Tag: data

  • Telkom Kembangkan AI Nasional untuk Kedaulatan Data

    Telkom Kembangkan AI Nasional untuk Kedaulatan Data

    Telkom tengah menyiapkan pengembangan kecerdasan buatan (AI) oleh anak bangsa sebagai bagian dari upaya mewujudkan sovereign AI nasional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kedaulatan data Indonesia.

    Executive General Manager Digital Product Telkom Indonesia, Komang Budi Aryasa, menyatakan bahwa perusahaan telah menyusun peta jalan pengembangan AI yang akan dilaksanakan bertahap dalam beberapa tahun mendatang.

    Pada tahun 2026, menurut Komang, Telkom akan fokus mengintegrasikan kemampuan AI ke dalam berbagai solusi digital yang telah ada. "Tahun 2026 ini untuk kepentingan internal, plus bisa saya sebut sebagai plus AI. Jadi solusi yang sudah ada ditambah kapabilitas AI di dalamnya," ujarnya.

    Selanjutnya, pada tahun 2027, Telkom berencana membangun platform AI yang mampu menyediakan layanan untuk berbagai ekosistem industri atau vertical ecosystem. "Di 2027 memang kita berencana untuk membangun satu platform yang bisa, istilahnya menyediakan layanan untuk ekosistem vertikal," kata Komang.

    Komang menjelaskan bahwa kebutuhan Large Language Model (LLM) pada tiap industri memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, pengembangan model AI harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor. Model AI untuk industri kesehatan, contohnya, tidak sama dengan model AI yang digunakan di sektor pendidikan atau ritel.

    "Sehingga kita harus membangun kapabilitas model di industri kesehatan, di industri pendidikan, kemudian industri retail, dan lain-lain. Jadi di 2027 kita akan masuk ke industri-industri vertikal tersebut untuk men-deliver solusi AI di B2B karena B2B sangat berbasis vertikal," tuturnya.

    Telkom menargetkan pada 2028 Indonesia dapat memiliki sovereign AI, yaitu ekosistem AI yang dikembangkan dengan model dan infrastruktur sendiri. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia tidak sepenuhnya bergantung pada teknologi global, terutama dalam pengelolaan data.

    "Di 2028, kita berencana bagaimana sovereign AI Indonesia ini bisa terwujud. Kenapa harus sovereign AI? Bayangkan sekarang hampir semua negara memperebutkan data. Kita khawatir kalau kita tidak sovereign kita sendiri, data kita akan ke mana-mana," jelas Komang.

    Pengembangan sovereign AI juga akan memastikan data nasional tetap tersimpan di dalam negeri melalui infrastruktur pusat data yang dimiliki Indonesia. "Sehingga kita mulai merencanakan agar data itu bisa reside di data center," pungkasnya.

  • Confluent Percepat Penjualan Platform Data Streaming

    Confluent Percepat Penjualan Platform Data Streaming

    Nilai ekonomi dari data kini menjadi strategi bisnis yang nyata, bukan sekadar jargon teknologi. Pasar platform data streaming global yang mencapai 100 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.600 triliun semakin ramai diperebutkan. Hal ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan perusahaan akan solusi real-time.

    Laporan Confluent Data Streaming 2025 menunjukkan bahwa 86 persen pemimpin TI menjadikan data streaming sebagai prioritas strategis. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas organisasi global melihat kemampuan memproses data secara instan sebagai fondasi utama dalam menciptakan daya saing.

    Kamal Brar, Senior Vice President, Partners and Technology Group Confluent, menyatakan bahwa mitra Confluent setiap hari merasakan permintaan akan platform data streaming. Hal ini disampaikannya melalui keterangan pers, Selasa (3/3/2026).

    "Sell With Confluent menghilangkan hal-hal yang menghambat mereka antara lain persetujuan yang lambat, harga yang tidak transparan dan proses yang rumit," kata Kamal.

