Tag: Densus 88

  • Kapolri Atensi Penyebaran Neo-Nazi di Kalangan Anak-Anak

    Kapolri Atensi Penyebaran Neo-Nazi di Kalangan Anak-Anak

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kemunculan paham neo-nazi dan white supremacy. Pasalnya, kelompok penyebar paham radikal ini menjadikan anak-anak sebagai sasaran utama.

    "Beberapa waktu lalu Densus menemukan adanya paham radikal baru, yaitu natural selection, neo-nazi, dan white supremacy yang targetnya adalah anak-anak di bawah umur," kata Jenderal Sigit saat membuka retret Kokam di Satlat Brimob, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/2/2026).

    Paham radikal ini menganggap ras tertentu lebih unggul dari ras lainnya. Jenderal Sigit mengimbau peserta untuk memantau keluarga terdekat agar tidak terpapar paham tersebut.

    "Tolong ini saya titipkan kepada kita. Di samping ada yang bujangan, saya yakin juga ada yang sudah punya keluarga," ucap Kapolri.

    "Tolong dicek ketika anak kita kemudian mulai ada perilaku yang mencurigakan, banyak menyendiri, kurang berkomunikasi dengan keluarga, tolong itu digali, diajak komunikasi," tambahnya.

    Densus 88 Antiteror Polri menemukan komunitas media sosial yang menyebarkan ideologi kekerasan ekstrem melalui grup True Crime Community. Setidaknya, 70 anak terpapar ideologi kekerasan tersebut.

    "Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh pendiri, organisasi, maupun institusi. Tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional," kata Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Mayndra Eka, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1).

    Mayndra tidak merinci jumlah grup media sosial yang dimaksud, namun menampilkan beberapa nama grup yang terafiliasi jaringan TCC, seperti FTCI Film True Crime Indonesia, TCC Reborn (True Crime Community), dan Anarko Libertarian.

    Sebaran Anak Terpapar Ideologi Kekerasan

    Mayndra menyebutkan ada 70 anak di Indonesia yang menjadi anggota grup tersebut. Ke-70 anak itu tersebar di 19 provinsi, dengan jumlah terbanyak berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

    Berikut rincian sebaran anak yang terpapar ideologi kekerasan:

    Provinsi Jumlah Anak
    DKI Jakarta 15
    Jawa Barat 12
    Jawa Timur 11
    Jawa Tengah 9
    Sumatera Selatan 2
    Banten 2
    Kalimantan Barat 2
    Kalimantan Tengah 2
    Sulawesi Tenggara 2
    Bali 2
    Kalimantan Selatan 3
    Lampung 1
    DIY 1
    NTT 1
    Aceh 1
    Sumatera Utara 1
    Kepulauan Riau 1
    Riau 1
    Sulawesi Tengah 1

    Ditemukan 70 anak terpapar oleh penyebaran ideologi kekerasan ekstrem tersebut.

  • Densus 88 Pulangkan Eks Napiter Riska Ayulita di Tanah Datar ke Keluarga

    Densus 88 Pulangkan Eks Napiter Riska Ayulita di Tanah Datar ke Keluarga

    Densus 88 Anti Teror Mabes Polri (Densus AT Polri) melakukan reintegrasi sosial terhadap seorang eks Narapidana Terorisme (Napiter) perempuan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Wanita bernama Riska Ayulita (32 tahun) itu dikembalikan kepada keluarga setelah menjalani proses hukum.

    Riska Ayulita juga telah berikrar untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Proses pengembalian ke lingkungan sekitar atau reintegrasi sosial dilakukan di Mapolres Tanah Datar.

    Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (10/2/2026) sore. Acara ini dihadiri Kasatgaswil Sumbar Densus 88 AT Polri Kombes Jim Brilliant Birnes dan Kapolres Tanah Datar AKBP Nur Ichsan Dwi.

