Tag: dedi mulyadi

  • Dedi Mulyadi Janji Jemput Vina, Korban TPPO di China

    Dedi Mulyadi Janji Jemput Vina, Korban TPPO di China

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan perhatian khusus pada kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa Vina (23), seorang warga Desa Gombang, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon.

    Perhatian ini disampaikan saat Safari Ramadhan di Lapangan Mandala Giri, Desa Kedungjaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Sabtu (28/2/2026) malam. Dedi menyatakan telah berkomunikasi dengan Vina dan siap membantu.

    "Aspek komunikasi, insyaallah nanti ditangani. Akan dijemput seperti warga yang lain ketika di luar negeri. Nanti saya sampaikan ke Bupati datanya," ujar Dedi.

    Dedi juga menyoroti fenomena perempuan Jawa Barat yang tergiur dengan janji pernikahan dan mahar besar di luar negeri. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terbuai iming-iming materi.

    "Banyak sekali perempuan Jawa Barat yang mudah tergoda oleh janji uang, janji dinikahi dengan mahar yang mewah. Pada akhirnya, seluruh janji itu tidak ditepati, seperti janjinya politisi," ucapnya.

    Selain itu, Dedi berpesan agar masyarakat lebih berhati-hati terhadap modus perdagangan orang yang mengatasnamakan pernikahan.

    Dedi juga menegaskan komitmennya untuk mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan.

    "Saya tidak akan pernah memimpin dengan membicarakan dari mana partainya, dari mana golongannya, dari mana ormasnya. Seluruh atribut itu hilang ketika kita jadi pemimpin. Yang ada hanya satu kepentingan rakyat harus lebih utama dari kepentingan pribadi," tegasnya.

    Diketahui bahwa Vina dan Dedi telah melakukan panggilan video selama sekitar 25 menit pada hari yang sama. Dalam percakapan itu, Vina mengaku sempat ditegur oleh Dedi.

    "Dia sempat marahin Vina, katanya kenapa mau. Tapi Vina terima, karena memang ada kesalahan Vina juga," tuturnya.

    Vina mengaku mendapat dukungan moral, bahkan diminta mengirimkan lokasi dan nomor pihak yang diduga terlibat.

    "Disuruh sharelock, kirim nomor pelaku sama kontak," katanya.

    Dedi menenangkan Vina dan memastikan pendampingan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

    "Katanya, tenang saja. Kamu bakal dijemput orang KBRI. Semangat, kamu masih punya pemimpin di Jawa Barat," ujar Vina menirukan ucapan Dedi.

    Kasus ini bermula saat Vina berkenalan dengan seorang pria saat bekerja di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta. Awalnya, ia tahu akan dinikahi, namun tidak menyadari adanya dugaan sindikat.

    Sesampainya di China, situasi berubah. Vina mengaku diancam saat mencoba membatalkan pernikahan. Ia sempat melarikan diri hingga diketahui polisi setempat.

    Kasus ini viral setelah video Vina menangis dan meminta pertolongan kepada Gubernur Jawa Barat beredar di media sosial.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjanji mengawal proses ini hingga tuntas, serta mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pernikahan instan dengan iming-iming kemewahan di luar negeri.

  • Safari Ramadan KDM dan Gus Muwafiq Semarakkan Tasikmalaya

    Safari Ramadan KDM dan Gus Muwafiq Semarakkan Tasikmalaya

    Ribuan warga Tasikmalaya memadati Lapangan Desa Tanjungpura, Rajapolah, Rabu (25/2/2026) malam, untuk mengikuti Safari Ramadan yang diadakan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Acara bertajuk "neuleuman poekna peuting" (menyelami gelapnya malam) ini juga menghadirkan tausiah dari Gus Muwafiq. Masyarakat antusias menyambut kehadiran Dedi Mulyadi (KDM) di sepanjang jalan menuju lokasi.

    Di hadapan warga, KDM menyampaikan berbagai hal, mulai dari perkembangan pembangunan hingga candaan yang relevan dengan kehidupan masyarakat Jawa Barat. Ia mengakui bahwa selama setahun menjabat sebagai Gubernur, tidak semua pihak bisa ia senangkan, namun ia bertekad memprioritaskan kepentingan masyarakat banyak. "Ngabagjakeun sarerea teu bisa, tapi minimal ngabageakeun nu loba, (membahagiakan semua tidak bisa, tapi minimal membahagiakan yang banyak)," kata Dedi.

