Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero). Apresiasi ini terkait respons cepat Pertamina dalam membantu penanganan bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.
Kecepatan respons Pertamina dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tiga daerah bencana tersebut menjadi sorotan utama. Andre menegaskan merasakan langsung kecepatan respons Pertamina, khususnya di Sumatera Barat.
“Saya mengucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, juga Aceh, dan Sumut. Saya merasakan betul bagaimana cepatnya respons Pertamina,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).
Andre Rosiade mengucapkan terima kasih atas gerak cepat perusahaan plat merah tersebut. Termasuk dukungan pengiriman BBM untuk kebutuhan posko-posko bantuan. Apresiasi disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi Pertamina di Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu juga mengapresiasi jajaran Pertamina di daerah. Termasuk General Manager (GM) Pertamina wilayah Sumbar yang dinilai sigap merespons permintaan bantuan. Baik untuk pengiriman logistik maupun suplai BBM ke wilayah terdampak.
Menurut Andre, langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa Pertamina sebagai BUMN hadir. Pertamina dinilai responsif dalam membantu pemerintah mengatasi dampak bencana alam.
Selain mengapresiasi, Andre Rosiade menyoroti pembangunan command center di kantor Pertamina wilayah Sumbar. Dia mengaku telah menerima laporan bahwa pusat kendali tersebut memungkinkan pemantauan kondisi riil di seluruh SPBU. Termasuk mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi.
“Saya sudah dapat laporan bahwa sudah ada command center di kantor Pertamina Sumbar. Dengan itu kita bisa memantau siapa saja yang mengisi dan siapa saja yang dicurigai sebagai mobil lansir,” tuturnya.
Namun, Andre menegaskan masih ada pekerjaan rumah besar terkait penegakan hukum. Khususnya atas penyalahgunaan BBM subsidi. Dia menilai Pertamina tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak pelanggaran di lapangan.
“Pertamina tidak punya tangan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau ada mobil yang diduga mobil lansir, Pertamina tidak bisa menangkap,” jelasnya.
Andre mengusulkan agar Pertamina secara resmi menyampaikan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih tegas. Perpres tersebut diharapkan mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi. Aturan ini penting agar tidak ada lagi kebocoran BBM subsidi yang menjadi hak rakyat, namun dimanfaatkan untuk tambang ilegal atau kepentingan industri.
Usulan Kolaborasi Penegak Hukum
Andre juga mengusulkan agar sistem command center ke depan turut melibatkan aparat penegak hukum. Melalui bentuk kelompok kerja (pokja) atau petugas khusus. Dengan demikian, jika terdeteksi dugaan pelanggaran di SPBU tertentu, aparat terdekat seperti Polsek atau Koramil dapat segera melakukan pengecekan dan penindakan.
Andre Rosiade kembali menyampaikan terima kasih kepada jajaran direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Atas kontribusi mereka membantu masyarakat di daerah terdampak bencana. Termasuk perhatian terhadap kebutuhan depo di Air Bangis yang masih menjadi pekerjaan rumah.
“Supaya BBM subsidi tidak lagi dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rakyat jangan sampai terus mengantre atau kesulitan mendapatkan BBM,” jelas Andre.
Berikut poin-poin penting usulan Andre Rosiade terkait pengawasan BBM subsidi:
| Poin Usulan | Tujuan |
|---|---|
| Penerbitan Perpres Pengawasan BBM | Mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi secara tegas. |
| Pelibatan Aparat Penegak Hukum | Membentuk pokja atau petugas khusus dalam command center untuk penindakan di SPBU. |
| Pemanfaatan Command Center | Memantau kondisi SPBU dan mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi. |
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan Pertamina bakal terus hadir bagi masyarakat Indonesia. Termasuk dalam situasi darurat dan kebencanaan.









