Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, memberikan apresiasi atas inisiatif Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, dalam upaya membebaskan Nias Utara dari status daerah tertinggal. Kabupaten Nias Utara menjadi satu-satunya wilayah di bagian barat yang termasuk dalam daftar 30 kabupaten dengan status tersebut di Indonesia.
Yandri menjelaskan bahwa hampir seluruh anggaran (90%) daerah tertinggal masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intervensi dari pusat dan provinsi menjadi sangat krusial dalam kondisi ini.
Pemerintah pusat melihat potensi besar pada sektor perkebunan kelapa di Nias Utara. Namun, keterbatasan infrastruktur dan akses logistik menjadi kendala utama.
"Potensinya luar biasa, kelapanya besar. Tapi kalau jalannya tidak ada, logistik terhambat, tentu pertumbuhan ekonominya tidak maksimal," katanya.
Kehadiran Bobby Nasution dalam rapat koordinasi tersebut, berbeda dengan tujuh gubernur lain yang hanya mengirim perwakilan, dinilai sebagai bukti keseriusan Pemprov Sumut.
"Saya mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Sumatera Utara yang serius mengawal Nias Utara. Ini satu-satunya daerah tertinggal di wilayah barat Indonesia dan harus kita dorong bersama agar segera keluar dari status itu," ujar Yandri.
Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan Bobby Nasution, termasuk alokasi anggaran Rp 300 miliar untuk Kepulauan Nias.
"Gubernur bagi kami adalah orang tua kami. Kami merasakan betul komitmen beliau, terutama menjaga TKD Provinsi Sumut dan Kabupaten Nias Utara agar tidak dipotong," ujar Amizaro.
Amizaro juga mengapresiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto.
"Bagi kami di daerah tertinggal, program MBG ini seperti emas. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat," ucapnya.
Rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya keberpihakan anggaran, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, serta konsistensi kebijakan dalam upaya membebaskan Nias Utara dari status daerah tertinggal.

