Tag: Dana Hibah

  • Kejari Gresik Tetapkan Dua Kiai dan Ketua Santri Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes

    Kejari Gresik Tetapkan Dua Kiai dan Ketua Santri Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jatim tahun anggaran 2019. Ketiga tersangka meliputi dua kiai kakak-beradik, RKA dan MZR, yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik. Selain itu, seorang Ketua Santri berinisial MZR juga turut ditetapkan.

    Modus penyelewengan yang dilakukan adalah memanipulasi pembelian tanah. Seharusnya tanah tersebut untuk pembangunan ponpes, namun dialihnamakan menjadi atas nama pribadi.

    Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda menjelaskan bahwa pada 2019, Pemprov Jatim menyerahkan dana hibah senilai Rp 400 juta. Dana tersebut ditujukan untuk pembangunan gedung asrama putri di Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi.

    "Tidak sepeserpun uang dipakai untuk membangun asrama putri. Uang (hibah) itu dipakai untuk membeli dua bidang tanah, masing-masing sekitar 90 meter persegi. Belum dibalik nama memang, tapi pembeliannya atas nama dua tersangka (RKA dan MZR)," jelas Alifin, Kamis (12/2/2026).

    Lokasi kedua bidang tanah tersebut, menurut Alifin, berada di luar area ponpes namun masih berdekatan. Saat ini, tanah tersebut masih berupa bangunan kosong.

    Alifin melanjutkan, ponpes memang tetap membangun asrama putri. Namun, hasil penyidikan Kejari Gresik menunjukkan pembangunan asrama putri tidak menggunakan dana hibah.

    "Jadi asrama putri itu memang ada, tapi pembangunannya dibebankan kepada para santri. Uangnya dari hasil iuran santri," tambahnya.

    Dugaan penyelewengan dana ini terendus setelah kejaksaan mendalami berkas LPJ. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana hibah dari Pemprov Jatim tahun anggaran 2019 senilai Rp 400 juta tersebut masih menuliskan bahwa dana hibah dipakai untuk membangun asrama putri.

    "Laporannya 100 persen fiktif," kata dia.

    Tabel Dana Hibah dan Peruntukannya

    Berikut rincian dana hibah dan realisasi penggunaannya:

    Sumber Dana Jumlah (Rp) Peruntukan Awal Realisasi (Faktual)
    Pemprov Jatim (Hibah) 400.000.000 Pembangunan Asrama Putri Pembelian Dua Bidang Tanah (Atas Nama Pribadi)
    Iuran Santri Tidak Diketahui Tidak Ditentukan Pembangunan Asrama Putri

    Pembelaan Salah Satu Tersangka

    Diberitakan sebelumnya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, RKA membantah tudingan jaksa. Alih-alih memberikan klarifikasi hukum, RKA justru membalas penetapan tersangka itu dengan mengutip Surat Al-Isra' ayat 81.

    "Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak (bukan) penjahat," ujar RKA yang mengenakan rompi pink, Rabu (11/2) petang.

    Ia menyebut perkara yang dihadapinya sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan dakwah.

    "Tapi ini risiko perjuangan, Li I'lai Kalimatillah wa Izzul Islam wal Muslimin," tambahnya.

    RKA menilai langkah hukum yang menjeratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Dia lantas kembali mengutip Surat Al-Isra' ayat 81.

  • Kejari Gresik Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp 400 Juta

    Kejari Gresik Tahan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp 400 Juta

    Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik menetapkan dan menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dana hibah senilai Rp 400 juta tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik.

    Ketiga tersangka yang berinisial MFR, RKA, dan MZR itu langsung ditahan setelah penetapan. Penahanan ini dilakukan setelah penyidikan menemukan bukti kuat penyalahgunaan anggaran.

    "Hari ini kami melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Yang pertama yakni MFR, RKA dan MZR," kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda, Kamis (12/2/2026).

    Peran Tersangka dalam Kasus Korupsi

    Alifin menjelaskan bahwa ketiga tersangka memiliki peran berbeda di Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi. MFR diketahui menjabat sebagai ketua santri di ponpes tersebut. Sementara itu, RKA dan MZR adalah kakak beradik yang merupakan pengasuh pondok pesantren.