    Untuk menjawab peluang tersebut, Confluent memperkenalkan program reseller Sell with Confluent. Program ini dirancang untuk menyederhanakan proses penjualan yang selama ini dianggap rumit dalam model reseller tradisional.

    Program ini memiliki tiga pilar utama. Pilar tersebut meliputi peningkatan insentif keuntungan, otomatisasi penawaran berkecepatan tinggi, serta investasi pemasaran bersama melalui Dana Investasi Bisnis (BIF). Mitra akan mendapatkan sistem penawaran mandiri dengan diskon otomatis serta perlindungan transaksi untuk menjaga keamanan pipeline.

    Sandeep Shirodkar, Regional Head Asia Pacific & Japan, Partners and Technology Group Confluent, menyampaikan bahwa Asia Pasifik merupakan salah satu penggerak pertumbuhan tercepat untuk data real-time dan kecerdasan buatan.

    Sandeep menambahkan, “Program reseller baru kami memastikan mitra dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan cepat dan percaya diri.”

    "Bersama-sama, kami memfasilitasi lebih banyak mitra untuk membangun praktik streaming layanan lengkap yang menguntungkan,” ujarnya.

  • Data versus Fakta: Tren Belanja HP saat Ramadan 2026

    Data versus Fakta: Tren Belanja HP saat Ramadan 2026

    Meskipun data Mandiri Spending Index per 15 Februari 2026 mengindikasikan peningkatan belanja pada kategori ponsel pintar, temuan di lapangan menunjukkan realitas yang berbeda. Para pedagang melaporkan penjualan yang stagnan dan cenderung sepi.

    Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, menyampaikan bahwa smartphone menjadi incaran masyarakat menjelang Lebaran, berdasarkan indeks pengeluaran yang dihitung perusahaan. Hal ini dianggap sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

    Proporsi belanja handphone pada Februari 2026 melonjak menjadi 13,3%, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2024 (3,3%) dan 2025 (4,1%). Selain itu, belanja masyarakat masih didominasi kebutuhan dasar, seperti restoran (19%) dan supermarket (17%), sehingga sekitar 36% konsumsi terkait makanan dan minuman.

    Rika Ballan, seorang penjual ponsel di ITC Kuningan, mengungkapkan bahwa penjualan di tempatnya cenderung sepi. "Sepi, seperti yang terlihat. Tidak ada perubahan [kenaikan penjualan], masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Rika.

    Menurut Rika, hingga bulan ketiga 2026, penjualan handphone masih sama seperti dua tahun lalu dan tidak menunjukkan kenaikan. Ia menduga masyarakat lebih memilih menggunakan uang THR untuk mudik dan membeli keperluan pokok. "Kayaknya mereka lebih memilih beli keperluan untuk pulang kampung. Ditambah ekonomi kita sekarang juga sedang sulit sekali," sebutnya.

  • Adopsi AI Skala Besar Terhambat Data Tersebar

    Adopsi AI Skala Besar Terhambat Data Tersebar

    Perusahaan-perusahaan kini bergerak menuju adopsi agentic AI secara penuh dalam skala besar. Laporan Deloitte menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang menjalankan lebih dari 40% proyek AI di lingkungan produksi diperkirakan meningkat dua kali lipat dalam enam bulan mendatang.

    Di Asia Tenggara, laporan McKinsey menunjukkan hampir setengah perusahaan telah melampaui tahap uji coba AI. Singapura (56%) dan Indonesia (51%) menjadi yang terdepan dalam pengadopsian AI skala besar.

    Organisasi berharap AI dapat memberikan dampak bisnis yang nyata setelah melewati tahap uji coba dan pengembangan prototipe. Tantangan utama selama ini adalah scaling, tata kelola, dan pengendalian biaya.

    Adopsi AI dalam skala penuh menjadi semakin memungkinkan dengan menghubungkan agen AI ke data real-time yang terkelola dengan baik dan mengintegrasikannya ke dalam alur kerja bisnis. Perusahaan mulai beralih dari penggunaan AI sebagai konsultan pasif menjadi agen otonom yang mampu menjalankan tugas-tugas berisiko tinggi dalam sektor keuangan dan engineering.

