Tag: BUMN

  • DPR Apresiasi Respons Cepat Pertamina Atasi Bencana Sumbar, Aceh, dan Sumut

    DPR Apresiasi Respons Cepat Pertamina Atasi Bencana Sumbar, Aceh, dan Sumut

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina (Persero). Apresiasi ini terkait respons cepat Pertamina dalam membantu penanganan bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara.

    Kecepatan respons Pertamina dalam menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke tiga daerah bencana tersebut menjadi sorotan utama. Andre menegaskan merasakan langsung kecepatan respons Pertamina, khususnya di Sumatera Barat.

    “Saya mengucapkan terima kasih atas gerak cepat Pertamina membantu permasalahan bencana di Sumatera Barat, juga Aceh, dan Sumut. Saya merasakan betul bagaimana cepatnya respons Pertamina,” ujar Andre dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

    Andre Rosiade mengucapkan terima kasih atas gerak cepat perusahaan plat merah tersebut. Termasuk dukungan pengiriman BBM untuk kebutuhan posko-posko bantuan. Apresiasi disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama jajaran Direksi Pertamina di Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu juga mengapresiasi jajaran Pertamina di daerah. Termasuk General Manager (GM) Pertamina wilayah Sumbar yang dinilai sigap merespons permintaan bantuan. Baik untuk pengiriman logistik maupun suplai BBM ke wilayah terdampak.

    Menurut Andre, langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa Pertamina sebagai BUMN hadir. Pertamina dinilai responsif dalam membantu pemerintah mengatasi dampak bencana alam.

    Selain mengapresiasi, Andre Rosiade menyoroti pembangunan command center di kantor Pertamina wilayah Sumbar. Dia mengaku telah menerima laporan bahwa pusat kendali tersebut memungkinkan pemantauan kondisi riil di seluruh SPBU. Termasuk mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi.

    “Saya sudah dapat laporan bahwa sudah ada command center di kantor Pertamina Sumbar. Dengan itu kita bisa memantau siapa saja yang mengisi dan siapa saja yang dicurigai sebagai mobil lansir,” tuturnya.

    Namun, Andre menegaskan masih ada pekerjaan rumah besar terkait penegakan hukum. Khususnya atas penyalahgunaan BBM subsidi. Dia menilai Pertamina tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak pelanggaran di lapangan.

    “Pertamina tidak punya tangan untuk melakukan penegakan hukum. Kalau ada mobil yang diduga mobil lansir, Pertamina tidak bisa menangkap,” jelasnya.

    Andre mengusulkan agar Pertamina secara resmi menyampaikan kepada Presiden untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang lebih tegas. Perpres tersebut diharapkan mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi. Aturan ini penting agar tidak ada lagi kebocoran BBM subsidi yang menjadi hak rakyat, namun dimanfaatkan untuk tambang ilegal atau kepentingan industri.

    Usulan Kolaborasi Penegak Hukum

    Andre juga mengusulkan agar sistem command center ke depan turut melibatkan aparat penegak hukum. Melalui bentuk kelompok kerja (pokja) atau petugas khusus. Dengan demikian, jika terdeteksi dugaan pelanggaran di SPBU tertentu, aparat terdekat seperti Polsek atau Koramil dapat segera melakukan pengecekan dan penindakan.

    Andre Rosiade kembali menyampaikan terima kasih kepada jajaran direksi Pertamina dan Pertamina Patra Niaga. Atas kontribusi mereka membantu masyarakat di daerah terdampak bencana. Termasuk perhatian terhadap kebutuhan depo di Air Bangis yang masih menjadi pekerjaan rumah.

    “Supaya BBM subsidi tidak lagi dinikmati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rakyat jangan sampai terus mengantre atau kesulitan mendapatkan BBM,” jelas Andre.