    Penahanan dilakukan di tempat berbeda. Tersangka MFR dan RKA ditahan di Rutan Kelas IIB Gresik. Sedangkan MZR ditetapkan sebagai tahanan rumah karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk ditahan di rutan.

    "Karena kondisi kesehatan tersangka MZR ini tidak memungkinkan, kita jadikan tahanan rumah. Karena dia tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring," jelas Alifin.

    Modus Penyalahgunaan Dana Hibah

    Para tersangka diduga menyalahgunakan dana hibah sebesar Rp 400 juta. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri pondok pesantren. Namun, uang tersebut malah dipakai untuk membeli dua bidang tanah yang diatasnamakan tersangka.

    "Namun uang tersebut malah digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka. Total kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp 400 juta," tutur Alifin.

    Berikut adalah rincian peran dan status penahanan para tersangka:

    Inisial Tersangka Jabatan di Ponpes Status Penahanan
    MFR Ketua Santri Rutan Kelas IIB Gresik
    RKA Pengasuh Ponpes Rutan Kelas IIB Gresik
    MZR Pengasuh Ponpes Tahanan Rumah

    Tanggapan Tersangka RKA

    RKA, salah satu tersangka, memberikan tanggapan saat hendak ditahan. Kiai yang juga pengasuh ponpes itu menyebut kasus hukum yang menjeratnya sebagai ujian dari Allah SWT.

    "Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak (bukan) penjahat," ujar RKA yang mengenakan rompi pink.

    Ia juga menilai perkara ini sebagai konsekuensi perjuangan dakwah. "Tapi ini risiko perjuangan, Li I'lai Kalimatillah wa Izzul Islam wal Muslimin," tambahnya.

    RKA menganggap proses hukum yang dihadapinya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Ia lantas mengutip Surat Al-Isra' ayat 81 untuk menegaskan posisinya.

    "Dan katakanlah kepada mereka, jā'al-ḥaqqu wa zahaqal-bāṭilu innal-bāṭila kāna zahūqā. Saya dalam posisi membela agama Allah," ucap RKA.

    "Maka tatkala mereka memberi kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dan akan saya tuntut," lanjutnya.

    Ia bahkan menegaskan akan menuntut pihak-pihak terkait di akhirat kelak. "Saya pegang dunia akhirat, setelah mati sampai kelak di hadapan Allah. Mereka yang mencelakai pejuang-pejuang Allah, yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan cinta Tanah Air, yang mengajarkan hal-hal baik; justru dicelakai. Maka mereka adalah musuh-musuh Allah," pungkasnya sebelum berlalu masuk ke mobil tahanan.

    Investigasi Awal dan Fakta Fiktif

    Kasus dugaan penyelewengan dana hibah ini pertama kali dibongkar oleh Kejari Gresik setelah mendapati laporan fiktif. Dana hibah sebesar Rp 400 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya untuk pembangunan asrama putri ternyata tidak terealisasi.

    "Laporan yang disampaikan untuk pembangunan Asrama Putri, ternyata 100 persen fiktif," ujar Kejari Gresik Nana Riana, Kamis (17/7/2025).

    Kejari Gresik menemukan sejumlah maladministrasi dalam laporan keuangan pondok pesantren tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran di Pondok Pesantren di Manyarejo, Kecamatan Manyar, ini telah melewati tahap penyidikan sebelum akhirnya menetapkan tersangka.

  • Pengasuh Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Gresik jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah

    Pengasuh Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi Gresik jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur. Salah satu tersangka adalah RKA, pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik.

    RKA dituduh menyalahgunakan dana hibah senilai Rp 400 juta. Dana tersebut seharusnya untuk pembangunan asrama putri di ponpes, namun justru digunakan membeli dua bidang tanah atas nama tersangka.

    Kasus ini melibatkan penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jawa Timur tahun 2019. Total kerugian negara mencapai Rp 400 juta, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    Saat digiring petugas Kejaksaan Negeri Gresik menuju mobil tahanan, RKA membantah melakukan kejahatan.