    Turut hadir keluarga eks napiter serta unsur pemangku kepentingan terkait. Reintegrasi ini merupakan bagian dari upaya penanganan terorisme komprehensif.

    Penanganan terorisme tidak hanya fokus pada penegakan hukum. Hal ini dijelaskan oleh Kasatgaswil Jim Brilliant kepada wartawan. Penanganan juga mencakup pembinaan, pendampingan, deradikalisasi, dan pencegahan.

    Proses deradikalisasi Riska dimulai sejak ia berada di rumah tahanan. Upaya ini berlanjut hingga masa pembebasan. Ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.

    "Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018, penanganan terorisme tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup pembinaan, pendampingan, deradikalisasi, dan pencegahan. Proses deradikalisasi terhadap saudari Riska ini telah dimulai sejak yang bersangkutan berada di rumah tahanan hingga masa pembebasan," jelas Kasatgaswil Jim Brilliant kepada wartawan.

    Riska telah menjalani proses hukum hingga menyadari kekeliruannya. Ia kemudian menyatakan untuk berikrar kembali kepada NKRI.

    Selanjutnya, Riska akan mendapatkan pendampingan berkelanjutan. Pendampingan ini melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat lainnya.

    Pendampingan Berkelanjutan untuk Eks Napiter

    "Selanjutnya akan dilakukan pendampingan berkelanjutan bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta pihak terkait lainnya," katanya.

    Serah terima kepada pihak keluarga dan lingkungan sosial dilakukan. Ini bersama pemangku kepentingan guna memastikan eks napiter dapat kembali menjalani kehidupan normal dan produktif.

    "Pendekatan ini diharapkan mampu menghilangkan stigma serta memperkuat penerimaan sosial," jelasnya.

    Jim berharap eks napiter dapat berkontribusi positif bagi NKRI setelah bebas. Mereka juga diharapkan dapat berbagi pengalaman sebagai narasumber dalam sosialisasi pencegahan terorisme.

    Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Proses ini menunjukkan komitmen untuk pemulihan dan pencegahan.

    Latar Belakang Riska Ayulita

    Riska sendiri ditangkap Densus 88 AT Polri pada 2023 silam. Ia tergabung dalam kelompok Ansharut Daullah.

    Riska menjadi salah satu admin grup pembuat konten yang berbaiat ke organisasi teror ISIS. Pada 2025, saat masih menjalani hukuman, Riska berikrar kembali ke NKRI setelah menyadari kekeliruannya.

    Berikut adalah profil singkat Riska Ayulita:

    Aspek Keterangan
    Nama Riska Ayulita
    Usia 32 tahun
    Tahun Ditangkap 2023
    Kelompok Ansharut Daullah
    Peran Admin grup pembuat konten berbaiat ISIS
    Tahun Ikrar NKRI 2025 (saat masih hukuman)

    Perempuan yang akrab disapa Yulita itu mengaku terjebak terorisme saat mencari dakwah tentang Islam di media sosial. Hal itu terjadi beberapa tahun silam.

    "Saat itu saya menemukan sebuah dakwah yang tidak biasa saya dengar tentang perjuangan dan juga jihad yang membuat saya yakin kalau itu adalah jalan yang benar," katanya.

    Setelah mengikuti berbagai kegiatan di media sosial, Yulita diminta membuat poster dan banner tentang perjuangan yang salah itu.

    "Karena saya memang suka desain grafis, makanya permintaan itu saya penuhi dan seiring berjalannya waktu saya dipercaya sebagai admin di berbagai media sosial seperti Telegram, Twitter dan lainnya," katanya.

    Yulita mengaku tidak pernah bertemu dengan orang-orang yang tergabung dalam gerakan Jemaah Ansharut Daulah (JAD). Kelompok itu dinyatakan bertentangan dengan NKRI.

    "Saya hanya berhubungan melalui media sosial saja dan tidak pernah juga mengikuti pertemuan-pertemuannya. Mungkin yang lain ada, tapi saya tidak pernah," katanya lagi.