    Berikut poin-poin penting usulan Andre Rosiade terkait pengawasan BBM subsidi:

    Poin Usulan Tujuan
    Penerbitan Perpres Pengawasan BBM Mengatur pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM subsidi secara tegas.
    Pelibatan Aparat Penegak Hukum Membentuk pokja atau petugas khusus dalam command center untuk penindakan di SPBU.
    Pemanfaatan Command Center Memantau kondisi SPBU dan mendeteksi dugaan praktik mobil lansir atau penyalahgunaan BBM subsidi.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri memastikan Pertamina bakal terus hadir bagi masyarakat Indonesia. Termasuk dalam situasi darurat dan kebencanaan.

  • Pemerintah Siapkan BUMN Tekstil, Prabowo Targetkan Ekspor US$ 40 Miliar

    Pemerintah Siapkan BUMN Tekstil, Prabowo Targetkan Ekspor US$ 40 Miliar

    Presiden Prabowo Subianto berambisi untuk membangkitkan kembali industri tekstil dalam negeri. Rencana strategis mencakup pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil sebagai pendorong utama sektor ini.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa proses pembentukan BUMN tekstil ini masih terus digodok. Fokusnya adalah menentukan apakah akan dibentuk BUMN baru atau mengoptimalkan BUMN yang sudah ada.

    "Masih dalam proses. Nanti kita lihat," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/206).

    Selain itu, pemerintah juga sedang menyiapkan pendanaan awal untuk restrukturisasi permesinan tekstil di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

    "Kita bicara dulu penyediaan pendanaan untuk restrukturisasi mesin," ujar Airlangga.

    Pemerintah tengah menyusun ulang peta jalan untuk pembangunan sektor tekstil di tengah tantangan industri. Dalam peta jalan tersebut, target ambisius ditetapkan untuk meningkatkan ekspor produk tekstil.

    Pemerintah menargetkan peningkatan ekspor produk tekstil hingga US$ 40 miliar dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Pembentukan BUMN khusus tekstil menjadi salah satu pilar rencana tersebut.

    Berikut rincian rencana strategis pemerintah untuk industri tekstil:

    Aspek Keterangan
    Tujuan Utama Membangkitkan industri tekstil domestik
    Instrumen Pembentukan BUMN Tekstil
    Pendanaan Awal US$ 6 miliar (Rp 100,2 triliun)
    Sumber Pendanaan BPI Daya Anagata Nusantara (Danantara)
    Target Ekspor US$ 40 miliar dalam 10 tahun

    Agar operasional BUMN tekstil dapat berjalan optimal, suntikan modal awal sebesar US$ 6 miliar atau setara Rp 100,2 triliun disiapkan. Dana ini akan disalurkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

  • Pertamina Rombak Direksi, Mega Satria Jabat Direktur Keuangan, Integrasi Bisnis Hilir Diperkuat

    Pertamina Rombak Direksi, Mega Satria Jabat Direktur Keuangan, Integrasi Bisnis Hilir Diperkuat

    PT Pertamina (Persero) resmi merombak jajaran direksi dalam laporan kepada Komisi VI DPR RI. Perubahan ini melibatkan penunjukan Mega Satria sebagai Direktur Keuangan dan pergeseran Emma Sri Martini ke posisi Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha (SPPU).

    Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menyampaikan bahwa Mega Satria sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Pertamina Patra Niaga. Perubahan ini efektif berlaku di level holding.

    “Direktur Keuangan saat ini dijabat oleh Bapak Mega Satria, sebelah kiri saya. Beliau sebelumnya adalah Direktur Keuangan PT Pertamina Patra Niaga,” ujar Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

    Simon juga menjelaskan peran baru Emma Sri Martini. Ia kini fokus pada pengembangan strategi bisnis dan portofolio perusahaan.

    “Dan Direktur Keuangan sebelumnya, Ibu Emma Sri Martini, saat ini berganti tugas menjadi Direktur SPPU, Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha. Dengan demikian, di struktur di Holding hanya ada dua perubahan, yang lainnya masih tetap sama,” imbuhnya.

    Perombakan ini menunjukkan fokus Pertamina dalam memperkuat tim kepemimpinan strategis.