    "Ini ujian dari Allah, saya tidak mencuri, saya tidak (bukan) penjahat," ujar RKA yang mengenakan rompi pink, Rabu (11/2/2026) petang.

    Ia menyebut perkara yang dihadapinya sebagai bagian dari konsekuensi perjuangan dakwah.

    "Tapi ini risiko perjuangan, Li I'lai Kalimatillah wa Izzul Islam wal Muslimin," tambahnya.

    RKA menilai langkah hukum yang menjeratnya sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pejuang agama. Dia lantas mengutip Surat Al-Isra' ayat 81.

    "Dan katakanlah kepada mereka, jā'al-ḥaqqu wa zahaqal-bāṭilu innal-bāṭila kāna zahūqā. Saya dalam posisi membela agama Allah," ucap RKA.

    "Maka tatkala mereka memberi kejahatan kepada pejuang-pejuang Allah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah dan akan saya tuntut," lanjutnya.

    RKA bahkan menyinggung proses hukum tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat kelak.

    "Saya pegang dunia akhirat, setelah mati sampai kelak di hadapan Allah. Mereka yang mencelakai pejuang-pejuang Allah, yang mengajarkan akhlak, yang mengajarkan cinta Tanah Air, yang mengajarkan hal-hal baik; justru dicelakai. Maka mereka adalah musuh-musih Allah," pungkasnya sebelum berlalu masuk ke mobil tahanan.

    Kronologi dan Kerugian Negara

    Selain RKA, dua tersangka lain dalam kasus ini adalah MFR dan MZR. Ketiganya diduga kuat terlibat dalam penyalahgunaan dana.

    Berikut rincian dana hibah yang disalahgunakan:

    Tahun Asal Dana Peruntukan Awal Penggunaan Sebenarnya Kerugian Negara
    2019 Pemprov Jawa Timur Gedung Asrama Putri Ponpes Membeli Dua Bidang Tanah atas Nama Tersangka Rp 400 Juta

    Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda menjelaskan modus operandi para tersangka.

    "Uang tersebut malah digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka," terang Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda.

    Kejaksaan Negeri Gresik terus mendalami kasus ini untuk mengungkap pihak-pihak lain yang mungkin terlibat. Penanganan kasus korupsi dana hibah ini menjadi prioritas untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara.

  • Kejari Gresik Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp400 Juta

    Kejari Gresik Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Dana Hibah Ponpes Rp400 Juta

    Kejaksaan Negeri Gresik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Dana hibah senilai Rp400 juta tersebut seharusnya diperuntukkan bagi Pondok Pesantren Ushulul Hikmah Al Ibrohimi, Kecamatan Manyar, Gresik.

    Ketiga tersangka yang berinisial MFR, RKA, dan MZR langsung ditahan setelah penetapan tersebut. Mereka memiliki peran berbeda dalam kasus penyalahgunaan dana hibah ini.

    Penetapan tiga tersangka ini diumumkan pada Rabu (11/2/2026). Penahanan dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan lancar.

    "Hari ini kami melakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka. Yang pertama yakni MFR, RKA dan MZR," kata Kasi Pidsus Kejari Gresik Alifin Nurahmana Wanda, Rabu (11/2/2026).

    Alifin menjelaskan, MFR menjabat sebagai ketua santri di pondok pesantren tersebut. Sementara itu, RKA dan MZR merupakan kakak beradik yang berperan sebagai pengasuh Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi.

    Tersangka MFR dan RKA ditahan di Rutan Kelas IIB Gresik. Namun, tersangka MZR menjadi tahanan rumah karena alasan kesehatan. Kondisi MZR tidak memungkinkan untuk ditahan di rutan.

    "Karena kondisi kesehatan tersangka MZR ini tidak memungkinkan, kita jadikan tahanan rumah. Karena dia tidak bisa bangun dan hanya bisa terbaring," jelas Alifin.

