Tag: Cagar Budaya

  • Kantor Kelurahan Ciamis: Bangunan Cagar Budaya Bersejarah Sejak 1818

    Kantor Kelurahan Ciamis: Bangunan Cagar Budaya Bersejarah Sejak 1818

    Sebuah bangunan bergaya Indis tropis di Jalan Pemuda, Lingkungan Kota Kidul, Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis, menarik perhatian. Bangunan ini memadukan budaya Eropa (kolonial) dengan budaya lokal.

    Dinding tebal, ventilasi di atas pintu dan jendela, pintu ganda tinggi, serta jendela kayu kotak-kotak besar menjadi ciri khas bangunan ini. Dinding bawahnya menggunakan material batu bercorak belah.

    Keunikan Kantor Kelurahan Ciamis menarik perhatian warga. Lokasi ini sering dijadikan tempat swafoto dan prafoto pernikahan. Di depan kantor kelurahan, terdapat ruang terbuka yang digunakan masyarakat untuk beristirahat.

    Bangunan yang kini menjadi Kantor Pemerintah Kelurahan Ciamis ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Disbudpora Ciamis pada tahun 2025. Struktur dan ornamen penting di dalamnya masih terjaga keasliannya.

    Staf Kelurahan Ciamis, Ani Randiany, menjelaskan bahwa bangunan ini dulunya adalah Kantor Desa Ciamis yang didirikan pada tahun 1818 pada era kolonial. Pada 1 Januari 1981, Desa Ciamis berubah status menjadi Kelurahan Ciamis.

    Sejarah dan Fungsi Ruang Tahanan

    Selain arsitektur Eropa, dulu di dalam bangunan terdapat ruang tahanan yang kini menjadi ruang kerja Lurah Ciamis. Keberadaan penjara ini terkait dengan lokasi strategis kantor desa yang dahulunya berada di depan Pasar Ampar, pusat mobilitas warga dan potensi tindak kriminal.

    "Pada masa lalu di depan kantor desa terdapat Pasar Ampar. Saat itu, mobilitas warga terpusat di sana sehingga kerap terjadi tindak kriminal," kata Ani.

    Dasar Hukum Penetapan Cagar Budaya

    Kepala Disbudpora Ciamis Dian Budiyana melalui Kabid Kebudayaan Eman Hermansyah menjelaskan bahwa penetapan cagar budaya ini adalah program pelestarian sejarah. Kantor Kelurahan Ciamis ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2025 berdasarkan kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Ciamis.

    Penetapan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang diimplementasikan melalui Perda Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

    "Penetapan status ini berdasarkan kajian dan penelitian dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Ciamis," ujar Eman Hermansyah.

    Nilai Sejarah dan Keaslian Bangunan

    Kantor Kelurahan Ciamis dinilai memiliki nilai sejarah tinggi karena dibangun sejak 1818 dengan struktur bangunan yang tidak berubah bentuk.

    Berikut adalah ringkasan informasi penting mengenai Kantor Kelurahan Ciamis:

    Informasi Detail
    Nama Bangunan Kantor Kelurahan Ciamis
    Lokasi Jalan Pemuda, Lingkungan Kota Kidul, Kelurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis
    Tahun Pendirian 1818
    Gaya Arsitektur Indis Tropis
    Penetapan Cagar Budaya 2025 (Disbudpora Ciamis)
  • Tiga Arca Diduga Peninggalan Abad ke-8 Ditemukan di Boyolali

    Tiga Arca Diduga Peninggalan Abad ke-8 Ditemukan di Boyolali

    Warga Boyolali digemparkan dengan penemuan tiga arca kuno di dekat Umbul Kendat, Banyudono. Temuan ini mengemuka saat proses penggalian fondasi untuk pembangunan kolam renang Tirta Lestari.

    Ketiga arca tersebut kini ditempatkan di Umbul Kendat, Desa Dukuh, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Lokasinya tak jauh dari area proyek pembangunan kolam renang.

    Tim ahli registrasi cagar budaya dan staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Boyolali, Farid Burhanudin, membenarkan temuan ini. Ia mengungkapkan, laporan mengenai struktur candi yang ditemukan telah diterima pihak dinas.

    “Ada laporan yang masuk ke sana, terkait dengan struktur candi yang ditemukan ketika penggalian (untuk pembangunan) kolam renang Tirta Lestari,” kata Farid Burhanudin, Kamis (12/2/2026), di sela-sela pengecekan arca.

    Farid menjelaskan, ketiga arca memiliki tingkat kerusakan bervariasi. Kerusakan pada arca pertama mencapai 70%, arca kedua sekitar 50%, dan arca ketiga hampir 80%. Ukuran tinggi ketiga arca juga berbeda-beda.

