Tag: Daerah Tertinggal

  • Bobby Nasution Didukung Percepat Pembangunan Nias Utara

    Bobby Nasution Didukung Percepat Pembangunan Nias Utara

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, dalam upaya membebaskan Nias Utara dari status daerah tertinggal. Kabupaten Nias Utara menjadi satu-satunya wilayah di bagian barat yang termasuk dalam daftar 30 kabupaten dengan status tersebut di Indonesia.

    Yandri menjelaskan bahwa hampir seluruh anggaran (90%) daerah tertinggal masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intervensi dari pusat dan provinsi menjadi sangat krusial dalam kondisi ini.

    Pemerintah pusat melihat potensi besar pada sektor perkebunan kelapa di Nias Utara. Namun, keterbatasan infrastruktur dan akses logistik menjadi kendala utama.

    "Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal," katanya.

    Kehadiran Bobby Nasution dalam rapat koordinasi tersebut, berbeda dengan tujuh gubernur lain yang hanya mengirim perwakilan, dinilai sebagai bukti keseriusan Pemprov Sumut.

    "Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu," ujar Yandri.

    Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan Bobby Nasution, termasuk alokasi anggaran Rp 300 miliar untuk Kepulauan Nias.

    "Gubernur bagi kami adalah orang tua kami. Kami merasakan betul komitmen beliau, terutama menjaga TKD Provinsi Sumut dan Kabupaten Nias Utara agar tidak dipotong," ujar Amizaro.

    Amizaro juga mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.

    "Bagi kami di daerah tertinggal, program MBG ini seperti emas. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ucapnya.

    Rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya keberpihakan anggaran, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, serta konsistensi kebijakan dalam upaya membebaskan Nias Utara dari status daerah tertinggal.

  • Kemendagri Dorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

    Kemendagri Dorong Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Hal ini dilakukan melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah serta penguatan tata kelola desa.

    Menurutnya, langkah strategis ini sangat penting untuk memastikan pemerataan ekonomi, mengentaskan kemiskinan ekstrem, dan meningkatkan kemandirian desa di seluruh Indonesia.

    Wiyagus menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta Selatan.

    "Kami memastikan setiap program prioritas Presiden, mulai dari swasembada pangan hingga penghapusan kemiskinan ekstrem, terintegrasi dalam perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan desa," ujar Wiyagus, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

    Wiyagus juga menyinggung sejumlah tantangan utama yang dihadapi daerah tertinggal, seperti keterbatasan kapasitas fiskal, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kualitas pelayanan dasar yang belum memadai.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Kemendagri telah menetapkan berbagai program afirmasi yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Program ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan memperkuat fondasi pemerintahan desa.

    Fokus utama adalah penguatan kapasitas aparatur desa di wilayah tertinggal dan sangat tertinggal agar lebih profesional dan kompeten. Selain itu, melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), pemerintah akan memberikan pelatihan manajemen strategis kepada 1.200 camat serta membangun 20 unit kantor di lokasi prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Pemerintah juga akan meluncurkan program BERAKSI (Berdaya, Akuntabel, Sinergis) sebagai upaya menyelaraskan perencanaan pembangunan desa dengan agenda prioritas nasional.

    "Program ini juga menyasar penguatan layanan dasar melalui optimalisasi Posyandu untuk penurunan stunting serta pemberdayaan ekonomi lokal melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih," jelas Wiyagus.

    Wiyagus menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus memberikan pendampingan teknis agar desa-desa di wilayah tertinggal tidak berjalan sendiri dalam proses pembangunan. Ia berharap desa dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    "Mari kita jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi, demi mewujudkan Indonesia yang lebih merata menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.