penyaluran) bulan-bulan Maret lah. Pertengahan Ramadan untuk meringankan beban para masyarakat," ucap Ahmad Rizal Ramdhani.

    Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 11,92 triliun untuk pengadaan dan penyaluran bantuan sosial ini. Penugasan penyaluran diberikan kepada Perum Bulog.

    Berikut rincian perkiraan alokasi bantuan pangan:

    Jenis Bantuan Jumlah KPM (juta) Alokasi per KPM (Feb-Mar) Total Estimasi
    Beras 33,2 20 kg 664,8 ribu ton
    Minyak Goreng 33,2 4 liter 132,9 ribu kiloliter

    Keputusan ini sesuai hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) di Jakarta (29/1/2026). Rapat tersebut dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    Kriteria Penerima

    Jumlah KPM diperbanyak dengan menyasar masyarakat desil I sampai IV. Kriteria ini sama dengan penerima program Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).

    Jumlah KPM program bantuan pangan beras dan minyak goreng dialokasikan setiap bulan. Ditingkatkan menjadi 33,2 juta KPM per bulan.

    Jumlah KPM ini meningkat 81,9% dari program serupa sebelumnya. Sebelumnya, jumlah KPM berada di angka 18,2 juta per bulan.