    Berikut rincian tingkat kerusakan pada arca yang ditemukan:

    Arca Ke- Perkiraan Tingkat Kerusakan
    1 70%
    2 50%
    3 80%

    Ketiga batu arca tersebut berwujud arca duduk. Setelah ditemukan, arca-arca itu diangkat dan ditempatkan di Umbul Kendat, dekat makam Dyah Ayu Kedaton.

    Perkiraan Abad Ke-8 hingga Ke-10 Masehi

    Farid Burhanudin menduga arca-arca tersebut merupakan arca Siwa dari era Hindu. Perkiraan ini didasarkan pada bentuk arca yang ditemukan.

    “Perkiraan sementara, karena belum dikaji secara maksimal, kalau saya melihat itu seperti candi dari era Hindu, itu arca Siwa,” jelasnya.

    Farid menambahkan, identifikasi lebih mendalam masih diperlukan mengingat kondisi arca yang sudah mengalami kerusakan parah. Ia menduga arca ini berasal dari periode abad 8-10 Masehi.

    “Masanya kemungkinan (dari abad) 8 sampai 10 (masehi). Sekitar tahun 1.300-an. Kurang lebih gitu. Makanya nanti butuh kajian lebih dalam,” imbuh Farid.

    Langkah Selanjutnya dan Koordinasi

    Menyikapi temuan ini, Bidang Kebudayaan Disdikbud Boyolali akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat dan juru kunci makam Dyah Ayu Kedaton. Koordinasi ini bertujuan untuk menentukan langkah selanjutnya terkait pengamanan dan perawatan arca.

    Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah apakah arca-arca tersebut akan tetap diamankan dan dirawat di Umbul Kendat atau akan dipindahkan ke Museum R Hamong Wardoyo, Boyolali, untuk konservasi lebih lanjut.

  • DPR RI Dorong Pemkot Mataram Gaungkan Taman Mayura Terintegrasi Nasional

    DPR RI Dorong Pemkot Mataram Gaungkan Taman Mayura Terintegrasi Nasional

    Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk lebih aktif mempromosikan Taman Mayura. Tujuannya adalah agar taman bersejarah ini dapat terintegrasi secara nasional sebagai cagar dan situs budaya. Hingga saat ini, Taman Mayura yang berlokasi di Jalan Purbasari, Mayura, Cakranegara, belum memiliki status integrasi nasional.

    Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, menyatakan pihaknya akan mengupayakan agar Taman Mayura mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. "Taman Mayuran ini akan kita usahakan, (makanya) kami mendorong pemerintah daerah khususnya, Pemkot Mataram untuk memperhatikan situs, cagar budaya dan sejarah ini," kata Lalu Hadrian, saat diwawancarai seusai kunjungan rombongan Komisi X DPR RI di Taman Mayura, Kota Mataram, Rabu (11/2/2026) sore.

    Menurut Lalu Hadrian, Taman Mayura memiliki nilai sakral dan menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Kota Mataram. Ia membandingkannya dengan Taman Narmada di Lombok Barat yang sudah teregistrasi secara nasional.

    "Taman Mayuran ini adalah salah satu tempat yang sakral, dan menjadi saksi sebuah kota, yang namanya Mataram," ujarnya.

    "Kalau di Lombok Barat ada Taman Narmada, dan Taman Narmada ini sudah terdaftar, teregistrasi. Tinggal Taman Mayura ini, (yang) belum terigestrasi secara nasional," sambung Lalu.

    Setelah berdialog dengan budayawan dan perwakilan pemerintah daerah terkait, Lalu Hadrian menuturkan, Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti status Taman Mayura. Pihaknya berencana untuk melakukan pengecekan langsung ke Kementerian Kebudayaan.

    "Setelah ini, kita akan mengecek di kementerian, dan memastikan Taman Mayura ini teregistrasi di nasional, sebagai cagar budaya dan situs sejarah," jelasnya.

    Langkah ini bertujuan untuk memastikan Taman Mayura mendapat pengakuan resmi di tingkat nasional.

    Dampak Registrasi Terhadap Anggaran

    Lalu Hadrian menjelaskan, registrasi Taman Mayura secara nasional akan membawa kemudahan dalam pengajuan anggaran. Status resmi sebagai cagar budaya dan situs sejarah akan menjadi nomenklatur yang sah.

    "Kalau sudah teregistrasi, maka registrasi itu sebagai nomenklatur. Kalau sudah ada nomenklaturnya, maka pengajuan anggaran dan sebagainya akan lebih mudah (diraih)," tandas Lalu.

    Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari registrasi nasional Taman Mayura:

    Aspek Manfaat
    Pengajuan Anggaran Mempermudah akses dana pemeliharaan dan pengembangan.
    Pengakuan Nasional Meningkatkan status dan perlindungan hukum terhadap situs.
    Promosi Pariwisata Menarik lebih banyak wisatawan domestik dan internasional.
    Penelitian & Konservasi Mendorong studi dan upaya pelestarian lebih lanjut.