    Berikut adalah susunan terbaru direksi Pertamina:

    Jabatan Nama
    Direktur Utama Simon Aloysius Mantiri
    Wakil Direktur Utama Oki Muraza
    Direktur Manajemen Risiko Ahmad Siddik Badruddin
    Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Emma Sri Martini
    Direktur Logistik dan Infrastruktur Jaffee Arizon Suardin
    Direktur Keuangan Mega Satria
    Direktur Penunjang Bisnis M. Erry Sugiharto
    Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Agung Wicaksono
    Direktur Sumber Daya Manusia Andy Arvianto

    Integrasi Bisnis Hilir Pertamina

    Selain perubahan direksi, Pertamina juga melakukan langkah integrasi bisnis di sektor hilir. Perusahaan menggabungkan Pertamina Patra Niaga, Pertamina Kilang Internasional, serta sebagian bisnis Pertamina International Shipping.

    Integrasi tersebut ke dalam satu subholding baru yang bernama Subholding Downstream. Subholding ini telah resmi beroperasi sejak 1 Februari 2026. Pengukuhan jajaran pengurusnya dilakukan pada 4 Februari 2026.

    “Setelah melalui pertimbangan yang mendalam, akhirnya kami menggabungkan integrasi bisnis hilir kami, yaitu Pertamina Patra Niaga, Pertamina Kilang Internasional, dan sebagian dari Pertamina International Shipping, ke dalam satu subholding, yang kami sebut subholding downstream,” tutup Simon.

  • Pertamina Lepas 38 Anak Usaha Non-Migas, Termasuk Pelita Air dan Tugu Pratama

    Pertamina Lepas 38 Anak Usaha Non-Migas, Termasuk Pelita Air dan Tugu Pratama

    PT Pertamina (Persero) mengumumkan rencana strategis untuk melepas 38 anak usaha yang tidak bergerak di sektor minyak dan gas (migas) pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari program penataan bisnis atau streamlining yang sedang dijalankan perusahaan.

    Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dilepas tersebut bergerak di berbagai sektor. Sektor tersebut mencakup perhotelan, rumah sakit, maskapai penerbangan, hingga asuransi.

    Agung Wicaksono menyebut, bisnis rumah sakit milik Pertamina yang selama ini dikelola oleh Indonesia Healthcare Corporation (IHC) akan diambil alih pengelolaannya oleh Danantara.

    “Di tahun ini ada 38 lagi pipeline, termasuk sekitar 12 perusahaan yang tergabung dalam grup rumah sakit IHC. IHC ini kita sudah dengan Danantara mencapai kesepakatan terkait value-nya berapa, dan ini nanti akan dilanjutkan prosesnya, sehingga sekitar 38 plus rumah sakit ini yang sudah kita siapkan,” ujar Agung di kawasan Terminal Tanjung Sekong, Cilegon, Banten, Rabu (11/2/2026).

    “Tapi sekali lagi, kita siap dari Danantara, kalau nanti ada arahan lebih lanjut kita akan jalankan,” sambungnya.

    Merger Pelita Air dengan Garuda Indonesia

    Rencana penggabungan maskapai Pelita Air ke dalam Garuda Indonesia juga masuk dalam agenda tahun ini. Hal ini sudah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Danantara Asset Management.

    “Pelita salah satunya, hotel-hotel salah satunya bagian dari Patra Jasa, hotel-hotelnya saja sedang dibahas dengan grup Danantara yaitu Hotel Indonesia Nature di bawah Injourney untuk sekarang dengan operatorship dulu hotelnya, tapi nanti kemudian kita akan lakukan juga prosesnya,” terang Agung.

    Adapun daftar sektor yang terdampak adalah:

    Sektor Entitas Perusahaan Keterangan
    Rumah Sakit Indonesia Healthcare Corporation (IHC) Akan dikelola oleh Danantara
    Maskapai Penerbangan Pelita Air Akan digabungkan dengan Garuda Indonesia
    Perhotelan Bagian dari Patra Jasa (Hotel Indonesia Nature) Dibahas dengan grup Danantara dan Injourney
    Asuransi PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) Dibahas dengan Indonesia Financial Group (IFG)

    Pemindahan Kepemilikan Asuransi Tugu Pratama

    Unit bisnis Pertamina lainnya yang akan dilepas adalah di sektor asuransi, yaitu PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU). Proses pemisahan ini sedang dalam pembahasan dengan Indonesia Financial Group (IFG).

