Tag: denda

  • PSSI Terima Denda AFC Rp 235 Juta Terkait Pelanggaran Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta dan Surabaya

    PSSI Terima Denda AFC Rp 235 Juta Terkait Pelanggaran Piala Asia Futsal 2026 di Jakarta dan Surabaya

    PSSI memastikan menerima sanksi denda dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Sanksi tersebut terkait penyelenggaraan Piala Asia Futsal 2026 yang berlangsung di Indonesia.

    Total denda yang harus dibayarkan mencapai USD 14 ribu atau sekitar Rp 235 juta. PSSI wajib melunasi denda tersebut maksimal 30 hari sejak keputusan diterbitkan.

    Sanksi dijatuhkan karena sejumlah pelanggaran yang terjadi selama turnamen. Mayoritas insiden berasal dari pertandingan Grup A antara Indonesia melawan Korea Selatan.

    Laga tersebut digelar pada Selasa, 27 Januari 2026, di Indonesia Arena, Surabaya. AFC mencatat beberapa insiden serius dalam pertandingan tersebut.

    Orang tanpa akreditasi masuk ke area terbatas. Selain itu, satu suporter masuk ke lapangan saat pertandingan berlangsung. AFC juga menilai pengamanan stadion belum optimal secara keseluruhan.

    Dari kasus ini, PSSI dikenai denda total USD 11 ribu atau sekitar Rp 185 juta.

    Insiden di Jakarta International Velodrome

    Pelanggaran lain terjadi saat pertandingan Grup D antara Iran melawan Afghanistan. Laga ini berlangsung pada Minggu, 1 Februari 2026, di Jakarta International Velodrome.

    Insiden terkait ketertiban dan keamanan penonton menjadi perhatian. Termasuk masuknya penonton ke lapangan, membuat AFC menjatuhkan tambahan denda USD 3 ribu atau sekitar Rp 50 juta.

    Berikut rincian denda yang diterima PSSI dari AFC:

    Lokasi Pertandingan Jenis Pelanggaran Besaran Denda (USD) Estimasi Denda (Rp)
    Indonesia Arena (Surabaya) Orang tanpa akreditasi, suporter masuk lapangan, pengamanan suboptimal 11.000 185.000.000
    Jakarta International Velodrome Ketertiban & keamanan penonton, penonton masuk lapangan 3.000 50.000.000
    Total 14.000 235.000.000

    Tanggung Jawab PSSI Sebagai Penyelenggara

    Seluruh pelanggaran tersebut melanggar Pasal 64 dan 65 Kode Disiplin serta Etik AFC. Pasal-pasal ini mengatur tanggung jawab penuh tuan rumah terhadap keamanan venue dan perilaku suporter.

    Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulingga membenarkan sanksi tersebut. Ia menegaskan PSSI menerima keputusan AFC.

    PSSI akan menanggung pembayaran denda sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara. Tidak ada rencana untuk mengajukan banding.

    “Bener. Ya. Paling enggak supaya tahu itu, kan yang kena ya PSSI. Denda. Ya diterima. Diterima dari AFC,” kata Arya, dikutip dari detikSport.

    Arya juga menyinggung masih banyak pihak yang belum memahami futsal berada di bawah PSSI. Hal ini termasuk dalam urusan pembiayaan dan tanggung jawab turnamen.

    “Jadi, eh inilah… supaya netizen kan banyak enggak mengerti ya kalau futsal itu di bawah PSSI,” tuturnya.

    Ia menekankan seluruh pembiayaan dan penyelenggaraan futsal internasional menjadi tanggung jawab federasi. PSSI membiayai Piala Asia Futsal kemarin secara besar.

    “Kadang-kadang ini, makanya perlu ada literasi sepakbola begitu. Literasi-literasi sepakbola. Bahwa yang namanya futsal itu under-nya PSSI gitu. Tahu-lah, pembiayaan saja kami biayai kok. Futsal yang kemarin (Piala Asia) kan kami biayain, besar lho kami biayain,” ujarnya.

    PSSI menegaskan tidak akan mengajukan banding. Federasi memilih menerima sanksi tersebut sepenuhnya.

    “Nggak-lah. Enggak begitu ini (banding). Ya, sudah kami terima saja,” ucap Arya.

  • OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 542 Miliar dalam Empat Tahun

    OJK Denda Pelaku Pasar Modal Rp 542 Miliar dalam Empat Tahun

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda ratusan miliar rupiah atas berbagai pelanggaran di pasar modal. Penegakan hukum ini bertujuan menjaga integritas pasar dan melindungi investor.Total denda yang dikenakan mencapai Rp 542,49 miliar. Sanksi ini diberikan kepada 3.418 pihak yang terbukti melanggar aturan pasar modal."Untuk periode dari tahun 2022 sampai per Januari 2026 ini yang pertama adalah total denda yang dikenakan sebesar Rp 542,49 miliar kepada 3.418 pihak," kata Deputi Komisioner Pengawasan Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo, dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Senin (9/2/2026).

    Denda Terbesar dari Manipulasi Saham

    Pelanggaran keterlambatan pelaporan dan administratif menyumbang Rp 382,58 miliar dari total denda. Porsi terbesar denda ini berasal dari kasus manipulasi perdagangan saham."Dari Rp 382,58 miliar ini itu Rp 240,65 miliar itu dikenakan karena terkait manipulasi perdagangan saham yaitu kepada 151 pihak," tambah Eddy.Selain denda, OJK juga membekukan izin sembilan pihak. Kemudian mencabut izin 28 pihak, serta mengeluarkan 116 perintah tertulis.Sanksi ini bertujuan menghentikan pelanggaran. Selain itu, mencegah praktik merugikan investor terulang kembali.

    Kasus Pidana Pasar Modal Terus Diproses

    Dari sisi penegakan hukum pidana, OJK mencatat lima kasus pasar modal telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, 42 kasus lainnya masih diproses.Sebanyak 32 dari 42 kasus tersebut terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham."OJK telah menyelesaikan 5 kasus pidana yang telah inkracht sedangkan yang masih berproses saat ini adalah 42 kasus dugaan tindak pidana yang masih dalam proses pemeriksaan, di mana 32 kasus di antara 42 ini terindikasi terkait manipulasi perdagangan saham," tutur Eddy.

    Modus Manipulasi Harga IPO

    Eddy menjelaskan, praktik manipulasi harga kerap terjadi pada penawaran umum perdana saham atau IPO. Penyimpangan ini pada mekanisme penjatahan saham yang tidak mencerminkan komposisi investor sebenarnya.Kelemahan penerapan prinsip kehati-hatian dan penggunaan informasi tidak benar turut membuka ruang manipulasi. Praktik ini berujung merugikan investor.Berikut rincian sanksi OJK periode 2022-Januari 2026:

    Jenis Sanksi Jumlah
    Total Denda Rp 542,49 Miliar
    Pihak Dikenakan Denda 3.418 Pihak
    Denda Pelanggaran Pelaporan/Administratif Rp 382,58 Miliar
    Denda Manipulasi Perdagangan Saham Rp 240,65 Miliar
    Pihak Manipulasi Perdagangan Saham 151 Pihak
    Pembekuan Izin 9 Pihak
    Pencabutan Izin 28 Pihak
    Perintah Tertulis 116 Perintah
    Kasus Pidana Selesai (Inkracht) 5 Kasus
    Kasus Pidana Sedang Diproses 42 Kasus
    Kasus Pidana Terindikasi Manipulasi Saham 32 Kasus