    Penyalahgunaan Dana Hibah

    Dana hibah sebesar Rp400 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya digunakan untuk pembangunan gedung asrama putri justru disalahgunakan. Uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi.

    "Namun uang tersebut malah digunakan untuk membeli dua bidang tanah atas nama tersangka. Total kerugian negara berdasarkan audit BPKP sebesar Rp 400 juta," tutur Alifin.

    Kasus ini terungkap setelah Kejari Gresik mendalami berkas LPJ penggunaan dana hibah tahun anggaran 2019. Laporan penggunaan dana yang disampaikan ternyata fiktif.

    "Laporan yang disampaikan untuk pembangunan Asrama Putri, ternyata 100 persen fiktif," ujar Kejari Gresik Nana Riana, Kamis (17/7/2025).

    Kejari Gresik menemukan sejumlah maladministrasi dalam laporan keuangan pondok pesantren tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran ini telah masuk tahap penyidikan.

    Kronologi Singkat Kasus

    Berikut ringkasan kronologi kasus dugaan korupsi dana hibah di Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi:

    Waktu Peristiwa
    2019 Pemprov Jatim cairkan dana hibah Rp400 juta untuk Ponpes Ushulul Hikmah Al Ibrohimi
    17 Juli 2025 Kejari Gresik Nana Riana menyatakan laporan pembangunan asrama putri fiktif
    11 Februari 2026 Kejari Gresik tetapkan MFR, RKA, MZR sebagai tersangka dan melakukan penahanan
    audit BPKP Ditemukan kerugian negara Rp400 juta akibat penyalahgunaan dana
  • GKR Timoer Rumbay Persilakan Audit Dana Hibah Keraton Solo

    GKR Timoer Rumbay Persilakan Audit Dana Hibah Keraton Solo

    GKR Panembahan Timoer Rumbay, Pengageng Sasana Wilapa Paku Buwono XIV Purbaya, menyambut baik keinginan Lembaga Dewan Adat (LDA) untuk mengaudit dana hibah Keraton Solo. Rumbay menyatakan tidak keberatan jika audit tersebut dilakukan.

    "Monggo, monggo, dengan senang hati kalau saya," kata Rumbay dihubungi awak media, Selasa (10/2/2026).

    Rumbay menjelaskan bahwa ia tidak pernah melihat dana hibah Keraton Solo, baik saat berada di kubu LDA maupun setelah bergabung dengan kubu Paku Buwono XIII.

    "Karena saya dulu ketika di kubu Gusti Moeng (Ketua LDA GRAy Koes Moertiyah), saya juga tidak pernah melihat gitu dan saya tidak mengerti itu. Jangankan menerima, melihat uangnya saja saya, saya belum pernah. Di tempatnya Sinuhun juga begitu, saya juga belum pernah menerima dana hibah, melihat saja juga belum pernah," ujarnya.

    Putri tertua Paku Buwono XIII ini sampai melakukan pengecekan langsung ke Semarang untuk memastikan informasi mengenai dana hibah. Hasilnya, pihak Paku Buwono XIII ternyata selalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama delapan tahun.

    "Tapi, ketika dinalar dan kami cek, saya itu sampai datang ke Semarang untuk memastikan. Apakah benar itu ada di rekening pribadi dan apakah benar LPJ itu tidak dibuat. Itu saya sampai ngecek sendiri waktu itu," bebernya.

    Ia menambahkan, logikanya pemerintah tidak akan terus mengucurkan dana hibah selama delapan tahun tanpa LPJ. Adanya LPJ menjadi alasan Rumbay tidak keberatan dengan audit pemerintah.

    "Nah, itu ternyata, ternyata ya kebenarannya ya LPJ dibuat dan logikanya saja selama 8 tahun dana hibah itu terkucur, itu kalau tidak ada LPJ kan pemerintah yang salah berarti dikucurkan terus, benar enggak," sambungnya.

    "Ya, ada LPJ ya, kami juga. Jadi, kalau mau diaudit monggo, enggak apa-apa, kan kalau dari kami begitu," ucapnya.