    Kemampuan terbaru dari Anthropic untuk menerapkan tim agen merupakan langkah penting dalam mengoperasionalkan agen AI dalam skala besar, terutama bagi tim keuangan dan legal. Namun, banyak organisasi menghadapi tantangan akibat data yang tersebar di berbagai tempat, sehingga menyulitkan penjagaan konsistensi, tata kelola, dan kontrol.

    Tanpa pendekatan terintegrasi, setiap departemen berisiko memilih tools sendiri, menjalankan POC (Proof of Concept) sendiri, dan menerapkan solusi masing-masing. Hal ini memicu terbentuknya silo-silo AI di dalam perusahaan, mirip dengan masa awal perkembangan Business Intelligence.

    Laporan Deloitte juga menemukan bahwa penggunaan agentic AI diperkirakan melonjak tajam dalam dua tahun mendatang. Akan tetapi, baru sekitar satu dari lima perusahaan yang memiliki kerangka tata kelola yang matang untuk mengelola agen AI otonom secara efektif.

    Menurut laporan McKinsey, pengadopsian agentic AI juga meraih momentumnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hampir 90% perusahaan di Asia Tenggara berencana mencoba agentic AI pada tahun 2026.

    Penggunaan AI masih terkonsentrasi pada fungsi teknis dan berbasis pengetahuan, terutama dalam IT dan software engineering. Lebih dari sepertiga perusahaan sedang memperluas implementasinya atau telah mengadopsinya secara penuh dalam skala besar.

    Sebaliknya, penggunaan AI pada fungsi yang berhubungan langsung dengan pihak luar, seperti sales dan marketing, pengembangan produk atau servis, dan risk management, masih berada pada tahap awal karena fungsi-fungsi ini berinteraksi langsung dengan pelanggan dan punya risiko yang lebih besar terhadap reputasi atau komersial.

    Saat ini, hanya sekitar satu dari lima perusahaan yang mulai memperluas penggunaan agentic AI pada fungsi-fungsi tersebut, sementara sebagian besar masih berada pada tahap uji coba atau berencana menggunakannya. Kebutuhan akan pengawasan manusia tetap tinggi karena kompleksitas yang lebih besar dalam mengintegrasikan agen otonom ke dalam alur kerja yang berinteraksi langsung dengan pelanggan dan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.

    Pentingnya Pengawasan Manusia dan Arsitektur Private AI

    Pengawasan oleh manusia tetap menjadi elemen penting untuk memastikan kualitas data dan tata kelola yang baik, serta menjadi fondasi yang kuat bagi perusahaan untuk menerapkan berbagai tools dan model AI secara fleksibel untuk mengoptimalkan alur kerja. Untuk mewujudkan hal tersebut, tanpa tergantung pada satu vendor dan terlepas di mana pun data berada, organisasi perlu mempertimbangkan pendekatan arsitektur Private AI.

    Perusahaan dapat menggunakan platform yang dirancang dengan keamanan sebagai prioritas utama serta patuh pada aturan residensi data dan kontrol akses. Claude kini terintegrasi langsung ke dalam Cloudera Lakehouse melalui kemitraan dengan ekosistem AI, dan menjadi model penting dalam arsitektur Cloudera AI.

    Dengan Cloudera AI, organisasi yang menjalankan model AI di infrastruktur on-premise tetap memiliki kendali penuh atas data dan model AI mereka, sekaligus memastikan kepatuhan pada regulasi dan keamanan di sepanjang lifecycle AI.

    Di Indonesia, kebutuhan akan pendekatan Private AI menjadi semakin penting, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mewajibkan organisasi memastikan keamanan dan kendali atas data sensitif.