    “Satu lagi adalah asuransi, kita punya TUGU dibahas dengan IFG. Tapi kita juga ingin pastikan asuransi ini tetap men-support migas karena ini penting sekali untuk peningkatan resiko,” jelas Agung.

    Agung menambahkan, dari total 257 perusahaan di bawah naungan Pertamina, kini jumlahnya telah berkurang menjadi 242. Hal ini menunjukkan pengurangan sebanyak 15 perusahaan. Di antaranya adalah 10 SPV di PIS (Pertamina Internasional Shipping) yang berperan sebagai entitas kapal untuk Pertamina.

  • Pemerintah Konsolidasikan BUMN Galangan Kapal, PT PAL Jadi Induk

    Pemerintah Konsolidasikan BUMN Galangan Kapal, PT PAL Jadi Induk

    Pemerintah tengah menggodok rencana konsolidasi BUMN galangan kapal. PT PAL Indonesia diproyeksikan menjadi induk perusahaan dari entitas-entitas di sektor tersebut.

    Langkah ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri maritim nasional. Selain itu, konsolidasi diharapkan mampu menyehatkan kondisi keuangan perusahaan yang tengah menghadapi beragam persoalan.

    Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, angkat bicara mengenai nasib pegawai setelah pembentukan holding. Menurutnya, seleksi ketat akan dilakukan.

    "Kita harus realistis dan kita harus menghasilkan satu tim yang memang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Yang tidak hanya sekadar mengumpulkan orang. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana membangun industri maritim dan ekosistemnya," kata Kaharuddin, Rabu (11/2/2026), di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat.

    Pegawai yang memiliki kompetensi tinggi akan dipertahankan. Skema ini masih dalam tahap pembahasan dan ditargetkan rampung pada kuartal pertama tahun ini.

    Kaharuddin menambahkan, diskusi terus berjalan guna memastikan konsolidasi tidak menciptakan beban baru bagi perusahaan. Ini menjadi perhatian utama pemerintah.

    Tujuan Penyehatan Keuangan BUMN

    Penggabungan ini ditujukan untuk mengatasi masalah keuangan yang melilit beberapa BUMN galangan kapal. PT PAL terus berkoordinasi dengan Danantara Indonesia.

    "Tentunya tujuan merger ini sekaligus karena boleh dikatakan BUMN, galang kapal lain memiliki kendala, salah satu terbesar adalah kendala keuangan. Sehingga memang tujuan ini adalah untuk menyehatkan dan kemudian menyelamatkan dari beban-beban masa lalu, dari galang-galang kapal," terang Kaharuddin.

    Daftar BUMN Galangan Kapal yang akan Dikonsolidasi
    Nama Perusahaan Keterangan
    PT PAL Indonesia (Persero) Induk Perusahaan
    PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (IKI) Anggota Konsolidasi
    PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) (DKB) Anggota Konsolidasi
    PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) (DKS) Anggota Konsolidasi
    PT Dok dan Perkapalan Air Kantung Anggota Konsolidasi

    Mekanisme penyelamatan keuangan juga dibahas bersama Danantara. Skema ini akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    PT PAL sebagai Induk Perusahaan

    Danantara akan mengonsolidasikan sejumlah BUMN di sektor galangan kapal. Sesuai rencana, PT PAL Indonesia akan menjadi induk perusahaan galangan kapal BUMN.

    Saat ini, perusahaan galangan kapal BUMN selain PT PAL meliputi PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau DKB, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DKS, serta PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.