    Dengan demikian, upaya Komisi X DPR RI diharapkan dapat membawa dampak positif bagi pelestarian dan pengembangan Taman Mayura sebagai aset budaya penting bagi Mataram dan Indonesia.

  • DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    DPR Yakin Pemerintah Tak Gegabah Bangun Gedung MUI di Lahan Cagar Budaya Jakarta

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menanggapi rencana pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lokasi pembangunan adalah lahan bekas Kedutaan Besar Inggris, yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi.

    Marwan Dasopang meyakini bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan penting tersebut. Ia menekankan pentingnya penyelesaian berbagai persoalan terkait lahan bersejarah itu sebelum pembangunan dimulai.

    Marwan percaya, pemerintah telah melakukan kajian mendalam. Terutama mengenai status lahan dan potensi keterkaitannya dengan situs bersejarah yang ada.

    "Ya kalau sudah bisa dibangun di situ berarti kan dengan nilai sejarahnya sudah selesai. Artinya kan tidak ceroboh, tidak tiba-tiba dibangun kalau tidak diselesaikan dengan berbagai persoalan yang terkait dengan tempat berdirinya, lahan itu seperti apa," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

    Menurut Marwan, pemerintah tidak mungkin bertindak ceroboh dalam masalah ini. Semua situs dan aspek lain yang berkaitan harus diselesaikan terlebih dahulu.

    "Kami kira itu tidak mungkin pemerintah seceroboh itu, ya harus diselesaikan, kalau berbagai situs apa atau apakah seperti apa," ujarnya.

    Niat Baik Pemerintah untuk Umat

    Lebih lanjut, Marwan menilai niat pemerintah menyediakan fasilitas untuk kepentingan umat adalah hal terpenting. Pembangunan gedung ini dianggap bagian dari gagasan besar.

    "Yang terpenting ada niat Presiden memberikan harapan kepada kita untuk satu tempat yang bisa untuk mengurus umat dengan baik. Kalau dikelola dengan baik harta dan kemampuan keuangan umat sebetulnya dahsyat sekali," ujarnya.

    Pengelolaan potensi keuangan umat melalui zakat, haji, dan wakaf yang terhimpun dengan baik, disebutnya sebagai ide besar. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

    "Ada lewat zakat, ada lewat keuangan haji, ada lewat wakaf dan lain-lain terhimpun dengan baik, saya kira ini sudah bagian dari ide besar dan berdampak untuk menyelesaikan berbagai persoalan," imbuh dia.

    Koordinasi Pemprov DKI dan Pusat

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana duduk bersama pemerintah pusat dan instansi terkait. Pertemuan ini akan membahas calon Gedung MUI di lahan bekas Kedutaan Besar Inggris.

    Pembahasan dilakukan agar rencana penggunaan gedung tetap sesuai aturan pelestarian. Status cagar budaya lahan tersebut menjadi perhatian utama.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Pemprov DKI mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta men-support, mendukung apa pun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak 2016. Oleh karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu, nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa poin penting terkait status cagar budaya dan rencana pembangunan:

    Aspek Keterangan
    Lokasi Pembangunan Bekas Kedutaan Besar Inggris
    Status Lahan Bangunan cagar budaya tingkat provinsi (Heritage) sejak 2016
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi terkait
    Tujuan Pembangunan Fasilitas untuk kepentingan umat
    Dukungan Pemprov DKI Mendukung dengan syarat pemenuhan tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya
  • BPK Jatim Dianggap Tak Bertaji Lindungi Cagar Budaya Eks Asrama VOC Gresik

    BPK Jatim Dianggap Tak Bertaji Lindungi Cagar Budaya Eks Asrama VOC Gresik

    Gresik – Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur menuai kritik pedas. Lembaga ini dinilai tidak memiliki nyali untuk melindungi bangunan cagar budaya. Hal ini terkait pembongkaran eks Asrama Pos Dagang VOC di Gresik.

    Pembongkaran itu dilakukan tanpa izin. Hingga kini, belum ada langkah tegas penegakan Undang-Undang Cagar Budaya. Kasus ini mencuat setelah bangunan bersejarah tersebut diratakan dengan tanah.

    Dalam penyelesaian kasus ini, BPK XI Jatim dua kali menghadiri audiensi bersama pemerintah daerah. Namun, kehadiran mereka tidak dibarengi sikap tegas terkait penegakan hukum. Sikap tersebut terlihat saat peninjauan lokasi.

    Mereka menilai persoalan penegakan hukum bukan kewenangannya. "Itu bukan wewenang saya untuk menjelaskan terkait penegakan Undang-Undang cagar budaya," ujar Pamong Budaya BPK XI Jatim, Riski Susantini, Rabu (11/2/2026).