    KDM menjelaskan bahwa membahagiakan banyak orang diwujudkan dengan memfokuskan pembangunan pada kebutuhan dasar, seperti infrastruktur dan kesehatan. Ia juga menyinggung langkahnya menjemput korban TPPO di NTT. "Hade goreng ge anak kuring, rakyat Jawa Barat. (baik atau buruk mereka anak saya, masyarakat Jawa Barat)," kata Dedi.

    Dedi juga menegaskan bahwa Safari Ramadan ini tidak menggunakan dana APBD, melainkan menjadi bukti kehadirannya tidak hanya saat kampanye. "Bukti kalau Dedi Mulyadi keliling tidak hanya untuk mendapat suara," kata Dedi.

    Kehadiran KH Ahmad Muwafiq juga disambut antusias. Ulama ini membahas filosofi dasar puasa, merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 183. Gus Muwafiq menjelaskan bahwa puasa sudah ada sejak Nabi Adam dan dikenal di Nusantara sebelum Islam masuk.

    "Puasa itu berasal dari istilah Upawasa, bahasa Sansekerta," kata Gus Muwafiq.

    Menurutnya, puasa juga merupakan ibadah yang dilakukan agama lain. "Yang seperti puasa di agama lain ada, Nasrani berpuasa, Budha, Yahudi mereka puasa. Orang mau dioperasi juga harus puasa. Nabi Adam, Idris, Musa semuanya berpuasa. Makanya dalam Al-Quran disebutkan '…sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu…'" kata Gus Muwafiq.

    Gus Muwafiq menekankan pentingnya puasa untuk mengendalikan makan dan syahwat, dua naluri dasar manusia yang berdampak besar. "Basic insting manusia itu makan dan syahwat, ketika dua hal itu bisa dikendalikan maka kita akan menjadi lebih baik. Bagi kita umat Islam, supaya lebih bertaqwa," kata Gus Muwafiq.

    Acara "menyelami gelapnya malam" ini berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.

  • Kang Dedi Mulyadi Jemput 13 Warga Jabar Korban TPPO di NTT

    Kang Dedi Mulyadi Jemput 13 Warga Jabar Korban TPPO di NTT

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada Senin (23/2/2026), menjemput langsung 13 perempuan asal Jawa Barat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mereka sebelumnya bekerja di Pub Eltras Maumere.

    Kang Dedi Mulyadi, sapaan akrabnya, memastikan bahwa proses hukum terkait kasus TPPO ini akan terus berjalan, meskipun para korban telah kembali ke Jawa Barat.

    Dedi Mulyadi menjelaskan alasan penjemputan ini adalah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan para korban, serta memberikan dukungan agar mereka siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. "Mereka hari ini pulang dulu dan nanti mereka kembali berdasarkan keputusan perkara," ujarnya dalam rekaman video.

    Menurut Dedi, ke-13 warga Jabar tersebut mengalami kekerasan dan tidak menerima upah sesuai perjanjian saat bekerja di Pub Eltras.

    Suster Fransiska Imakulata, Ketua Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores (TRUK-F), membenarkan bahwa para korban TPPO telah dijemput dan dipulangkan ke Jawa Barat. TRUK-F adalah pihak yang menerima pengaduan dan mendampingi para korban.

    Suster Ika, sapaan akrab Fransiska, sebelumnya membeberkan kronologi kasus ini. Pada Januari 2026, 13 perempuan pekerja pub tersebut meminta bantuan TRUK-F karena mengalami kekerasan dan ketidakadilan di Pub Eltras Maumere. Mereka berasal dari berbagai kota di Jawa Barat, termasuk Bandung, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta.

    Para korban berusia antara 17 hingga 26 tahun, bahkan ada yang mulai bekerja sejak usia 15 tahun. Saat direkrut, mereka dijanjikan gaji Rp 8 juta hingga Rp 10 juta per bulan, mes gratis, pakaian, dan fasilitas kecantikan gratis. Namun, kenyataannya jauh berbeda. "Mereka mengalami kekerasan fisik dan mental dari pengelola Pub Eltras seperti dipaksa kerja waktu sakit, dijambaki, diludahi, ditampar, diseret, dilecehkan secara seksual dan dicekik," ungkap Suster Ika.

