Tag: CSR

  • Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Izinkan Taman dan Fasilitas Publik Jakarta Gunakan Nama Sponsor

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan izin penggunaan nama sponsor pada taman dan fasilitas publik di wilayahnya. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya membuka partisipasi masyarakat serta dunia usaha dalam pembangunan ruang publik.

    Pramono Anung menyampaikan kebijakan tersebut saat meresmikan Meruya Sport Park di Meruya Utara, Jakarta Barat, Kamis (12/2/2026). Ia mencontohkan perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park.

    Perubahan nama Stadion Ki Amat menjadi Meruya Sport Park disebut sebagai penyesuaian identitas kawasan. Nama lama dinilai terlalu berat.

    "Dulunya namanya Stadion Ki Amat, bukan kiamat, tapi Ki Amat. Yang kemudian karena namanya terlalu berat diubah menjadi Meruya Sport Park," kata Pramono, Kamis (12/2/2026).

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang pendanaan serta pengembangan fasilitas melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Pihak yang berkontribusi diizinkan mencantumkan namanya pada fasilitas tersebut.

    "Jadi untuk taman-taman, ini sebagai contoh, Meruya ini kan dulunya namanya Ki Amat. Sekarang menjadi Meruya dan kenapa menjadi Meruya karena memang ini adalah nama Meruya dulu," ujar Pramono.

    "Kemudian yang kedua saya mengizinkan tempat ini juga untuk pembangunannya bisa dengan CSR atau partisipasi siapa pun. Taman Meruya Sport Park by siapalah gitu loh. Jadi ini diperbolehkan," sambungnya.

    Manfaat Pelibatan Sponsor dan Publik

    Pelibatan sponsor dan partisipasi publik dianggap penting agar pembangunan serta perawatan fasilitas umum berjalan lebih cepat. Ini juga untuk keberlanjutan tanpa hanya bergantung pada APBD.

    Berikut adalah perbandingan skema pendanaan fasilitas publik:

    Aspek APBD CSR/Partisipasi Publik
    Sumber Dana Anggaran Daerah Perusahaan/Masyarakat
    Kecepatan Pembangunan Terbatas Anggaran Potensi Lebih Cepat
    Keberlanjutan Perawatan Bergantung Anggaran Tahunan Potensi Lebih Stabil
    Keterlibatan Masyarakat Tidak Langsung Langsung

    "Jadi ini bagian bagaimana kita melibatkan masyarakat untuk juga membangun Jakarta," tutur Pramono.

    Skema ini akan tetap diatur secara rinci. Pengaturan dilakukan agar tidak menghilangkan fungsi utama taman sebagai ruang terbuka hijau dan fasilitas publik bagi warga Jakarta.

  • PT BSI Salurkan Bantuan Susu untuk Balita dan Ibu Hamil di Banyuwangi

    PT BSI Salurkan Bantuan Susu untuk Balita dan Ibu Hamil di Banyuwangi

    Banyuwangi, Jawa Timur – PT Bumi Suksesindo (PT BSI) menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Perusahaan tambang emas ini menyalurkan bantuan susu kepada balita dan ibu hamil di Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

    Bantuan tersebut menyasar kelompok rentan dan merupakan bagian dari program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Corporate Social Responsibility (CSR).

    PT BSI merupakan anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk. Penyaluran nutrisi tambahan ini berfokus pada keluarga yang membutuhkan.

    Khususnya balita yang berisiko stunting dan ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Promosi Kesehatan (Prokes) PT BSI pada Kamis, 5 Februari 2026.

    Ketua PKK Desa Kandangan, Nyi Anggraini Suparminingsih, menyampaikan apresiasi tinggi. Ia menghargai kontribusi berkelanjutan dari operator tambang emas Gunung Tumpang Pitu.

    Gunung Tumpang Pitu berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Sinergi ini disebutnya sebagai langkah nyata dalam menekan angka stunting di tingkat desa.

    “Bantuan susu ini sangat bermanfaat bagi anak-anak dan ibu hamil yang membutuhkan tambahan nutrisi. Kami berharap kegiatan seperti ini terus berlanjut karena mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang,” ujar Nyi Anggraini, Rabu (11/2/2026).

    Dia menekankan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sepihak. Kolaborasi kuat diperlukan dari tingkat keluarga hingga dukungan pelaku investasi seperti PT BSI.

    “Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam mencegah stunting. Kami juga mengajak para orang tua untuk aktif memanfaatkan program kesehatan desa, seperti Posyandu dan penyuluhan gizi,” tambahnya.

    Edukasi Gizi dan Lingkungan Sehat

    Selain membagikan susu, Tim Prokes PT BSI juga memberikan edukasi mendalam. Edukasi tersebut meliputi pola makan bergizi seimbang.

    Pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak dan kehamilan secara rutin juga disampaikan. Melalui sinergi antara perusahaan, pemerintah desa, dan kader kesehatan, Desa Kandangan diharapkan mampu menciptakan lingkungan sehat.

    Hal ini bertujuan menuju generasi yang cerdas, berkualitas, dan bebas stunting di masa depan.

