Tag: Bunutan

  • Satpol PP Karangasem Bongkar Bangunan Melanggar Sempadan Pantai di Bunutan

    Satpol PP Karangasem Bongkar Bangunan Melanggar Sempadan Pantai di Bunutan

    Karangasem – Sebuah bangunan di Banjar Dinas Lean, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, dibongkar pada Rabu (11/2/2026). Pembongkaran dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Karangasem bersama instansi terkait.

    Bangunan tersebut melanggar sempadan pantai dan pemiliknya tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan. Pembongkaran ini dilakukan setelah surat peringatan (SP) ketiga tidak diindahkan.

    Sebelum tindakan pembongkaran, Satpol PP Karangasem telah tiga kali mengeluarkan surat peringatan. Surat tersebut meminta pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Namun, tidak ada respons positif dari pemilik bangunan.

    Pembongkaran melibatkan satu alat berat dan ditargetkan selesai dalam dua hari. Tindakan ini merupakan respons atas pelanggaran aturan yang berulang.

    "Karena SP yang kami layangkan tak diindahkan oleh pemilik bangunan, akhirnya kami lakukan pembongkaran," kata Kepala Satpol PP Karangasem, Ida Bagus Eka Ananta Wijaya, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Ananta Wijaya, pelanggaran bangunan ini ganda. Selain melanggar sempadan pantai, pemilik juga tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang sah. Hal ini memperkuat dasar hukum pembongkaran.

    Tabel Tindakan Penegakan Aturan

    Berikut adalah ringkasan tindakan penegakan aturan terkait pembongkaran bangunan di Bunutan, Karangasem.

    Tindakan Keterangan Status
    Peringatan Pertama Surat Peringatan (SP) 1 Dilayangkan
    Peringatan Kedua Surat Peringatan (SP) 2 Dilayangkan
    Peringatan Ketiga Surat Peringatan (SP) 3 Dilayangkan
    Pembongkaran Oleh Satpol PP dan Instansi Berlangsung
    Target Selesai 2 hari kerja Dalam Proses

    Peringatan untuk Pelaku Usaha

    Satpol PP Karangasem berkomitmen untuk terus mendata dan mengawasi bangunan yang diduga melanggar aturan. Para pelaku usaha diingatkan untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi sebelum memulai pembangunan.

    "Terkait pembongkaran ini, bangunan tersebut selain melanggar sempadan pantai pemiliknya juga tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan lahan," ujar Ananta Wijaya.

    Harapannya, kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Ketaatan terhadap peraturan dan prosedur hukum adalah kunci dalam pengembangan usaha.

    "Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi para pelaku usaha agar sebelum membangun pastikan dahulu persyaratannya lengkap dan apakah lokasi melanggar aturan atau tidak," ucap Ananta Wijaya.

    Apresiasi dari Kepala Desa Bunutan

    Kepala Desa (Kades) Bunutan, I Made Suparwatha, menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Penindakan ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat.

    Suparwatha menegaskan bahwa pihaknya mendukung pembangunan akomodasi pariwisata baru. Namun, pembangunan tersebut harus mematuhi semua aturan yang berlaku tanpa terkecuali.

    "Respons dari pemerintah cukup luar biasa menindaklanjuti laporan dari masyarakat, semoga tidak ada lagi bangunan yang melanggar aturan di Bunutan ke depannya," harap Suparwatha.