  • Stensil ‘Dicari Dedi Mulyadi’ Muncul di Kaki Gunung Gede, Pertanyakan Sikap Soal Geothermal

    Stensil ‘Dicari Dedi Mulyadi’ Muncul di Kaki Gunung Gede, Pertanyakan Sikap Soal Geothermal

    Aksi misterius berupa stensil bertuliskan 'Dicari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi' muncul di belasan titik di Kecamatan Pacet, Cianjur, khususnya di kawasan kaki Gunung Gede Pangrango. Mural tersebut diduga terkait dengan isu penolakan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di wilayah tersebut.

    Stensil berwarna hitam itu menampilkan tulisan 'Dicari' di bagian atas, siluet Dedi Mulyadi di tengah, serta kalimat tanya 'Pelindung Hutan Jawa Barat?' dan tulisan 'Save Gede Pangrango' di bagian bawah. Keberadaan mural ini diketahui warga setelah foto dan video aksi tersebut menyebar di media sosial.

    Aryo, Ketua Peduli Agraria untuk Rakyat (Patra) yang juga merupakan tokoh warga Kaki Gunung Gede, mengaku tidak mengetahui kelompok pemuda yang melakukan aksi tersebut. "Kami tidak mengetahui ada aksi tersebut, dan dari kelompok pemuda mananya kami tidak tahu. Berdasarkan hitungan kami, poster itu ada di belasan titik di Kecamatan Pacet," ujarnya pada Senin (23/2/2026).

    Meski tidak mengetahui identitas pelaku, Aryo menyatakan dukungan warga terhadap aksi tersebut. Menurutnya, hal itu selaras dengan gerakan masyarakat yang menolak proyek geothermal. "Meskipun kami tidak tahu, tapi kami mendukung. Karena memang saat ini kami tengah melakukan Gerakan menolak proyek geothermal," katanya.

    Masyarakat Kaki Gunung Gede Pangrango mempertanyakan sikap Dedi Mulyadi, yang selama ini dikenal peduli terhadap lingkungan, terkait proyek geothermal ini. Mereka juga menyoroti ketidakhadiran Bupati Cianjur dalam isu ini.

    Aryo menegaskan penolakan masyarakat terhadap proyek geothermal. "Kami dengan tegas menolak, kami tetap siaga apabila sewaktu-waktu alat berat kembali berusaha naik," pungkasnya.

  • Satu Tahun Pimpin Jabar, Dedi Mulyadi Soroti Tekanan Fiskal di Tengah Kepuasan Publik 95 Persen

    Satu Tahun Pimpin Jabar, Dedi Mulyadi Soroti Tekanan Fiskal di Tengah Kepuasan Publik 95 Persen

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi genap satu tahun memimpin provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia pada 20 Februari 2026. Meski mengantongi tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi, Dedi mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas, terutama menyangkut layanan dasar bagi masyarakat.

    Berdasarkan data survei Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan warga terhadap kinerja kepemimpinan Dedi Mulyadi dan wakilnya, Erwan Setiawan, menyentuh angka 95 persen. Namun, Dedi memilih menyikapi angka tersebut sebagai representasi emosional warga, bukan sekadar capaian pembangunan fisik semata.

    "Dalam pandangan saya bukanlah angka keberhasilan pembangunan, tetapi angka kecintaan warga Jawa Barat terhadap perjalanan. Sehingga mereka menyatakan puas dan sangat puas," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Jumat (20/2/2026).

    Di balik apresiasi masyarakat, persoalan anggaran menjadi hambatan serius bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dedi mengungkapkan bahwa tekanan fiskal telah membatasi ruang gerak pemerintah dalam mengoptimalisasi program-program strategis, sehingga dampaknya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan warga.

    Keterbatasan tersebut berimbas pada belum maksimalnya penanganan masalah klasik di daerah. Sejumlah isu mendesak seperti kerusakan jalan desa, ketimpangan akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, hingga persoalan pengangguran masih menjadi fokus utama yang harus segera diselesaikan.

    Menanggapi berbagai kritik dan gelombang demonstrasi yang muncul selama setahun terakhir, Dedi justru memberikan apresiasi. Ia menganggap suara sumbang dan ketidakpuasan sebagai pengingat krusial dalam sistem demokrasi agar pemerintah tetap bergerak menyentuh kelompok masyarakat yang belum terlayani dengan baik.

    Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, Dedi menekankan pentingnya efisiensi di internal pemerintahan. Ia mendorong transformasi budaya kerja para aparatur sipil negara di lingkungan Jawa Barat agar lebih mengedepankan kesederhanaan dan fungsionalitas.

