Tag: Ciputraland

  • Saksi Sebut Askani Terbitkan SK Peralihan Lahan PTPN ke Ciputraland

    Saksi Sebut Askani Terbitkan SK Peralihan Lahan PTPN ke Ciputraland

    Sidang kasus jual beli aset PTPN ke Ciputraland kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Dalam persidangan terungkap bahwa mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Asakani, disebut sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait peralihan lahan perkebunan milik negara ke Ciputraland.

    Saksi Triandu Heru Herianto Siregar dari PT Nusa Dua Propertindo (NDP) memberikan keterangan di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (27/2/2026). Ia menjelaskan bahwa proses peralihan lahan harus melalui tahap clean and clear sebelum diajukan ke BPN.

    "Peralihan ke Badan Pertanahan Negara (BPN), terlebih dulu menyelesaikan clean and clear baru kita ajukan. Kemudian keluar Surat Keputusan(SK). Lalu yang di Helvetia dikeluarkan oleh pak Askani," ucap saksi Triandu.

    Lebih lanjut, Trihandu menjelaskan bahwa peralihan tersebut mencakup beberapa aspek, termasuk sertifikat yang ditandatangani oleh Pauji.

    "Peralihan hak, akta Hak Guna Usaha (HGU), peta dan luas bidang. Sertifikat ditanda tangani pak Pauji, setelah terbit di Helvetia selanjutnya pemecahan Hak Guna Bangunan (HGB)," imbuhnya.

    Trihandu juga menyampaikan bahwa lahan seluas 6,8 hektare di Helvetia telah laku terjual.

    "Pemasaran saya tau, pembelinya saya tidak tau. Luas lahan 6,8 hektare yang Helvetia sudah laku, namun Hak Guna Bagunan (HGB) ke konsumen belum," kata Trihandu.

    Saksi juga memberikan keterangan mengenai kewajiban 20% kepada negara yang belum dipenuhi sejak tahun 2023.

    "Sejak tahun 2023 sudah terjadi peralihan dan kewajiban 20% untuk negara belum diberikan. Lalu untuk mitra strategis ditunjuk Ciputraland," tambahnya.

    Selain itu, Trihandu menyebutkan bahwa ada beberapa aset yang tidak termasuk usaha perkebunan dan peralihan dilakukan secara bertahap.

    "Anggaran dasar ada property, jasa, travel dan tidak termasuk usaha perkebunan. Lalu permohonan hak HGB yang di Helvetia merupakan pemberian hak. Tanah tersebut diserahkan bertahap tapi penguasaan fisik tidak dikuasai, Helvetia dikuasai 2 pihak," ungkapnya.

    Setelah SK dikeluarkan, proses dilanjutkan dengan permohonan sertifikat dan pembayaran ke negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan HGB.

    JPU kemudian menanyakan apakah proses tersebut terjadi selama masa kepemimpinan mantan Direktur PTPN II periode 2020-2023, Irwan Pernagin-angin.

    Trihandu membenarkan hal tersebut.

    "Ia benar, sampai akhir menjabat diinisasi oleh Irwan Perangin-angin," ucap Trihandu.

    JPU dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kembali bertanya mengenai penyerahan 20% kepada negara.

    "Ketika terjadi pembelian apakah mengacu 20%?," tanya JPU.

    Trihandu menjawab bahwa ia tidak mengetahui mengenai hal tersebut.

    "Tidak tau, kalau kami mendapatkan pembagian hak dan batas penyerahan 20 % tidak ada. Pihak-pihak belum menyerahkan, namun telah ditahan dan menjadi terdakwa," tuturnya.