    Hal Penting dalam Lanskap AI yang Berkembang:

    Dalam lanskap AI yang terus berkembang, organisasi perlu memperhatikan beberapa hal penting:

    • Memastikan kedaulatan data: Data tetap berada dalam kendali dan yurisdiksi organisasi, sehingga membantu mereka mematuhi regulasi lokal maupun internasional.
    • Meningkatkan keamanan: Membatasi paparan data ke pihak luar dapat mengurangi risiko kebocoran data secara signifikan.
    • Mempertahankan kendali penuh: Organisasi memiliki visibilitas penuh atas model AI dan data mereka, sehingga tata kelola dan akuntabilitas dapat terjaga dengan baik.

    Seiring dengan semakin banyaknya pilihan model baru dan agen AI yang tersedia, semakin penting bagi organisasi untuk memastikan integrasi AI yang mulus ke dalam data fabric mereka.

    Perusahaan yang didukung oleh fondasi data yang kuat, metrik terstandarisasi, serta tata kelola berkelanjutan akan menuai manfaat AI yang paling besar.

  • Indonesia-AS Sepakati Transfer Data Lintas Negara Terbatas dalam Perjanjian Dagang

    Indonesia-AS Sepakati Transfer Data Lintas Negara Terbatas dalam Perjanjian Dagang

    Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah meresmikan kesepakatan terkait transfer data lintas negara secara terbatas. Hal ini tertuang dalam perjanjian dagang resiprokal atau Agreement on Reciprocal Tariff (ART). Kesepakatan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan non-tarif dalam perdagangan antara kedua negara.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pengaturan transfer data ini akan tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

    Salah satu poin penting dalam ART yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump adalah kesepakatan transfer data tersebut. "Indonesia juga mendorong transfer data lintas batas terbatas sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia," ujar Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

    Lebih lanjut, Airlangga meyakinkan bahwa AS akan menjamin keamanan data yang diterima dengan standar perlindungan yang setara dengan regulasi perlindungan data konsumen Indonesia. "Amerika pun akan memberikan perlindungan kepada data konsumen setara dengan perlindungan data konsumen yang diberlakukan di Indonesia," tegasnya, memastikan perlindungan data konsumen sesuai ketentuan dalam negeri.

    Selain kesepakatan transfer data, Indonesia dan AS juga menyetujui penghapusan biaya masuk untuk transaksi elektronik yang dilakukan antar kedua negara.

    Airlangga menambahkan bahwa fasilitas serupa juga telah diberikan kepada negara-negara di kawasan Eropa. "Kedua belah negara sepakat untuk tidak mengenakan biaya masuk transaksi elektronik dan ini juga di kita berikan kepada Eropa, jadi bukan Amerika saja," pungkasnya.

  • Data Pribadi Bocor dari Perangkat Wearable, Ini Kata Kaspersky

    Data Pribadi Bocor dari Perangkat Wearable, Ini Kata Kaspersky

    Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina 2026 memicu antusiasme kebugaran. Masyarakat kembali rutin berolahraga, memantau detak jantung, dan melacak aktivitas lari melalui jam tangan pintar atau gelang kebugaran.

    Di balik tren hidup sehat ini, Kaspersky mengingatkan adanya risiko tersembunyi, yaitu kebocoran data pribadi dari perangkat wearable.

    Pelacak kebugaran mengumpulkan beragam informasi sensitif. Data tersebut mulai dari langkah kaki, pola tidur, oksigen darah, detak jantung, hingga data kesehatan lain yang diinput pengguna, seperti berat badan atau golongan darah.

    Data ini terhubung dengan aplikasi pendamping yang memungkinkan pengguna membagikan hasil latihan lengkap dengan GPS. Pengaturan privasi yang longgar memungkinkan informasi lokasi dimanfaatkan untuk melacak aktivitas fisik atau menjalankan penipuan.

    Penyerang dapat memanfaatkan rutinitas olahraga pengguna untuk mengirim pesan palsu ke kontak terdekat. Pesan tersebut berisi dalih korban mengalami cedera dan membutuhkan bantuan dana.

    Risiko Monetisasi Data

    Kaspersky menyoroti praktik monetisasi data oleh produsen perangkat murah atau kurang dikenal. Perusahaan dapat menjual data yang dikumpulkan kepada pihak ketiga, seperti pengiklan, pialang data, bahkan perusahaan asuransi.