    Wilayah Operasional PT BSI

    Wilayah Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, merupakan lokasi investasi PT BSI. Perusahaan ini adalah pemegang izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Emas dan Mineral Pengikutnya, Nomor 188/547/KEP/429.011/2012.

    Wilayah Kecamatan Pesanggaran meliputi Desa Kandangan, Sarongan, Sumberagung, Sumbermulyo, dan Pesanggaran.

    Program Utama PPM/CSR PT BSI
    No. Bidang Program
    1 Pendidikan
    2 Kesehatan
    3 Tingkat Pendapatan Riil/Pekerjaan
    4 Kemandirian Ekonomi
    5 Sosial Budaya
    6 Lingkungan
    7 Pembentukan Lembaga Komunitas
    8 Infrastruktur

    Anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk ini telah ditetapkan sebagai Obyek Vital Nasional (Obvitnas). Penetapan ini sesuai Kepmen ESDM Nomor 159.K/90/MEM/2020.

    Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ini beroperasi produksi di Dusun Pancer, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.

    Sebagai pelaku investasi, PT BSI terus berkomitmen kepada masyarakat. Program PPM atau CSR digelontorkan dengan delapan program utama.

  • Kejari Banyuwangi Selidiki Dugaan Korupsi Dana CSR PT PJU

    Kejari Banyuwangi Selidiki Dugaan Korupsi Dana CSR PT PJU

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi tengah menyelidiki dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR). Kasus ini juga melibatkan penyalahgunaan wewenang Komisaris Utama PT Petrogas Jatim Utama (PJU).

    Pengusutan kasus ini mendapat dukungan dari Komunitas Cinta Bangsa (KCB) Jawa Timur. Mereka bahkan menggelar aksi di depan Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

    Holik Ferdiansyah, Ketua KCB Jawa Timur, menyatakan aksi mereka bertujuan menyemangati aparat hukum. Khususnya Kejari Banyuwangi, agar menangani perkara serius dan profesional.

    Holik mengatakan, dugaan korupsi di PT PJU kuat mengarah pada tindakan sengaja. Bukan sekadar kelalaian administratif.

    “Kami mendukung penuh Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk mengusut laporan ini secara independen dan transparan. Dugaan yang kami sampaikan bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi ada indikasi kesengajaan dalam pengelolaan dan penyaluran dana CSR,” ujar Holik, Selasa (10/2/2025).

    Laporan Masyarakat dan Indikasi Kesengajaan

    KCB Jawa Timur telah menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Kejari Banyuwangi. Dumas tersebut diajukan pada 1 Desember 2025.

    Laporan ini dilengkapi data dan dokumen awal terkait pengelolaan serta penyaluran dana CSR PT PJU. KCB menduga dana CSR disalurkan tidak sesuai tujuan sosial.

    Ada potensi dana digunakan untuk kepentingan pribadi atau di luar peruntukan. KCB Jatim juga menyoroti dugaan penyimpangan kebijakan.

    Keputusan tersebut dinilai tidak sejalan fungsi CSR. Baik sesuai perundang-undangan maupun SOP perusahaan.

    Penyimpangan ini berpotensi merugikan keuangan negara dan kepentingan publik. “Kami melihat adanya keputusan aktif dan tindakan sadar dalam pengelolaan dana CSR. Jika pelaku mengetahui aturan namun tetap melakukan penyimpangan, maka itu sudah masuk pada unsur kesengajaan atau mens rea,” tambah Holik.

    Ancaman Hukuman dan Komitmen Kejari

    Holik menegaskan, jika unsur 'actus dolosus' terbukti, perbuatan itu beririsan dengan penyalahgunaan kewenangan. Termasuk perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

    Hal ini diatur Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penentuan unsur pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

    Namun, Holik mengingatkan agar indikasi kesengajaan tidak direduksi sebagai kesalahan administratif. “KCB siap kooperatif dan memberikan data tambahan jika dibutuhkan. Kami juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal proses hukum ini demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum,” pungkasnya.

    Kasus ini telah ditangani Kejari Banyuwangi sejak awal 2026. Kejari berkomitmen memprioritaskan kasus ini.

    Komitmen ini tertuang dalam Surat Perintah tugas Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi Nomor: Print-4074/M.5.21/Fd.1/12/2025 Tanggal 19 Desember 2025. Surat tersebut ditandatangani oleh Plh Kejari Banyuwangi Ricky Septa Kurniadi, S.H.,M.H.

    Kronologi Penanganan Kasus

    Tanggal Peristiwa Penting Pihak Terlibat
    1 Desember 2025 KCB Jatim menyampaikan Dumas ke Kejari Banyuwangi KCB Jatim, Kejari Banyuwangi
    19 Desember 2025 Penerbitan Surat Perintah Tugas Prioritas Penanganan Kasus Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi (Plh Ricky Septa Kurniadi)
    Awal 2026 Kasus dugaan korupsi mencuat dan ditangani Kejari Banyuwangi Kejari Banyuwangi
    10 Februari 2025 KCB Jatim gelar aksi dukungan di Kejaksaan Agung RI KCB Jatim, Kejaksaan Agung RI