    Riski menjelaskan, BPK XI Jatim hadir karena diundang dinas terkait. Audiensi tersebut difasilitasi Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Gresik.

    Peran BPK XI Jatim dalam audiensi terbatas pada pembentukan tim kajian. Tim ini akan meninjau ulang bangunan eks Asrama VOC. "(Kehadiran kami) hanya untuk pembentukan tim kajian, bukan soal penegakan Undang-Undang cagar budaya," katanya.

    Tim kajian akan menelusuri bentuk, struktur, dan karakter asli bangunan. Hasilnya menjadi dasar rencana pembangunan ulang. Kajian ini acuan sebelum pemerintah mengambil keputusan. BPK XI Jatim juga hanya observasi kondisi bangunan.

    Dalam penjelasannya, Riski menyoroti pentingnya perawatan bangunan bersejarah. "Kondisi seperti ini seharusnya ada pemeliharaan. Sayang kalau bangunan bersejarah dibiarkan terbengkalai sehingga kerusakannya semakin parah," katanya.

    Tindakan dan Kewenangan BPK XI Jatim

    Hingga kini, BPK XI Jatim belum memberikan sikap resmi mengenai rencana pembangunan ulang. Lembaga tersebut masih menunggu hasil kajian. "Nanti dari hasil kajian akan dilihat semuanya, termasuk materialnya, apakah ada yang baru dan sebagainya," ucap Riski.

    Berikut adalah perbandingan peran dan tindakan BPK XI Jatim:

    Aspek Tindakan BPK XI Jatim Komentar/Tanggapan
    Penegakan Hukum Tidak ada tindakan tegas "Bukan wewenang saya untuk menjelaskan"
    Kehadiran Audiensi Diundang oleh Disparekrafbudpora Fokus pada pembentukan tim kajian
    Tim Kajian Menelusuri bentuk, struktur, karakter bangunan Dasar rencana pembangunan ulang
    Observasi Lokasi Meninjau bangunan hancur Menyoroti pentingnya pemeliharaan
    Sikap Resmi Pembangunan Menunggu hasil kajian Akan melihat hasil kajian secara menyeluruh

    Penegakan Undang-Undang perlindungan cagar budaya atas kasus pembongkaran eks Asrama VOC masih menggantung. Ketua BPK XI Jatim, Endah Budi Heryani, belum memberikan pernyataan resmi.

    Sementara itu, Pemkab Gresik telah menyepakati pembangunan ulang. Proyek ini akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia melalui anak perusahaannya, PT Pos Properti. Pemkab Gresik masih menunggu sikap dan kewenangan BPK XI Jatim terkait langkah penegakan hukum pembongkaran tanpa izin tersebut.

  • Presiden Prabowo Soroti Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya

    Presiden Prabowo Soroti Hilangnya Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya

    Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan keberadaan Rumah Radio Bung Tomo yang kini telah tiada. Kementerian Kebudayaan melalui Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon telah melakukan pengecekan terkait hal ini.

    Fadli Zon menyatakan bahwa pihak Balai Pelestarian Kebudayaan telah memeriksa lokasi yang dimaksud. Informasi ini disampaikannya usai penganugerahan Profesor Kehormatan di Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Rabu (11/2/2026).

    “Kita sudah cek dari Balai Pelestarian Kebudayaan, nanti kita akan bagaimana meresponsnya begitu,” kata Fadli Zon, Rabu (11/2/2026).

    Menteri Kebudayaan belum menjelaskan secara detail hasil pengecekan tersebut. Ia meminta publik menunggu tindak lanjut dari Balai Pelestarian Kebudayaan.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menanyakan lokasi stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) atau Rumah Radio yang digunakan Bung Tomo. Tempat itu krusial saat pertempuran 10 November 1945.

    Kini, Rumah Radio Bung Tomo di Jalan Mawar Nomor 10, Surabaya, telah tiada. Bangunan bersejarah itu tak lagi menyerupai bentuk aslinya.

    Lokasi yang dulu menjadi saksi perjuangan kini tertutup pagar tinggi. Nyaris tanpa penanda sejarah yang menunjukkan identitasnya.

    Hasil pantauan di lokasi, lahan bekas Rumah Radio Bung Tomo kini berdiri bangunan baru. Bangunan tersebut bercat putih dengan pagar tinggi coklat runcing.

    Rumah tampak tertutup rapat dari luar, hanya atap dan bagian atas rumah yang terlihat. Tidak ada nomor rumah, plakat cagar budaya, maupun penanda sejarah.

    Peran Penting dalam Sejarah Perjuangan

    Padahal, di lokasi inilah Bung Tomo dan para pemuda Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) menyalakan api perlawanan. Melalui stasiun radio mobile, Bung Tomo menyebarkan semangat juang kepada arek-arek Surabaya.