    Dalam sistem layanan kesehatan yang diprivatisasi, pola geolokasi, tren detak jantung, hingga siklus tidur bisa berpengaruh pada penilaian risiko dan premi asuransi kesehatan.

    Kerentanan Keamanan Perangkat

    Risiko lain datang dari lemahnya keamanan perangkat terjangkau. Enkripsi cloud yang buruk, kerentanan yang belum ditambal, atau server yang tidak terlindungi dapat membuka peluang pelanggaran data dalam skala besar.

    Berikut adalah tabel perbandingan risiko keamanan pada perangkat wearable:

    Aspek Keamanan Risiko Dampak
    Enkripsi Data Lemah atau tidak ada enkripsi Data mudah diakses oleh pihak tidak berwenang
    Kerentanan Perangkat Lunak Update keamanan yang jarang Perangkat rentan terhadap serangan siber
    Privasi Aplikasi Izin aplikasi yang berlebihan Aplikasi dapat mengakses data sensitif tanpa izin
    Keamanan Jaringan Koneksi jaringan yang tidak aman Data dapat dicegat saat ditransmisikan

    "Pelacak kebugaran dengan harga terjangkau dapat menjadi pintu masuk untuk eksploitasi. Pengguna perlu memprioritaskan keamanan data daripada sekadar penghematan," kata Anna Larkina, pakar privasi di Kaspersky, dalam keterangan yang diterima detikINET.

    Tips Mengurangi Risiko

    Kaspersky menyarankan pengguna untuk memilih merek wearable yang mapan, membatasi penggunaan aplikasi kebugaran, memeriksa kebijakan privasi, mengatur catatan latihan menjadi privat, serta hanya mengunduh aplikasi dari toko resmi dengan tetap waspada terhadap potensi aplikasi palsu.

  • Kemensos Gunakan Sistem Desil DTSEN untuk Bansos 2026

    Kemensos Gunakan Sistem Desil DTSEN untuk Bansos 2026

    Kementerian Sosial (Kemensos) menerapkan sistem yang lebih transparan, terintegrasi, dan berbasis data nasional untuk program bantuan sosial (bansos) tahun 2026. Pemerintah menggunakan pengelompokan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

    Masyarakat diimbau untuk rutin melakukan pengecekan desil bansos, memahami cara pengecekan desil bansos Kemensos, serta mengetahui mekanisme pengecekan desil DTSEN agar tidak kehilangan hak bantuan akibat data yang tidak sesuai.

    Penyaluran bansos Kemensos tahun 2026 mengacu pada kebijakan terbaru pemerintah untuk memperbarui sistem pendataan kesejahteraan masyarakat agar lebih presisi dan akuntabel.

    Melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, pemerintah secara resmi mengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan sistem DTSEN. Sistem ini dikelola oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik.

    DTSEN menjadi fondasi utama dalam menentukan penerima bansos Kemensos 2026 karena:

    • Mengintegrasikan data nasional lintas kementerian.
    • Mengurangi potensi salah sasaran bantuan.
    • Memastikan transparansi dalam proses verifikasi.
    • Memudahkan masyarakat saat cek desil DTSEN secara mandiri.

    Dengan sistem ini, proses pengecekan desil bansos Kemensos menjadi lebih terbuka dan bisa dipantau langsung oleh masyarakat.

    Mengenal Desil Bansos

    Desil adalah sistem pengelompokan kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kategori berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi. Dalam konteks bansos Kemensos, desil menentukan prioritas penerima bantuan.

    Berikut adalah pembagian desil bansos:

    Desil Kategori
    Desil 1 Miskin ekstrem
    Desil 2 Miskin
    Desil 3 Hampir miskin
    Desil 4 Rentan miskin
    Desil 5 Ekonomi pas-pasan
    Desil 6–10 Kelas menengah hingga mampu

    Semakin rendah angka desil, semakin besar peluang menerima bansos Kemensos.

