Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan anggaran fantastis sekitar Rp 128 miliar untuk program unggulan Desa Berdaya pada tahun 2026. Anggaran ini dibagi menjadi dua skema utama: Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif.
Program Desa Berdaya Transformatif akan menyasar 7.250 kepala keluarga (KK) miskin ekstrem yang tersebar di 106 desa. Tujuannya adalah membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti menjelaskan bahwa saat ini masih dalam tahap persiapan dan pendataan. Verifikasi ketat dilakukan untuk memastikan penerima bantuan layak dan berpotensi meningkatkan pendapatan.
"Ini sedang persiapan. Kami sedang pendataan, karena dari 7.250 KK yang akan kami sentuh itu, belum tentu semuanya layak untuk mendapatkan penambahan income," kata Nelly, Selasa (10/2/2026).
Nelly menegaskan, program ini tidak menyentuh kelompok miskin ekstrem lanjut usia (lansia). Para lansia tidak akan diberikan pendampingan untuk penambahan income.
"Karena tidak mungkin lansia diberikan pendampingan untuk penambahan income ya. Inilah yang sedang divalidasi oleh teman-teman tenaga pendamping di dinas desa," ujarnya.
Para penerima manfaat akan didampingi secara intensif agar dapat mandiri. Pendampingan ini menjadi kunci keberhasilan program.
Detail Desa Berdaya Tematik
Untuk program Desa Berdaya Tematik, setiap desa akan menerima bantuan sebesar Rp 300 juta. Dana ini disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa penerima.
"Kami akan panggil dulu kadesnya, nanti baru kemudian kami sosialisasikan. Kemungkinan kami akan eksekusi dulu di awal tahun ini, untuk yang tematik," kata Nelly.
Kepala desa wajib melakukan kajian mendalam sebelum mengajukan proposal. Hal ini untuk memastikan program yang dijalankan benar-benar relevan, baik itu fokus pada pariwisata, lingkungan, maupun ketahanan pangan.
Pendekatan Transformatif dan Transfer Aset
Desa Berdaya Transformatif mengedepankan transfer aset produktif kepada warga miskin ekstrem. Bantuan disesuaikan dengan mata pencarian mereka.
Contohnya, ayam petelur untuk petani atau alat tangkap bagi nelayan. Bantuan ini juga disertai dengan pendampingan usaha yang komprehensif.
"Maka ayam kandang akan diberikan. Kalau dia butuh jala karena dia nelayan, mungkin jala, seperti itu," ujarnya.
Secara keseluruhan, anggaran Rp 128 miliar ini akan disalurkan untuk sekitar 227 desa di seluruh NTB secara bertahap. Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) serta pemerintah kabupaten dan kota agar program terpadu.
Berikut rincian alokasi anggaran dan sasaran program Desa Berdaya NTB:
| Skema Program | Anggaran | Sasaran Utama | Jumlah KK/Desa |
|---|---|---|---|
| Desa Berdaya Transformatif | Bagian dari Rp 128 M | Masyarakat Miskin Ekstrem | 7.250 KK di 106 Desa |
| Desa Berdaya Tematik | Rp 300 Juta/Desa | Kebutuhan Spesifik Desa | Disesuaikan |
| Total Anggaran | Rp 128 Miliar | Pengentasan Kemiskinan & Pembangunan Desa | 227 Desa |
Sebagai contoh implementasi, Desa Batu Mekar di Lombok Barat akan menerima bantuan Rp 300 juta. Dana ini dialokasikan untuk pembangunan akses jalan agrobisnis.
Tujuannya adalah mendukung distribusi hasil pertanian, khususnya durian, yang selama ini menghadapi kendala kemacetan akibat infrastruktur terbatas.
"Di sana terdapat hasil buah durian melimpah. Tetapi kondisi saat ini ternyata pasar duriannya pinggir jalan, bikin macet, jalannya kecil. Hal-hal seperti itu yang harus kami tata. Seperti itu harapan program ini," tandas Nelly.
Verifikasi Data Penerima
Sebelumnya, Pemprov NTB telah melakukan verifikasi data penerima manfaat program Desa Berdaya. Verifikasi ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Pada tahap awal, program ini menargetkan 106 desa miskin ekstrem, dengan implementasi tahap pertama di 40 desa. Ini menjangkau lebih dari 7.250 KK di NTB.
"Nanti akan menyasar sekitar 19.000 jiwa yang akan didampingi secara intensif selama dua tahun. Ini yang masuk data miskin ekstrim masih pendataan," kata Nelly, Senin (9/2/2026).
Nelly menambahkan bahwa program Desa Berdaya Tematik sudah berjalan. Namun, pemerintah masih menunggu umpan balik dari kepala desa terkait rencana penggunaan anggaran.

