Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan tanggapan atas penetapan 11 tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan penyimpangan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Oil Mill Effluent (POME).
Salah satu tersangka disebut berasal dari lingkungan Kemenperin. Pihaknya menyatakan menghormati dan mendukung penuh proses hukum.
Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri, menegaskan langkah penegakan hukum ini penting untuk menciptakan efek jera.
Hal ini juga untuk memperkuat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kemenperin telah mengambil tindakan tegas terkait oknum pegawai yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Terkait oknum pegawai Kemenperin yang disebutkan dalam pemberitaan, sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan beberapa bulan lalu, Menteri Perindustrian dengan tegas telah menonaktifkan yang bersangkutan dari seluruh jabatan di lingkungan Kemenperin bulan lalu melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026,” sebut Febri dalam keterangan tertulis, Rabu (11/2/2026).
Langkah penonaktifan ini bertujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan.
Ini juga menjadi bentuk komitmen Kemenperin dalam mendukung proses hukum yang sedang berjalan.
Komitmen Kemenperin Dukung Penegakan Hukum
Kemenperin menegaskan akan bersikap kooperatif penuh dengan aparat penegak hukum.
Pihaknya siap memberikan dukungan dan informasi yang dibutuhkan demi kelancaran proses penyidikan.
“Ke depan, Bapak Menteri Perindustrian akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur dan menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari,” tutur Febri.
Kasus Korupsi Ekspor Limbah Sawit
Dilansir dari detiknews, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 11 tersangka.
Kasus ini terkait korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada tahun 2022.
Kerugian negara akibat korupsi ini diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan modus operandinya.
Modus tersebut adalah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO) berkadar asam tinggi.
CPO tersebut diklaim sebagai POME dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.
Berikut daftar nama 11 tersangka yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi limbah sawit:
| No. | Nama Tersangka | Jabatan/Peran |
|---|---|---|
| 1. | LHB | Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. |
| 2. | FJR | Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT). |
| 3. | MZ | Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru. |
| 4. | ES | Direktur PT SMP, PT SMA dan PT SMS. |
| 5. | ERW | Direktur PT BMM. |
| 6. | FLX | Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP. |
| 7. | RND | Direktur PT TAJ. |
| 8. | TNY | Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International. |
| 9. | VNR | Direktur PT Surya Inti Primakarya. |
| 10. | RBN | Direktur PT CKK. |
| 11. | YSR | Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP. |

