Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan urgensi penguatan regulasi pengelolaan dana desa. Hal ini penting agar dana tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penguatan regulasi juga diharapkan mampu mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Bamsoet memandang dana desa sebagai instrumen fiskal strategis karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Pada tahun 2025, alokasi dana desa diperkirakan mencapai sekitar Rp 71 triliun. Oleh karena itu, pengelolaannya harus difokuskan pada program yang memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup warga desa.
Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah melampaui Rp 600 triliun. Dana ini telah mendorong pembangunan infrastruktur, penguatan layanan dasar, serta melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa.
Namun, Bamsoet juga mengakui adanya persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana. Masalah ini perlu dibenahi secara serius.
Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menguji sekaligus menjadi co-promotor sidang proposal disertasi mahasiswa doktoral ilmu hukum Universitas Borobudur, Meida Rachmawati. Sidang ini juga dihadiri Prof. Dr. Faisal Santiago, Dr. KMS Herman, dan Dr. Ahmad Redi sebagai penguji.
“Sejak digulirkan pada 2015, total dana desa yang telah disalurkan pemerintah sudah melampaui Rp 600 triliun. Dana sebesar ini telah mendorong pembangunan infrastruktur desa, penguatan layanan dasar, dan melahirkan lebih dari 60 ribu Badan Usaha Milik Desa. Namun kita juga harus jujur melihat bahwa masih ada persoalan ketimpangan alokasi dan efektivitas pemanfaatan dana yang perlu dibenahi secara serius,” ujar Bamsoet, Selasa (10/2/26).
Pola Alokasi dan Keadilan Sosial
Bamsoet menilai pola pengalokasian dana desa yang seragam antar desa tidak lagi relevan. Kondisi sosial ekonomi desa sangat beragam, menuntut pendekatan regulasi yang lebih peka.
Perbedaan tingkat kemiskinan, keterisolasian wilayah, serta akses layanan pendidikan dan kesehatan memerlukan penyesuaian regulasi.
“Regulasi dana desa ke depan harus berpijak pada keadilan sosial. Desa dengan kemiskinan ekstrem, wilayah terpencil, serta keterbatasan akses layanan dasar harus memperoleh porsi yang lebih proporsional. Dana desa harus diarahkan pada kegiatan produktif yang menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan meningkatkan kemandirian masyarakat,” kata Bamsoet.
Berikut adalah beberapa data terkait alokasi dan dampak dana desa:
| Tahun | Alokasi Dana Desa (Estimasi) | Jumlah BUMDes Terbentuk |
| 2015-2024 | > Rp 600 Triliun | > 60.000 |
| 2025 | Rp 71 Triliun | Belum Tersedia |
Tata Kelola dan Pengawasan Dana Desa
Selain alokasi, Bamsoet juga menyoroti tata kelola dan pengawasan yang masih menjadi pekerjaan rumah. Kasus penyalahgunaan dana desa menunjukkan perlunya penguatan regulasi.
Peningkatan kapasitas aparatur desa dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan harus berjalan beriringan.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Digitalisasi perencanaan dan pelaporan keuangan desa sudah menunjukkan hasil positif, tetapi harus diikuti dengan penguatan pengawasan dan peningkatan kompetensi perangkat desa. Setiap rupiah dana desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkas Bamsoet.
