Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa kelembagaan ekosistem inovasi di tingkat daerah menjadi hal yang sangat penting. Hal ini diperlukan agar Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju pada tahun 2045.
Bima Arya menjelaskan inovasi yang terstruktur dan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Selain itu, hal ini juga penting untuk mengoptimalkan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.
Ia optimis bahwa meskipun banyak daerah memiliki kapasitas fiskal yang terbatas, penguatan ekosistem inovasi mampu membuka ruang pertumbuhan baru. Dengan demikian, kemajuan daerah dapat didorong.
"Tugas kita sekalian adalah membangun ekosistem inovasi. Kepala daerah berganti, bupati pensiun, gubernur selesai, tapi inovasi sudah menjadi bagian dari kelembagaan atau terbangunnya ekosistem inovasi. Bicara ekosistem inovasi di situ ada riset, di situ ada regulasi, di situ ada pelembagaan, di situ ada aktor-aktor dan di situ ada pendanaan," kata Bima, Selasa (24/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bima dalam acara Rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 di Gedung B.J. Habibie, Jakarta. Acara ini membahas penguatan tata kelola pemerintahan daerah untuk mendorong daya saing yang berkelanjutan dan inklusif.
Bima menyayangkan jika inovasi hanya dijalankan untuk meraih penghargaan tanpa memikirkan kesinambungan program. Ia mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk beralih ke pendekatan co-creation. Dalam pendekatan ini, seluruh pemangku kepentingan terlibat sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
Pembentukan 'Rumah Inovasi Daerah' didorong sebagai ruang bagi kampus, komunitas, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), serta dinas terkait. Tujuannya adalah menciptakan solusi nyata bagi masyarakat.
"Inovasi bukan gimmick. Inovasi adalah fokus pada solusi. Inovasi harus ada nilai tambah. Inovasi harus terintegrasi pada sistem, bukan tempelan saja. Inovasi memberikan manfaat," ujarnya.
Bima mengusulkan terobosan yang dapat diimplementasikan. Terobosan tersebut antara lain membangun blended finance untuk mendanai riset daerah, jalur fast track adopsi teknologi, hingga menjadikan inovasi sebagai indikator kinerja utama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia berharap BRIDA dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berperan aktif memperkuat ekosistem riset di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski kepemimpinan berganti, inovasi yang melembaga harus menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan. Bima mengingatkan agar para kepala daerah menjadikan berbagai indeks, termasuk IDSD, sebagai stimulan kebijakan yang nyata, bukan sekadar beban administratif.