  • Pertamina Rampingkan 15 Anak Usaha di Cilegon, Fokus Bisnis Energi

    Pertamina Rampingkan 15 Anak Usaha di Cilegon, Fokus Bisnis Energi

    PT Pertamina (Persero) terus melakukan penataan bisnis anak-anak usahanya. Dari total 257 perusahaan yang semula berada di bawah naungan Pertamina, kini jumlahnya berkurang menjadi 242 perusahaan.

    Pengurangan 15 perusahaan ini merupakan bagian dari upaya streamlining. Tujuannya adalah memperkuat dan menyolidkan kinerja entitas Pertamina.

    Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, menyampaikan informasi ini setelah bertemu COO Danantara Dony Oskria beberapa waktu lalu.

    "Beliau (COO Danantara Dony Oskaria) sampaikan pesan Pak Presiden Prabowo, salah satunya terhadap BUMN adalah bagaimana BUMN yang saat ini totalnya itu ada sekitar 1.044 perusahaan, ini bisa disederhanakan, dirampingkan sehingga menjadi semakin kuat dan solid," ujar Agung dalam acara kick-off Media Site Visit Kick Off Green Terminal Tanjung Sekong di Cilegon, Banten, Rabu (11/2/2026).

    Agung menambahkan, sekitar 25% dari total perusahaan BUMN tersebut berada di bawah Pertamina.

    "Dari 1.000 sekian itu, 25%-nya ada di Pertamina, 257 perusahaan. Saya kemarin melaporkan bahwa 2025 sejak saya masuk dan kemarin 2026, dari 257 sekarang sudah menjadi 242. Jadi ada 15 perusahaan yang berkurang. Di antaranya adalah ada 10 SPV di PIS (Pertamina Internasional Shipping) di tempatnya Pak Eka, yang berperan sebagai entitas kapal untuk Pertamina," tambahnya.

    Pengurangan jumlah perusahaan ini bukanlah penutupan bisnis. Sebaliknya, hal ini merupakan bagian dari proses integrasi. Integrasi ini dilakukan ke dalam Subholding Downstream yang resmi beroperasi sejak 1 Februari lalu.

    Langkah ini merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Pertamina.

    "Artinya yang namanya penataan, yang namanya streamlining, ini dilakukan semata-mata bukan untuk menghilangkan bisnis Pertamina, tapi menata agar bisnis Pertamina ini dijalankan dengan lebih solid, lebih efisien, dan menghasilkan nilai tambah yang lebih signifikan," ujarnya.

    Fokus pada Sektor Energi

    Agung menjelaskan bahwa anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor energi akan tetap dipertahankan. Prioritas utama adalah menjaga core bisnis Pertamina.

    Sementara itu, anak perusahaan yang tidak bergerak di sektor energi akan dipisahkan. Ini untuk meningkatkan efisiensi dan fokus pada inti bisnis.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap entitas memberikan kontribusi maksimal.

    Sinergi Antar Perusahaan

    Agung menekankan pentingnya sinergi antar perusahaan di bawah Pertamina. Tanpa sinergi, langkah penataan ini tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perusahaan.

    Sinergi menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan efisiensi.

    Tahun Jumlah Perusahaan Pertamina Perubahan Keterangan
    Sebelum 2025 257 – Jumlah awal anak perusahaan
    2026 242 Berkurang 15 Setelah streamlining dan integrasi

    "Misalkan kesehatan, bicara terkait misalkan airline, walaupun kita memang sangat senang dan sangat bangga terbang dengan Pelita, tapi karena ini bukan bagian dari core Pertamina maka ini akan kita selaraskan, kita akan lepaskan ke Danantara dan dikelompokkan sesuai dengan industrinya," terang Agung.

  • Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina, Non-Migas Dipisah

    Danantara Kaji Ulang Bisnis Pertamina, Non-Migas Dipisah

    Danantara melakukan peninjauan ulang model bisnis PT Pertamina (Persero). Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan seluruh anak usahanya.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa ke depan, Danantara akan memisahkan bisnis sektor non-migas dari Pertamina. Hal ini agar Pertamina dapat lebih fokus pada bisnis intinya.