    Dalam skema bansos 2026:

    • Desil 1–4 menjadi prioritas utama penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
    • Desil 1–5 berpeluang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PBI-JK.
    • Desil 6–10 umumnya tidak diprioritaskan.

    Karena posisi desil bisa berubah, masyarakat perlu rutin melakukan pengecekan untuk memastikan status terbaru dalam sistem DTSEN.

    Cara Cek Desil Bansos Secara Online

    Pemerintah mempermudah masyarakat untuk cek desil bansos Kemensos secara online tanpa harus datang ke kantor desa. Proses ini bisa dilakukan kapan saja melalui ponsel.

    Sebelum melakukan pengecekan desil DTSEN, siapkan:

    • e-KTP
    • Kartu Keluarga (KK)
    • Koneksi internet stabil

    Metode pengecekan paling akurat adalah melalui aplikasi resmi, karena langsung terhubung dengan database bansos Kemensos.

    Melalui Aplikasi "Cek Bansos"

    Langkah-langkahnya:

    1. Unduh aplikasi resmi “Cek Bansos”.
    2. Buat akun baru menggunakan NIK dan KK.
    3. Unggah foto KTP dan selfie.
    4. Tunggu proses verifikasi.
    5. Login dan buka menu Profil untuk melihat hasil cek desil bansos.

    Melalui aplikasi ini, masyarakat juga bisa memantau kepesertaan PKH, BPNT, PBI-JK, dan program bantuan sosial lainnya.

    Melalui Website

    Alternatif lainnya adalah melalui browser:

    1. Buka cekbansos.kemensos.go.id
    2. Pilih wilayah domisili
    3. Masukkan nama sesuai e-KTP
    4. Isi captcha
    5. Klik “Cari Data”

    Hasil pencarian akan menampilkan status kepesertaan dan posisi desil dalam sistem DTSEN.

    Pengaruh Desil pada Jenis Bantuan

    Status desil tidak hanya menentukan kelayakan, tetapi juga memengaruhi jenis bantuan yang bisa diterima dalam program bansos Kemensos 2026.

    Secara umum:

    • Desil 1–4: Berhak atas PKH
    • Desil 1–5: Berhak atas BPNT / bantuan sembako
    • Desil 1–5: Berhak atas PBI-JK BPJS Kesehatan
    • Desil 1–5: Berpotensi menerima ATENSI

    Pentingnya Pembaruan Data

    Jika masyarakat tidak pernah melakukan pengecekan desil bansos Kemensos, ada risiko tidak mengetahui perubahan status yang bisa berdampak pada pencairan bantuan. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi perubahan desil antara lain:

    • Perubahan pekerjaan
    • Perubahan penghasilan
    • Penambahan anggota keluarga
    • Perpindahan tempat tinggal

    Karena itu, rutin melakukan pengecekan desil DTSEN menjadi langkah preventif agar bantuan tidak terhenti.

    Cara Koreksi Data Desil

    Jika hasil pengecekan desil bansos menunjukkan data tidak sesuai kondisi ekonomi sebenarnya, masyarakat bisa melakukan pembaruan dengan cara berikut:

    • Gunakan fitur usul dan sanggah di aplikasi Cek Bansos untuk memperbaiki data secara mandiri.
    • Ajukan pembaruan melalui operator SIKS-NG dengan membawa dokumen pendukung.
    • Dinas sosial kabupaten/kota dapat membantu proses verifikasi ulang data bansos Kemensos.

    Langkah ini penting agar hasil pengecekan desil DTSEN benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang aktual.

    Sistem desil dalam bansos Kemensos 2026 dirancang untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keadilan penyaluran bantuan sosial. Dengan memahami konsep desil, mengetahui cara pengecekan, serta memastikan data di DTSEN selalu mutakhir, masyarakat dapat menjaga hak bantuan tetap aman. Segera lakukan pengecekan desil DTSEN dan pastikan status sesuai dengan kondisi sebenarnya.