    "Birokrasi berpuasa bukan birokrasi berpesta," tegas Dedi menutup pernyataannya terkait arah kebijakan ke depan.

  • Setahun Kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jawa Barat: Antara Popularitas Tinggi dan Tantangan Tata Kelola

    Setahun Kepemimpinan Dedi Mulyadi di Jawa Barat: Antara Popularitas Tinggi dan Tantangan Tata Kelola

    Genap satu tahun memimpin Jawa Barat, Dedi Mulyadi berhasil meraih tingkat kepuasan publik yang sangat tinggi. Berdasarkan temuan survei Indikator Politik Indonesia, angka kepuasan terhadap kepemimpinannya menyentuh 95 persen, sebuah pencapaian yang mencerminkan citra komunikatif dan ketegasan sang pemimpin di mata masyarakat.

    Namun, angka kepuasan berbasis persepsi ini memicu diskusi kritis dari kalangan akademisi terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang sesungguhnya. Pakar kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar), Kristian Widya Wicaksono, menekankan pentingnya membedakan antara kesan masyarakat dengan efektivitas administrasi publik yang berbasis bukti (evidence-based).

    "Tingkat kepuasan ini basisnya itu persepsi, bukan berbasis pada pendekatan tata kelola sektor publik berbasis bukti. Kalau tata kelola sektor publik berbasis bukti kita harus ada ukuran-ukuran yang jelas," ujar Kristian pada Jumat (20/2/2026).

    Evaluasi satu tahun pertama ini menyoroti sejumlah titik krusial, terutama mengenai konsistensi janji politik dengan dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan implementasinya dalam APBD. Kristian menilai benang merah antara janji kampanye dengan perencanaan daerah saat ini belum terlihat tegas.

    Dinamika internal birokrasi juga menjadi perhatian. Adanya langkah penarikan sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengisi posisi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap mengindikasikan adanya celah kepercayaan (gap) terhadap birokrasi lama. Hal ini dinilai dapat memengaruhi stabilitas kelembagaan karena kinerja pemerintahan seharusnya bersifat kolektif, bukan personal.

    Kristian juga menyoroti beberapa program yang dinilai bersifat temporer dan kurang berkelanjutan. Salah satu contoh yang diangkat adalah kebijakan pendidikan berbasis barak militer pada tahun 2025 yang kini kelanjutannya dipertanyakan. Menurutnya, perumusan kebijakan di Jawa Barat sejauh ini belum memperlihatkan data sosial ekonomi yang transparan sebagai dasar pengambilan keputusan.

    Dominasi Kepemimpinan Simbolik

    Secara manajerial, gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi dianggap sangat kuat dalam aspek komunikasi publik dan simbolisme, namun masih lemah dalam penguatan struktur sistem jangka panjang. Indikator konkret seperti target pengurangan kemiskinan, pengendalian pengangguran, hingga output nyata dari belanja publik di Jawa Barat dinilai belum terpublikasi secara gamblang kepada masyarakat.

    "Kebijakan tidak hanya sekadar live di YouTube dan seterusnya, tetapi harus bisa memperbaiki sistem kerja dalam jangka panjang," tegas Kristian. Ia menyimpulkan bahwa meskipun energi politik dan keberanian sikap Dedi Mulyadi merupakan modal awal yang penting, keberlanjutan pemerintahan akan sangat bergantung pada ketelitian desain kebijakan dan kualitas sistem birokrasi yang dibangun.

  • Evaluasi Satu Tahun KDM-Erwan: Komisi I DPRD Jabar Soroti Sinkronisasi Kebijakan dan Legalitas

    Evaluasi Satu Tahun KDM-Erwan: Komisi I DPRD Jabar Soroti Sinkronisasi Kebijakan dan Legalitas

    Genap satu tahun sejak pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030, Dedi Mulyadi (KDM) dan Erwan Setiawan oleh Presiden Prabowo pada 20 Februari 2025, performa kepemimpinan keduanya kini menjadi subjek refleksi kritis. Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat mengingatkan pentingnya menyelaraskan gerak cepat kebijakan politik dengan ketertiban administrasi birokrasi agar setiap langkah pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kokoh.

    Sebagai mitra sejajar dalam struktur pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 23/2014, Komisi I DPRD Jawa Barat memandang fungsi pengawasan bukan sebagai oposisi, melainkan mekanisme penyeimbang. Fokus utama pengawasan ini adalah memastikan visi KDM-Erwan dapat diimplementasikan secara efektif melalui tata kelola yang sah dan tidak melanggar prosedur hukum yang berlaku.