    Dony Oskaria menjelaskan bahwa semua aset dan unit bisnis yang tidak terkait langsung dengan sektor minyak dan gas akan dipisahkan dari Pertamina. Proses ini dikenal sebagai 'spin off'.

    "Kita lakukan review masalah komersialisasi. Pertamina tidak akan punya lagi yang non related oil and gas, seluruhnya akan spin off Pertamina. Dia akan keluar dari Pertamina," ujar Dony dalam acara Economic Outlook 2026, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Langkah ini sejalan dengan upaya konsolidasi dan efisiensi di tubuh BUMN energi tersebut.

    Merger Anak Usaha Subholding Downstream

    Merger tiga anak usaha Pertamina: PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan PT Pertamina International Shipping telah diselesaikan. Ketiganya kini tergabung menjadi satu Subholding Downstream.

    "Kami baru selesai merger bulan Februari, merger di downstream. Kita konsolidasi Patra Niaga, PIS, dan Kilang karena ini kan satu perusahaan harusnya. Tak bisa dicacah yang menyebabkan inefficiency," jelas Dony.

    Proses merger ini dimulai sejak 1 Februari 2026 dan ditargetkan rampung total pada Oktober mendatang. Setelah itu, Subholding Downstream akan dapat menetapkan jajaran direksi perusahaannya.

    "Mereka ini mengerjakan proses konsolidasi, mengkonsolidasikan bisnis itu kan nggak gampang, butuh waktu. Nah Oktober nanti artinya 10 bulan mereka membutuhkan waktu untuk melakukan proses konsolidasi," kata Dony.

    Fokus Bisnis PGN pada Distribusi Gas

    Untuk PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Danantara melarang PGN untuk berbisnis di sektor hulu migas atau upstream. Sehingga, usaha mereka akan terfokus pada distribusi gas bumi melalui jaringan pipa.

    "PGN itu ke depan, mulai tahun ini sudah saya larang tidak main lagi di upstream. Mereka khusus main di midstream dan downstream. Tugas mereka adalah menyalurkan gas sampai ke rumah-rumah. Kita akan trial mulai di Batam," terang Dony.

    Pipanisasi gas ke seluruh rumah di Batam akan menjadi proyek percontohan. Dengan demikian, PGN diharapkan menjadi perusahaan gas negara yang khusus mendistribusikan gas.

    Berikut adalah ringkasan perubahan model bisnis yang direncanakan:

    Entitas Fokus Bisnis Baru Status
    Pertamina Bisnis Inti Migas Memisahkan Non-Migas
    Subholding Downstream Hiliran Migas Terintegrasi Merger Rampung Oktober 2026
    PGN Distribusi Gas Tidak Lagi Berbisnis Hulu Migas
  • Tiga Anak Usaha Pertamina Merger Jadi Subholding Downstream, Fokus Migas

    Tiga Anak Usaha Pertamina Merger Jadi Subholding Downstream, Fokus Migas

    Tiga anak usaha Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), dan PT Pertamina International Shipping (PIS) resmi merger. Ketiganya akan bersatu membentuk Subholding Downstream baru.

    Proses penggabungan ini dimulai sejak 1 Februari 2026. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menargetkan merger ini rampung total pada Oktober 2026. Setelah itu, Subholding Downstream dapat menetapkan jajaran direksi perusahaan.

    Dony, dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026), menjelaskan bahwa proses konsolidasi bisnis tidak mudah.

    “Mereka ini mengerjakan proses konsolidasi, mengonsolidasikan bisnis itu kan nggak gampang, butuh waktu. Nah Oktober nanti artinya 10 bulan mereka membutuhkan waktu untuk melakukan proses konsolidasi,” kata Dony, Selasa (10/2/2026).

    Bersamaan dengan merger tersebut, Pertamina juga akan melepas unit bisnis yang tidak masuk dalam sektor minyak dan gas (migas). Ini termasuk bisnis di sektor penerbangan, perhotelan, hingga asuransi.

    Aset-aset non-migas tersebut akan dilepas sepanjang tahun 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan Pertamina fokus pada bisnis intinya.

