Tag: Dahnil Anzar Simanjuntak

  • Wamen Dahnil Usulkan Penguatan Hierarki Kemenag dan BPKH di DPR

    Wamen Dahnil Usulkan Penguatan Hierarki Kemenag dan BPKH di DPR

    Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengusulkan penguatan hubungan hierarkis antara Kementerian Haji dan Umrah dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Usulan ini disampaikan dalam konteks revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji.

    Dahnil menjelaskan bahwa BPKH wajib melapor kepada Menteri Haji dalam konteks mandat pengelolaan haji. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/2/2026).

    Dahnil menguraikan bahwa Menteri Haji merupakan pemberi mandat, sementara BPKH adalah pelaksana mandat. Oleh karena itu, BPKH memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab kepada menteri.

    “Jadi pada prinsipnya, kalau tidak ada mandat undang-undang, menteri itu bisa menitipkan uang kelola haji itu ke fund manager mana pun. Kalau tidak ada mandat undang-undang harus titipnya ke BPKH, maka kami sebagai pemegang mandat itu, pemegang uang ini, itu bisa milih fund manager mana yang kompeten, yang bagus, yang memberikan kebermanfaatan, yang memberikan keuntungan buat jemaah,” kata Dahnil, Jumat (12/2/2026).

    Ia menambahkan, karena regulasi mengatur pengelolaan dana haji wajib melalui BPKH, pilihan tersebut menjadi tunggal. Kondisi ini menuntut pengelolaan dana harus benar-benar memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi jemaah.

    “Tapi karena ada mandat undang-undang menyatakan pengelolaan keuangan harus ke BPKH, maka pilihannya dalam hal ini jemaah dan penerima mandat keuangan haji, dalam hal ini Menteri Haji, nggak punya pilihan, harus ke BPKH. Uangnya harus dikelola oleh BPKH,” ujarnya.

    Tanggung Jawab BPKH kepada Menteri Haji

    Dahnil menginginkan BPKH bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Haji dan Umrah, seperti pengaturan dalam undang-undang sebelumnya. Ini berarti pembinaan dan koordinasi penuh dilakukan melalui menteri sebagai pemegang mandat.

    “Maka menteri itu adalah pemberi mandat, pengelola keuangan adalah pelaksana mandat atau bertanggung jawab penuh terhadap menteri dalam konteks ini. Menteri bertanggung jawab penuh terhadap auditor dana tersebut,” ujarnya.

    “Usulan perubahan norma yang ingin kami sampaikan dalam konteks hierarkis kelembagaan itu, BPKH bertanggung jawab seperti undang-undang sebelumnya terhadap Presiden melalui Menteri, artinya pembinaan penuh dan koordinasi sepenuhnya, dan kita bicara berbagai kebijakan pengelolaan keuangan, BPKH itu wajib menyampaikannya pada pemegang mandat,” sambung Dahnil.

    Selain itu, ia meminta BPKH menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan. Setiap kebijakan strategis terkait pengelolaan keuangan haji harus dikomunikasikan kepada menteri.

    Peran dan Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Haji
    Entitas Peran Utama Tanggung Jawab
    Menteri Haji dan Umrah Pemberi Mandat Bertanggung jawab penuh kepada auditor dana
    BPKH Pelaksana Mandat Bertanggung jawab penuh kepada Menteri Haji dan Umrah

    “BPKH wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala, itu tadi yang saya jelaskan sejak awal, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan,” tuturnya.

  • Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak Ungkap Kendala Pengalihan Aset Eks Dana Haji di Jakarta dan Sejumlah Daerah

    Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak Ungkap Kendala Pengalihan Aset Eks Dana Haji di Jakarta dan Sejumlah Daerah

    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengemukakan adanya kendala terkait pengalihan aset milik Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Aset-aset tersebut sebelumnya berasal dari dana haji dan masih tercatat di Kementerian Agama (Kemenag).

    Kondisi ini disampaikan Dahnil dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VIII DPR. Raker tersebut berlangsung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

    Dahnil menjelaskan, aset-aset yang bermasalah dalam pengalihannya itu awalnya bersumber dari dana haji. Pemanfaatannya ditujukan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan ibadah haji.

    “Kami masih mengalami kendala terkait dengan aset yang dahulunya bersumber dari dana haji dan pemanfaatannya untuk mendukung fungsi penyelenggaraan ibadah haji,” kata Dahnil, Selasa (10/2/2026).

    Pihaknya terus berkoordinasi dengan Kemenag untuk menyelesaikan masalah ini. Mayoritas aset yang belum dialihkan adalah wisma haji di berbagai wilayah.

    Berikut adalah daftar aset yang belum dialihkan:

    No. Nama Aset Lokasi
    1. Wisma Haji Ciloto Ciloto
    2. Wisma Haji Jalan Jaksa Jakarta
    3. Komplek Perumahan Haji Ciracas
    4. Wisma Haji Tugu Bogor
    5. Pusat Informasi Haji Batam

    Dahnil menegaskan bahwa aset-aset tersebut belum secara resmi menjadi milik Kemenhaj. “Sampai dengan saat ini masih belum dialihkan menjadi aset Kementerian Haji dan Umroh,” tambahnya.

    Pengalihan Pegawai Kemenag ke Kemenhaj

    Selain aset, Dahnil juga membahas pengalihan pegawai Kemenag ke Kemenhaj. Saat ini, total pegawai di Kemenhaj berjumlah 3.631 orang.

    Proses penambahan pegawai sedang berjalan. Kementerian PAN-RB telah memberikan izin untuk pengalihan tahap berikutnya.

    “Kementerian PAN-RB telah mengizinkan untuk pengalihan pegawai tahap berikutnya sebanyak 1.362 orang dari Kementerian Agama,” ungkapnya.

    Pengalihan ini sedang melalui tahapan verifikasi. Verifikasi dilakukan oleh tim gabungan dari Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umrah.

    Dahnil mengungkapkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di Kemenhaj mencapai sekitar 7.000 orang. Kekurangan pegawai yang ada saat ini akan dipenuhi secara bertahap.

    “Rencana jumlah SDM yang dibutuhkan oleh Kementerian Haji dan Umroh se-Indonesia sekitar kurang lebih 7.000 orang. Kekurangan tersebut akan dipenuhi secara bertahap,” tuturnya.