    Stasiun radio mobile yang digunakan Bung Tomo berukuran kurang lebih sebesar kulkas. Pesan heroik itu disiarkan untuk melawan penjajah.

    Bangunan tersebut juga sempat menjadi markas para pejuang. Namun, lokasinya kemudian diketahui musuh.

    Para pejuang akhirnya berpindah markas ke Jalan Biliton. Meskipun hanya ditempati kurang dari sebulan, peran rumah ini tercatat kuat dalam sejarah bangsa.

    Menurut memoar Sulistina Sutomo berjudul 'Bung Tomo Suamiku' (2008), rumah di Jalan Mawar Nomor 10 pernah menjadi sasaran serangan. Pesawat penjajah meluncurkan mortir saat melintas di atas bangunan itu.

    Para pejuang berhamburan menyelamatkan diri. Beruntung, bom dan peluru meleset, sehingga bangunan tersebut selamat kala itu.

    Namun, nasib baik itu tidak berlanjut. Rumah Radio Bung Tomo dibongkar pada 2016. Pada Selasa (3/5), bangunan tersebut dipastikan telah rata dengan tanah.

    Kronologi Keberadaan Rumah Radio Bung Tomo

    Tahun/Tanggal Peristiwa
    1945 Bung Tomo gunakan sebagai Rumah Radio
    2008 Disebut dalam memoar 'Bung Tomo Suamiku'
    2016 Bangunan dibongkar
    Selasa (3/5) Dipastikan rata dengan tanah
    Selasa (3/2/2026) Diliput detikJatim, kondisi tak terawat
    Rabu (11/2/2026) Menbud Fadli Zon cek keberadaan
  • Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri, Saksi Bisu Akulturasi Budaya dan Sejarah Dua Abad

    Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri, Saksi Bisu Akulturasi Budaya dan Sejarah Dua Abad

    Di tengah hiruk pikuk Kota Kediri, Kelenteng Tjoe Hwie Kiong berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan masyarakat Tionghoa. Bangunan yang terawat ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol keberlanjutan sejarah serta akulturasi budaya.

    Terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 148 Pakelan, Kecamatan Kota, Kelenteng Tjoe Hwie Kiong menjadi destinasi menarik. Selain sebagai rumah ibadah umat Tri Dharma, tempat ini juga tujuan wisata religi dan sejarah.

    Keberadaan Kelenteng Tjoe Hwie Kiong merekatkan memori kolektif komunitas Tionghoa. Kelenteng ini juga memperkuat identitas multikultural Kota Kediri.

    Kelenteng Tjoe Hwie Kiong diperkirakan berdiri tahun 1817-an. Ini menjadikannya kelenteng tertua di Kota Kediri. Usianya sudah lebih dari dua abad.

    Identitas pendiri kelenteng belum diketahui pasti. Bencana banjir besar pada 1955 menghapus arsip dan catatan sejarah kelenteng. Cerita turun-temurun menjadi satu-satunya sumber.

    Menurut cerita, kelenteng didirikan musafir asal Tiongkok. Mereka datang ke Kediri melalui Sungai Brantas, jalur perdagangan utama kala itu. Musafir tersebut membawa patung Dewi Laut Thian Sang Sing Bo. Patung itu diletakkan di tepi sungai sebagai tempat berdoa.

    Seiring waktu, para perantau Tionghoa lain ikut singgah. Mereka membawa patung dewa masing-masing. Tempat persinggahan itu kemudian berkembang menjadi kelenteng.

    Arsitektur dan Simbol Budaya

    Secara arsitektur, Kelenteng Tjoe Hwie Kiong menampilkan ciri khas tradisional Tionghoa. Bangunan didominasi warna merah dan emas. Di halaman depan, terdapat patung besar Mak Co. Ini adalah bentuk penghormatan kepada Dewi Pelindung Laut.

    Di dalam kelenteng, terdapat berbagai altar. Ada altar Dewi Kwan Im, Dewa Kwan Kong, serta tiga nabi agung Tri Dharma. Tiga nabi itu adalah Lao Tze, Buddha Sakyamuni, dan Kong Hu Cu. Keberadaan Tri Dharma ini menjadi ikon penting kelenteng. Itu mencerminkan ajaran yang dianut umat setempat.

    Masyarakat Tionghoa percaya berdoa kepada Dewa Thian Sang Sing Bo memberikan keselamatan. Sementara Dewa Kwan Kong dipercaya membawa keberkahan dan kesuksesan usaha. Pengunjung bebas memberikan persembahan. Apel untuk keselamatan, pir untuk kelancaran, dan jeruk untuk kemuliaan.