    Tanggapan Mengenai Badan Baru Keraton Solo

    Saat ditanya mengenai adanya badan baru Pelaksana Keraton Solo yang dipimpin KGPH Panembahan Agung Tedjowulan, Rumbay enggan memberikan tanggapan. Ia mengaku sedang fokus pada proses audiensi dengan DPR.

    "Enggak, saya belum bisa menanggapi itu ya, karena kan kami sedang berproses untuk audiensi dengan DPR paling. Ya, paling tidak untuk meninjau kembali SK tersebut," pungkasnya.

    Lembaga Dewan Adat (LDA) sebelumnya menyoroti dana hibah Keraton Solo yang masuk ke rekening pribadi Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII. LDA meminta agar dana tersebut diaudit.

    Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, menjelaskan bahwa LDA pernah menerima dana hibah antara tahun 2007 hingga 2009. Setelah itu, dana hibah diterima oleh Paku Buwono XIII.

    "Waktu itu saya anggota DPR, jadi yang mengelola adalah kantor Sasana Wilapa, itu bendahara. Itu selalu didatangi BPK untuk diaudit. Kalau enggak keliru, saya hanya pernah mendapat atau keraton mendapat sebelum kita diusir itu hanya tiga kali, tahun 2007 hingga 2009," katanya ditemui di Keraton Solo, Senin (9/2).

    Kronologi Penerimaan Dana Hibah Menurut LDA

    Setelah tahun 2009, Gusti Moeng menyebut terjadi gejolak di Keraton Solo yang menyebabkan LDA keluar dari keraton. Mereka kemudian menggugat pada tahun 2011 dan memenangkan gugatan.

    "Setelah itu kan ada masalah. Ada masalah, ada rekonsiliasi, ada ini, akhirnya kita malah enggak terima. Terus kita gugat di tahun 2011 itu dan menang, baru dicairkan di tahun 2015. Setelah itu, kami diminta untuk mengajukan lagi proposal untuk di dalam dan beberapa upacara adat di keraton di tahun 2016," ungkapnya.

    Gusti Moeng menyatakan bahwa dana hibah mulai diterima ke rekening Sinuhun Paku Buwono XIII sejak tahun 2017 hingga 2025. Oleh karena itu, ia mendukung penuh adanya audit penerimaan dana hibah tersebut.

    "Iya, pasti saya mendukung. Saya kebetulan juga pernah jadi DPR yang di mana di situ anggaran yang kami bahas. Nah, dan ini ada penyimpangan seperti itu, pastinya harus diaudit. (Penerimaan sejak kapan) 2017 sampai 2025," pungkasnya.

    Berikut adalah ringkasan kronologi penerimaan dana hibah Keraton Solo menurut keterangan yang ada:

    Tahun Penerima Dana Hibah Keterangan
    2007-2009 LDA (Kantor Sasana Wilapa) Dana hibah diterima dan diaudit oleh BPK
    2010 Gejolak internal keraton, LDA keluar
    2011 LDA menggugat dan memenangkan gugatan
    2015 LDA Dana hibah dicairkan kembali setelah gugatan
    2016 LDA Mengajukan proposal untuk upacara adat
    2017-2025 Sinuhun Paku Buwono XIII Penerimaan dana hibah melalui rekening pribadi
  • LDA Minta Dana Hibah Keraton Solo ke Rekening PB XIII Diaudit

    LDA Minta Dana Hibah Keraton Solo ke Rekening PB XIII Diaudit

    Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo menyoroti aliran dana hibah Keraton Solo yang diduga masuk ke rekening pribadi Sinuhun Paku Buwono (PB) XIII. LDA mendesak agar dana tersebut segera diaudit.

    Ketua LDA, GRAy Koes Moertiyah atau Gusti Moeng, mengungkapkan bahwa LDA sempat mengelola dana hibah Keraton Solo dari tahun 2007 hingga 2009. Setelah periode itu, dana hibah beralih ke PB XIII.