    “Jadi paralel selama satu tahun ini kita lakukan proses konsolidasi ini. Jadi mulai dari yang paling dekat itu pasti DHC, rumah sakit ya kan, hotel, kemudian tadi airlines, asuransi lagi tadi dulu, kemudian bisnis yang lainnya,” terang Dony.

    Keputusan ini mempertegas komitmen Pertamina untuk berkonsentrasi pada sektor migas. Bisnis non-migas bukan lagi menjadi bagian utama perusahaan.

    “Sehingga Pertamina itu fokusnya memang yang relatif pada oil and gas saja, yang non-oil and gas bukan lagi di Pertamina,” sambung Dony.

    Efisiensi BUMN Masa Depan

    Pertamina akan fokus menjalankan bisnis intinya yakni minyak dan gas. BUMN sektor lain juga akan fokus dalam usahanya masing-masing ke depan.

    Diharapkan, setiap BUMN akan memiliki bisnis model yang lebih baik dan proper. Ini termasuk rumah sakit, hotel, asuransi, hingga maskapai penerbangan.

    Entitas yang Merger Sektor Utama Peran Baru dalam Subholding Downstream
    PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Perdagangan dan distribusi BBM Operasional hilir, distribusi, penjualan
    PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Pengolahan minyak Produksi, kilang, rantai pasok
    PT Pertamina International Shipping (PIS) Logistik dan pengangkutan Transportasi, pengelolaan armada

    “Jadi memang nanti perusahaan BUMN kita tuh bagus-bagus nanti, rumah sakit sendiri, kita ubah bisnis modelnya jadi lebih baik, lebih proper, hotel sendiri, asuransi sendiri, oil and gas sendiri, airline sendiri,” jelas Dony.

  • Danantara Pangkas Jumlah Perusahaan Telkom Jadi Belasan di Jakarta

    Danantara Pangkas Jumlah Perusahaan Telkom Jadi Belasan di Jakarta

    PT Telkom Indonesia Tbk akan merampingkan unit bisnisnya sebagai bagian dari konsolidasi BUMN. Langkah ini diinisiasi Danantara untuk menyederhanakan struktur usaha dan mengurangi inefisiensi. Demikian disampaikan Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria di Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Dony Oskaria menjelaskan, saat ini Telkom memiliki sekitar 66 perusahaan dan anak usaha. Ke depan, jumlah ini akan dipangkas menjadi belasan. Perusahaan akan fokus pada empat unit bisnis utama.

    Telkom akan bertransformasi menjadi strategic holding. Di bawahnya, hanya akan ada empat unit bisnis inti. Perubahan ini bertujuan untuk melakukan streamlining dan refokus bisnis perusahaan.

    "Sebagai contoh lagi misalkan Telkom, Telkom ini punya kurang lebih 66 perusahaan, nantinya akan terjadi streamlining, dia akan kembali menjadi refocusing bisnisnya. Telkom nanti akan menjadi strategic holding, di bawah Telkom itu hanya akan ada 4 business unit," terang Dony, Selasa (10/2/2026).

    Unit Bisnis Utama Telkom

    Empat unit bisnis utama tersebut adalah Telkomsel untuk layanan seluler, Infrako untuk bisnis serat optik, Mitratel untuk bisnis menara telekomunikasi, dan data center. Seluruh unit ini akan menjadi fokus utama pengembangan bisnis Telkom ke depan.

    "Yang pertama itu Telkomsel, yang kedua adalah Infrako untuk fiber optik, yang ketiga adalah Mitratel untuk tower bisnis, dan yang keempat adalah datacenter. Yang di bawahnya mereka kita akan develop 1 infrastructure bisnis untuk mendukung bisnis di atasnya, sehingga nanti dari 66 perusahaan Telkom, itu sebaiknya akan tinggal kurang lebih belasan perusahaan aja," jelas Dony.