    Saat ini, Kelenteng Tjoe Hwie Kiong telah ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Kediri. Kelenteng ini terus menjadi tujuan wisata religi dan sejarah bagi masyarakat luas.

    Daya Tarik Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri

    Kelenteng Tjoe Hwie Kiong dikenal menyimpan nilai sejarah panjang. Ornamen arsitektur khas Tionghoa serta tradisi peribadatan masih terjaga. Ini menjadikannya tujuan wisata religi dan budaya bagi masyarakat lokal maupun wisatawan.

    Berikut adalah beberapa daya tarik utama Kelenteng Tjoe Hwie Kiong:

    1. Wisata Sejarah dan Edukasi Budaya

    Meskipun sejarah pendiriannya tidak terdokumentasi lengkap, berkunjung ke kelenteng ini memberikan pemahaman. Pengunjung bisa belajar tentang perjalanan komunitas Tionghoa dan akulturasi budaya di Kediri.

    2. Pertunjukan Wayang Potehi

    Salah satu atraksi menarik adalah wayang potehi. Pertunjukan ini biasanya digelar di bangunan semi panggung berwarna merah. Wayang potehi merupakan perpaduan seni tradisi Tionghoa dan budaya lokal yang jarang ditemui.

    3. Arsitektur Ikonik dan Spot Foto

    Kelenteng ini mempertahankan arsitektur tradisional. Ornamen naga, burung phoenix, dan burung hong menghiasi bangunan. Ada pula perpaduan budaya Tionghoa-Jawa. Keunikan bangunan menjadikannya spot foto favorit wisatawan.

    Informasi Pengunjung Kelenteng Tjoe Hwie Kiong

    Berikut adalah informasi penting bagi wisatawan yang ingin berkunjung:

    Aspek Detail
    Jam Buka Setiap hari, 05.30 WIB – 21.00 WIB
    Harga Tiket Gratis
    Fasilitas Area parkir, toilet bersih, rumah makan, spot foto terbaik

    Tips Berwisata di Kelenteng Tjoe Hwie Kiong

    Sebelum berkunjung, ada beberapa tips agar perjalanan lancar:

    • Gunakan pakaian sopan, mengingat Kelenteng Tjoe Hwie Kiong adalah rumah ibadah.
    • Jaga sopan santun selama berkunjung.
    • Jangan membuang sampah sembarangan.
    • Jangan mengeluarkan suara terlalu keras, untuk menjaga kenyamanan jamaat beribadah.
    • Ikuti aturan yang berlaku di lokasi.
    • Hargai setiap peraturan yang ada.
    • Tutur kata yang baik, hindari berbicara kasar.
  • Budayawan Gresik Kritik Keras Penanganan Kasus Eks Asrama VOC

    Budayawan Gresik Kritik Keras Penanganan Kasus Eks Asrama VOC

    Gresik – Proses hukum pembongkaran bangunan eks Asrama Pos Dagang VOC di kawasan Bandar Grissee, Gresik, mendapat kritik tajam dari budayawan setempat. Kasus perusakan cagar budaya ini dinilai tanpa kejelasan penanggung jawab. Kekhawatiran muncul mengenai rencana rekonstruksi bangunan yang berpotensi menjadi replika tanpa nilai sejarah.

    Budayawan Gresik, Kris Adji AW, menegaskan pembongkaran bangunan cagar budaya itu sebagai bentuk kelalaian serius. Pihaknya menyalahkan pemerintah daerah dan PT Pos Indonesia selaku pemilik aset.

    Kris Adji menyebut kelalaian terjadi pada pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik. "Yang lalai ini Pemkabnya. Perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya tidak berjalan maksimal," kata Kris Adji, Rabu (11/2/2026).

    Ia menambahkan, PT Pos Indonesia juga turut bersalah. "(PT) Posnya juga ceroboh," ujarnya.

    Ketiadaan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap peristiwa ini sangat disesalkan. Padahal, eks Asrama VOC memiliki status cagar budaya peringkat kabupaten/kota yang seharusnya dilindungi.

    "Kasus ini ruwet dan berpotensi bernasib sama seperti penghancuran Rumah Radio Bung Tomo di Surabaya," jelasnya.

    Kekhawatiran Rekonstruksi Hanya Replika

    Kekhawatiran terhadap masa depan bangunan eks Asrama VOC semakin besar. Ini terjadi setelah rapat bersama Pemkab Gresik dan Balai Pelestari Kebudayaan Wilayah XI Jawa Timur (BPKW XI Jatim). Rapat tersebut lebih menekankan penyelesaian melalui pengembalian bentuk bangunan.

    Rencana rekonstruksi ini dinilai bermasalah. Pasalnya, material asli bangunan belum diketahui keberadaannya. Tanpa material asli, bangunan hasil rekonstruksi hanya akan menjadi replika.

