Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merampungkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. KSPSI berharap aturan ini dapat diterbitkan sebelum bulan Oktober mendatang guna memberikan kepastian hukum bagi seluruh pekerja.
Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, mengungkapkan harapan tersebut dalam Rakornas II KSPSI di Jakarta Pusat, Kamis (12/2/2026). Ia menegaskan pentingnya penyelesaian aturan tersebut sebelum batas waktu yang ditentukan.
Jumhur Hidayat menyatakan bahwa KSPSI telah aktif berdiskusi dan memberikan masukan kepada berbagai pihak terkait gagasan UU Ketenagakerjaan. Upaya ini dilakukan untuk memastikan UU yang dihasilkan adil bagi para buruh.
"Mudah-mudahan sebelum Oktober pasti, itu sudah bisa diterbitkan dan ada kepastian hukum bagi kita semua," kata Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, Kamis (12/2/2026).
Dalam Rakornas, KSPSI mengundang Profesor Dasco, seorang anggota DPR, untuk berdiskusi lebih intensif mengenai rancangan undang-undang. Jumhur berharap, melalui diskusi tersebut, komitmen DPR dapat lebih kuat dalam perumusan UU.
"Kita sengaja mengundang Profesor Dasco (dalam Rakornas) karena dia kan DPR ya. Jadi kan undang-undang itu banyak digodokkan di DPR justru. Dan karena itu kita minta komitmen dari DPR, dan insyaallah melalui Profesor Dasco diskusi itu bisa lebih intensif gitu," ujarnya.
Poin-Poin Krusial Revisi UU Ketenagakerjaan
Jumhur berharap UU Ketenagakerjaan yang baru ini dapat menggantikan poin-poin dalam UU Cipta Kerja yang selama ini dikritik oleh kelompok buruh. Untuk itu, KSPSI menyoroti beberapa isu yang perlu dibahas dalam perumusan UU tersebut.
Berikut adalah isu-isu krusial yang diusulkan oleh KSPSI untuk direvisi dalam UU Ketenagakerjaan:
| No. | Isu Ketenagakerjaan |
|---|---|
| 1 | Re-definisi Hubungan Kerja dan Pemberi Kerja |
| 2 | Perlindungan Kerja bagi Pekerja Platform Digital (web-base and location-base platform) dan Perlindungan Pekerja Akibat Penggunaan Teknologi Baru (otomatisasi dan kecerdasan buatan) |
| 3 | Perlindungan Pekerja Terdampak Perubahan Iklim dan transisi energi |
| 4 | Perlindungan Kerja kepada Pekerja Rumah Tangga |
| 5 | Reformasi Kebijakan Pengupahan |
| 6 | Reformasi Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan yang lebih melekat dan penegakan hukum yang adil bagi semua |
Daftar isu ini menunjukkan komitmen KSPSI untuk memastikan bahwa UU Ketenagakerjaan yang baru dapat mengakomodasi tantangan dan kebutuhan pekerja di era modern.