    Salah satu poin krusial yang disoroti adalah kebijakan moratorium izin perumahan sebagai upaya mitigasi bencana. Meski dinilai memiliki dasar moral dan rasionalitas yang kuat untuk menjaga ekologi Jawa Barat, instrumen hukum yang digunakan menjadi catatan. Penggunaan surat edaran administratif dalam kebijakan yang berdampak luas pada sektor investasi dinilai berisiko memicu ketidakpastian hukum di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintah kabupaten dan kota.

    Persoalan serupa juga muncul pada langkah penertiban izin pertambangan. Upaya perlindungan lingkungan tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena berkaitan erat dengan rantai pasok material dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih terstruktur agar niat baik perlindungan lingkungan tidak terhambat oleh kendala teknis di lapangan.

    Kesiapan Birokrasi dan Kecepatan Politik

    Terdapat tantangan nyata berupa kesenjangan antara kecepatan pengambilan keputusan politik Gubernur KDM dengan kesiapan teknokratis ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Struktur birokrasi saat ini dinilai memerlukan penguatan sistem agar mampu mengimbangi kehendak politik yang progresif tanpa menabrak prosedur administrasi.

    "Setiap kebijakan bukan hanya harus kuat secara retorika, tetapi juga sah secara perizinan, tertib secara administrasi, dan efektif dalam implementasi," tegas Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat dalam refleksinya. Dengan memperkuat sinergi antara kepala daerah dan DPRD serta merapikan instrumen birokrasi, visi pembangunan Jawa Barat diharapkan dapat memberikan dampak riil yang berkelanjutan bagi pelayanan publik.

  • Gubernur Jabar Jemput Langsung 13 Korban TPPO di NTT

    Gubernur Jabar Jemput Langsung 13 Korban TPPO di NTT

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dengan menerjunkan tim khusus ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya ini dilakukan untuk menjemput dan memulangkan 13 warga Jawa Barat yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, direncanakan akan bertolak langsung ke lokasi guna memastikan proses pemulangan warga berjalan tanpa kendala. Langkah responsif ini diambil setelah informasi mengenai nasib belasan warga tersebut viral dan menjadi sorotan publik.

    Ketua Tim Hukum Jawa Barat Istimewa, Jutek Bongso, mengonfirmasi bahwa koordinasi lintas instansi telah dilakukan secara intensif. Pihaknya bekerja sama dengan Mabes Polri, Polda Jabar, Polda NTT, hingga Polres Sikka untuk penyelesaian kasus ini.

    "Kami sampaikan, ada 13 warga Jabar yang jadi korban dalam kasus ini. Kami ditugaskan dan berkoordinasi hingga membentuk tim untuk penyelesaiannya," kata Jutek pada Kamis (19/2/2026).

    Otoritas terkait saat ini masih melakukan penelusuran lebih lanjut karena adanya indikasi penambahan jumlah korban. Penyelidikan diarahkan untuk menyisir kemungkinan adanya warga Jawa Barat lain yang masih terjebak dalam jaringan sindikat yang sama di wilayah tersebut.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jawa Barat, Siska Gerfianti, menegaskan bahwa penjemputan langsung oleh Gubernur merupakan komitmen negara dalam melindungi hak-hak korban.

    "Pak Gubernur mau jemput, ini menyangkut hak korban dan kepentingan terbaik untuk anak. Penanganan saat ini berjalan lancar proses hukum juga berjalan dengan baik," pungkas Siska.

  • Kepuasan Publik Dedi Mulyadi Tembus 95 Persen, DPRD Jabar Soroti Strategi Ekonomi 2026

    Kepuasan Publik Dedi Mulyadi Tembus 95 Persen, DPRD Jabar Soroti Strategi Ekonomi 2026

    Hasil survei Indikator Politik Indonesia mencatatkan angka fantastis bagi kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mencapai 95 persen. Kendati mendapatkan apresiasi tinggi, sektor pengentasan kemiskinan dalam setahun terakhir dinilai masih memerlukan upaya ekstra agar lebih optimal.

    Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menyambut positif capaian tersebut sebagai wujud sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melayani masyarakat. Menurutnya, keselarasan antara Gubernur dan DPRD menjadi kunci utama di balik tingginya angka kepuasan tersebut.