    Unit Bisnis Fokus Utama
    Telkomsel Layanan Seluler
    Infrako Serat Optik
    Mitratel Menara Telekomunikasi
    Data Center Pusat Data

    Pentingnya Efisiensi

    Dony menilai langkah perampingan ini krusial. Tujuannya adalah memangkas inefisiensi yang selama ini terjadi di Telkom. Rencana ini juga bagian dari perombakan menyeluruh BUMN lintas sektor.

    Inisiatif ini mencakup berbagai sektor. Mulai dari pupuk, semen, hingga logistik. Konsolidasi ini diharapkan dapat menciptakan BUMN yang lebih efisien dan kompetitif.

    "Nah nantinya akan semua dari bawah akan tergabung ke atas, nah ini akan memotong banyak daripada inefficiency yang terjadi selama ini," tutur Dony.

  • Danantara Indonesia Rencanakan Merger BUMN Logistik, PT Pos Jadi Induk

    Danantara Indonesia Rencanakan Merger BUMN Logistik, PT Pos Jadi Induk

    Danantara Indonesia tengah menyiapkan rencana besar untuk mengonsolidasikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor logistik. Proyeksi awal menunjukkan PT Pos Indonesia akan menjadi induk dari entitas gabungan ini.

    Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa inisiatif ini masih dalam fase perencanaan. Belum ada eksekusi konkret yang dilakukan untuk mewujudkan merger tersebut.

    PT Pos dipertimbangkan sebagai induk karena keunggulan jaringannya. Perusahaan ini memiliki sekitar 4.000 outlet distribusi yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

    Jaringan luas PT Pos Indonesia dinilai strategis sebagai tulang punggung. Ini jika rencana penggabungan 21 perusahaan logistik BUMN terealisasi di masa mendatang. Konsolidasi ini diharapkan meningkatkan efisiensi.

    Dony Oskaria menyampaikan detail mengenai rencana tersebut dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta Pusat.

    "Jadi yang sudah kita lakukan tentu saja logistik tahun ini akan melakukan merger dengan PT Pos akan menjadi anchor daripada perusahaan logistik kita, karena mereka memiliki distribution outlet yang banyak, kurang lebih 4.000 outlet yang dimiliki oleh PT Pos," ujar Dony, Selasa (10/2/2026).

    Konsolidasi Sektor Karya dan Asuransi

    Selain sektor logistik, pemerintah juga merancang konsolidasi di sektor karya atau konstruksi. BUMN karya dijadwalkan masuk tahap merger dan konsolidasi pada tahun 2026, setelah perbaikan kondisi keuangan sepanjang 2025. Proses merger ini diharapkan rampung pada pertengahan tahun 2026.

    "(BUMN) Karya juga demikian, karya menghadapi karena karya ini punya financial problem sebelumnya, kita tahun ini selesai melakukan proses perbaikan secara financial tahun 2025, tahun 2026 mereka masuk ke fase merger dan konsolidasi, kita harapkan akan selesai juga di pertengahan tahun ini untuk mergernya," jelas Dony.

    Rencana perombakan juga menyentuh sektor asuransi BUMN. Dari semula 15 perusahaan, akan disederhanakan menjadi tiga entitas utama. Entitas tersebut meliputi asuransi jiwa, asuransi umum, dan asuransi kredit. Berikut adalah gambaran perubahan jumlah entitas BUMN di berbagai sektor:

    Sektor Jumlah Awal Jumlah Setelah Konsolidasi Entitas Utama
    Logistik 21 1 PT Pos Indonesia (Induk)
    Asuransi 15 3 Jiwa, Umum, Kredit
    Pengelolaan Aset Beberapa 1 Asset Management BUMN

    Di sektor pengelolaan aset, pemerintah juga merencanakan penyederhanaan. Tujuannya dengan membentuk hanya satu entitas asset management BUMN.

    "Asuransi, perusahaan asuransi kita dari 15 akan menjadi 3. Kita akan punya 1 life insurance, 1 general insurance, 1 credit insurance, kemudian juga kita tadi asset management, kita akan punya hanya tinggal menjadi 1 asset management," tutupnya.