    "Kalau material aslinya tidak ditemukan, rekonstruksi itu hanya akan menjadi replika bangunan, bukan lagi warisan sejarah," tegas Kris Adji.

    Tabel berikut mengulas peran pihak terkait dalam kasus pembongkaran eks Asrama VOC.

    Pihak Terkait Tanggung Jawab/Peran Status Saat Ini
    Pemkab Gresik Perlindungan, pelestarian, pemanfaatan cagar budaya Dinilai lalai dan tidak maksimal
    PT Pos Indonesia Pemilik aset eks Asrama VOC Dinilai ceroboh, informasi material belum jelas
    BPKW XI Jatim Pelestari kebudayaan, fokus pada pengembalian bentuk Belum ada perkembangan proses hukum

    Polemik Keberadaan Material Asli

    Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan material bangunan, Regional Officer PT Pos Properti Indonesia Jawa Timur, Adinda A. Prabowo, enggan berkomentar. Pihaknya menyatakan informasi akan disampaikan melalui satu pintu.

    "Untuk informasi bisa dibuat satu pintu ke dinas terkait kajian dan lain-lain," ujarnya.

    Senada dengan itu, Kepala Dinas Parekrafbudpora Gresik, Saifudin Ghozali, mengaku belum menerima informasi apa pun. Ia bahkan melemparkan kembali pertanyaan tersebut kepada PT Pos.

    "Kami juga belum diberi tahu di mana materialnya. Silakan langsung dikonfirmasi ke Kantor Pos," katanya.

    BPKW XI Jatim mengakui belum ada perkembangan lebih lanjut terkait proses hukum pembongkaran. Mandeknya proses hukum dan tidak jelasnya keberadaan material asli menimbulkan kekhawatiran. Kalangan pegiat sejarah khawatir nilai historis eks Asrama VOC akan hilang.

    "Kalau akhirnya hanya berdiri replika, maka sejarahnya sudah terputus," pungkas Kris.

  • Gedung PLN Indramayu Jejak Sejarah Perusahaan Listrik Belanda hingga Jepang

    Gedung PLN Indramayu Jejak Sejarah Perusahaan Listrik Belanda hingga Jepang

    Gedung PLN UP3 Indramayu bukan sekadar pusat layanan kelistrikan. Bangunan yang berlokasi di Jalan Letjen S Parman ini menyimpan kisah panjang perjalanan sejarah kelistrikan Indonesia.

    Dikenal sebagai Gedung Gebeo, bangunan ini merupakan peninggalan Gemeentelijke Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken, perusahaan pemasok listrik era Hindia Belanda.

    Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Indramayu, Dedy S Musashi, menyatakan gedung Gebeo merupakan pusat distribusi kelistrikan wilayah Indramayu.

    Bangunan ini berstatus sebagai kantor cabang dari Gebeo yang berkedudukan di Bandung, Jawa Barat.

    "Di sana dahulunya menjadi pusat distribusi kelistrikan yang ada di Kabupaten Indramayu, ini merupakan kantor cabang dari yang ada di Bandung Jawa Barat," ujar Dedy kepada detikJabar, Senin (9/2/2026).

    Keberadaan kantor cabang Gebeo di Indramayu tercatat dalam arsip berbahasa Belanda.

    Dokumen itu memuat laporan perusahaan Gebeo di Bandung yang telah memiliki cabang di Indramayu sejak 1940.

    Perubahan Kepemilikan di Era Pendudukan Jepang

    Pada 1942, Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Hal ini membawa perubahan besar pada sistem dan pengelolaan kelistrikan.

    Untuk wilayah Jawa Barat, termasuk Indramayu, penyediaan listrik berada di bawah lembaga Jepang bernama Seibu Djawa Denki Djigjo Sja.

    "Jika mengikuti alur tersebut maka Gedung PLN Indramayu pada waktu itu digunakan di bawah pemerintah Jepang, melalui Seibu Djawa Denki Djigjo Sja hingga 1945," jelas Dedy.

    Nasionalisasi dan Lahirnya PLN

    Pasca-Proklamasi Kemerdekaan, Belanda melalui NICA kembali mengaktifkan Gebeo. Situasi ini berlangsung hingga Belanda meninggalkan Indonesia.

    Titik balik penting terjadi pada 1953, saat Gedung Gebeo berhasil dinasionalisasi. Ini menyusul terbitnya Surat Keputusan Presiden Nomor 163.

    SK tersebut mengatur nasionalisasi seluruh perusahaan listrik di Indonesia.

    "Mulai tahun 1953, urusan kelistrikan di Indonesia adalah tanggung jawab Djawatan Listrik dan Bumi. Hal tersebut berlangsung sampai 1961 dan berubah menjadi Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara hingga akhirnya menjadi PLN," kata Dedy.