    "95 persen lebih ya Alhamdulillah, karena pemerintah daerah, gubernur dan DPRD menjadi satu kesatuan terkait bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Ono pada Rabu (18/2/2026).

    Meskipun kepuasan publik tinggi, Ono tidak menampik adanya tantangan besar di sektor ekonomi yang tidak bisa tuntas secara instan. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyepakati peta jalan pembangunan prioritas bersama Gubernur yang dirancang hingga tahun 2030.

    Pada tahun 2025, fokus utama diarahkan pada pemerataan infrastruktur dasar, meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan dan Penerangan Jalan Umum (PJU). Memasuki tahun 2026, akan terjadi pergeseran strategi anggaran di mana APBD akan dikonsentrasikan untuk membantu pemerintah kabupaten dan kota memperbaiki akses jalan rusak.

    Ono meyakini perbaikan infrastruktur jalan yang terintegrasi merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi masyarakat. "Di 2026 kita mulai memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat," tuturnya menjelaskan arah kebijakan masa depan.

    Ketenagakerjaan dan Penataan Ruang

    Selain infrastruktur, pemerintah provinsi juga memperkuat sektor tenaga kerja melalui program 'Cari Gawe' yang diluncurkan pada 2025. Program ini didesain untuk memangkas birokrasi rekrutmen di pusat-pusat industri baru, khususnya di kawasan Rebana, agar lebih memprioritaskan warga lokal tanpa pungutan biaya.

    Sebagai penunjang iklim usaha, DPRD Jabar mendesak adanya kepastian tata ruang melalui evaluasi RTRW dan moratorium tambang. Langkah ini diambil guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta memberikan kepastian zonasi bagi para investor, baik di sektor industri, perumahan, maupun pangan.

    DPRD berkomitmen untuk terus mengawal struktur APBD agar setiap alokasi anggaran pada organisasi perangkat daerah terkait benar-benar berdampak nyata pada penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan bagi warga Jawa Barat.

  • Melihat Spesifikasi dan Pajak Tahunan Triumph Scrambler 1200 XE Milik Dedi Mulyadi

    Melihat Spesifikasi dan Pajak Tahunan Triumph Scrambler 1200 XE Milik Dedi Mulyadi

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), kembali melakukan peninjauan wilayah ke berbagai pelosok daerah dengan mengendarai sepeda motor. Dalam aksinya kali ini, ia tertangkap kamera menunggangi motor gede (moge) asal Inggris, Triumph Scrambler 1200 XE, dengan pelat nomor T 4999 DM.

    Kunjungan kerja menggunakan kendaraan roda dua ini dilakukan untuk memantau langsung kondisi pembangunan di Jawa Barat. "Kita akan berputar di seluruh pelosok wilayah Jawa Barat dengan bermotor. Mudah-mudahan bisa menemukan berbagai hal, menganalisis berbagai kekurangan pembangunan," ujar KDM melalui kanal YouTube pribadinya pada Sabtu (14/2/2026).

    Berdasarkan data Bapenda Jabar, status legalitas motor bergaya retro adventure tersebut masih berlaku panjang. Pajak tahunannya tercatat aktif hingga 15 Juni 2027, sementara masa berlaku STNK habis pada 15 Juni 2030. Pemilik motor jenis ini harus merogoh kocek cukup dalam untuk kewajiban pajak tahunan, yakni total Rp 7.799.100 yang mencakup PKB Pokok sebesar Rp 4.648.200 dan Opsen PKB Pokok senilai Rp 3.067.900.

    Triumph Scrambler 1200 XE dikenal sebagai kendaraan kelas atas dengan harga yang melambung tinggi saat masuk ke pasar Indonesia. Jika di pasar global motor ini dibanderol sekitar USD 15.295 atau setara Rp 258,1 juta, di Indonesia harganya bisa menembus angka di atas Rp 600 juta akibat beban pajak kendaraan impor yang signifikan.

    Dibalik harganya yang fantastis, motor ini menawarkan performa mesin 1.200 cc liquid-cooled parallel-twin dengan sistem SOHC. Mesin tersebut mampu menyemburkan tenaga hingga 89 dk pada 7.000 rpm dan torsi puncak 110 Nm pada 4.250 rpm. Untuk menunjang kenyamanan perjalanan jarak jauh, Triumph menyematkan sistem ride-by-wire serta desain ergonomis melalui setang tinggi yang lebar guna memberikan posisi duduk rileks bagi pengendara.