    Gusti Moeng menjelaskan, selama LDA mengelola, dana hibah selalu diaudit oleh BPK. "Waktu itu saya anggota DPR, jadi yang mengelola adalah kantor Sasana Wilapa, itu bendahara. Itu selalu didatangi BPK untuk diaudit. Kalau enggak keliru, saya hanya pernah mendapat atau keraton mendapat sebelum kita diusir itu hanya tiga kali, tahun 2007 hingga 2009," katanya ditemui di Keraton Solo, Senin (9/2/2026).

    Setelah tahun 2009, keraton dilanda gejolak internal. Hal ini menyebabkan LDA harus keluar dari Keraton Solo. "Setelah itu kan ada masalah. Ada masalah, ada rekonsiliasi, ada ini, akhirnya kita malah enggak terima," ungkapnya.

    LDA kemudian melayangkan gugatan pada tahun 2011 dan memenangkan perkara tersebut. Dana hibah baru dicairkan pada tahun 2015. "Terus kita gugat di tahun 2011 itu dan menang, baru dicairkan di tahun 2015," ujar Gusti Moeng.

    Pada tahun 2016, LDA diminta untuk mengajukan proposal lagi untuk kegiatan keraton. Anggaran dari DPRD Provinsi Jawa Tengah bertambah dari Rp 1,3 miliar menjadi Rp 1,4 miliar. Namun, dana tersebut tidak pernah diterima oleh LDA.

    "Nah, waktu kita mengajukan dan digedok oleh DPRD provinsi itu dan diiyakan, malah tambah dari Rp 1,3 miliar jadi Rp 1,4 miliar. Tapi itu tidak pernah kami terima karena kita di tahun 2017 yang mestinya menerima itu sudah disuruh keluar," terang Gusti Moeng.

    Menurut Gusti Moeng, informasi dari Pemprov Jawa Tengah menyebutkan bahwa dana hibah langsung disalurkan ke rekening pribadi Sinuhun PB XIII. "Jadi, setahu saya dari informasi yang saya dapat dari Pemprov bahwa itu langsung diberikan kepada Sinuhun, ke rekening pribadi Sinuhun 13," ungkapnya.

    Dukungan Audit Dana Hibah

    Penerimaan dana hibah ke rekening Sinuhun PB XIII ini terjadi sejak tahun 2017 hingga 2025. Oleh karena itu, Gusti Moeng menyatakan dukungan penuh terhadap audit dana hibah tersebut.

    "Iya, pasti saya mendukung. Saya kebetulan juga pernah jadi DPR yang di mana di situ anggaran yang kami bahas. Nah, dan ini ada penyimpangan seperti itu, pastinya harus diaudit. (Penerimaan sejak kapan) 2017 sampai 2025," pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga mengungkapkan bahwa Keraton Solo menerima hibah dari berbagai sumber, termasuk dari APBN. Namun, dana hibah tersebut atas nama pribadi.

    "Nah, selama ini menurut keterangan, penerimanya itu pribadi," kata Fadli dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR seperti dikutip detikTravel pada Kamis (22/1/2026).

    Pemerintah berharap ada pertanggungjawaban terkait hibah yang diberikan. "Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN," sambungnya.

    Penunjukan Penanggung Jawab Pemerintah

    Untuk memastikan transparansi, pemerintah menunjuk KGPA Panembahan Agung Tedjowulan. Beliau bertugas sebagai Pelaksana Penanggung Jawab Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Solo atas nama pemerintah pusat. Peran ini bukan sebagai raja atau penentu keputusan internal keraton.

    "Jadi tetap kalau keputusan itu adalah musyawarah di antara keluarga. Beliau termasuk yang salah satu yang senior dan juga kita anggap mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat," ucap Fadli.

    Berikut adalah ringkasan aliran dana hibah yang disoroti LDA:

    Tahun Penerima Keterangan
    2007-2009 LDA (Sasana Wilapa) Diaudit BPK
    2010 – Gejolak internal keraton
    2011 – LDA gugat dan menang
    2015 LDA Dana gugatan dicairkan
    2016 – LDA ajukan proposal, anggaran naik jadi Rp 1,4 miliar
    2017-2025 Sinuhun PB XIII Diduga masuk rekening pribadi, belum diaudit