    Daftar Perusahaan Kelistrikan di Gedung Indramayu

    Berikut adalah lini masa kepemilikan dan pengelolaan kelistrikan di Gedung Indramayu:

    Tahun Entitas Pengelola Kelistrikan Keterangan
    1940-1942 Gemeentelijke Electriciteitsbedrijf Bandoeng en Omstreken (Gebeo) Kantor cabang Gebeo Bandung
    1942-1945 Seibu Djawa Denki Djigjo Sja Di bawah pemerintahan Jepang
    1945-1953 Gebeo (kembali diaktifkan) Di bawah pemerintahan NICA/Belanda
    1953-1961 Djawatan Listrik dan Bumi Setelah nasionalisasi
    1961-Sekarang Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara (hingga PLN) Evolusi hingga menjadi PT PLN (Persero)

    Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu, Caridin, mengonfirmasi penetapan Gedung Gebeo sebagai cagar budaya.

    "Gedung Gebeo resmi ditetapkan menjadi cagar budaya," ujar Caridin saat dihubungi detikJabar pada Senin (9/2/2026).

    Penetapan dilakukan oleh TACB Indramayu dan Disdikbud Indramayu.

    Proses ini melalui sidang kajian dan rekomendasi pada 10 Desember 2024. Surat Keputusan Bupati Indramayu keluar pada 9 Januari 2025.

    Kini, Gedung PLN Indramayu tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan. Bangunan ini menjadi saksi bisu perjalanan panjang sejarah listrik, dari era kolonial hingga kemerdekaan bangsa.

  • Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemprov DKI Jakarta dan Pusat Bahas Pemanfaatan Gedung Cagar Budaya Bekas Kedubes Inggris untuk MUI

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat akan duduk bersama membahas rencana penggunaan lahan bekas Kedutaan Besar Inggris sebagai calon Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lahan tersebut berstatus cagar budaya, sehingga pembahasan dilakukan untuk memastikan rencana tersebut sesuai dengan aturan pelestarian.

    Pemprov DKI Jakarta pada prinsipnya mendukung keputusan pemerintah pusat. Namun, semua tahapan administrasi dan ketentuan cagar budaya harus dipenuhi.

    "Pada prinsipnya Pemerintah Jakarta mensupport, mendukung apapun yang menjadi keputusan Bapak Presiden. Tetapi dalam mendukung itu tentunya semua tahapan yang perlu dilalui harus dilalui," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di kawasan Serdang, Jakarta Pusat, Selasa (10/2/2026).

    Pramono menjelaskan bahwa bangunan bekas Kedubes Inggris telah ditetapkan sebagai cagar budaya sejak tahun 2016. Karena itu, setiap rencana pemanfaatan harus melalui pembahasan lintas pihak.

    "Termasuk seperti kita ketahui bersama bahwa bekas Kedubes Inggris itu memang sejak tahun 2016 masuk sebagai cagar budaya. Untuk itu nanti harus diselesaikan, dan akan duduk bareng pemerintah pusat dengan Pemerintah DKI Jakarta dan juga instansi terkait," ujarnya.

    Komitmen Presiden Prabowo untuk Gedung MUI

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menyiapkan lahan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Lahan ini diperuntukkan bagi pembangunan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga umat Islam lainnya.

    Lahan strategis tersebut berada di jantung ibu kota.

    Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Munajad Bangsa dan Pengukuhan Pengurus MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2).

    Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran ulama dan lembaga keumatan.

    "Saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain," kata Prabowo.

    Prabowo menyebut gedung tersebut juga bisa dimanfaatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang membutuhkan ruang. Ia bahkan sempat menyinggung rencana pembangunan gedung bertingkat tinggi di lokasi tersebut.

    "Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai," ujarnya.

    Berikut adalah beberapa detail penting terkait rencana pembangunan Gedung MUI:

    Aspek Detail
    Lokasi Bekas Kedutaan Besar Inggris, Bundaran HI, Jakarta Pusat
    Status Lahan Cagar Budaya (sejak 2016)
    Luas Lahan Kurang lebih 4.000 meter persegi
    Tujuan Gedung MUI dan lembaga-lembaga umat Islam
    Perencana Pembangunan gedung bertingkat tinggi (40 lantai)
    Pihak Terlibat Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Jakarta, Instansi Terkait

    Adapun Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid mengonfirmasi lokasi gedung yang disiapkan Presiden Prabowo. Gedung tersebut berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat.

    Bangunan itu dulunya merupakan gedung Kedutaan Besar Inggris.

    "Gedung yang mau difungsikan untuk gedung umat adalah gedung yang dulunya Kedutaan Besar Inggris. Di samping Jalan Thamrin itu, di samping Hotel Grand Hyatt," kata Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid di Masjid Istiqlal, Sabtu (7/2).